Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel 23 Februari 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel 23 Februari 2014."— Transcript presentasi:

1 Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel 23 Februari 2014

2 Curriculum Vitae Nama: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir: Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol: Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : 1.S.1: IAIN Bandung tahun S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : 1.Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun Kepala MAN IPUH Kepala MAN Arga Makmur Kepala MAN 2 Padang Kemiling Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong ( ) 7.Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)

3 “Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”. Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

4 • Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama • Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama • Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan • Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. • Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa Lima Misi Kementerian Agama

5 Wakaf menurut bahasa artinya menahan, wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan Ridho Allah SWT WAKAF

6 DASAR HUKUM WAKAF Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya

7 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama- lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 point 1) Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

8 a.Benda tidak bergerak; dan 1. hak atas tanah 2. bangunan atau bagian bangunan 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4. Hak milik atas satuan rumah susun 5. Benda tidak bergerak lain b.Benda bergerak 1. Uang2. Logam mulia 3. Surat berharga 4. Kenderaan 5. HAKI6. dll Jenis-jenis harta benda wakaf (Pasal 16) UU 41/2004

9

10  WAKAF DI INDONESIA CUKUP BANYAK TETAPI BELUM DAPAT MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  FAKTOR PENYEBABNYA: 1. PEMAHAMAN WAKAF 2. TERBATASNYA BENDA YANG DIWAKAFKAN DAN NAZHIR WAKAF 3. PENGELOLAAN WAKAF/ ADMINISTRASI WAKAF DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

11 1.Wakif 2.Nazhir 3.Harta Wakaf 4.Ikrar 5.Peruntukan Harta Benda Wakaf, dan 6.Jangka Waktu Unsur- Unsur Administrasi Wakaf

12  MELAKUKAN PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAKAF  MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF, SESUAI DENGAN TUJUAN, FUNGSI DAN PERUNTUKKANNYA  MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF  MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA Tugas Nazhir

13  Menyewakan harta wakaf  Menanami tanah wakaf  Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan  Mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, Secara Administrasi Yang Boleh Dilakukan Nazhir

14  Dominasi atas harta wakaf,  Berutang atas nama wakaf  Menggadaikan harta wakaf  Mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum  Meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukkan wakaf. Yang Tidak Boleh Dilakukan Nazhir

15 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMER 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTRAN WAKAF UANG  PERATURAN MENTERI (AGAMA) MENGENAI PENDAFTARAN WAKAF UANG BARU DITANDATANGANI MENTERI AGAMA RI PADA TANGGAL 29 JULI TAHUN  PASAL 2 AYAT (1) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR WAKAF DILAKSANAKAN OLEH WAKIF KEPADA NAZHIR DI HADAPAN PEJABAT LKS-PWU ATAU NOTARIS YANG DITUNJUK SEBAGAI PPAIW DENGAN DISAKSIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI.  PADA AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA IKRAR WAKAF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN SETELAH WAKIF MENYETORKAN WAKAF UANG KEPADA LKS-PWU.

16 Contoh Sertifikat Wakaf Uang Abadi •Sertifikat dicetak di kertas khusus dengan no seri (seperti bilyet deposito) •Terdiri dari 3 rangkap - 1 lembar untuk LKS-PWU - 1 lembar untuk BWI - 1 lembar untuk Nadzir •No. Registrsi akan didpt secara online dan realtime pada BWI sebagai secure keamanan utk SWU yg dibuat BMS •Menggunakan Pulpen UV pada penulisan No. Registrasi SWU •Sertifikat ditandatangani oleh Pejabat LKS-PWU Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU)

17 Contoh Sertifikat Wakaf Uang Berjangka •Sertifikat dicetak di kertas khusus dengan no seri (seperti bilyet deposito) •Terdiri dari 3 rangkap - 1 lembar untuk LKS-PWU - 1 lembar untuk BWI - 1 lembar untuk Nadzir •No. Registrsi akan didpt secara online dan realtime pada BWI sebagai secure keamanan utk SWU yg dibuat BMS •Menggunakan Pulpen UV pada penulisan No. Registrasi SWU •Sertifikat ditandatangani oleh Pejabat LKS-PWU diatas materai

18 Contoh Akta Ikrar Wakaf Uang

19 Contoh Laporan Harta Wakaf

20

21 Kesimpulan : Dalam mengelola harta wakaf harus diperhatikan syarat-syarat dalam pengelolaan itu,agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah ataupun undang-undang. Dalam mengelola wakaf sangat diperlukan badan atau lembaga idependen dan di Indonesia saat ini sudah terdapat Badan Wakaf Indonesia(BWI) yang memiliki fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

22 Burung Irian Burung Cendrawasih Cukup sekian dan terima kasih SAMPAI JUMPA


Download ppt "Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel 23 Februari 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google