Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERPAJAKAN PPh Pasal 22 Disiapkan Oleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERPAJAKAN PPh Pasal 22 Disiapkan Oleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS."— Transcript presentasi:

1 PERPAJAKAN PPh Pasal 22 Disiapkan Oleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, JOGJAKARTA, 2013 Pertemuan ke-3

2 Pajak Penghasilan Pasal 22  Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap :  Kegiatan Impor Barang  Kegiatan Rekanan Pemerintah  Kegiatan Usaha Tertentu

3 PEMUNGUT PPh 22 Pemungut PPh 22, secara ringkas :  Bendaharawan Pemerintah, Lembaga Negara yang berkaitan dengan pembayaran barang dan jasa  Bendaharawan tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan impor dan kegiatan usaha bidang lain  Badan sebagai pabrikan tertentu yang berkaitan dengan penyerahan produk.

4 Pemungut PPh Pasal 22   Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;   Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;   BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;

5 Pemungut PPh Pasal 22   Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;

6 Pemungut PPh Pasal 22   Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;   Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

7 Pemungut PPh Pasal 22   Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.   Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

8 PPh 22 atas Impor Barang  Pemungutnya, Direktorat Bea Cukai.  Objek pajak: kegiatan impor barang  Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Impor  Nilai Impor : Cost, Insurance, Freight ditambah Bea Masuk dan pungutan lain sesuai UU Pabean =(CIF+Bea Masuk+ pungutan pabean lain)

9 Nilai Impor  CIF :  a. Cost = kurs x $ Y  b. Freight = % x Cost  c. Insurance = % (Cost + Freight)  d. CIF = Cost + Insurance + Freight  BM :  Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan  Pungutan lain sesuai UU Pabean

10 Freight atau Biaya Tambang (Ongkos Angkutan Laut)  Amerika10%  Afrika10%  Asia10%  Australia10%  Asean5%

11 Besarnya Pungutan PPh 22 Kep Menkeu No.254/KMK.03/2001  Impor menggunakan API (Angka Pengenal Impor) :  2,5% Nilai Impor  Impor tanpa menggunakan API (Angka Penge- nal Impor) :  7,5% Nilai Impor  Impor yang tidak dikuasai :  7,5% Harga Jual Lelang

12 Kasus PPh Impor Barang  PT. ABC merupakan importir yang memili- ki API, di bulan Juni 2004 mengimpor ba- rang dari USA senilai FOB $ 125,000. Bia- ya yang ia keluarkan di LN berkaitan de- ngan impor tersebut terdiri dari biaya tam- bang 10% dan biaya asuransi 8%. Se- dangkan biaya yang harus ia bayar di DN meliputi bea masuk pabean 10%, biaya masuk tambahan 7,5%. Hitunglah PPh 22 atas impor barang tersebut ?

13 Penyelesaian  Cost= Rp X = Rp  Freight= Rp X 10%=  Insurance= 8% ( )=  CIF = Rp  BM = 10% X Rp =  BMT= 7,5% X Rp =  Total NI= Rp  PPh = 2,5% X = Rp

14 Jurnal Akuntansi (Bagi Importir)  Importir akan mencatat nilai persediaan : (D) Persediaan Br.Dag _________ (D) Angsuran PPh 22 Impor _________ (K) Kas/Bank _________

15 Jurnal Akuntansinya  Mencatat Pembayaran Bea Masuk (D) BM __________ (D) BMT __________ (K) Kas/Bank __________

16 PPh 22 Rekanan Pemerintah  Pemungutnya: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD  Objek pajaknya: penyerahan barang atau jasa oleh rekanan pemerintah  Asas pemungutannya: stelsel kas/ cash basis  Tarif Pajak: 1,5% dari Harga Beli

17 Contoh Soal 01   Pada tanggal 1 Maret 2012 KPPN Jakarta membeli komputer di Toko ABC, harga komputer termasuk Hitunglah: a. a. PPh Pasal. 22 dan PPN yang harus dibayar oleh Toko ABC b. b. Kas yang diterima oleh Toko ABC Buatlah Jurnal Akuntansinya

18 Contoh Soal 01   Jawab: Harga sebuah komputer adalah Rp Harga sebelum PPN= 100/110 x Rp Rp PPN dipungut WAPU= 10% x Rp Rp Total pembelian termasuk PPNRp

19 Keterangan   KPPN I harus memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari Rp = Rp   Saat terutang/dipungut PPh Pasal 22 adalah Saat pembayaran.   Dalam hal ini KPPN membayar sebesar Rp ke Toko ABC dan harus memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp

20 Keterangan Sehingga uang yang diserahkan oleh KPPN ke Toko ABC adalah sbb: Harga sebelum PPN= 100 / 110 x Rp =Rp dipungut PPh Pasal 22 =Rp Jumlah yang dibayarkan ke Toko ABC Rp

21 Keterangan   Kemudian KPPN menyetor pajak tersebut dan membuat 2 buah bukti ke Toko ABC: 1. PPN berupa SSP sebesar Rp Bukti Potong SSP PPh Pasal 22 Rp   Total yang disetor KPPN Rp

22 Jurnal Akuntansi   Jurnal akuntansi yg dibuat Rekanan : (D) Kas/Bank __________ (D) PPN __________ (D) PPh Ps __________ (K) Penjualan _______

23 Jurnal Akuntansi  Jurnal Pengakuan Laba (D) Penjualan _________ (K) HPP _________ (K) PPN _________ (K) PPh 22 _________ (K) Ikhtisar L/R _________

24 Keterangan   Oleh Toko ABC diperlakukan sebagai berikut:   PPN akan dijadikan sebagai PPN Pajak Keluaran dan merupakan pengurang PPN Kurang Bayar.   PPh Pasal 22 akan dijadikan sebagai kredit pajak di PPh tahunan (Formulir 1770-II jika Wajib Pajak Orang Pribadi)

25 Catatan:   Jika pembayaran dibawah Rp , maka tidak perlu dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 maupun PPN.   SSP atas nama rekanan dan penyetor adalah WAPU.   PPh Pasal 22 disetor paling lambat pada hari yang sama, saat pembayaran ke rekanan dan dilaporkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. (KMK No.541/KMK.04/2000). Sedangkan PPN disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 14 bulan berikutnya.

26 Contoh penghitungan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian barang (Harga Kontrak termasuk PPN dan PPh Pasal 22)

27 Kasus 03   KPPN Jakarta membeli sebuah komputer di Toko ABC, Harga komputer termasuk PPN dan PPh Rp

28 PENYELESAIAN   Jawab:   Harga sebuah komputer adalah 100 % x   PPN 10 % x   Penghasilan bruto include PPN110 % x   dikurangi PPh 22 1,5 % x   Penghasilan neto setelah PPh dan PPN108,5 % x

29 PENYELESIAN   Penghasilan neto setelah PPh dan PPN 108,5 % x = Rp x = Rp /108,5% x = Rp   Harga sebelum PPN Rp PPN dipungut WAPU10% x Rp Rp Total pembelian termasuk PPNRp dikurangi PPh 22Rp   Penghasilan neto setelah PPh dan PPNRp  

30 KETERANGAN   KPPN harus memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari Rp = Rp   Saat terutang/dipungut PPh Pasal 22 untuk Bendaharawan pemerintah, BUMN/BUMD dan lainnya tersebut diatas adalah Saat pembayaran.   KPKN membayar Rp ke Toko ABC, dan memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp

31 KETERANGAN   Sehingga uang yang diserahkan oleh KPKN ke Toko Annajmu adalah sebagai berikut: Harga sebelum PPN Rp dipungut PPh Pasal 22Rp Jumlah yang dibayarkan ke Toko ABC Rp

32 KETERANGAN   Kemudian KPPN menyetor pajak tersebut dan membuat 2 buah bukti ke Toko Annajmu: 1. PPN berupa SSP sebesar Rp Bukti Potong SSP PPh Pasal 22 Rp Total yang disetor KPPN Rp   Oleh Toko Annajmu diperlakukan sebagai berikut:   PPN akan dijadikan sebagai PPN Pajak Keluaran dan merupakan pengurang PPN Kurang Bayar.   PPh Pasal 22 akan dijadikan sebagai kredit pajak di PPh tahunan (Formulir 1770-II jika Wajib Pajak Orang Pribadi).

33 PPh 22 atas Kegiatan Tertentu   Atas penjualan hasil produksi tertentu, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:   Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)   Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)   Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)   Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

34 PPh 22 atas Penjualan hasil produksi bahan bakar minyak   Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:  Bahan Bakar :  SPBU Swastanisasi  0,30% dari penjualan  SPBU Pertamina  0,25% dari penjualan  Minyak Tanah  0,30% dari Penjualan  Gas LPG  0,30% dari Penjualan  Pelumas  0,30% dari Penjualan   Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

35 PPh 22 atas PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul   Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7 ) ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

36 PPh 22 atas Penjualan hasil produksi bahan bakar minyak   Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.


Download ppt "PERPAJAKAN PPh Pasal 22 Disiapkan Oleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google