Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

2 Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam PP Nomor 36 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22,Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

3 PP Nomor 36 Tahun 2010 • Pasal 7 ayat (4) : Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam ditetapkan dengan peraturan Menteri. • Pasal 20 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri. • Pasal 22 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam diatur dengan peraturan Menteri. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

4 • Pasal 24 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Menteri. • Pasal 25 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri. • Pasal 29 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam diatur oleh Menteri. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

5 LOKASI YG DIIZINKAN DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN Usaha Jasa Wisata AlamUsaha Sarana Wisata Alam • Zona Pemanfaatan TN • Blok Pemanfaatan TAHURA • Blok Pemanfaatan TWA • SM • TN kec. Zona Inti • TAHURA • TWA

6 PERIZINAN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TN & TWA PemohonMenteri Tembusan : Sekjen, Dirjen, Gubernur, Bupati/Walikota, UPTD, SKPD pariwisata setempat Syarat administrasi & teknis Penilaian 10 HK TidakYa PemohonMenteri Persetujuan Prinsip 5 HK Kewajiban tidak dipenuhi Dirjen/Dire ktur Teknis Kewajiban dipenuhi Izin Prinsip Batal 5 HK Penerbitan SPP-IIUPSWA oleh Dirjen Lunas IIUPSWA 24 HK IZIN PSWA 10 HK 1 tahun 10 HK

7 PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN SARANA WISATA ALAM DI TN, TWA DAN TAHURA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN Persyaratan AdministrasiPersyaratan Teknis • Proposal • Akte pendirian • SIUP • NPWP • Referensi Bank • Profil Perusahaan • Kepala UPT Setempat • SKPD urusan kepariwisataan Badan Usaha & Koperasi IZIN PRINSIP di TN & TWA • Kepala UPTD Setempat • SKPD urusan kepariwisataan • Kepala Balai/Balai Besar KSDA Setempat IZIN PRINSIP di Tahura Atau Selambat-lambatnya 30 hari kerja kepala UPT/ SKPD menerbitkan rekomendasi teknis

8 PERIZINAN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TAHURA Pemohon Gubernur, Bupati/Walikota Syarat administrasi & teknis Penilaian TidakYa Pemohon Izin PSWA Kepala UPTD KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR MELALUI PERATURAN GUBERNUR ATAU PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Tembusan : Kepala UPTD setempat, Kepala SKPD kepariwisataan setempat delegasi DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

9 PERIZINAN USAHA JASA WISATA ALAM DI SM, TN, & TWA PemohonKepala UPT Tembusan SKPD kepariwisataan Syarat administrasi Penilaian 10 HK TidakYa Pemohon 10 HK SPP- IIUPJWA Lunas IIUPJWA 14 HK 10 HK Terbit IUPJWA

10 PERIZINAN USAHA JASA WISATA ALAM DI TAHURA Pemohon Kepala UPTD sesuai kewenangan Tembusan SKPD kepariwisataan Prop/Kab/Kota Syarat administrasi Penilaian TidakYa Pemohon Izin UPJWA KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR MELALUI PERATURAN GUBERNUR ATAU PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

11 DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN PROSES IZIN PRINSIP MENUJU IPPA 1.Membuat peta areal rencana keg. usaha skala paling besar 1 : dan paling kecil 1 : Menyusun Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam dan disahkan oleh Dirjen 3.Melakukan pemberian tanda batas pada areal yg dimohon yang dilaksanakan oleh UPT/UPTD berkoordinasi dengan BPKH 4.Menyusun & menyampaikan dokumen UKL/UPL 5.Membayar Iuran Usaha

12 KETENTUAN IZIN USAHA • Bukan sbg hak kepemilikan/penguasaan • Tidak dapat dijadikan jaminan/agunan • Hanya dapat dipindahtangankan setelah ada izin • Luas areal yg diizinkan untuk dibangun sarana wisata maks 10% dari luas yg diberikan • Bangunan sarana akomodasi & wisata tirta disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat • Tidak mengubah bentang alam DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

13 HAK PEMEGANG IZIN • melakukan kegiatan usaha sesuai izin; • menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; • mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

14 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN JASA WISATA ALAM • Membayar pungutan hasil usaha; • ikut serta menjaga kelestarian alam; • melaksanakan pengamanan terhadap kawasan • melaksanakan restorasi akibat kegiatan usaha; • menjaga kebersihan lingkungan; dan • menyampaikan laporan kegiatan usaha DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

15 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SARANA WISATA ALAM • Realisasi pembangunan sarana wisata alam min1 (satu) tahun • Membayar pungutan hasil usaha • Melaksanakan pengamanan pengunjung & kawasan • Menjaga kebersihan lingkungan dan merehabilitasi kerusakan • Memberi akses kepada petugas Pemerintah • Membayar biaya sewa dan memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah • Melibatkan tenaga ahli dan masyarakat • Membuat laporan kegiatan usaha • Menyerahkan RKL dan RKT DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

16 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN Usaha Sarana 55 Tahun (dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun) Badan Usaha & Koperasi Usaha Jasa Perorangan Badan Usaha & Koperasi 2 Tahun (dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun) 5 Tahun (dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun)

17 PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN JASA WISATA ALAM DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN PeroranganBadan Usaha & Koperasi Persyaratan Administrasi Persyaratan Tambahan : • Hasil evaluasi dari pengelola kawasan • Rekomendasi SKPD urusan kepariwisataan • Rencana kegiatan usaha jasa lanjutan 6 bulan sebelum izin berakhir 3 bulan sebelum izin berakhir diajukan

18 PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TN, TWA & TAHURA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN Persyaratan AdministrasiPersyaratan Tambahan • Akte pendirian • SIUP • NPWP • Referensi Bank • Profil Perusahaan • Rencana pengusahaan Badan Usaha & Koperasi • Laporan akhir kegiatan • RPPA Lanjutan • Rekomendasi dari Kepala UPT/KSDA dan SKPD setempat • Bukti pembayaran iuran hasil usaha • Laporan keuangan yang telah diaudit 1 tahun sebelum izin berakhir

19 KERJASA PARIWISATA ALAM Kerjasama pariwisata alam : 1.Kerjasama Teknis : pembangunan & operasional 2.Kerjasama Pemasaran & promosi 3.Kerjasama Permodalan : investasi 4.Kerjasama penggunaan fasilitas Dapat dilakukan antara : 1.Pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA 2.Pemegang IUPJWA dengan Pemegang IUPSWA 3.Pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain

20 PENGAWASAN, EVALUASI dan PEMBINAAN Pengawasan : 1.Pemeriksaan langsung di lapangan 2.Pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan 3.Pemeriksaan laporan pemegang izin usaha Dilakukan min sekali dalam 6 (enam) bulan oleh : 1.Kepala UPT/UPTD untuk kegiatan sarana wisata alam 2.Kepala Seksi UPT/UPTD untuk kegiatan jasa wisata alam Kepala UPT/UPTD menyusun RP, menata zonasi/blok kedalam sub zona/blok sesuai dengan karakteristik bentang alam dan atau kesuaian manajemen yang diusulkan oleh Kepala UPT/UPTD untuk disahkan oleh Direktur teknis

21 Evaluasi : 1.Pemeriksaan langsung ke lokasi 2.Pemeriksaan tidak langsung terhadap laporan kegiatan Menunjukkan kinerja baik, diberikan penghargaan 1.Prioritas pengembangan usaha di lokasi lain 2.Sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota Ketentuan Kinerja Baik : 1.Tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana; 2.Tidak pernah mendapat peringatan selama masa izin usaha; 3.Keuntungan finansial yang diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan signifikan

22 KRITERIA EVALUASI KINERJA PEGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 1.KUALITAS SUMBER DAYA ALAM 30 % 2.KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 25 % 3.KAPASITAS KELEMBAGAAN 20 % 4.PENCEMARAN (GENETIK, JENIS, EKOSTM) 15 % 5.PNBP 10 %

23 Pembinaan : 1.Pengaturan 2.Bimbingan 3.Penyuluhan 4.Penghargaan 5.Teguran Dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh : 1.Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan 2.UPT atau UPTD Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan

24 KENDALA PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM 1.Pedoman dan Juklak/Juknis sebagaimana diamanatkan PP 36 Th 2010 dan Permenhut No.48/Menhut-II/210 sedang dalam proses penyelesaian 2.Upaya promosi belum optimal 3.Objek wisata berada di daerah terpencil dan aksesibilitas masih sulit 4.Sarana prasarana dalam kawasan belum memadai 5.Jumlah dan kualitas interpreter & pemandu wisata alam belum memadai 6.Paket wisata belum dikembangkan 7.Link antar objek wisata belum dikembangkan 8.Penetapan harga belum tepat 9.Security & attitude masy. belum mendukung 10.Sanitasi & kebersihan objek wisata belum memadai 11.Minat masyarakat berwisata ke kawasan konservasi masih rendah DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

25 DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN TERIMA KASIH


Download ppt "SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google