Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Variasi Model Demokrasi Liberal Menurut David Held.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Variasi Model Demokrasi Liberal Menurut David Held."— Transcript presentasi:

1 Variasi Model Demokrasi Liberal Menurut David Held

2

3  Warga Negara harus mendapatkan kesetaraan politik sehingga mereka bebas untuk memerintah dan diperintah secara bergantian.  Ciri-ciri utama:  Partisipasi langsung WN dalam fungsi legislatif dan yudisial.  Majelis WN memegang kedaulatan tertinggi.  Kedaulatan ini meliputi seluruh sektor kehidupan bersama di suatu (negara) kota.

4  Digunakannya berbagai metode untuk memilih kandidat yang akan menduduki jabatan publik (pemilihan langsung, undian, rotasi)  Tidak ada perbedaan atau hak istimewa bagi setiap WN.  Kecuali dalam keadaan darurat, ada batasan periode masa jabatan.  Jabatan dipegang untuk jangka waktu yang pendek.

5  Dalam menjalankan jabatan publik, WN mendapatkan upah.  Prasyarat bagi efektifnya model ini  Model ini hanya akan efektif diterapkan di negara-kota kecil.  Perekonomian yang melegalkan perbudakan dan segala tugas domestik dijalankan oleh perempuan guna memberikan waktu senggang bagi WN laki-laki bebas. Status WN terbatas pada sejumlah kecil orang.

6  WN mendapatkan perlindungan dari penguasa, dan juga dari sesama WN, demi memastikan bahwa penguasa akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan WN secara keseluruhan.  Ciri-ciri utama:  Kedaulatan tertinggi dipegang oleh WN, tetapi dijalankan oleh perwakilan yang mendapatkan legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi negara.  Pemilu yang reguler, kerahasiaan surat suara, kompetisi antar faksi, para pemimpian potensial dan majority rule adalah basis institusional bagi terciptanya akuntabilitas dari mereka yang terpilih menjadi penguasa.

7  Kekuasaan negara harus bersifat impersonal, mis. dibatasi oleh hukum, dan dibagi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Menitikberatkan pada konstitusionalisme demi menjamin kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang dan kesetaraan di muka hukum dalam bentuk hak-hak politik dan sipil atau kebebasan, yang terutama sekali terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi, ber- asosiasi, memilih dan kebebasan untuk berkeyakinan.  Pemisahan negara dan civil-society.  Pusat-pusat kekuasaan dan kelompok kepentingan yang berkompetisi satu sama lain.

8  Prasyarat bagi efektifnya model ini  Adanya suatu civil society yang otonom secara politik.  Kepemilikan pribadi atas alat produksi.  Ekonomi pasar yang kompetitif.  Sistem keluarga yang patriarkis.  Perluasan teritori dari negara-bangsa.

9  Prinsip utama  WN harus mendapatkan kesetaraan politik dan ekonomi sehingga tidak ada seorangpun bisa menjadi tuan atas yang lain, dan setiap orang bisa menikmati kebebasan yang setara, serta saling bergantung untuk melakukan pembangunan secara kolektif.  Ciri-ciri utama:  Pemisahan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif.  Partisipasi langsung WN dalam pertemuan publik untuk memproduksi UU.  Posisi eksekutif dipegang oleh para magistrat atau administrator.

10  Orang-orang yang menduduki jabatan eksekutif bisa didapatkan melalui pemilihan langsung atau undian.  Prasyarat bagi efektifnya model ini:  Komunitas kecil non-industri.  Difusi kepemilikan diantara WN; status WN ditentukan oleh kepemilikan pribadi; mis. Sebuah masyarakat produsen yang independen.  Tugas-tugas domestik dilakukan oleh perempuan, sehingga WN (laki-laki) memiliki banyak waktu senggang.

11  Prinsip utama  Partisipasi dalam kehidupan politik adalah sebuah keharusan, tidak hanya demi perlindungan kepentingan individu, tetapi juga demi terbentuknya masyarakat WN yang sadar, commited, dan berkembang. Keterlibatan politik adalah sesuatu yang essensial bagi ‘pengembangan kapasitas individu yang tertinggi’.

12  Ciri-ciri kusus  Kedaulatan rakyat dengan hak pilih untuk seluruh WN (bersama dengan sebuah sistem alokasi suara ‘proporsional).  Pemerintahan perwakilan (pemimpin yang dipilih, pemilu yang reguler, kerahasiaan surat suara, dll)  Kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara diatur secara ketat dalam konstitusi, demi memastikan terjaminnya hak-hak individu, terutama hak kebebasan berpikir, mengungkapkan perasaan, berkumpul, kebebasan pers dan mengejar kehidupan yang dianggap lebih baik.

13  Pemisahan yang tegas antara parlemen dengan birokrasi, pemisahan yang tegas antara fungsi- fungsi pejabat yang dipilih dengan pejabat yang merupakan administrator (ahli atau spesialis).  Keterlibatan warga negara dalam berbagai cabang pemerintahan melalui pemilihan suara, keterlibatan yang luas dalam pemerintahan lokal, debat publik dan tugas sebagai juri.  Prasyarat bagi efektifnya model ini:  Sebuah civil society yang independen dan intervensi negara yang minimal.

14  Ekonomi pasar yang kompetitif  Kepemilikan pribadi dan kontrol atas alat produksi sejalan dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh komunitas terkait atau melalui bentuk kepemilikan atas alat produksi yang sifatnya kooperatif.  Emansipasi politik bagi perempuan, tetapi dengan tetap menjaga pembagian kerja tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pengemban pekerjaan domestik.  Sistem negara bangsa dengan hubungan internasional yang telah maju.

15  ‘Kebebasan untuk maju bagi semua orang’ hanya bisa dicapai dengan ‘kebebasan untuk maju bagi setiap orang’. Kebebasan memprasyaratkan penghapusan eksploitasi dan kesetaraan politik dan ekonomi yang utuh; hanya kesetaraan yang bisa menciptakan kondisi bagi realisasi seluruh potensi manusia sehingga masing-masing bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan kebutuhannya.

16  Ciri-ciri utama:  Sosialisme  Urusan publik diatur melalui Commune atau dewan yang ditata dalam sebuah struktur berbentuk piramida.  Aparat pemerintah, aparat hukum, administrator dipilih melalui pemilihan dan masing-masing bertanggung jawab pada komunitasnya.  Para pejabat publik dibayar tidak lebih banyak daripada para pekerja.  Tatanan politik ini dijaga oleh milisi rakyat, yang dikontrol oleh Commune.

17  Komunisme  Segala bentuk pemerintahan dan politik memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengatur diri mereka sendiri.  Seluruh masalah publik diatur secara kolektif.  Konsensus menjadi prinsip pengambilan keputusan dalam seluruh masalah publik.  Tugas-tugas administratif didistribusikan melalui rotasi atau pemilihan.  Seluruh kekuatan bersenjata dan koersif diganti dengan mekanisme kontrol-diri.

18  Prasyarat bagi efektifnya model ini:  Sosialisme  Persatuan kelas pekerja  Kekalahan golongan borjuis  Hilangnya seluruh hak istimewa kelas  Perkembangan kekuatan produksi sehingga seluruh kebutuhan dasar terpenuhi dan WN memiliki waktu senggang yang cukup untk menjalankan aktifitas- aktifitas di luar kerja.  Integrasi yang progresif antara negara dan masyarakat.

19  Komunisme  Kelas benar-benar hilang  Penghapusan kelangkaan dan kepemilikan pribadi.  Penghapusan pasar, pertukaran, dan uang  Penghapusan pembagian kerja sosial.

20  Prinsip-prinsip dasar  Metode penyeleksian seorang elit politik yang terampil dan imajinatif, yang mampu membuat berbagai keputusan legislatif dan administratif yang diperlukan.  Metode ini sekaligus membatasi ekses dari kepemimpinan politik.  Ciri-ciri utama:  Pemerintahan parlementer dengan eksekutif yang kuat.  Parlemen didominasi oleh partai politik.  Sentralitas kepemimpinan politik.

21  Birokrasi: sebuah administrasi yang independen dan terlatih.  Batasan-batasan konstitusional dan praktis terhadap ‘cakupan efektif dari keputusan politik’.  Prasyarat bagi efektifnya model ini:  Masyarakat industrial  Pola konflik sosial dan politik yang terfragmentasi  Pemilih yang emosional dengan akses yang terbatas terhadap informasi.

22  Budaya politik yang memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat.  Munculnya sebuah strata para ahli dan manajer yang memiliki ketrampilan dan terlatih secara teknis.  Kompetisi antar negara untuk meraih kekuasaan dan keuntungan dalam sistem internasional.

23  Model ini didasarkan pada prinsip secure governments by minority dan kebebasan politik. Model ini memberikan batasan yang cukup kuat bagi berkembangnya faksi-faksi yang terlalu kuat dan negara yang tidak responsif.  Ciri-ciri utama  Hak-hak warga negara, termasuk one-person-one-vote, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul dan berserikat.  Sebuah sistem check-and-balances antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan birokrasi administratif.

24  Sebuah sistem pemilu yang kompetitif, yang diikuti setidaknya oleh dua partai politik  Pada model classic-pluralism juga terdapat ciri-ciri sbb.  Beragam, dan juga saling tumpang tindih, kelompok kepentingan yang berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh politik.  Pemerintah melakukan mediasi dan adyudikasi terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan tersebut.  Aturan-aturan konstitusional termanifestasikan dalam sebuah budaya politik yang mendukung

25  Pada model Neo-Pluralism ciri-ciri yang muncul adalah:  Adanya berbagai kelompok penekan, tetapi agenda politik terbiaskan ke arah kekuasaan korporatis.  Negara, dan departemen-departemennya, memiliki dan mengejar kepentingan seksional masing-masing.  Aturan-aturan konstitusional berfungsi dalam konteks budaya politik yang beragam dan sumber daya ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata.

26  Prasyarat bagi efektifnya model classic-pluralism:  Kekuasaan terbagi dan dipertukarkan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.  Basis sumber daya yang luas, yang tersebar di seluruh masyarakat.  Ada nilai konsensus dalam prosedur politik, alternatif- alternatif kebijakan dan wilayah cakupan politik yang dianggap absah.  Keseimbangan antara kewarganegaraan aktif dan pasif, yang cukup untuk membangun stabilitas politik.

27  Prasyarat bagi efektifnya model neo-pluralism:  Kekuasaan dikontestasikan oleh berbagai kelompok.  Ketiadaan basis sumber daya bagi sebagian kelompok membuat kelompok-kelompok tersebut tidak bisa berpartisipasi secara penuh dalam politik.  Distribusi kekuasaan sosial-ekonomi menyediakan kesempatan dan batasan bagi pilihan-pilihan politik yang tersedia.  Keterlibatan politik yang tidak setara: pemerintahan yang tidak sepenuhnya terbuka.

28  Prinsip mayoritas adalah cara yang efektif dan diinginkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, dan menjaga kebebasan individu.  Ciri-ciri utama model ini adalah:  Negara konstitusional yang didasarkan pada fitur-fitur tradisi politik Anglo-Amerika, termasuk pemisahan kekuasaan yang tegas.  Supremasi hukum  Intervensi negara yang minimal terhadap kehidupan civil society dan privat.

29  Masyarakat pasar bebas mendapatkan ruang seluas mungkin  Prasyarat bagi efektifnya model Legal Democracy  Kepemimpinan politik yang efektif, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip liberal  Minimalisasi regulasi birokrasi yang berlebihan  Pembatasan peran kelompok-kelompok kepentingan (mis. Serikat buruh)  Minimalisasi (jika mungkin, penyingkiran total) segala macam ancaman kolektifisme.

30  Kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri hanya mungkin tercapai dalam sebuah ‘masyarakat partisipatoris’, yaitu sebuah masyarakat yang memungkinkan tumbuhnya sebuah kepekaan politik, kepedulian terhadap masalah publik dan kontribusi terhadap terbentuknya masyarakat warga negara yang knowledgeable dan mampu memelihara kepentingan yang berkelanjutan dalam proses pemerintahan.  Ciri-ciri utama model Participatory Democracy  Partisipasi langsung warga negara dalam regulasi lembaga-lembaga kunci masyarakat, termasuk tempat kerja dan komunitas lokal

31  Reorganisasi sistem kepartaian dengan menjadikan pejabat partai secara langsung bertanggung jawab terhadap anggotanya  Beroperasinya ‘partai-partai partisipatoris’ dalam sebuah struktur parlementer atau kongresional  Terpeliharanya sebuah sistem kelembagaan yang terbuka demi memastikan kemungkinan eksperiman dengan bentuk-bentuk politik baru.

32  Prasyarat bagi efektifnya model Participatory Democracy  Teratasinya keterbatasan sumber daya bagi berbagai kelompok, dengan cara redistribusi sumber daya material.  Minimalisasi (jika mungkin, penghilangan) kekuasaan birokratis yang tidak akuntabel dalam ranah publik maupun prifat.  Sebuah sistem informasi yang terbuka demi memastikan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai

33  Peninjauan kembali penyediaan perawatan anak sehingga perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi

34 Matur Thank You


Download ppt "Variasi Model Demokrasi Liberal Menurut David Held."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google