PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Disusun oleh: Iwan Muharji, S.Pd

2 A. Kedatangan Bangsa Barat di Berbagai Daerah
Faktor pendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudra: 1. Jatuhnya Kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Sehingga muncullah semangat Reconguesta (Semangat untuk membalas kekuasaan Islam dimanapun berada) 2. Semangat bangsa barat G3: Adanya keinginan mencari kekayaan (gold) Adanya keinginan mencari kejayaan (glory) Adanya keingingan menyebarkan agama Nasrani (gospel)

3 Lanjutan..... 3. . Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Ditemukannya Teori Heliosentris dari Copernicus Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas Mulai ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Ditemukannya kompas 4. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo ( ). Catatan perjalanan Marco Polo mengelilingi dunia.

4 B. Terbentuknya Kekuasaan Kolonial di Indonesia
1. Pemerintahan Portugis di Indonesia Pada tahun 1512 Portugsis mendarat di Maluku, kemudian mendirikan Benteng Sao Paulo. Portugis dapat menguasai Maluku dengan mudah, karena pada awalnya kedatangan mereka disambut baik. Setelah Sultan Hairun wafat, rakyat melakukan perlawanan. 2. Pelayaran Cornelis de Houtman Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, maka banyak berdiri perusahaan- perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia.

5 3. Pemerintahan VOC Untuk mengatasi persaingan di antara pedagang Belanda dan persaingan pedagang Belanda dengan Portugis, maka pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC (Vereenidge Oost Indishe Compagnie) pada tanggal 20 Maret VOC adalah badan yang bersifat partikelir, di mana para pedagang Belanda bergabung di dalamnya.

6 VOC (Vereenidge Oost Indishe Compagnie)
Tujuan dibentuknya VOC antara lain: 1) Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2) Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3) Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Agar VOC dapat berkembang dengan baik, pemerintah Belanda memberikan hak Octroi (istimewa), yaitu hak untuk dapat bertindak sebagai suatu negara. Hak-hak tersebut antara lain: 1) Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika. 2) Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan. 3) Hak memiliki mata uang sendiri. 4) Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaankerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya.

7 Lanjutan..... Markas pertama VOC adalah di Ambon, di Ambbon VOC melakukan pelayaran Hongi (Pelayaran untuk mengawasi produksi rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya.

8 Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia,akhirnya pada Abad ke-18 VOC mengalami kemunduran. Faktor yang menyebabkan adalah: 1. Persaingan rempah-rempah di dunia Internasional semakin ketat 2. Banyaknya perdagangan gelap yang dilakukan pedagang Indonesia 3. Wilayah Indonesia terlalu luas untuk dikuasai 4. Persaingan dengan Inggris 5. Kesulitan Keuangan Korupsi Membayar gaji pegawai Membiayai perang Pemeliharaan Benteng dan lain-lain

9 Akibat kebangkrutan tersebut, VOC kemudian dibubarkan
Akibat kebangkrutan tersebut, VOC kemudian dibubarkan. Indonesia kemudian diserahkan kepada Pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Sehingga Indonesia dijajah langsung oleh pemerintah Belanda dan Indonesia sering disebut Hindia Belanda dan Pemerintah Belanda disebut Pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1806 Kaisar Perancis “ Napoleon Boonaparte” membubarkan Republik Bataaf. Pada tahun 1808 Herman Willem Daendles diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda.

10 4. Pemerintahan Hindia Belanda (1808 – 1811)
Daendles mempunyai tugas utama: Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Menjalankan pemerintahan di Indonesia termasuk memberantas korupsi / membereskan keuangan. Untuk menjalankan tugasnya, Daendles melakukan beberapa tindakan dalam bidang pemerintahan antara lain: membagi Pulau Jawa menjadi sembilan perfektur (keresidenan); bupati diubah dari penguasa tradisional menjadi aparat pemerintahan; Memperbaiki gaji dan memberantas korupsi Melaksanakan pemerintahan diktator Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan Membentuk pengadilan keliling bagi orang pribumi

11 Dalam bidang Ekonomi, Daendles melakukan: a) Contigenten, artinya pajak yang harus dibayar rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. b) Verplichte leverente, artinya kewajiban menjual hasil bumi pada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. c) Preanger stelsel, artinya kewajiban yang dibebankan kepada rakyat untuk menanam kopi. d) Menjual tanah kepada partikelir Belanda dan Tionghoa

12 Dalam bidang Pertahanan/ Militer:
membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya; membangun armada pangkalan tentara di Anyer dan Ujung Kulon; menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara; dan membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan.

13 5. Pemerintahan jan willem jansens (1811)
Pada masa ini pemerintahan Belanda sangat lemah, karena kedatangan Inggris dan perlawanan dari kerajaan yang ada. Akhirnya Belanda menyerah dan menandatangani Rekapitulasi Tungtang (18 September 1811); Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Calcuta (India) Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris

14 6. Pemerintahan inggris (raffles) 1811 - 1816
Lord Minto selaku Gubernur EIC (East India Company) yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa di wilayah pemerintahannya, Raffles menerapkan kebijakan berdasarkan pada asas-asas liberal. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi Jawa yang lepas dari tekanan dan paksaan. Dalam menjalankan pemerintahan Raffles dibantu Dewan Penasehat yaitu; Gillespie, Cranssen dan Montinghe.

15 Kebijakan Pemerintahan Raffles
Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa: 1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta. 2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3) Melarang perdagangan budak. 4) Mengurangi kekuasaan bupati 5) Mendirikan Paku Alaman di Yogyakarta dengan Paku Alam sebagai rajanya.

16 Kebijakan Ekonomi Raffles:
Memberlakukan pajak tanah Melarang perbudakan Menganjurkan perdagangan bebas Menghapus kerja paksa kecuali di Priangan dan Jateng Menjual tanah kepada swasta Menghapus segala bentuk penyerahan barang

17 Kebijakan Raffles dalam ilmu pengetahuan
Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa: 1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. 3) Raffles menulis buku “History of Java” 4) Merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.

18 Pokok-pokok kebijaksanaan sistem pajak tanah pada masa Raffles adalah sebagai berikut:
segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan, rakyat diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya; peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah; dan pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah dan diwajibkan untuk membayar pajak sebagai uang sewa.

19 Namun Pajak Tanah gagal karena:
tidak adanya dukungan bupati yang telah dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut pajak; rakyat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang; kesulitan untuk menentukan luas tanah dan tingkat kesuburannya; dan kesulitan untuk menentukan besarnya pajak bagi setiap penyewa tanah.

20 Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain: Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Cappelen, dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk Van Der Cappelen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda.

21 Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch) Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

22 Aturan sistem tanam paksa
Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani). Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

23 Pelaksanaan tanam paksa
Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya: Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

24 Akibat tanam paksa 1) Bagi Belanda
Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya: Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan). Belanda bebas dari kesulitan keuangan. 2) Bagi Indonesia Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu: Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

25 Penentangan tanam paksa
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari: 1. Golongan pendeta Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel. 2. Golongan liberal Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya: Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).

26 Penghapusan tanam paksa
Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap: 1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus. 2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus. 3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali kopi di Priangan.

27