Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UU No. 44/2009: RS  Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UU No. 44/2009: RS  Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan."— Transcript presentasi:

1

2

3 UU No. 44/2009: RS  Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan [NB: bahkan tenaga asing {vide Ps 14 (1) UU a quo}]  Ps 13 (3): Nakes di RS hrs kerja sesuai stdr profesi, stdr yan RS, SOP, etika profesi, hormati & utamakan keselamatan pasien • Ps 29 (1) RS wajib: r. menyusun / laksanakan HBL, s. lindungi & beri ban hukum bagi petugas RS

4  Ps 33: (1) RS hrs punya organisasi yg efektip, efisien, akuntabel, (2) org RS minimal t.d.: Ka/Dir RS, unsur yanmed, unsur wat, unsur jangmed, ko-med, sat rik internal, min um & ku  Penjelasan: Tujuan org RS u/ capai visi & misi RS dg laksanakan tatakelola persh yg baik (good corporate governance) & tata kelola klinis yg baik (good clinical governance)

5  Ps 35: Pedoman org RS ditetapkan dg Perpres  Cttn: o.k. Perpres tsb blm tbtk, mk Kepmenkes No. 983/1992 ttg Pedoman Org RSU masih berlaku (vide Ps 65 UU a quo)  Ps 36: RS hrs selenggarakan tatakelola RS & tatakelola klinis yg baik  Penjelasan: tatakelola RS = penerapan fungsi² manajemen RS berdasar prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi & responsibilitas, kesetaraan & kewajaran

6  Tatakelola klinis = penerapan fungsi manajemen klinis yg meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, & akreditasi RS

7 Every STATE has POWER to protect the health, safety, morals and social welfare of its citizen. safety, morals and social welfare of its citizen. Dari kekuasaan inilah lalu NEGARA, melalui DPR membuat UU yang memberi kewenangan kepada PEMERINTAH untuk: 1) mengatur 1) mengatur 2) mengawasi 2) mengawasi 3) membina 3) membina upaya kesehatan, termasuk sarana kesehatan (RUMAH SAKIT, BALAI kesehatan (RUMAH SAKIT, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS dan PENGOBATAN, PUSKESMAS dan PRAKTIK DOKTER SWASTA). PRAKTIK DOKTER SWASTA).

8 TUJUAN PENGATURAN RS 1. Melindungi pasien dari praktek RS yang yang tidak laik beroperasi. yang tidak laik beroperasi. 2. Melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang ditimbulkan oleh RS. ditimbulkan oleh RS. 3. Melindungi masyarakat dari dampak lingkungan RS. lingkungan RS. 4. Mengendalikan fungsi RS kearah yang benar. 5. Meningkatkan mutu RS. 6. Mensinkronkan layanan di RS dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan. pemerintah dalam bidang kesehatan. 7. Dll.

9 SITUASI SEBELUM TH : Diversifikasi UU, yaitu tersebar di: Diversifikasi UU, yaitu tersebar di: 1. UU Pokok-Pokok Kesehatan. 2. Berbagai macam UU lain, antara lain: - UU Tenaga Kesehatan. - UU Tenaga Kesehatan. - UU Farmasi. - UU Farmasi. - UU Kesehatan Jiwa, dll. - UU Kesehatan Jiwa, dll. 3. Ada ide unifikasi UU (disatukan menjadi UU Kesehatan). SITUASI PADA TH : 1. Unifikasi terlaksana (UU No. 23 Th ttg Kesehatan). 1. Unifikasi terlaksana (UU No. 23 Th ttg Kesehatan). 2. Pemerintah cuma berhasil membuat 4 buah PP dari sekitar 2. Pemerintah cuma berhasil membuat 4 buah PP dari sekitar 30 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan. 30 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan. SITUASI SESUDAH TH : Diversifikasi kembali, yaitu sejak: Diversifikasi kembali, yaitu sejak: a. Diberlakukannya UUPK Th dan a. Diberlakukannya UUPK Th dan b. Direncanakannya: b. Direncanakannya: - UU yang lain (UU Keperawatan, UURS dll).

10 PERLU KAJIAN ULANG TENTANG UNIFIKASI ATAU DIVERSIFIKASI  Konsekuensi Unifikasi UU : 1. UUPK harus dicabut dan dilupakan selamanya. 2. Peraturan pelaksanaan dari UU Kesehatan Th 1992 (PP, termasuk PP Rumah Sakit) harus segera dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 perlu direvisi dan diperbaiki agar mampu merespon perubahan-perubahan.  Konsekuensi Diversifikasi UU : 1. UUPK yang telah diundangkan harus direvisi dan diperbaiki karena ada kesalahan dalam terminologi, konsep dan kebijakan. 2. Beberapa UU yang lain (UU Praktek Keperawatan, UU Sarana Kesehatan termasuk RS dll) harus dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 harus direvisi, diperbaiki dan diarahkan kembali menjadi UU Pokok Kesehatan (materinya berisi pokok-pokok & general principles).

11 KEKURANGAN PERATURAN YANG ADA PERATURAN YANG ADA 1. Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi. muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi. 2. Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul dalam pengelolaan RS. dalam pengelolaan RS. Peraturan yang ada hanyalah dalam bentuk Permenkes Peraturan yang ada hanyalah dalam bentuk Permenkes yang lebih menekankan pada RS milik pemerintah. yang lebih menekankan pada RS milik pemerintah. 3. Bentuk pengaturannya belum terintegrasi dengan baik. 4. Bentuk pengawasan dan pembinaannya belum jelas. 5. Belum optimal dalam memberdayakan potensi profesi serta institusi-institusi terkait. serta institusi-institusi terkait.

12 HOSPITAL Morris and Moritz A place in which a patient may receive food, shelter, and nursing care while receiving medical or surgical treatment. An institution for the reception, care and medical treatment of the sick or wounded; also the building used for that purpose. A place where medicine is practiced by physician.

13 UU No. 44/2009: RS Ps 1 ayat 1: Rumah sakit = institusi yan kes yg menyelenggarakan yan kes perorangan secara paripurna yg menyediakan yan wat inap, wat jalan, & ga-dar UU No. 36 Th. 2009: Kesehatan Rumah Sakit merupakan salah satu jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

14 GOVERNMENTAL HOSPITAL  Also called public hospital.  Established and operated by government, a state, or one of its subdivisions.  Instrumentality of the state.  Founded and owned in the public interest.  Supported by public funds.  Governed by those deriving their authority from the state.  Owned by the people.  Devoted chiefly to public purposes.  Administered by public officials.  The power, duties, and purposes of the hospital are established or modified by the action of the legislative branch of government.  The control and management of the hospital are determined by statute or ordinance. (Morris & Moritz)

15 PRIVATE HOSPITAL  Founded and maintained by private persons or a private corporation.  The state having no voice in the management or controle of hospital property or the FORMATION of RULES for its government. (Morris & Moritz)

16 BYLAWS Oxford dictionary Regulation made by local authority or corporate. Webster’s dictionary A rule adopted by an organization (as a club or municipality) chiefly for the government of its members and the regulation of its affairs. Inggris Kuno By bisa berarti town, sehingga bylaws berarti peraturan kota atau peraturan setempat.

17 Wharton Laws, rules, regulations, orders and constitution of corporations, for governing their members. They are binding unless opened to law or reason and against the common good, benefit, under which circumstances they are void. Black’s law dictionary The rights and obligations of various officers, persons or group within the corporate structure and provide rules for routine matters such as calling meetings and the like.

18 HOSPITAL BYLAWS  Peraturan yang dibuat oleh rumah sakit.  Mengikat siapa saja yg berinteraksi dengan RS (staf manajemen, profesional, karyawan dll). HOSPITAL LAW  Seperangkat kaidah yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan kerumahsakitan.  Dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah.  Keberadaannya mengikat pemerintah, masyarakat dan semua RS, juga RS asing yang beroperasi di sini.

19 TUJUAN UU RUMAH SAKIT UU RUMAH SAKIT Agar supaya : 1. Lebih terintegrasi dan menyeluruh. 2. Lebih memperjelas aspek pembinaan dan pengawasan. 3. Lebih mempertegas kepastian dan perlindungan hukum. 4. Lebih memberdayakan semua potensi yang terkait. Sehingga dapat tercipta layanan rumah sakit yang: 1. Berkualitas. 2. Profesional. 3. Aman. 4. Tertib dan teratur. Masyarakat terlindungi oleh layanan RS yang bermutu. Rumah sakit juga terlindungi oleh hukum.

20 FUNGSI HOSPITAL BYLAWS - Acuan bagi pemilik untuk pengawasan Rumah Sakit miliknya. - Acuan bagi direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan Rumah Sakit & penyusunan kebijaksanaan teknis operasional. - Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu. - Perlindungan hukum bagi “Stake Holders” Rumah Sakit - Acuan penyelesaian konflik antara pemilik, Direktur dan Staf medis. - Persyaratan Akreditasi bagi Rumah Sakit.

21 BUKAN TERMASUK HOSPITAL BYLAWS - SOP Rumah Sakit. - Peraturan Direksi dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit. - Kebijakan tertulis Rumah Sakit. - Job Description.

22 HOSPITAL BYLAWS - Tailor made untuk tiap Rumah Sakit. - Merupakan konstitusi yang berlaku di Rumah Sakit. - Ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi yang diberi kewenangan oleh pemilik. - Menjaga terlaksanakannya “Good Corporate governance” dan “Good Clinical governance”

23 HOSPITAL BYLAWS  Bersifat abstrak, umum (general principles) dan pasif.  Sebagai dasar bagi pembuatan rules & regulations (peraturan rumah sakit).  Disahkan oleh governing body (sebagai pemegang otoritas tertinggi yg mewakili pemilik). RULES AND REGULATIONS  Bersifat lebih konkrit, lebih spesifik dan lebih operasional.  Untuk keperluan implementsi dari general principles yang ada didalam hospital bylaws.  Disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

24 RULE  A guide or principle for governing action. REGULATION  The usual way of doing something.

25 PENGELOLAAN RS DI AMERIKA Didasarkan atas “three legged stool model”, yang terdiri atas: a. Board of trustees. b. Administration (Eksekutif). c. Medical staff. Board of trustees mempunyai tanggung jawab hukum menyangkut kebijakan serta jalannya rumah sakit secara keseluruhan. Administration bertanggungjawab terhadap manajemen keseharian. Medical staff bertanggungjawab terhadap semua layanan kesehatan di rumah sakit. (Blum, J, D,. 2001)

26 THREE LEGED STOOL MODEL GOVERNING BODY EKSEKUTIF STAF MEDIK PEMILIK RS

27 GOVERNING BODY BLACK’S LAW dictionary Governing body of organization means that body which has ultimate power to determine its policies and control its activities. HOULE, C, O. Kelompok orang yang terorganisir dengan kewenangan kolektif untuk mengendalikan dan membantu pengembangan suatu institusi yang pada umumnya dikelola oleh eksekutif dan staf yang memenuhi syarat.

28  Peran dan tujuan rumah sakit.  Tugas dan tanggungjawab GB.  Mekanisme pemilihan anggota-anggota GB.  Struktur organisasi GB.  Hubungan antara GB dengan Direktur dan staf klinik rumah sakit. klinik rumah sakit.  Struktur organisasi staf klinik rumah sakit.  Struktur organisasi pendukung.  Mekanisme pemberlakuan Bylaws. ' Mekanisme review and revisi Bylaws. (Blum, J, D,. 2001) (Blum, J, D,. 2001) CORPORATE BYLAWS

29 CLINICAL STAFF BYLAWS 1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan, katagori keanggotaan, hak-hak klinik (clinical katagori keanggotaan, hak-hak klinik (clinical privileges), keanggotaan non-dokter dsb. privileges), keanggotaan non-dokter dsb. 2. Penanganan terhadap performance profesional dan etik dibawah standar (tindakan korektif, skorsing, etik dibawah standar (tindakan korektif, skorsing, prosedur persidangan dan banding). prosedur persidangan dan banding). 3. Rincian mengenai departemen klinik, komite klinik, rapat-rapat (meeting) serta kebijakan menyangkut rapat-rapat (meeting) serta kebijakan menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia. hal-hal yang bersifat rahasia. 4. Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi, informed consent, layanan emergensi, rekam medik informed consent, layanan emergensi, rekam medik dan kebijakan mengenai operasi. dan kebijakan mengenai operasi. (Blum, J, D,. 2001) (Blum, J, D,. 2001)

30 CORPORATE BYLAWS MEDICAL STAFF BYLAWS HBL MODEL AMERIKA HBL MODEL PERSI CORPORATE BYLAWS MEDICAL STAFF BYLAWS & Good Corporate Good Clinical Governance Governance

31 STATUTA RS (PERSI 2002) BAGIAN PERTAMA UMUM BAB I MUKADIMAH BAB II KETENTUAN UMUM BAB III JATIDIRI BAB IV

32 MAKSUD DAN TUJUAN STATUTA BAB V LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN STATUTA Pasal …… s/d ……. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tentang PT, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Yayasan, produk-produk hukum Depkes, Perda, AD & ART Perkumpulan/Yayasan/Perjan/PT yang menjadi pemilik rumah sakit dan produk-produk hukum lain yang relevan perlu dicantumkan sebagai dasar hukum penyusunan statuta. BAB VI ASAS DAN TUJUAN

33 BAB VII VISI DAN MISI BAB VIII FUNGSI DAN KEGIATAN BAB IX PEGORGANISASIAN BAB X MANAJEMEN

34 BAGIAN KEDUA STATUTA KORPORAT BAB XI DEWAN PENYANTUN/KOMISARIS/PENGAWAS BAB XII DIREKSI RUMAH SAKIT BAGIAN KETIGA STATUTA STAF KLINIK BAB XIII KOMITE KLINIK

35 BAB XIV STAF MEDIK FUNGSIONAL BAGIAN KEEMPAT PENUTUP BAB XV Ditetapkan di …………………. Tanggal …………………….…. KETUA DEWAN……….…..…. Ttd (…...……………………………)

36 SYARAT MENJADI BYLAWS DRAFTER 1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek yang akan diatur (ruang lingkup & batas-batasnya). 2. Mampu menangkap aspek-aspek penting yang perlu pengaturan serta menjaring essensialianya saja. 3. Menguasai berbagai peraturan yang peringkatnya lebih tinggi (superior) dan peringkatnya sejajar (horinzontal) serta etika. 4. Mampu melihat kecenderungan internasional sebab dalam era sekarang banyak perubahan paradigma. 5. Mampu menuangkan kedalam bahasa yg sederhana tetapi jelas, tegas dan lugas supaya ada kepastian tafsir (tidak terjadi penafsiran ganda).

37 PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TERIKAT OLEH :  UU Badan Usaha dan Badan Hukum.  UU Kesehatan.  UU Praktik Kedokteran.  UU Perlindungan Konsumen.  UU lain yang masih berlaku.  Produk perundang-undangan lain yang terkait. PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN TERIKAT OLEH :  UU Kesehatan.  UU Praktik Kedokteran..  UU Perlindungan Konsumen.  UU lain yang masih berlaku.  Produk perundang-undangan lain yang terkait.

38 ANTISIPASI RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI UUPK, UU LAIN DAN ATURAN PELAKSANAAN MELAKUKAN LEGAL RESTATEMENT DENGAN MERUMUSKANNYA KEMBALI MENJADI HOSPITAL BYLAWS, RULE AND REGULATION

39 IMPLIKASI UNDANG-UNDANG Pada hakekatnya UU (termasuk UU Praktik Kedokteran) mengatur tentang : 1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN: yang harus dipenuhi oleh semua pihak (pemerintah maupun masyarakat). 2.HAK-HAK: kepada semua pihak; baik pemerintah maupun masyarakat. 3.TATALAKSANA: melaksanakan kewajiban & talaksana mendapatkan hak. 4.KEWENANGAN-KEWENANGAN: pemerintah ataupun lembaga independen tertentu (misal: KONSIL). 5. SANKSI-SANKSI: bagi pihak-pihak yang tak melaksana- kan kewajiban atau melanggar hak pihak lain.

40 IMPLIKASI UUPK TERHADAP DOKTER 1.Harus punya Sertifikat Kompetensi dari kolegium. 2.Harus punya STR (Lisensi atau Kewenangan) dari KKI. 3. Harus menjaga kompetensinya dengan selalu mengikuti pendidikan berkelanjutan. Mestinya tak perlu menggunakan sarana hukum pidana !!! Mestinya tak perlu menggunakan sarana hukum pidana !!! 4. Harus memperbarui LISENSI yang habis masa berlakunya. 5. Harus memiliki SIP jika ingin praktik (swasta perorangan). 6. Harus punya SIP utk kerja di RS ? Perlu didiskusikan !!! 7. Dalam menjalankan praktik harus selalu: a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku. a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku. b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar. b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar. c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik. c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik. d. Menjaga Rahasia Kedokteran. d. Menjaga Rahasia Kedokteran. e. Menghormati semua Hak Pasien. e. Menghormati semua Hak Pasien.

41 IMPLIKASI UUPK TERHADAP RUMAH SAKIT 1. Hanya boleh mempekerjakan dokter berlisensi (STR). Konsil perlu membatasi jumlah penggunaan STR untuk kerja Konsil perlu membatasi jumlah penggunaan STR untuk kerja di berapa Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) !!! di berapa Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) !!! Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai variabel. 2. Menetapkan Clinical Privilege di RS sesuai kompetensi dokter. 3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan sesuai standar pelayanan. standar pelayanan. 4. Melaksanakan : a. Manajemen Informed Consent yang benar. b. Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi. c. Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib. d. Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya). 5. Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien. 6. Melakukan Tindakan Korektif thd dokter yang melanggar.

42 IMPLIKASI UUPK THD MAHASISWA Mahasiswa BELUM memiliki: 1. Kompetensi dan 2. Kewenangan (Lisensi). Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan macam apapun. IMPLIKASI UUPK THD RESIDEN Residen BELUM memiliki: 1. Kompetensi Spesialistis dan 2. Kewenangan Spesialistis. Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan spesialistis. Tetapi residen yang sudah punya lisensi dokter umum sudah berhak melakukan amalan perobatan umum dimanapun.

43 PROBLEM HUKUM MAHASISWA TERGANTUNG BENTUK KETERLIBATANNYA 1. SECARA PASIF :  Hanya melihat proses anamnesis, pemeriksaan  Hanya melihat proses anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, proses terapi maupun fisik, pemeriksaan penunjang, proses terapi maupun operasi yang dilakukan pembimbing? operasi yang dilakukan pembimbing? 2. SECARA AKTIF : 2. SECARA AKTIF :  Melakukan pengobatan bersama-sama pembimbing?  Melaksanakan execution atas decision (planning) yang  Melaksanakan execution atas decision (planning) yang dibuat oleh pembimbing? dibuat oleh pembimbing?  Membuat decision atau planning dan sekaligus  Membuat decision atau planning dan sekaligus melakukan execution)? melakukan execution)? Jika keterlibatannya secara aktif maka masalah hukumnya menjadi lebih komplek dan perlu disikapi secara hati-hati.

44 KEMAMPUAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA SAMA SEKALI SAMA SEKALI T. M. SPESIALISTIS BELUM T. M. SPESIALISTIS BELUM KEWENANGAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA SAMASEKALI (bagi yang memiliki lisensi umum) SAMASEKALI (bagi yang memiliki lisensi umum) T. M. SPESIALISTIS BELUM T. M. SPESIALISTIS BELUM TANGGUNGJAWAB PEMBIMBING MANDIRI (untuk Tindakan Medis Umum) (untuk Tindakan Medis Umum) PEMBIMBING PEMBIMBING (untuk Tindakan Medis Spesialistis) (untuk Tindakan Medis Spesialistis) TANGGUNGGUGAT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT (corporate liability) (corporate liability) Perlu ada perjanjian loss sharing antara RS dan Fakultas Kedokteran !!! Perlu ada perjanjian loss sharing antara RS dan Fakultas Kedokteran !!! MAHASISWA RESIDEN MAHASISWA RESIDEN

45 MEMPEKERJAKAN RESIDEN DAN MAHASISWA PERLU MEMPERHATIKAN 1. Kepentingan pasien harus dinomersatukan, bukan kepentingan pendidikan. kepentingan pendidikan. 2. Prinsip kehati-hatian (strong precautionary principle) harus benar-benar dilaksanakan demi keselamatan pasien. harus benar-benar dilaksanakan demi keselamatan pasien. 3. Hak-hak pasien harus benar-benar dihormati. 4. Jenis tindakan medik yang boleh dilakukan (clinical privileges) mahasiswa dan residen harus disusun. privileges) mahasiswa dan residen harus disusun. 5. Kualifikasi pembimbing harus dirumuskan. 6. Harus dipersiapkan dan harus ada close supervision utk mencegah terjadinya kesalahan dan mengatasi adverse mencegah terjadinya kesalahan dan mengatasi adverse event atau adverse reaction yg secara tak terduga muncul. event atau adverse reaction yg secara tak terduga muncul. 7. Pembimbing harus benar-benar menjadi captain of the ship. 8. Tidak secara sembrono meninggalkan anak didik serta memberi delegasi tugas-tugas berbahaya. memberi delegasi tugas-tugas berbahaya.

46 PERAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT 1. Mengatur hak klinik (clinical privileges) dokter 1. Mengatur hak klinik (clinical privileges) dokter di rumah sakit. di rumah sakit. 2. Membuat rekomendasi kepada Direktur RS sebagai 2. Membuat rekomendasi kepada Direktur RS sebagai dasar untuk menetapkan, memperluas, mempersempit dasar untuk menetapkan, memperluas, mempersempit atau bahkan mencabut hak klinik dokter di RS. atau bahkan mencabut hak klinik dokter di RS. 3. Menentukan spesifikasi PEMBIMBING. 3. Menentukan spesifikasi PEMBIMBING. 4. Merumuskan tugas dan tanggungjawab pembimbing. 4. Merumuskan tugas dan tanggungjawab pembimbing. 5. Merumuskan clinical privileges mahasiswa & residen 5. Merumuskan clinical privileges mahasiswa & residen (tindakan medik yang boleh dikerjakan anak didik). (tindakan medik yang boleh dikerjakan anak didik). 6. Menentukan persyaratan & tatalaksana kepaniteraan 6. Menentukan persyaratan & tatalaksana kepaniteraan klinik di rumah sakit. klinik di rumah sakit.

47 PERATURAN DASAR RUMAH SAKIT SEHAT SEJAHTERA TENTANG STAF KLINIK Menimbang : a. bahwa …..………………………….……….….. b. bahwa..………………….…………….……….. c. bahwa untuk terlaksananya “good clinical governance” diperlukan Peraturan Dasar ….. Mengingat : 1. UU No. 23 Th 1992 tentang Kesehatan. 2. PP. No. ……. Th....….. tentang …….……..… 3. Peraturan Menteri..….……….……………..… 4. Statuta Rumah Sakit Sehat Sejahtera MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Dasar Rumah Sakit Sehat Sejahtera Tentang Staf Klinik (Clinical Staff Bylaws). CONTOH BYLAWS

48 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Sehat Sejahtera milik …….…………...…., berstatus Perseroan Terbatas yang terletak di Jalan …………. No. …….. Semarang. 2. Yayasan adalah Yayasan Amanah yang didirikan.……. 3. Komite Klinik adalah …………………………………….… 4. Panitia adalah..….……… yang membantu tugas-tugas dari Komite Klinik. 5. ……………………………………………………………….. 6. Dan seterusnya ………...… (meliputi semua terminologi yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kerancuan).

49 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1. Untuk memastikan agar semua pasien yang dirawat di setiap fasilitas RS memperoleh layanan kesehatan dengan mutu tinggi tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, keturunan ………………. dan sebagainya. 2. Untuk mengatur agar pendidikan & penelitian dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan mutu layanan kesehatan serta martabat semua pasien. 3. Untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai peraturan staf klinik yang dapat menjamin kualitas profesional dan etik di RS. 4. Untuk menyediakan forum guna mendiskusikan isu-isu penting menyangkut staf klinik RS. 5. Untuk mengawasi dan menjamin kesesuaian bylaws serta rules and regulations dengan kebijakan RS.

50 BAB III KEANGGOTAAN STAF KLINIK Pasal 3 1. Keanggotaan staf klinik merupakan suatu privilege yang dapat diberikan kepada dokter, dokter gigi, podiatrist dan clinical psychologist yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan. 2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, keturunan, …………………………………………………… ……………………………………………...dan seterusnya.

51 BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN Pasal 4. Untuk dapat diterima sebagai anggota staf klinik rumah sakit maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan dasar: ……………………………….….……… b. Persyaratan umum: ……………………………………..…... Pasal 5 Tatalaksana penerimaan adalah sebagai berikut: a. Untuk menjadi staf klinik organik: ………………………..… b. Untuk menjadi staf klinik mitra: ……………………………..

52 BAB V PERIODE KEANGGOTAAN Pasal 6 Periode kenggotaan sebagai staf klinik rumah sakit adalah sebagai berikut: a. Bagi staf klinik organik (employee) adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun, yaitu berumur …………... tahun, sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi ………………………………………………….. b. Bagi staf klinik mitra adalah selama 2 tahun dan dapat diperbarui lagi sepanjang masih memenuh persyaratan yang telah ditentukan.

53 BAB VI KATAGORI STAF KLINIK Pasal 6 Dokter anggota staf klinik RS dikelompokkan menjadi: 1. Dokter organik, yaitu dokter yang direkrut oleh RS sebagai dokter purna waktu, berkedudukan sebagai subordinat RS; yaitu.…………………………...………… 2. Dokter mitra, yaitu dokter yang direkrut RS sebagai sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan RS …...… 3. Dokter konsultan, yaitu dokter yang karena keahliannya direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan konsultasi (consultation only atau colsultation with management). 4. Dokter tamu, yaitu dokter yang karena reputasinya atau keahliannya diundang secara khusus oleh RS untuk ….

54 BAB VII HAK KLINIK Pasal 7 1. Setiap staf klinik RS diberikan hak klinik oleh Direktur atas rekomendasi dari hasil rapat Komite Medik. 2. Penentuan hak klinik didasarkan atas …………….……… Pasal 8 Hak klinik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dievaluasi guna menentukan …………………………………. Pasal 9 Dalam keadaan emergensi semua staf klinik ……………….. Pasal 10 Hak klinik sementara dapat diberikan kepada.……………...

55 BAB VIII ORGANISASI STAF KLINIK Pasal 11 Organisasi staf klinik rumah sakit terdiri atas Komite Klinik, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia yang terdiri atas: a. Panitia Kredensial. b. Panitia. Rekam Medik. c. Panitia …….….. d. ………..….. Pasal Tanggungjawab Komite Medik adalah..……….………….. 2. Tugas-tugas Komite Medik.……………………………… Kewenangan Komite Medik adalah...……………………... Pasal Tanggungjawab Panitia adalah ….………………...………. 2. Tugas-tugas Panitia adalah ……………………………… Kewenangan Panitia adalah...…………...………………...

56 BAB IX LAYANAN KLINIK Pasal 14 Layanan klinik rumah sakit terdiri atas: 1. Layanan anestesi. 2. Layanan obstetri-ginekologi. 3. …………………………………………………………………. Dan seterusnya. Pasal 15 Fungsi layanan klinik sebagaimana dimaksud dalam Psl 14 adalah: 1. …………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………. Dan seterusnya.

57 BAB X PENGURUS LAYANAN KLINIK Pasal 16 Pengurus yang bertanggungjawab terhadap layanan klinik terdiri atas: …………………………………………………..…… Pasal 17 Kewenangan pengurus layanan klinik adalah ……………….. Pasal 18 Tatalaksana pemilihan pengurus …...……….………………… Pasal 19 Masa jabatan pengurus adalah..……………………………….

58 Pasal 20 Tatalaksana pengunduran diri diri adalah..…………………... ……………………………………………………………………... Pasal 21 Tatalaksana pemberhentian..………………………………….. ……………………………………………………………………... Pasal 22 Tatalaksana mengisi lowongan adalah sebagai berikut: …… ……………………………………………………………………...

59 BAB XI TINDAKAN KOREKTIF Pasal 23 Dalam hal staf klinik diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh ……….….…. untuk dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 Bila hasil sidang pemeriksaan terbukti melakukan layanan di bawah standar maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan kepada ……………………….. untuk diberlakukan sanksi berupa: …………………….., …………………………, ………………………………... atau ……………………….…..

60 BAB XII PERSIDANGAN DAN BANDING Pasal 25 Tatalaksana sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Psl 23 adalah sebagai berikut: ………………………. ……...………………………………………………………….… Pasal 26 Tatalaksana pemberlakuan sanksi adalah sebagai berikut: …………………………………………………………………… Pasal 27 Tatalaksana permohonan banding terhadap keputusan sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut: …………………………………………………….……………..

61 BAB XIII RAPAT-RAPAT Pasal Rapat staf klinik rumah sakit diadakan setiap ………..….. 2. Rapat Panitia dari Komite Medik diadakan setiap....……. 3. Rapat Komite Medik diadakan setiap...…………………… Pasal 29 Dalam hal yang sangat mendesak rapat khusus dapat …….. Pasal Rapat sebagaimana dimaksud dalam Psl 27 harus 2. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi qorum …... Pasal 31 Setiap keputusan hasil rapat mengikat seluruh staf klinik RS.

62 BAB XIV KONFIDENSIALITAS, IMUNITAS DAN DISEMINASI Pasal 32 Informasi yang wajib dirahasiakan oleh setiap staf klinik meliputi:…………………………………………………………… Pasal 33 Setiap staf klinik dan atau wakil RS yang melakukan tindakan yang sesuai bylaws atau peraturan peundang-undangan yang berlaku dibebaskan dari tanggunggugat atas terjadinya kerugian akibat……………………………………….…………….. Pasal 34 Diseminasi informasi atau records hanya bisa dilakukan jika ………………………………………………………………………

63 BAB XV PERSETUJUAN TERHADAP BYLAWS Pasal Dengan mengajukan lamaran menjadi anggota staf klinik dianggap menyetujui clinical staff bylaws RS. 2. Setiap staf klinik diberikan kopi clinical staff bylaws. 3. Setiap pelanggaran terhadap clinical staff bylaws ……….. BAB XVI ASURANSI MALPRAKTEK Pasal 36 Setiap anggota staf klinik wajib mengikuti program asuransi malpraktek dengan nilai pertanggungan minimal ……………... …………………. rupiah.

64 BAB XVII AMANDEMEN Pasal Clinical staff bylaws akan ditinjau ulang secara periodik untuk menilai apakah masih relevan dengan …………….. 2. Peninjauan ulang dilakukan oleh ………………………… Clinical staf bylaws dapat diamendemen melalui suara … BAB XVIII PENGESAHAN Pasal Pengesahan clinical staff bylaws dan amandemen clinical staff bylaws dilakukan melalui voting dengan suara …… Pengesahan rules and regulations dan amendemen rules and regulations dilakukan melalui voting dengan suara ….

65 BAB XIX ATURAN PERALIHAN Pasal 39 Sesudah diamandir melalui voting dengan suara terbanyak maka clinical staff bylaws akan menggantikan yang lama dan akan berlaku efektif setelah 30 hari sejak …………………….. …………………...… oleh ……………...………………………… Diajukan oleh ……………………………. Tanggal…………..… Disahkan oleh …………………………… Tanggal…………….

66 MEDICAL STAFF RULES AND REGULATION 1. ADMISSION OF PATIENTS 2. MEDICAL RECORDS 3. CONSULTATIONS 4. MEDICATIONS 5. VERBAL ORDERS 6. CLINICAL SERVICE POLICIES AND PROCEDURES 7. SUICIDAL PATIENT 8. PATIENT DISCHARGE 9. PATIENT DEATH 10. CRITERIA FOR AUTOPSY 11. ORGAN AND TISSUE DONATION 12. EMERGENCY SERVICES 13. GENERAL RULES REGARDING SURGICAL CARE 14. SUPERVISION OF HOUSE STAFF 15. CONFIDENTIALITY

67 PERATURAN (RULE) RS SEHAT SEJAHTERA TENTANG INFORMED CONSENT MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang timbul akibat hubungan terapetik, RS wajib melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan kesehatan pasien. b. bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter RS penuh dengan ketidakpastian dan hasilnyapun tidak dapat diperhitungkan secara matematik (pasti). c. bahwa hampir semua tindakan medik mengandung risiko / akibat ikutan yang tak menyenangkan sehingga pasien perlu diberitahu dan diminta persetujuannya. d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rumah Sakit Tentang Informed Consent. CONTOH RULE

68 MENGINGAT: 1. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 2. UU Hukum Perdata, Republik Indonesia. 3. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 4. PP No. 32 Th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 5. Permenkes RI No. 585 / Men Kes / Per / IX / 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK Tanggal 21 April 1999 Tentang Informed Consent. 7. Surat Edaran Dirjen Yanmed Depkes RI. No: YM Tg. 10 Juni 1997 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. 8. Kode Etik Kedokteran Indonesi. MEMUTUSKAN MENETAPKAN: PERATURAN RS SEHAT SEJAHTERA TENTANG INFORMED CONSENT.

69 Pasal 1 a. Setiap tindakan medik, baik diagnostik ataupun terapetik, yang mengandung risiko atau akibat ikutan yang bakal tidak menyenangkan pasien harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang menurut hukum berhak memberikan persetujuannya, kecuali pasien dalam keadaan emergensi. b. Tindakan yang memerlukan persetujuan ialah: operasi invasif, semua prosedur medik yang punya risiko tinggi, radioterapi, ECT, semua prosedur eksperimen dan semua tindakan yang menurut UU mensyaratkannya. Pasal 2 Persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diberikan secara tegas dan jelas, dalam keadaan sadar, bebas dan tanpa unsur paksaan.

70 Pasal 3 Sebelum memberikan persetujuannya, kepada orang yang berhak harus diberikan informasi secukupnya mengenai tindakan medik yang akan dilakukan agar dapat dijadikan dasar bagi penentuan sikap terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, kecuali yang bersangkutan dengan secara jelas dan tegas menolak menerima informasi (pasien dengan “Don’t tell me, doctor” syndrome). Pasal 4 Informasi diberikan secara lisan (agar dapat terjadi komunikasi dua arah), meliputi: a. Alasan perlunya dilakukan tindakan medik. b. Manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut. c. Risiko yang mungkin terjadi. d. Akibat ikutan yang selalu menyertai tindakan medik. e. Ada tidaknya tindakan medik alternatif. f. Risiko yang dapat terjadi jika menolak tindakan medik.

71 Pasal 5 Kewajiban memberikan informasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab dokter yang hendak melakukan tindakan medik. Pasal 6 Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tidak dapat didelegasikan kepada dokter lain, perawat atau bidan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 7 Sesudah diberikan informasi, yang bersangkutan dapat menyampaikan persetujuannya secara terucap (oral consent), tersurat (written consent) atau tersirat (implied consent).

72 Pasal 8 Jika tindakan medik yang direncanakan mengandung risiko tinggi maka hendaknya persetujuan diberikan secara tersurat dengan cara menandatangani atau membubuhkan cap ibu jari tangan kiri pada formulir informed consent yang disediakan. Pasal 9 Sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan kiri, formulir tersebut harus sudah diisi lengkap oleh dokter yang akan melakukan tindakan medik atau oleh tenaga medik lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan di hadapannya.

73 Pasal 10 Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak untuk menerima informasi (“Don’t tell me, doctor” syndome) dan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medik yang akan dilakukan dokter. Pasal 11 Apabila yang bersangkutan sesudah menerima informasi, menolak untuk memberikan persetujuannya maka ia harus menandatangani surat pernyataan penolakan. Pasal 12 Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan medik adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya.

74 Pasal 13 Bagi pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri dari pasien tersebut tidak diikutsertakan menandatangani persetujuan, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversibel; yaitu tubektomi atau vasektomi. Pasal 14 Persetujuan tindakan medik yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan medik yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi untuk dibatalkan. Pasal 15 Dalam hal persetujuan diberikan oleh keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lain yang kedudukan hukumnya lebih berhak untuk bertindak sebagai wali.

75 Pasal 16 Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan medik harus diberikan secara tertulis dengan cara menandatangani formulir yang disediakan. Pasal 17 Semua hal-hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan medik harus dicatat dalam rekam medik. Pasal 18 Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan medik harus disimpan bersama-sama rekam medik pasien. Ditetapkan tg. …...…… RS SEHAT SEJAHTERA. Direktur.

76 HAK-HAK PASIEN Hak-hak pasien yang dirawat di rumah sakit: 1.Hak-hak yang berkaitan dengan Peraturan RS: a. Mengakses serta mengetahui Peraturan RS yang berkaitan dengan kepentingan pasien. b. Untuk tidak diberlakukannya perubahan peraturan, termasuk perubahan tarif, yang ditetapkan pada saat pasien tengah berada dalam masa perawatan.

77 2. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan kesehatan: a. Memilih dokter yang jenis keahlian dan kompetensinya dinilai mampu menangani gangguan / ancaman kesehatan pasien. b. Mengetahui identitas, status profesional serta kualifikasi dokter. c. Mengganti dokter manakala merasa ragu atau kehilangan kepercayaan terhadapnya. d. Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tanpa membedakan status sosial, umur, jenis kelamin, ras, suku, agama, golongan dan politik. e. Diberitahu tentang keterbatasan RS (akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medik, tenaga perawat maupun teknis penunjang).

78 3. Hak-hak yang berkaitan dengan informasi: a. Mengetahui sistem serta fasilitas layanan kesehatan yang ada. b. Mengetahui identitas, status profesional dan kualifikasi tenaga kesehatan yang menangani pasien. c. Mengakses informasi medik. d. Mendapatkan second opinion pada setiap tahapan. e. Mengijinkan atau menolak kehadiran orang lain saat anamnesa, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lain. f. Mendapatkan saran-saran sebelum meninggalkan RS. g. Mengetahui jumlah biaya beserta rinciannya.

79 4. Hak-hak yang berkaitan dengan informed consent: a. Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan, diagnosa penyakit serta prognosenya; kecuali informasi tersebut diperkirakan akan dapat memperburuk kondisi kesehatannya. b. Diberitahu tentang rencana tindakan medik. c. Diberitahu tindakan medik yang masih bersifat eksperimental. d. Diberitahu mengenai risiko serta akibat ikutannya. e. Mendapatkan informasi tentang ada tidaknya tindakan medik alternatif. f. Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medik. g. Memperoleh informasi perkiraan biaya tindakan medik.

80 5. Hak-hak yang berkaitan dengan penolakan tindakan medik: a. Menolak untuk menyetujui tindakan medik. b. Menolak untuk ikut berpartisipasi dalam program riset atau eksperimen. c. Menolak kehadiran orang lain saat dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan medik lain. d. Membatalkan persetujuan tindakan medik yang sudah terlanjur diberikan, sepanjang pelaksanaan tindakan medik tersebut belum sampai pada tahapan yang secara medik tidak mungkin lagi untuk dibatalkan. e. Meninggalkan rumah sakit manakala pasien dan atau walinya merasa tidak puas atas pelayanan RS.

81 6. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan non-medik: a. Memilih jenis kelas perawatan sesuai keinginan dan kemampuannya. b. Mendapatkan layanan non-medik yang manusiawi. c. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dari gangguan dan ancaman selama dirawat. d. Mendapatkan “surat keterangan dokter” untuk berbagai macam kepentingan yang secara hukum dan etika dapat dibenarkan. e. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu ketenangan pasien lainnya.

82 7. Hak-hak yang berkaitan dengan rahasia kedokteran: a. Dilindungi kerahasiaan mediknya. b. Melepaskan sifat kerahasiaan mediknya. c. Mengijinkan atau tidak mengijinkan pihak ketiga tertentu (baik individu ataupun korporasi) untuk mengakses atau mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. 8. Hak-hak yang berkaitan dengan kehadiran orang lain, yaitu: a. Bertemu dengan rohaniawan guna mendapatkan bimbingan. b. Mengijinkan kunjungan orang-orang yang dikehendaki. c. Menolak kunjungan orang-orang yang tidak dikehendaki. d. Didampingi keluarga selama dalam kondisi kritis.

83 KEWAJIBAN PASIEN Kewajiban-kewajiban pasien adalah sebagai berikut: a. Mentaati segala peraturan yang berlaku di rumah sakit. b. Mentaati tata-tertib yang berlaku di rumah. c. Bekerjasama dengan dokter, perawat, bidan atau tenaga medik lainnya. d. Memberikan informasi yang diperlukan secara jujur dan benar. e. Mematuhi segala nasehat dan larangan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. g. Memenuhi semua prosedur administratif yang diperlukan. f. Membayar semua biaya perawatan sesuai prosedur pembayaran yang berlaku.

84 KEWAJIBAN STAF MEDIK Staf medik rumah sakit berkewajiban untuk: a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mentaati semua peraturan rumah sakit. c. Mentaati etika; yaitu etika rumah sakit, etika kedokteran, etika perawat, etika bidan dan sebagainya. d. Melaksanakan klausula-klausula dalam perjanjian antara RS dengan staf medik atau antara RS dengan pihak lain. e. Menjaga citra rumah sakit. f. Bersikap hormat dan santun terhadap pimpinan, manajer, staf medik dan staf profesional lain, pasien, keluarga pasien, pengunjung dan tamu yang berkunjung ke RS. g. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan profesional lain yang ada di RS.

85 h. Menyelesaikan semua kewajiban administratif sesuai peraturan yang berlaku; termasuk mengisi rekam medik secara benar, tepat dan akurat. i. Hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan RS, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh RS. j. Hadir dalam dengar-pendapat (hearing) yang diadakan oleh pimpinan RS, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh rumah sakit berkaitan dengan penanganan pasien / kasus. k. Menunjukkan loyalitasnya kepada RS. l. Membantu rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu layanan. m.Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan di kemudian hari.

86 HAK-HAK STAF MEDIK Staf medik dengan status dokter organik (employee): a. Memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri atas: - Penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. - Uang pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di RS. - Status kepegawaian yang jelas dan pasti. - Kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di RS. - Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan. - Pengembangan karir sesuai kemampuan individu dan ketentuan yang berlaku di RS. - Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti sosial sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

87 - Cuti hamil bagi dokter perempuan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. - Cuti khusus berkenaan sifat pekerjaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. - Lingkungan kerja yang ergonomis serta perlindungan terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja. - Pemeriksaan kesehatan prakarya, rutin dan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. - Perawatan kesehatan selama sakit sesuai ketentuan yang berlaku di RS. - Santunan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa sesuai ketentuan yang berlaku. - Bantuan hukum selama menjalani proses peradilan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

88 b. Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS. c. Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat sebagai staf medik rumah sakit. d. Mendatangkan dokter tamu (visiting doctor) yang tidak tercatat sebagai staf medik rumah sakit untuk konsultasi atau membantu melaksakan sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilaksananakannya setelah memperoleh ijin dari Direktur atau pejabat RS yang ditunjuk. e. Memperoleh hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian hari.

89 Staf medik dengan status mitra (attending physician): a. Pembagian penghasilan yang layak dan adil sesuai peraturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan yang dibuat oleh RS dengan staf medik yang bersangkutan. b. Lingkungan kerja yang nyaman serta perlindungan terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja. c. Kesempatan untuk merawat pasien di rumah sakit. d. Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS. e. Kesempatan berkonsultasi dengan dokter lain yang tercatat sebagai staf medik RS. f. Kesempatan mendatangkan dokter tamu (visiting doctor) yang tak tercatat sebagai staf medik RS, untuk konsultasi atau untuk membantu sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilaksananakan setelah mendapat ijin dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk. g. Cuti sakit atau karena alasan-alasan lain yang layak. h. Hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian hari.

90

91 Curriculum Vitae  Nama : H.M. Hadi S., dr., S.H., M.H.Kes  Jabatan : - dokter; - dosen: FK Unisba, Fak Hkm Unla, Stikes A. Yani, Politeknik TEDC (Rekam Medis) – Cimahi, S-2 MMRS Unisba, S- 2 Hkm (Kes) Unika Soegijapranata – Semarang, - Mediatior PN Tkt IA Bdg  Pelatihan: - Mediator Non Hakim, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)  Alamat: Komplek Nusa Hijau A-18, jl. E. Kartawiria - Cimahi (Hp )


Download ppt "UU No. 44/2009: RS  Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google