Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INDONESIA Oleh: Fasli Jalal Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Depdiknas Forum Ilmiah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INDONESIA Oleh: Fasli Jalal Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Depdiknas Forum Ilmiah."— Transcript presentasi:

1 TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INDONESIA Oleh: Fasli Jalal Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Depdiknas Forum Ilmiah Profesi Guru dan Dosen Tingkat Nasional Jogjakarta, 27 Mei 2007

2 2 TahunNama Penentu Kelulusan Penyelenggara Hasil Ujian Nasional … Ujian Negara Pemerintah Mutu : Tinggi Kelulusan : resiko tidak lulus tinggi 1972 – 1982 Ujian Sekolah Sekolah Mutu : Rendah Kelulusan : resiko tidak lulus kecil sekali 1983 – 2002EBTANAS Sekolah dg rumus PQR *) Sekolah & Pemerintah Mutu : Rendah Kelulusan : resiko tidak lulus kecil sekali 2002 – 2004 U A N Sekolah dengan memperhatikan batas nilai lulus nasional Sekolah & Pemerintah Mutu : Bergantung pada komitmen sekolah Kelulusan : resiko tidak lulus kecil sekali UN Sekolah dengan memperhatikan kriteria kelulusan dari BSNP Sekolah dan BSNP Mutu : rerata nilai meningkat Kelulusan : resiko tidak lulus signifikan PERKEMBANGAN SISTEM UJIAN DI INDONESIA

3 Studi Pengangkatan dan Penempatan Guru (kerjasama Ditjen Mutendik, Bank Dunia, Pemerintah Belanda dan AusAID)

4 4 Fokus Studi •Kebijakan-Kebijakan terkait dengan Pengangkatan dan Penempatan Guru di tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota •Permasalahan dan data-data terkait dengan kebijakan dimaksud 12 Kabupaten/Kota Sampel: Tanah Datar, Bengkalis, Sarolangun, Jakarta Timur, Pacitan, Jemberana, Lombok Tengah, Sumba Barat, Kutai, Parigi Moutong, Bone, Jayawijaya

5 5 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TERKAIT No.Lingkup Kebijakan 1Rasio (perbandingan) jumlah murid terhadap guru 2Jumlah jam mengajar per minggu 3Formula ( rumus) untuk kebutuhan guru di tingkat sekolah 4Guru yang tidak mengajar atau memiliki tugas lain yang bukan mengajar (yang ditetapkan oleh sekolah) 5Guru Tidak Tetap /Honorer 6Rekrutmen guru sampai penempatannya 7Pengangkatan guru pertama kali 8Mutasi di dalam wilayah kabupaten

6 6 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TERKAIT No.Lingkup Kebijakan 9Mutasi guru ke luar kabupaten 10Promosi kepangkatan guru 11Struktur Penggajian 12Tunjangan-tunjangan yang diberikan, termasuk insentif 13Persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat 14Hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan yang dirasa kurang adil oleh guru, apakah dapat dilaporkan dan mendapat pembelaan dari komite khusus (termasuk bagaimana ketentuan untuk naik banding) 15Perumahan untuk guru 16Ukuran (besar / kecilnya) Kelas dilihat dari jumlah siswa

7 7 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TERKAIT No.Lingkup Kebijakan 17Usia wajib belajar 18Siswa yang naik kelas dan siswa yang tidak naik / mengulang 19Jumlah jam belajar minimum bagi siswa 20Jumlah jam mengajar minimum per mata pelajaran / minggu 21Jumlah hari belajar minimum per tahun 22Pengajaran Multi Kelas atau guru yang mengajar di kelas rangkap (di dalam kelas terdapat siswa dengan tingkat kelas yang berbeda) 23Penggabungan Sekolah (merger) 24Pengembangan profesi

8 8 TEMUAN (SEKOLAH DASAR)

9 9 RASIO SISWA – GURU PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL

10 10 RATA-RATA JAM MENGAJAR GURU PER MINGGU PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL

11 11 LEGENDA: 1 = Tanah Datar; 2 = Bengkalis; 3 = Sarolangun; 4 = Jakarta Timur; 5 = Pacitan; 6 = Jembrana; 7 = Lombok Tengah; 8 = Sumba Barat; 9 = Kutai; 10 = Parigi Moutong; 11 = Bone; 12 = Jayawijaya RATA-RATA JAM MENGAJAR DI PERKOTAAN, PEDESAAN DAN TERPENCIL

12 12 GURU VERSUS JUMLAH STANDAR JAM MENGAJAR ( 24 JAM PER MINGGU PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL)

13 13 JUMLAH SEKOLAH YANG BERLEBIHAN GURU PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL

14 14 JUMLAH SEKOLAH YANG KEKURANGAN GURU PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL

15 15 LAMA MASA KERJA GURU Daerah Lama Mengajar (N) Total < 5 thn5 – 9 thn 10 – 14 thn 15 – 19 thn 20 – 24 thn > 24 thn Perkotaan 121 (10.0%) 68 (5.6%) 96 (7.9%) 190 (15.7%) 392 (32.5%) 341 (28.2%) 1208 Pedesaan 273 (22.3%) 97 (7.9%) 104 (8.5%) 164 (13.4%) 299 (24.4%) 289 (23.6%) 1226 Terpencil 76 (41.5%) 27 (14.8%) 28 (15.3%) 19 (10.4%) 23 (12.6%) 10 (5.5%) 183 Total 470 (18.0) 192 (7.3) 228 (8.7) 373 (14.3) 714 (27.3) 640 (24.5) 2617

16 16 USIA GURU BERDASARKAN LOKASI DAN KATEGORI USIA

17 17 GURU BERDASARKAN JENIS KELAMIN PADA KABUPATEN/KOTA SAMPEL

18 18 GURU BERDASARKAN LOKASI DAN JENIS KELAMIN

19 19 SEKOLAH BERDASARKAN LOKASI DAN JUMLAH SISWA PER SEKOLAH Daerah Jumlah siswa per sekolah > 240Total Kota Desa Terpencil Total

20 20 SISWA PER SEKOLAH PADA KABUPATEN SAMPEL BERDASARKAN 4 (EMPAT) KATEGORI Kabupaten/Kota: I = Tanah Datar II = Bengkalis III = Sarolangun IV = Jakarta Timur V = Pacitan VI = Jembrana VII = Lombok Tengah VIII = Sumba Barat IX = Kutai X = Parigi Moutong XI = Bone XII = Jayawijaya

21 21 Jumlah Jam Pengajaran Matematika – Kelas 8IndonesiaMalaysiaSingapore UNESCO* Jumlah Jam Pengajaran yang Ditetapkan TIMSS Jumlah Jam Pengajaran di Lapangan (Rata-rata dari Laporan Guru) * Rata-rata didasarkan pada jumlah jam pengajaran terakumulasi (1755) dalam rentang sembilan tahun pertama sekolah sebagaimana dilaporkan dalam “Instructional Time and Curricular Subjects” oleh Amadio, M. dan Truong, N. (2006).

22 22 Prestasi Matematika TIMSS 2003 – Kelas 8 Skala Matematika TIMSS – Benchmark Internasional Singapore Rata2: 605 Malaysia Rata2: 508 Indonesia Rata2: Rendah 475 Menengah 550 Tinggi 625 Tingkat lanjut

23 23 Primary Teacher Absence Rate in Public Schools Peru11 Ecuador14 Papua New Guinea15 Bangladesh16 Zambia17 Indonesia19 India25 Uganda27 Source : Chaudhury et al. (2004)

24 24 Salah Satu Bukti Guru Belum Layak dan Kompeten NoMata Uji Jumlah Soal Rerata Standar Deviasi RendahTinggi 1.Tes Umum Guru TK/SD Tes Umum Guru Lainnya Tes Bakat Skolastik Guru Kelas TK Guru Kelas SD Penjaskes SD PPKn Sejarah Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Penjaskes SMP/SMA/SMK Matematika Fisika Biologi Kimia Ekonomi Sosiologi Geografi Pendidikan Seni PLB (Sumber Data: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004)

25 25 Teacher Distribution per Region - Percent Oversupply, Undersupply and Entitlement

26 26 RASIO MURID DAN GURU PADA PENDIDIKAN DASAR di NEGARA-NEGARA ASEAN+3 DAN KANADA SERTA AMERIKA SERIKAT (2002)

27 27 RASIO MURID DAN GURU PADA PENDIDIKAN MENENGAH di NEGARA-NEGARA ASEAN+3 DAN KANADA SERTA AMERIKA SERIKAT (2002)

28 28 Sepuluh Kabupaten / Kota dengan Rasio Guru- Siswa SD Tertinggi dan Terendah TerendahTertinggi Kabupaten / KotaRata-RataKabupaten / KotaRata-Rata Kab. Hulu Sungai Selatan11Kab. Serang37 Kab. Keerom11Kab. Bogor40 Kab. Barito Timur12Kab. Mamuju Utara41 Kab. Sumenep12Kab. Bekasi42 Kab. Sangihe Talaud12Kab. Halmahera Selatan44 Kab. Kulon Progo12Kab. Nias Selatan47 Kab. Hulu Sungai Tengah12Kab. Mappi49 Kab. Magetan13Kab. Tolikara51 Kab. Barito Selatan13Kab. Pegunungan Bintang70 Kab. Balangan13Kab. Yahukimo73 Sumber: PDIP – Balitbang, 2005

29 29 Sepuluh Kabupaten / Kota dengan Rasio Guru- Siswa Tertinggi dan Terendah SMP TerendahTertinggi Kabupaten / KotaRata-RataKabupaten / KotaRata-Rata Kab. Sarmi6Kab. Kaur25 Kab. Banjar8 Kab. Humbang Hasunduntan 25 Kab. Sampang8Kab. Karawang25 Kab. Tapin8Kab. Bangka Tengah26 Kab. Hulu Sungai Selatan8Kab. Serang31 Kab. Gorontalo9Kab. Mappi38 Kab. Lima Puluh Koto9Kab. Malinau39 Kab. Pamekasan9Kab. Puncak Jaya40 Kab. Maluku Tenggara Barat9Kab. Pegunungan Bintang51 Kab. Bantaeng9Kab. Yahukimo91 Sumber: PDIP – Balitbang, 2005

30 30 Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Year Gaji Permulaan Gaji Tertinggi Gaji Permulaan Gaji Tertinggi Gaji Permulaan Gaji Tertinggi Chile Egypt2002/031046… ……… Indonesia2002/ Malaysia Paraguay Philippines2002/ Sri Lanka Thailand2003/ Uruguay OECD mean Perbandingan Gaji Guru di Beberapa Negara yang Berpartisipasi Dalam World Education Indicator (WEI) Source: UNESCO-UIS/OECD 2005 Education Trends in Perspective – Analysis of the World Education Indicators

31 GURU BIMBINGAN KARYA ILMIAH GURU BOS & BOMM PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SECARA BERKELANJUTAN (CONTINOUS PROFESIONAL DEVELOPMENT) SEKOLAH DESA KECAMATAN 1 x 5500 Kec KKG SD Guru 3 x 441 Kab KKKS SD Kepsek 1 x 441 Kab KKPS SD Pengawas BlockGrant Penelitian Tindakan Kelas

32 GURU BIMBINGAN KARYA ILMIAH GURU BOS & BOMM PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SECARA BERKELANJUTAN (CONTINOUS PROFESIONAL DEVELOPMENT) 30 LPMP 13 LPTK Negeri, 19 FKIP Univ. Negeri 237 LPTK Swasta 12 PPPG KAB / KOTA 6 x 441 MGMP SMP BlockGrant 3 x 441 MGMP SMA 1 x 441 MGMP SMK 3 x 441 MKKS Forum Ilmiah Forum Ilmiah MGMP SLB Asosiasi Guru Asosiasi KEPSEK Asosiasi Pengawas BlockGrant PROPINSI 1 x 441 MKPS Penelitian Tindakan Kelas SEKOLAH

33 UU No. 20 Thn 2003 Tentang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal I ayat 1

34 34 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 (1)Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

35 35 SISWA INFRASTRUKTUR PENGETAHUAN MANAJEMEN SEKOLAH DAN GOVERNANCE SUMBER DAYA MANUSIA DAN FISIK KERANGKA PIKIR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Source: EFA Global Monitoring Report 2005 Peran Guru School Climate Komite Sekolah Legislatif Pemda Pemerintah Pusat Peran Kepala Sekolah Kepala Sekolah, Tenaga kependidikan lainnya Guru

36 36 PERAN UTAMA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PROSES PENINGKATAN MUTU Source: The World Bank 2005 EFEKTIVITAS BELAJAR- MENGAJAR KURIKULUM DAN PEDOMAN PEMBUKTIANNYA (UJIAN) PROSES DAN MEKANISME AKUNTABILITAS, TERMASUK TATA KELOLA SEKOLAH PEMENUHAN KEBUTUHAN, PELATIHAN, DAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU TINGKAT KEHADRIAN DAN MOTIVASI SISWA HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT DUKUNGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BUDAYA KEPEMIMPINAN, DAN INTERNAL ORGANISASI SEKOLAH LINGKUNGAN FISIK SEKOLAH

37 37 THE QUALITY OF WORKERS IN THE WORKPLACE 1.Communication Skills 2.Integrity 3.Team Work 4.Interpersonal Skills 5.Work ethics 6.Motivation/initiative 7.Adaptability 8.Analytical thinking 9.Computer skills 10.Organization Skills 11.Detail oriented 12.Leadership 13.Self Confidence 14.Friendliness 15.Ethical 16.Wise 17.QPA (Indeks Prestasi) 18.Creativity 19.Humorist 20.Entrepreneurship Source: NACE (National Assoc of Colleges and Employers), US

38 38 PERUBAHAN PARADIKMA MENUJU SEKOLAH EFEKTIF MANAJEMEN BERBASIS PUSATMENUJUMANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Sub-ordinasi  Otonomi Pengambilan Keputusan Terpusat  Pngambilan keputusan Partisipatif Ruang gerak kaku  Ruang gerak luwes Pendekatan birokratik  Pendekatan profesionalisme Sentralistik  Desentralistik Diatur  Motivasi diri Overregulasi  Deregulasi Mengontrol  Mempengaruhi Mengarahkan  Memfasilitasi Menghindari resiko  Mengolah resiko Gunakan uang semua  Gunakan seefisien mungkin Individual cerdas  Teamwork kompak & cerdas Informasi terpribadi  Informasi terbagi Pendelegasian  Pemberdayaan Organisasi hierarkis  Organisasi datar

39 39 Indonesia’s achievements on education lag behind other countries both in terms of access and quality. Figure …. Performance on education JapanKorea Australia Hong Kong Thailand Indonesia Below Level 1 at Level 1at Level 2at Level 3at Level 4at Level 5 Sumber: The World Bank 2005

40 40 Percentage of students at each level of proficiency on the math overall scale Source: Pisa database, 2003

41 41 PERAIH PENGHARGAAN OLIMPIADE INTERNASIONAL DI BIDANG PENDIDIKAN NoNamaAsal SekolahPrestasi 1Albert JonathanSD Zion, Sulawesi Selatan Medali Emas pada IMSO di Indonesia tahun Fathia Prinastiti SunarsoSD Islam Bina Insani, Bogor Medali Emas pada IMSO di India tahun Harun Reza SugitoSDK II BPK Penabur, Jakarta Barat Medali Emas pada IMSO di Indonesia tahun Restiana Ramdani SD Vidatra, Bontang, Kalimantan Timur 5Ivan KristantoSD Yos Sudarso, Tasikmalaya Medali Emas pada IMSO di Indonesia tahun 2005, dan Philipine Elementary Internasional Contest di Pihilipine tahun Jeven SyatriadiSDK Ruteng 05 Manggarai Medali Emas Pada INAEMIC di Indonesia tahun Toby MoektijonoSD St. Maria, Jakarta Medali Emas pada IMSO di India tahun 2005 dan ANEMIC di Indonesia tahun Ali SuciptoSMA Xaverius I Palembang Medali Emas pada IphO di Spanyol tahun 2005 dan Asian Physic Olympiade di Indonesia tahun Andika PutraSMA Sutomo 1 Medan

42 42 NoNamaAsal SekolahPrestasi 10Irwan Ade PutraSMAN 1 Pekan Baru, Riau Medali Emas pada AphO di Kazakhstan tahun 2006 dan IphO ke-37 di Singapura tahun Pangus HoSMAK 3 Penabur Jakarta Andy Octavian LatiefSMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur 12Manshyur Aziz HilmySMAN 1 Klaten Medali Emas pada IAO di Ukraina tahun Michael AdrianSMA Regina Pacis Bogor Medali Emas pada AphO di Indonesia tahun PurnawirmanSMA 1 Pekan Baru, Riau 15Yudistira VirgusSMA Xaverius I Palembang Medali Emas pada IphO di Korea Selatan tahun Achmad FurqonSMP Bina Insani Bogor, Jawa Barat Medali Emas pada IJSO I di Jakarta tahun Andika Afriansyah SLTP Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan 18Aziz Adi SuyonoSLTP 9 Cilacap, Jawa Tengah 19DipratamaSLTPN 252 Jakarta 20Ria Ayu PramuditaMTsN 1 Malang, Jawa Timur 21Wayan Wicak AnandutaSMPN 1 Bekasi, Jawa Barat 22William SLTP Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara

43 43 NoNamaAsal SekolahPrestasi 23Arie PrasetyoSMPN 1 Sukoharjo, Jawa Tengah Medali Emas pada IJSO II di Yogyakarta tahun Fernaldo Richtia Winnerdy SMP Kanisius Jakarta Pusat 25Muh. Firmansyah Kasim SMP Islam Athirah Makassar, Sulawesi Selatan 26Winson SMPK 7 BPK Penabur Jakarta Barat, DKI Jakarta 27David Halim SMP Xaverius, Bandar Lampung, Lampung Medali Emas dan Penghargaan Absolute Winner pada IJSO II di Yogyakarta tahun Yosua Michail MaranathaSMP Stella Duce, Kota Yogyakarta 39 Jonathan Pradana MailoaSMAK 1 BPK Penabur Jakarta Medali Emas dan Absolute Winner pada IphO ke-37 di Singapura tahun Anika BowaireSMAN 1 Serui, Papua The First Step Nobel Prize in Physics 31 Dhina SusantiSMAN 3 Semarang, Jateng 32 Rudolf Surya P. BonaySMAN 5 Jayapura, Papua The First Step Nobel Prize di Bidang Kimia

44 44 Years of schooling and GDP per capita in age group 15–64, 1960–2000 Sumber: UNESCO - OECD

45 45 Years of schooling and GDP per capita in age group 15–64, 1960–2000 Sumber: UNESCO - OECD

46 46 Years of schooling and GDP per capita in age group 15–64, 1960–2000 Sumber: UNESCO - OECD

47 47 Makin Tinggi Pendidikan, Makin Rendah Kemandirian dan Semangat Kewirausahaannya Sumber : BPS, Susenas 2003

48 48 Source: UNDP - Human Development Report 2005 KONDISI DEMOGRAFIS PADA NEGARA-NEGARA ASEAN + 3 (ASIA TIMUR) Negara Total Populasi (Juta) Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Pop. Penduduk Perkotaan (% dr total) Pop. < 15 thn (% dr total) Pop. > 65 thn (% dr total) SINGAPORE BRUNEI DARUSSALAM MALAYSIA THAILAND PHILIPPINES VIETNAM INDONESIA MYANMAR CAMBODIA LAO PDR JAPAN KOREA, REP. OF CHINA 1, TOTAL 2,015.6

49 49 Human Development Index in ASEAN + 3 Countries (2005) Country Life expectancy (years) Adult literacy rate (%) Gross enrolment ratio (%) GDP Per capita (PPP US$) HDI Rank SINGAPORE ,48125 BRUNEI DARUSSALAM ,21033 MALAYSIA ,51261 THAILAND ,59573 PHILIPPINES ,32184 VIETNAM , INDONESIA , MYANMAR , CAMBODIA , LAO PDR , JAPAN ,96711 KOREA, REP. OF ,97128 CHINA ,00385 Source: UNDP - Human Development Report 2005

50 50 Human Development Index in ASEAN + 3 Countries (2006) COUNTRY Life Expectancy at birth (years) Adult Literacy Rate (% ages 15 and older) Gross enrolment ratio (%) GDP per Capita (PPP US$) Rank Japan ,2517 Singapore ,07725 Korea Rep. Of ,49926 Brunei Darussalam ,21034 Malaysia ,27661 Thailand ,09074 China ,89681 Philippines ,61484 Indonesia , Vietnam , Cambodia , Myanmar , Lao PDR , Source: UNDP - Human Development Report 2006

51 51 RANGKING INDONESIA BERDASARKAN HDI DIBANDINGKAN BEBERAPA NEGARA TAHUN Sumber: UNDP (1995, 2000, 2003, 2004, 2005 dan 2006 NEGARA TAHUN Thailand Malaysia Philipina Indonesia Cina Vietnam

52 INSAN CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF Resntra Depdiknas

53 53 Cerdas spiritual (Olah Hati) •Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

54 54 Cerdas emosional & sosial (Olah Rasa) •Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. •Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: – membina dan memupuk hubungan timbal balik; – demokratis; – empatik dan simpatik; – menjunjung tinggi hak asasi manusia; – ceria dan percaya diri; – menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta – berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

55 55 Cerdas intelektual (Olah Pikir) •Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; •Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif;

56 56 Cerdas kinestetis (Olah Raga) •Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas; •Aktualisasi insan adiraga.

57 57 Kompetitif •Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan •Bersemangat juang tinggi •Mandiri •Pantang menyerah •Pembangun dan pembina jejaring •Bersahabat dengan perubahan •Inovatif dan menjadi agen perubahan •Produktif •Sadar mutu •Berorientasi global •Pembelajar sepanjang hayat

58 58 “PERLUASAN & PEMERATAAN PENDIDIKAN”

59 59 KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN “MUTU RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN” PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI & DAYA SAING

60 60 KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN “GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS”

61 61 Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Proses Standar Sarana dan Prasarana Standar Pembiayaan Standar Pengelolaan Standar Penilaian Pendidikan

62 62 Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

63 63 Grafik PENGANGKATAN GURU MELALUI PROGRAM INPRES SD

64 64 Kekurangan Guru Tahun (Sumber Data: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004) KEBUTUHAN PENSIUNKEBUTUHANPENSIUN TK , ,340 SD63,14420,39983,54323,918107,461 SMP57,5374,70762,2446,27068,514 SMU26,1201,49827,6181,68529,303 SMK9,9721,07311,0451,17512,220 TOTAL157,66627,864185,53033, ,838

65 65 Jumlah Siswa dan Kebutuhan Guru untuk Mendukung Wajar Dikdas 9 Tahun Dalam ribuan 113 Total: =

66 66 Usia Guru Menjelang Pensiun Dalam 19 Thn, guru yg pensiun:

67 67 Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2005/2006 Ditjen PMPTK 2007

68 68 GURU GOLONGAN IV-A KESULITAN NAIK PANGKAT

69 69 TAHAPAN DALAM PROSES SETIFIKASI GURU GURU YANG ADA (2,7 M) AUDIT KEAHLIAN PRIBADI TERMASUK RPL (1,8m) S-1 KEPENDIDIKAN/ S-1 NON KEPENDIDIKAN + SERTIFIKAT PENDIDIK (AKTA IV) (900,000) S-1 NON- KEPENDIDIKAN NON- KEPENDIDIKAN DIBAWAHS-1 UJI KOMPETENSI - TERTULIS - PENILAIAN KINERJA MATA KULIAH •MATERI •METODOLOGI •PRAKTEK SERTIFIKATPENDIDIK PROGRAM REMEDIAL AKAN DIBERIKAN TUNJANGAN FUNGSIONAL AKAN DIBERIKAN TUNJANGAN PROFESI

70 70 RANCANGAN SKEMA TUNJANGAN FUNGSIONAL (IMPLEMENTASI UU. NO. 14 TH 2005 TTG GURU DAN DOSEN) A. PNS B. Non PNS TAMBAHAN PRESENTASI TUNJANGAN PROFESI

71 71 SKEMA SERTIFIKASI PENDIDIK DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN TUNJANGAN PROFESI

72 72 A1. PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DAN DANA YANG DIPERLUKAN DAN DANA YANG DIPERLUKAN KegiatanTahun %wajarDikmenJumlah Dana yang diperlukan Kualifikasi % ,6% ,1% ,5% ,9% ,3% ,7% ,1% ,6% Posisi awal > S %

73 73 A2. SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN DANA YANG DIPERLUKAN DAN DANA YANG DIPERLUKAN KegiatanTahun %wajarDikmenTotalDana yang diperlukan Sertifikasi kompetensi % % % % % % % ,5% ( ) % %

74 74 B1. SKEMA PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI B1. SKEMA PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL KegiatanTahunJumlah guruSatuanTotal biaya Tunjangan Profesi jt jt jt Tunjangan Fungsional 2009 PNS: jt Non pns: PNS: ,6 jt Non pns: PNS: ,8 jt Non pns:

75 75 B2. PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UNTUK GURU DIDAERAH TERPENCIL UNTUK GURU DIDAERAH TERPENCIL KegiatanTahunSasaranSatuanBiaya Tunjangan khusus org 16,2 jt org 16,2 jt org 16,2 jt org 16,2 jt

76 76 C. TUNJANGAN MASLAHAT TAMBAHAN KegiatanSasaranKebutuhan Dana Maslahat tambahan Penghargaan ahir masa bakti org Beasiswa bagi guru org Beasiswa untuk anak guru berprestasi org Pembantuan guru didaerah terpencil org Bimbingan penulisan karya ilmiah org Subsidi KJM JPL Jumlah

77 77 D. TUNJANGAN PENGHARGAAN - PERLINDUNGAN KegiatanSasaranKebutuhan Dana Penghargaan dan Perlindungan Guru berprestasi 132 Org 4 keg Guru berdedikasi 132 Org 2 keg Guru daerah khusus org Kepala sekolah, pengawas berprestasi dan berprrestasi 2 x 132 org 8 keg Pamong,Tutor, TLD berprestasi dan PTK-PNF lainnya org Jumlah

78 TIM PAKAR BSNP/BNSP PMPTK PTK-PNF 10 FORUM PTK-PNF KOORDINASI - SINKRONISASI 5 BPPLSP 10 FORUM PTK-PNF ADVOKASI AKADEMISI 10 FORUM PTK-PNF AKADEMISI PTK SP PTK SP PTK SP PTK SP 23 BPKB PLS DINAS 320 SKB PLS DINAS PAUDKEAKSARAANKESETARAANKURSUS PLS 23 BPKB PLS DINAS 320 SKB PLS DINAS PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA SATUAN PENDIDIKAN PNF BIROKRASI AKADEMISI PRAKTISI 10 FORUM/ASOSIASI TOT: 1.PAUD = 28x100 2.KEAKSARAAN = 28x100 3.KESETARAAN = 28x100 4.KURSUS = 28x100 5.PTK-PNF LAIN = 28x100 JUMLAH = NON BPKB = 5x250 JUMLAH = 1,250 DIKLAT DASAR: 1.PAUD = 320x20 2.KEAKSARAAN = 320x20 3.KESETARAAN = 320x20 4.KURSUS = 320x20 5.PTK-PNF LAIN = 320x20 JUMLAH = 32,000 NON BPKB = 121x50 JUMLAH = 6,050 TOTAL = 53,300 STRATEGI CAPAIAN SASARAN PTK-PNF TAHUN 2007 WB PROGRAM: 1.PAUD 2.KEAKSARAAN 3.KESETARAAN 4.KURSUS PKBM KOORDINASI - SINKRONISASI

79 79 TERIMA KASIH Website PMPTK

80 80 ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL Trilliun

81 81 Keterangan Pertumbuhan Ekonomi (APBN 2006 dan RPJM, dalam %)5,76,26,77,27,6 2Inflasi (APBN 2006 dan RPJM, dalam %) PDB (dalam trilyun Rp)2647, , , , ,21 4Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN (dalam trilyun Rp)411,67427,60479,06534,09591,92 5Belanja Pemerintah Daerah dalam APBN (dalam trilyun Rp)153,40220,07246,56274,88304,64 6 Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Pusat (Kesepakatan Komisi X DPR RI dengan Pemerintah, persentase terhadap belanja pemerintah pusat) 9,31214,717,420,1 7 Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah (perkiraan, termasuk gaji pendidik, persentase terhadap belanja pemerintah daerah) 20, Anggaran Sektor Peandidikan Pemerintah Pusat (Kesepakatan Komisi X DPR RI dengan Pemerintah, termasuk gaji pendidik, dlm trilyun Rp) 42,79 56,81 76,75 100,21 127,34 9 Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah (Perkiraan, termasuk gaji pendidik, dalam trilyun Rp) 46,548,4259,1771,4785,30 10Total Anggaran Sektor pendidikan (dalam trilyun Rp) 89,29105,23135,92171,67212,64 11Persentase Anggaran Sektor Pendidikan terhadap PDB3,373,463,994,525,05 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional Rencana Strategis Depdiknas,

82 82 Keterangan Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan 108,3122,7138,7163,2183,4 2 Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat 43,149,155,562,470,0 3 Anggaran Pemerintah (dalam Trilyun Rupiah, 80% terhadap No. 8 Tabel 7.1) 34,2345,4561,4080,16101,87 I.Gaji dan Tunjangan Pendidik (Guru dan Dosen) terdiri atas: 3,00 3,50 15,49 27,58 31,48 a. Gaji Pendidik 3,00 3,50 4,03 4,63 5,32 b. Tunjangan Fungsional Dosen Swasta dan Negeri --1,20 c. Tunjangan Fungsional Guru Swasta dan Negeri --4,2610,74 d. Tunjangan Profesi Pendidik Guru --3,206,419,61 e. Tunjangan Profesi Pendidik Dosen - -1,803,60 f. Tunjangan Pendidik Daerah Khusus --1,00 II. Anggaran Pemerintah diluar Gaji dan Tunjangan Pendidik (Guru dan Dosen) terdiri atas: 31,23 41,95 45,91 52,59 67,96 a. Anggaran Operasional non Gaji Pendidik 9,37 12,58 13,77 15,78 20,39 b. Dana Diskresi termasuk investasi 21,86 29,36 32,14 36,81 47,58 Skenario Pendanaan Pendidikan di bawah Pemerintah

83 83 Komposisi Pembiayaan Pendidikan berdasarkan Sumbernya

84 84 Education *2007** Nominal Anggaran/ Pendanaan Pemerintah untuk Pendidikan Nasional Anggaran/ Pendanaan Pemerintah untuk Pendidikan Nasional (2001 sebagai patokan) Peningkatan Fakta Anggaran/ Pendanaan Pendidikan Nasional 40.3%12.2%14.5%-8.4%12.8%31.0%26.6% Anggaran Pendidikan dalam % dari Total Anggaran Nasional 12.0%15.7%16.0%14.2%14.7%16.9%16.8% Anggaran Nasional dalam % dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2.5%2.8%3.2%2.8%2.9%3.5%3.9% Total Anggaran Nasional (Termasuk Infalasi ) Total Anggaran Nasional (Konstan 2001) Total Anggaran dalam % dari PDB) 21.0%18.1%19.8%19.6% 20.4%20.5% Dana Pendidikan Nasional Keseluruhan (Pusat + Provinsi + Daerah) untuk tahun 2001 s/d 2007 dalam Rp trilyun Sumber: Computed by World Bank staff based on MoF and SIKD data; * budget; **estimated

85 85 Grafik Anggaran Pendidikan Nasional Sumber: Computed by World Bank staff based on data from MoF Fakta Anggaran Pendidikan (2001 sbg patokan)Anggaran DikNas dalam % dari (PDB)

86 86 Perbandingan Anggaran Pendidikan Beberapa Negara-Negara di Dunia Anggaran Pendidikan dalam % dari Pengeluaran Negara Anggaran Pendidikan dalam % dari PDB

87 87 Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan di Beberapa Negara Tetangga Indonesia Highest Lowest Anggaran Pendidikan dalam % dari Total Pengeluaran Negara Malaysia 27< Thailand 27< Philippines 16= Indonesia 14.2 Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan dalam % dari PDB Malaysia 8.1< Thailand 4.6< Philippines 3.1< Indonesia 2.8 Total Anggaran Pemerintah dalam % PDB (Besar Sektor Pemerintahan) Malaysia 29.7< Indonesia 19.7< Philippines 19.6< Thailand 16.8 PDB per Kapita (Konstan 2000 USD) Malaysia 4,290< Thailand 2,356< Philippines 1,085< Indonesia 906 Total Penduduk (Millions) Indonesia 217.6< Philippines 81.6< Thailand 63.7< Malaysia 24.4 % Penduduk Usia 0-14 Thailand 4.1< Indonesia 3.5< Malaysia 3.0< Philippines 2.8 Education expenditure is defined as the ratio of national (central and sub-national governments) education expenditures to national overall expenditures. Data for Indonesia are estimates that correspond to FY 2004 (based on WB calculations using SIKD), whereas for the other countries estimates are for FY 2003 (based on WB calculations using SIKD, GFS and Edstats).

88 %2002%2003%2004% Pusat Pembangunan Rutin Provinsi Pembangunan Rutin Pemerintah Daerah Pembangunan Rutin Total Anggaran Nominal Anggaran Pendidikan di Tingkat Pemerintahan (Rp. trilyun) Sumber: Computed by World Bank staff based on data from MONE.

89 Total Pengeluaran Pembangunan (Rp. Triyun) Pembangunan Pusat terhadap % Total Pembangunan Prrovinsi terhadap % Total Pembangunan % Total Daeraht terhadap T Total Pengeluaran Rutin (Rp. Trilyun) Rutin Pusat terhadap % Total Rutin Provinsi terhadap % Total4432 Rutin Daerah terhadap % Total82 83 Source: Computed by World Bank staff based on data from MoNE Kontribusi Terhadap Anggaran Pembangunan dan Rutin Menurut Level Pemerintahan (Persen)

90 90 Anggaran Pendidikan menurut Klasifikasi Ekonomi, Tingkat Pemerintahan dan Komposisi Pengeluaran Rutin Pemda Kab Pusat Provinsi Gaji Rutin lain

91 91 PemdaProvinsi Komposisi Pengeluaran Rutin Personnel Sarana dan Prasarana Operasi Kerja dan Perawatan Perjalanan Lain-lain Tak terduga Total Pengeluaran Rutin100 Distribusi Pengeluaran Rutin menurut Tingkat Pemerintahan (Persen) * Development expenditures include non-formal and occupational education sub-sector for For re-classified from capital and operation and maintenance expenditure

92 92 Komposisi Pengeluaran Angaran Pendidikan

93 93 CountriesPAUD & TKDasarMenengahPerguruan Tinggi Indonesia India ,486 Malaysia5521, ,405 Philippines OECD Rata- rata4, ,655 Sumber: Education Trends in Perspective - Analysis of the World Education Indicators – UNESCO-UIS/OECD 2005 Anggaran pada Tiap Jenjang Pendidikan untuk Tiap Siswa di Beberapa Negara (berdasarkan asumsi full time, 2002 US$ PPP)

94 94 Sekolah DasarSekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sumber: World Bank (2006), data from GDS 1+ data Financial Module (the funding is summed by school level across all schools in various provinces) The fiscal data is provided for July 1, 2002 – June 30, Situasi Sebelum BOS: Penyaluran Dana Pemda Menkonstribusi Dana Segar ke Anggaran Sekolah

95 95 -SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta, serta -Salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 th setara SD dan SMP PENERIMA BANTUAN BOS

96 96 SASARAN & PENYALURAN 2006 Siswa Alokasi Dana Penyerapan (99,57%)

97 97 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH •2005: Rp. 5,6 Triliun •2006: Rp. 11,2 Triliun BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK BUKU (BOS BUKU) •2006: Rp. 900 miliar

98 98 Kenaikan Dana BOS Secara Nasional Kenaikan (rupiah/ per tahun) NominalPersen SD/MI235,000254,00019,0008% SMP/ MTs324,500354,00029,5009%

99 99 SASARAN TAHUN 2007 Siswa Alokasi Dana PERUBAHAN UNIT COST 2007 TingkatTahun 2005/2006Tahun 2007 Tingkat SDRp ,00/ siswa/tahun Rp ,00/ siswa/tahun Tingkat SMPRp /siswa/ tahun Rp ,00/ siswa/tahun

100 100 BOS BUKU

101 101 SASARAN & PENYALURAN 2006 Siswa Alokasi Dana Penyerapan (99,51%)

102 102 SASARAN TAHUN 2007 Siswa Alokasi Dana PERUBAHAN UNIT COST 2007 TingkatTahun 2005/2006Tahun 2007 Tingkat SDRp ,00/ siswa/buku Rp ,00/ siswa/buku Tingkat SMPRp ,00/ siswa/buku Rp ,00/ siswa/buku

103 103 BANTUAN KHUSUS MURID (BKM/BEASISWA) • murid SMA/SMK/MA (negeri/swasta)

104 104 DAK

105 105 KONDISI GEDUNG SD DAN MI (DATA TAHUN 2004) •JUMLAH SEKOLAH: Baik: ( 44% ) Rusak Sedang : ( 34% ) Rusak Berat: ( 22% ) •JML RUANG KELAS: Baik: (44%) Rusak Sedang : (34%) Rusak Berat: (22%) 56%

106 106 ALOKASI DAK DAN HASIL PER TAHUN (2003 s/d 2007) KOMPONEN Th. 2003Th Th. 2005Th. 2006Th DANA625 Milyar 652,6 Milyar Milyar 2.919,525 Milyar Milyar KAB/KOTA HASIL sekolah sekolah sekolah sekolah Rkelas Rkelas Rkelas Rkelas %2,83,77,35,1

107 107 Kontribusi Pengeluaran Pendidikan (keterangan resmi) Kontribusi Pengeluaran Pendidikan (termasuk gaji) Persentase Kontribusi di Tingkat Pemerintahan dalam Pengeluaran Nasional Pemerintah Pusat (2006)7.4%9.4%65% Pemda dan Provinsi (2004) [1][1] 6.1%28.8%35% Total Nasional (2006) [2] [2] 6.9%16.5%100% [1] [1] At the time of this report sub-national government spending for 2004 is the most recent available. [2] [2] Total subnational spending for 2006 is estimated based on the share of DAU on subnational budgets, and the education spending share in Persentase Pengeluaran Dana Pendidikan Berdasarkan Pengeluaran di Tingkat Pemerintahan

108 108 Quintile Daerah Per Kapita Anggaran Daerah Anggaran Pendidikan untuk Tiap Siswa di Sekolah Negeri Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Total Anggaran Persentase Anggaran Selai gaji Pegawai dari Total Anggaran Termiskin 336, , ,076 1,095, %36.2%5.3%5.4% 2 416, , , , %37.9%4.9%4.3% 3 495, , , , %33.2%5.4%4.9% 4 680, , ,447 1,243, %33.6%6.1%5.6% Terkaya 1,692,056 2,328, ,441 1,227, %24.2%5.2%6.0% Total 551, , ,302 1,082, %33.1%5.4%5.3% Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Pendidikan berdasarkan Tingkat Quintile Kemiskinan

109 109 Sumber: World Bank District Expenditure Data Prosentase Anggaran Pemda untuk Pendidikan Menurut Tingkat Quintile Kemiskinan Sangat MiskinKurang Miskin

110 110 Perkiraan Total Anggaran Untuk Program Pendidikan Untuk Semua (EFA) (Sebelum UU Guru dan Dosen) Pendidikan DasarPendidikan Menengah 2004/52008/92004/52008/9 Biaya Untuk Setiap Siswa (Rp. ribuan) Peningkatan biaya EFA Biaya saat ini966 1,449 Total1,1451,1751,9582,283 Total Biaya (=Biaya per siswa x jumlah siswa) (Rp. trilyun) Peningkatan biaya EFA Biaya saat ini Total Sumber: McMahon (2003)

111 111 Rasio Guru Murid Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah dari Beberapa Negara, 2003 Source: World Bank Edstats database

112 112 Distribusi Guru Menurut Daerah - Persentase Kekurangan dan Kelebihan

113 113 Gaji Per-Bulan Gaji Per-Jam Dibanding Pekerjaan Lain Relative to civil servants Relative to other workers Relative to civil servants Guru 21%Under26%Under23%Over19%Under Guru Pendidikan Dasar 6%Under18%Under46.9%Over13%Under Guru Selain Pendidikan Dasar 33%Under32%Under5%Over23%Under Pegawai Negeri Selain Guru 24%Under %Over-- Perbandingan Gaji Guru Per-Bulan dan Jam Kerja pada Pendidikan Dasar dan Selain Pendidikan Dasar terhadap Pegawai Negeri Yang Lain dan Pekerja Lain Source: World Bank Staff Calculations based on Sakernas 2004

114 114 Estimasi Kebutuhan Biaya Untuk Gaji Guru dan Insentif Yang Baru Source: World Bank Calculations using MoNE 2004/2005 teacher data

115 115 Rata-rata Gaji Per-Bulan (Ribuan Rp.) Rata-rata Gaji Per-Jam (Ribuan Rp.) Bukan Guru Bukan Guru Tingkat Dasar Guru TIngkat Dasar Total Bukan Guru Bukan Guru Tingkat Dasar Guru TIngkat Dasar Total Dibawah Pendidikan Dasar (294.4) (294) 46 (16) 46 (16) Pendidikan Dasar (381) (381) 48 (14) 48 (14) SLTP (401) (401.1) 48 (12) 48 (12) SLTA (671) (519) 1,062.7 (778) (675.3) 46 (10) 30 (12) 34 (8.5) 45 (11) Diploma I and II 1,147.7 (1,250) 1,070.1 (1,206) 1,220.4 (410) 1,168 (933.9) 43 (12) 32 (9) 34 (7) 36 (10) Akademi/Dipl III 1,441.7 (1,131) 1,298.1 (1,867) 1,143.4 (434) 1,392.2 (1,227) 44 (9) 35 (10) 36 (7) 42 (10) Universita/ Dipl IV 1,772.1 (1,856) 1, (645.2) 1,160.1 (502) 1,536 (1,540.9) 43 (9) 34 (10) 34 (8) 39 (11) Total (796.7) 1,033.2 (953.8) 1,139.3 (605) (801) 47 (12) 33 (11) 34 (8) 46 (13) Observations 35,2521,8041,61538,67135,2521,8041,61538,671 Source: Computed by WB Staff based on data from Sakernas Standard deviation in parenthesis. Rata-rata Gaji Per Bulan dan Jam Kerja Guru dan Pegawai Lain Berdasarkan Tingkat Pendidikan

116 116 PILAR KEBIJAKAN INDIKATOR KUNCI SUKSES Realisasi Target Realisasi s/d 20 Oktober 2006 Peningkat-an Mutu dan Daya Saing Pendidikan  Rata-rata nilai UN SMP/MTs  Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA  Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV 30%30%32%30,8  Dosen yg memenuhi kualifikasi S2/S3 50%50%55%53.50 •Jumlah Prodi masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau berakreditasi taraf OECD/Internasional -13 Dalam proses •Perolehan medali emas pd Olimpiade Internasional  Jumlah Paten yg diperoleh •Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional - SD = 20 SMP = 31 SMA = - SMK = %66%65%13%  Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal  Kenaikan Publikasi Internasional 5.0%7.5%10% 9,5% Peningkat-an Relevansi Pendidikan  Rasio Jumlah Murid SMK : SMA 30:7032:6834:66  APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik) 1.47%1.50%1.70% 1.56  Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4 10%10%15%  Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan. 5.0%6.5%8.6% - Capaian hasil (outcome) Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 1 Januari 2005 – 20 Oktober 2006 adalah sbb:

117 117 PILAR KEBIJAKAN INDIKATOR KUNCI SUKSES Realisasi Target Realisasi s/d 20 Oktober 2006 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilita s, dan Citra Publik Pendidikan  Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah DisclaimerOpini blm diterapkan oleh BPK. Wajar Dgn Catatan Blm ada Opini krn audit blm dilaksanakan  Persentase temuan BPK ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa 0,7%0,49%0,1~0,5%Data belum tersedia  Persentase temuan Itjen ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa 0,2%0,10%0,1~0,5%0,003%  Aplikasi SIM --2 Aplikasi3 Aplikasi 50 % selesai  Sertifikat ISO yg diraih Departemen Pendidikan Nasional ---1 Direktorat meraih ISO 9001:2000  Sertifikat ISO yg diraih LPMP/PPPG/BPPLSP (kumulatif) 9 ISO 9001: ISO 9001: ISO 9001: ISO 9001: 2000 sudah diraih, 6 masih dalam proses. Capaian hasil (outcome) Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 1 Januari 2005 – 20 Oktober 2006 adalah sbb:

118 118 Jenjang Pendidikan Jenis Olimpiade Perolehan Medali Emas (I)Perak (II)Perunggu (III) DASAR 1.International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) Internasional Junior Science Olympiad (IJSO) 6belum4Belum2belum 1.Elementary Mathematics International Contest Elementary (Catur) International Theater Olympiad MENENGAH 1.International Physics Olympiad (IphO) international Math. Olympiad (IMO) International Biology Olympiad (IBO) International Chemistry Olympiad (IChO) International Olympiad in Informatics (IOI) Asia Physics Olympiad (APhO) International Astronomy Olympiad (IAO) (IAO) – Ukraina Asean Skills Competition TINGGI 1. International Olympiad on Math International Mathematics Competition International (paduan suara) JUMLAH Tabel Hasil Olimpiade Internasional

119 119 Bidang Bulan JuliSeptemberDesember Pemberantasan Kriminalitas73%77%69% Pemberantasan Perjudian77%76%74% Pemberantasan Korupsi68%65%63% Perlindungan Minoritas68%71%65% Perlindungan TKI54%52%42% Pemberantasan illegal logging53%52%37% Pemberantasan Pertambangan Liar45%47%35% Penanganan Konflik Papua-58%49% Penanganan GAM-76&65% Ketersediaan BBM30%20%49% Pengendalian harga43%26%25% Penanganan Pengangguran32%24%22% Pengentasan kemiskinan40%37%31% Mengundang Investor47%48%33% Pengendalian Nilai Rupiah-27,2%26,3% Pengendalian harga BBM-23,1%21,2% Kesehatan69,4 %70 %67,2 % Pendidikan63,2 %74,7 %72,7 % Pemberdayaan Perempuan57 %61 %50,3 % Hasil Survey oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) Juli, September, dan Desember 2005 Tentang Kinerja Pemerintah:

120 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 MARET 2007 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU

121 121 RUJUKAN UTAMA Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) timrpp

122 122 SISTEMATIKA (9 BAB 64 Pasal) BAB IKETENTUAN UMUM BAB IIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI BAB IIIHAK BAB IVBEBAN KERJA BAB V WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS BAB VIPENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN BAB VIISANKSI BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN BAB IXKETENTUAN PENUTUP timrpp

123 123 Ketentuan Umum (Pasal 1) •Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. •Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

124 124 Ketentuan Umum (Pasal 1) •Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. •Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. •Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

125 125 Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru (Pasal 2) Guru wajib memiliki: –kualifikasi akademik, –kompetensi, –sertifikat pendidik, –sehat jasmani dan rohani, –serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

126 126 Kompetensi (Pasal 3) (1) Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

127 127 (2) Kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (3) Kompetensi guru bersifat holistik. Kompetensi (Pasal 3)

128 128 (4) Kompetensi pedagogik sekurang- kurangnya meliputi:  pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;  pemahaman terhadap peserta didik;  pengembangan kurikulum/silabus;  perancangan pembelajaran;  pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;  pemanfaatan teknologi pembelajaran;  evaluasi hasil belajar; dan  pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi (Pasal 3)

129 129 (5) Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:  berakhlak mulia;  arif dan bijaksana;  demokratis;  mantap;  berwibawa;  stabil;  dewasa;  jujur;  sportif;  menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;  secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan  mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi (Pasal 3)

130 130 (6) Kompetensi sosial sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:  berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat;  menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;  bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/wali peserta didik;  bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan  Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi (Pasal 3)

131 131 (7) Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diampunya yang sekurang- kurangnya meliputi penguasaan: –materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan –konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan. Kompetensi (Pasal 3)

132 132 (8) Standar kompetensi guru dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Menteri Kompetensi (Pasal 3)

133 133 Sertifikat Pendidik (Pasal 4) (1)diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. (2)Program pendidikan profesi hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

134 134 Kualifikasi Pendidik (Pasal 5) (1) Kualifikasi akademik guru ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai Standar Nasional Pendidikan. (2) Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

135 135 Kualifikasi Pendidik bagi guru dalam jabatan (Pasal 5) (3) Kualifikasi akademik guru bagi seseorang yang akan menjadi guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. (4) Kualifikasi akademik guru bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui: –Pendidikan program S1 atau D-IV; atau –pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.

136 136 Kualifikasi Pendidik bagi guru dalam jabatan (Pasal 5) (5)Pendidikan untuk persyaratan kualifikasi bagi guru dalam jabatan memperhitungkan: –pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya (sks); –prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi sks–nya; dan/atau –pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.

137 137 Kualifikasi Pendidik bagi guru dalam jabatan (Pasal 5) (6) Guru dalam jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan, baik yang dibiayai pemerintah, pemerintah daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru.

138 138 Kualifikasi Pendidik bagi guru dalam jabatan (Pasal 5) (7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi guru dalam jabatan dalam memenuhi kualifikasi akademik atas dasar pertimbangan: –kondisi daerah khusus; dan/atau –ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan guru menurut bidang tugas.

139 139 Beban Belajar Pendidikan Profesi (Pasal 6) (1) Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. (2) Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

140 140 Beban Belajar Pendidikan Profesi (Pasal 6) (3) Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. (4) Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

141 141 Beban Belajar Pendidikan Profesi (Pasal 6) (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. (6) Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

142 142 Muatan Belajar Pendidikan Profesi (Pasal 7) Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: –untuk lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan –untuk lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

143 143 Program Pendidikan Profesi (Pasal 9) (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. (2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. (3) Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai standar kompetensi.

144 144 Sertifikat Pendidik (Pasal 9) •Sertifikat pendidik berlaku sah setelah mendapat nomor registrasi guru dari Departemen. •Seseorang dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, namun hanya dengan satu nomor registrasi guru dari Departemen.

145 145 Sertifikat Pendidik (Pasal 13) Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

146 146 Sertifikasi Pendidik (bagi seseorang yang akan menjadi guru) (Pasal 10) (1) Sertifikat pendidik bagi seseorang yang akan menjadi guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. (2) Seseorang yang tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. (3) Seseorang yang tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi diperlukan oleh daerah khusus yang membutuhkan guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

147 147 Sertifikasi Pendidik (Bagi guru dalam jabatan) (Pasal 11) (1) Bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. (2) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penilaian portofolio dan penilaian kinerja yang dapat ditempuh secara parsial.

148 148 Sertifikasi Pendidik (Bagi guru dalam jabatan) (Pasal 11) (3)Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: a. kualifikasi akademik; b.pendidikan dan pelatihan; c.pengalaman mengajar; d. hasil karya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e. penilaian dari atasan dan pengawas; f. prestasi akademik; g. karya pengembangan profesi; dan h. keikutsertaan dalam forum ilmiah.

149 149 Sertifikasi bagi guru dalam jabatan (Pasal 11) (4) Penilaian kinerja dilakukan secara holistik yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. (5) Bagi guru dalam jabatan yang gagal dalam uji kompetensi pendidik diberi kesempatan untuk mengulang. (6) Jumlah peserta uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

150 150 Kriteria PT Penyelenggara Pendidikan Profesi (Pasal 12) (1) Kriteria:  memiliki program studi relevan yang terakreditasi;  memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP;  memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai SNP; (2) Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan:  tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;  letak dan kondisi geografis; dan/atau  kondisi sosial ekonomis

151 151 Anggaran Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi (Pasal 14) (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, atau masyarakat. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama wajib menyediakan anggaran untuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, atau masyarakat.

152 152 Hak Guru atas Peng- hasilan (Pasal 15, sampai 27)  gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji;  penghasilan lain berupa:  tunjangan profesi,  tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional  tunjangan khusus, dan  maslahat tambahan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

153 153 HAKGURUHAKGURU •Penghargaan; •Promosi; •Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi Oleh Guru Kepada Peserta Didik; •Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual; •Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran; •Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi; •Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan; •Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru; •Cuti

154 154 Persyaratan Memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan (pasal 15 dan 22) a. memenuhi persyaratan akademik Guru; b. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; c. memenuhi beban kerja sebagai guru tetap; d. mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya; e. terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap; f. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun; g. melaksanakan kewajiban sebagai guru dan h. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf c.

155 155 Persyaratan Rasio Minimal Jumlah Peserta didik terhadap Guru untuk Memperoleh Tunjangan Profesi (Pasal 17) •TK, RA atau yang sederajat 15:1; •SD, atau yang sederajat 20:1; •MI, atau yang sederajat 15:1; •SMP, atau yang sederajat 20:1; •MTs, atau yang sederajat 15:1; •SMA, atau yang sederajat 20:1; •MA, atau yang sederajat 15:1; •SMK, atau yang sederajat 15:1. •MAK, atau yang sederajat 12:1.

156 156 Guru dengan tugas tambahan pemegang sertifikat pendidik yang berhak memperoleh tunjangan profesi: (pasal 15 ayat (4)  kepala satuan pendidikan;  wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;  guru bimbingan dan konseling/konselor;  pembimbing khusus pada satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu;  Pengawas satuan pendidikan: –berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; –memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai peraturan perundang-undangan; –memiliki sertifikat pendidik; dan –melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

157 157 Persyaratan Pemberian Maslahat Tambahan (Pasal 22) •Maslahat tambahan diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru. •Prestasi guru dapat berupa: –guru teladan; –Pengarang/penyusun buku teks/buku ajar; –Menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran; –Memperoleh hak kekayaan intelektual/paten; –Memperoleh penghargaan di bidang seni/olah raga; dan/atau –Menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah.

158 158 Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi, dan maslahat tambahan secara berbeda untuk guru yang bertugas pada: (Pasal 16 dan 23) •pada satuan pendidikan khusus; •pada satuan pendidikan layanan khusus; •sebagai pengampu bidang keahlian khusus; atau •di daerah atau dalam kondisi khusus yang tidak memungkinkan dipenuhinya

159 159 Kesetaraan Tunjangan (pasal 21) (1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan pangkat, golongan, dan jabatan yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan pangkat, golongan, dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

160 160 Beban Kerja Guru (Pasal 48) (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: »merencanakan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab dan beban kerja guru; »menilai hasil pembelajaran sesuai dengan beban kerja guru; »membimbing dan melatih peserta didik sesuai dengan beban kerja guru; dan »melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

161 161 Beban Kerja Guru (Pasal 48) (2) Beban kerja guru sekurang-kurangnya memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak- banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu dilaksanakan dengan ketentuan minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan di mana guru diangkat sebagai guru tetap.

162 162 Beban Kerja Guru (Pasal 49) •Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja minimal bagi guru yang: –bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus; –berkeahlian khusus; dan/atau –dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

163 163 Beban Kerja Guru dengan Tugas Tambahan yang Memperoleh Tunjangan Profesi dan Maslahat Tambahan (Pasal 50) •kepala satuan pendidikan minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu. •wakil kepala satuan pendidikan minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. •kepala perpustakaan satuan pendidikan minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. •kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. •guru bimbingan dan konseling/konselor sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. •pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu. •pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran ekuivalen dengan jam pembelajaran tatap muka minimal 24 jam tatap muka.

164 164 Beban Anggaran Tunjangan Profesi (psl 18) –Pemerintah menanggung 60% dari seluruh beban tunjangan profesi dan dianggarkan dalam APBN sebagai dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan. –Pemerintah Provinsi menanggung 40% dari seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional dan dianggarkan dalam APBD. –Pemerintah Kabupaten/kota menanggung 40% dari seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah di daerahnya dan dianggarkan dalam APBD.

165 165 Beban Anggaran Maslahat Tambahan (psl 18) –Pemerintah melalui APBN menanggung beban maslahat tambahan bagi guru berprestasi yang gajinya menjadi beban APBN. –Pemerintah daerah melalui APBD menanggung beban maslahat tambahan bagi guru yang gajinya menjadi beban APBD. –Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan menanggung beban maslahat tambahan bagi guru yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. –Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dapat membantu pendanaan maslahat tambahan yang ditanggung oleh badan hukum satuan pendidikan.

166 166 Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dapat dikenai Sanksi: diberhentikan tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. SANKSI (psl 59)

167 167 Sanksi bagi PT (psl 59) Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi namun berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

168 168 Sanksi bagi Guru dan/atau warga negara lainnya yang menolak wajib kerja di daerah khusus (psl 59) •penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi guru pegawai negeri sipil; atau •pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi guru; dan •penghentian pelayanan kepemerintahan tanpa melanggar hak asasi manusia selama 2 (dua) tahun bagi warga negara selain guru.

169 169 Ketentuan Peralihan (Pasal 60) dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, (1) guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan; (2) guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, atau pengalaman kerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagai guru, atau golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a, dianggap telah memenuhi kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), sehingga dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;;

170 170 Ketentuan Peralihan (Pasal 60) dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, (3) guru dalam jabatan yang sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas, atau guru bimbingan dan konseling/konselor dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b, atau sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c, dianggap telah memiliki sertifikat pendidik;

171 171 Ketentuan Peralihan (Pasal 60) dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, (4) Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi atau uji kompetensi yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya.

172 172 Ketentuan Peralihan (Pasal 60) dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, (5) guru yang memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan profesi pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru, tetap menerima tunjangan profesi.


Download ppt "TANTANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INDONESIA Oleh: Fasli Jalal Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Depdiknas Forum Ilmiah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google