Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TANGGAL 17-19 NOVEMBER 2014 TANGERANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TANGGAL 17-19 NOVEMBER 2014 TANGERANG."— Transcript presentasi:

1 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TANGGAL NOVEMBER 2014 TANGERANG

2 DASAR HUKUM PASAL 129 AYAT (2) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 129 (1)Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif (2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

3 SISTEMATIKA

4 MATERI POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 33 TAHUN 2012

5 TUJUAN PENGATURAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF a.menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. (Pasal 2)

6 PENGERTIAN ASI EKSKLUSIF: ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. (Pasal 2)

7 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Menetapkan kebijakan nasional Melakukan advokasi dan sosialisasi Memberikan pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui pada fasyankes dan sarana umum Mengintegrasikan materi ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal Pembinaan dan pengawasan Pengembangan IPTEK ASI Eksklusif Pengembangan kerjasama dengan pihak lain Menyediakan ketersediaan akses Informal dan edukasi (Pasal 3)

8 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

9 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

10 KEHARUSAN IBU MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF KEHARUSAN BAGI SETIAP IBU YANG MELAHIRKAN UNTUK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF KEPADA BAYI YANG DILAHIRKANNYA KECUALI DALAM HAL TERDAPAT : (i) indikasi medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari bayi. PENENTUAN INDIKASI MEDIS OLEH DOKTER ATAU DALAM HAL DI DAERAH TERTENTU YG TIDAK ADA DOKTER MAKA OLEH BIDAN / PERAWAT SESUAI KETENTUAN PERATURAN. (Pasal 6, 7, dan 8) Materi Muatan (1)

11 KEWAJIBAN INISIASI MENYUSU DINI KEWAJIBAN BAGI NAKES DAN PENYELENGGARA FASYANKES UNTUK MELAKUKAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) TERHADAP BAYI BARU LAHIR KEPADA IBUNYA PALING SINGKAT SELAMA 1 (SATU) JAM. (Pasal 9) Materi Muatan (2)

12 KEWAJIBAN RAWAT GABUNG KEWAJIBAN BAGI NAKES DAN PENYELENG GARA FASYANKES UNTUK MENEMPATKAN IBU DAN BAYI DALAM SATU RUANGAN ATAU RAWAT GABUNG. (Pasal 10 ) Materi Muatan (3)

13 KEBOLEHAN PENDONOR ASI KEBOLEHAN BAGI PENDONOR ASI BILA IBU KANDUNG TIDAK DAPAT MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF, dengan persyaratan: - DIMINTA IBU KANDUNG ATAU KELUARGA BAYI YANG BERSANGKUTAN; - JELAS IDENTITAS, AGAMA, DAN ALAMAT PENDONOR; - PERSETUJUAN PENDONOR SETELAH MENGETAHUI IDENTITAS BAYI; - PENDONOR SEHAT DAN TIDAK MEMPUNYAI INDIKASI MEDIS; - ASI TIDAK DIPERJUALBELIKAN; - BERDASARKAN NORMA AGAMA; - MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL BUDAYA, MUTU, DAN KEAMANAN ASI Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Permenkes (Pasal 11) Materi Muatan (4)

14 KEHARUSAN MENOLAK PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI & PRODUK BAYI LAINNYA KEHARUSAN BAGI IBU YANG MELAHIRKAN UNTUK MENOLAK PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA. DALAM HAL IBU YANG MELAHIRKAN MENINGGAL KELUARGA BAYI YANG DILAHIRKAN DAPAT MELAKUKAN PENOLAKAN PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI. (Pasal 12) Materi Muatan (5)

15 KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI & EDUKASI ASI EKSKLUSIF KEWAJIBAN BAGI NAKES DAN PENYELENGGARA FASYANKES UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI ASI EKSKLUSIF KEPADA IBU DAN/ATAU ANGGOTA KELUARGA BAYI YANG BERSANGKUTAN SEJAK PEMERIKSAAN KEHAMILAN S/D PERIODE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF SELESAI. KEBOLEHAN BAGI TENAGA TERLATIH (a.l. KONSELOR MENYUSUI) UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI ASI EKSKLUSIF. (Pasal 13) Materi Muatan (6)

16 KEBOLEHAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI KEBOLEHAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI JIKA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TIDAK DIMUNGKINKAN ATAS DASAR : (i) indikasi medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari bayi. BILA KETENTUAN DIATAS TERPENUHI MAKA NAKES HARUS MEMBERIKAN PERAGAAN DAN PENJELASAN KEPADA IBU & KELUARGA YANG MEMERLUKAN TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENYAJIAN SUSU FORMULA BAYI Ketentuan lebih lanjut diatur dg Permenkes (Pasal 15 & 16) Materi Muatan (7)

17 LARANGAN BAGI SETIAP NAKES & PENYELENGGARA FASYANKES MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA YANG DAPAT MENGHAMBAT PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF KECUALI JIKA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TIDAK DIMUNGKINKAN ATAS DASAR : (i) indikasi medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari bayi. (Pasal 17 & 18) Materi Muatan (8)

18 LARANGAN BAGI SETIAP NAKES & PENYELENGGARA FASYANKES MENERIMA DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA YANG DAPAT MENGHAMBAT PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF. (Pasal 17 & 18) Materi Muatan (9)

19 KEBOLEHAN MENERIMA BANTUAN SUSU FORMULA BAYI KEBOLEHAN BAGI FASYANKES MENERIMA BANTUAN SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA UNTUK TUJUAN KEMANUSIAAN SEPANJANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA SETEMPAT. (Pasal 18) Materi Muatan (10)

20 LARANGAN MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIAYAI OLEH PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI LARANGAN BAGI FASYANKES MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIAYAI OLEH PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA. (Pasal 18) Materi Muatan (11)

21 LARANGAN BAGI PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA  PEMBERIAN CONTOH PRODUK SECARA CUMA-CUMA;  PENAWARAN / PENJUALAN LANGSUNG KE RUMAH-RUMAH;  PEMBERIAN DISKON ATAU BONUS ATAS PEMBELIAN;  PENGGUNAAN NAKES UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG SUSU FORMULA BAYI;  PENGIKLANAN SUSU FORMULA BAYI KECUALI PADA MEDIA CETAK KHUSUS TTG KESEHATAN DENGAN IZIN MENTERI SERTA MEMUAT KETERANGAN BAHWA SUSU FORMULA BAYI BUKAN PENGGANTI ASI;  PEMBERIAN HADIAH DAN/ATAU BANTUAN SELAIN untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, litbang, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lain yg sejenis. (Pasal 19, 20, & 25) Materi Muatan (12)

22 LARANGAN MENERIMA HADIAH DAN/ATAU BANTUAN DARI PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA LARANGAN BAGI SETIAP NAKES, PENYELENGGARA FASYANKES, PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN KESEHATAN, OP KESEHATAN & TERMASUK KELUARGANYA MENERIMA HADIAH DAN/ATAU BANTUAN DARI PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA YANG DAPAT MENGHAMBAT KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF KECUALI HANYA UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI KEGIATAN PELATIHAN, LITBANG, PERTEMUAN ILMIAH, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YG SEJENIS SERTA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN. (Pasal 21) Materi Muatan (13)

23 PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DARI PRODUSER/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI UNTUK BIAYA PELATIHAN, LITBANG, PERTEMUAN ILMIAH, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS: DILAKUKAN SECARA TERBUKA; TIDAK MENGIKAT; HANYA MELALUI FASYANKES, SATUAN PENDIDIKAN KESEHATAN, ORGANISASI PROFESI (OP) KESEHATAN; TIDAK MENAMPILKAN LOGO DAN NAMA PRODUK SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA PADA SAAT DAN SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG ( Pasal 22) Materi Muatan (14)

24 KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN NAKES, PENYELENGGARA FASYANKES, PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN KESEHATAN, PENGURUS OP KESEHATAN YANG MENERIMA BANTUAN DARI PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA WAJIB MEMBERIKAN PERNYATAAN TERTULIS KEPADA MENTERI TERKAIT BAHWA BANTUAN TERSEBUT TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK MENGHAMBAT KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF. Selain Nakes, penerima bantuan wajib memberikan laporan penerimaan bantuan paling lambat 3 bulan sejak bantuan diterima. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima bantuan untuk biaya pelatihan, litbang, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai peraturan. (Pasal 23, 24, 26, & 27) Materi Muatan (15)

25 KEHARUSAN MENYEDIAKAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI ATAU MEMERAH ASI DI TEMPAT KERJA ATAU SARANA UMUM Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Ketentuan lebih lanjut diatur dg Permenkes. (Pasal 30 ) Materi Muatan (16)

26 KEWAJIBAN MEMBUAT PERATURAN INTERNAL DAN KEHARUSAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum wajib membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif (Pasal 35 ) Materi Muatan (17)

27 KEWAJIBAN MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI IBU YG BEKERJA UNTUK MENYUSUI ASI EKSKLUSIF ATAU MEMERAH ASI SELAMA WAKTU KERJA “PENGURUS TEMPAT KERJA WAJIB MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA IBU YANG BEKERJA UNTUK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF KEPADA BAYI ATAU MEMERAH ASI SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA.” (Pasal 34 ) Materi Muatan (18)

28 SANKSI ADMINISTRATIF Tenaga Kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja dan pengurus tempat sarana umum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai ketentuan yang berlaku. (Pasal 14, 29, & 36 ) Materi Muatan (19)

29 DUKUNGAN MASYARAKAT Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi Dukungan masyarakat dapat diberikan melalui : - Pemberian sumabangan pemikiran - Penyebarluasan informasi -Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif (Pasal 37) Materi Muatan (20)

30 PENDANAAN Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari : - APBN; - APBD; - SUMBER LAIN YG SAH SESUAI PERATURAN ( Pasal 38) Materi Muatan (21)

31 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota, melakukan pengawasan pelaksanaan program pemberian ASI Ekslklusif sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mengikutsertakan masyarakat. Pemb inaan ditujukan untuk : - meningkatkan peran SDMK, Fasyankes, satuan pendidikan; - meningkatkan peran & dukungan keluarga dan masyarakat; - meningkatkan peran & dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum; untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif (Pasal 39 & 40) Materi Muatan (22)

32 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BADAN POM Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi yang melakukan kegiatan pengiklanan yang dimuat dalam media masa cetak atau elektronik, media luar ruang dilaksanakan oleh Kepala Badan POM Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan POM (Pasal 40) Materi Muatan (23)

33 KETENTUAN PERALIHAN “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.” (Pasal 41) Materi Muatan (24)

34 KETENTUAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NoPasalKetentuan Yang Akan Diatur 1Pasal 11Ketentuan Mengenai Pemberian ASI Ekslusif dari Pendonor ASI. 2Pasal 14Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan. 3Pasal 29Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Fasyankes, Distributor dan lain sebagainya. 4Pasal 28Ketentuan Mengenai Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya. 5Pasal 30Ketentuan Mengenai Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui/Memerah ASI. 6Pasal 40Ketentuan tentang Pengawasan diatur dengan Peraturan Kepala Badan POM.

35 Thank You Ditjen Bina GIKIA 2014


Download ppt "PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TANGGAL 17-19 NOVEMBER 2014 TANGERANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google