Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

2 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

3 THE COMING BOOM Source: Megacities by Richard Dobbs 1

4 THE COMING BOOM Source: Megacities by Richard Dobbs 2

5 THE COMING BOOM Source: Megacities by Richard Dobbs 3

6 FLOOR SPACE Source: Megacities by Richard Dobbs 4

7 PUBLIC MASS TRANSIT Source: Megacities by Richard Dobbs 5

8 ENERGY SECTOR Source: Megacities by Richard Dobbs 6

9 CITY DWELLER SPENDING Source: Megacities by Richard Dobbs 7

10 URBAN AREA JOBS AND GROW OF URBAN GDP Source: Megacities by Richard Dobbs 8

11 NUMBER OF COMMUTERS AND COMMUTING TIME Source: Megacities by Richard Dobbs 9

12 CRISES IN PUBLIC SERVICES Source: Megacities by Richard Dobbs 10

13 MENGHUNI MEMILIKI (Memperhitungkan Extended Family) Perspektif Backlog VISI 7,4 Juta Unit 12,3 Juta Unit (2007) 12,3 Juta Unit (2007) 10,8 Juta Unit Kelemahan: • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). • Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada data yang update). Kelebihan: • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. Kelemahan: • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). • Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah. • Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog. • 28,8% anggaran Kemenpera dialokasikan untuk pembangunan unit Rusunawa. Kelebihan: • Data yang digunakan dapat di update dari hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun. 13,5 Juta Unit (2009) 13,5 Juta Unit (2009) =  RT – (  Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat dengan faktor koreksi extended family 20% ) • Milik • Kontrak • Sewa • dll. =  RT – (  Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat dengan faktor koreksi extended family 20% ) • Milik • Kontrak • Sewa • dll. 80 % Termasuk komponen untuk mengurangi backlog (Tanpa memperhitungkan Extended Family) Rata-Rata Pertambahan RT Baru ( ) = /tahun Rata-Rata Pertambahan RT Baru ( ) = /tahun Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% ( ) = unit Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% ( ) = unit Fasilitasi Pemerintah: unit Potensi Swadaya Masyarakat: unit Kebutuhan Total Penanganan ( ) = unit BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 I. PENDAHULUAN [1] 11

14 UUD NKRI 1945 UUD NKRI 1945 PASAL 28 H PASAL 28 H UUD NKRI 1945 UUD NKRI 1945 PASAL 28 H PASAL 28 H UU 39 TAHUN 1999 UU 39 TAHUN 1999 PASAL 40 PASAL 40 UU 39 TAHUN 1999 UU 39 TAHUN 1999 PASAL 40 PASAL 40 UU 11 TAHUN 2005 UU 11 TAHUN 2005 PASAL 11 PASAL 11 UU 11 TAHUN 2005 UU 11 TAHUN 2005 PASAL 11 PASAL 11 UU 17 TAHUN 2007 UU 17 TAHUN 2007 RPJPN RPJPN UU 17 TAHUN 2007 UU 17 TAHUN 2007 RPJPN RPJPN TARGET 11 TARGET 11 MDGS TARGET 11 TARGET 11 MDGS RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN ROAD MAP I. PENDAHULUAN [2] AGENDA HABITAT AGENDA HABITAT AGENDA HABITAT AGENDA HABITAT RENSTRA KEMENPERA RENSTRA KEMENPERA • VISI VISI • MISI MISI • TUJUAN & SASARAN STRATEGIS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS • ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI • PROGRAM & KEGIATAN PROGRAM & KEGIATAN PROGRAM & KEGIATAN RENSTRA KEMENPERA RENSTRA KEMENPERA • VISI VISI • MISI MISI • TUJUAN & SASARAN STRATEGIS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS • ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI • PROGRAM & KEGIATAN PROGRAM & KEGIATAN PROGRAM & KEGIATAN Hak untuk bertempat tinggal HAM - Hak untuk bertempat tinggal Pengesahan International Covenant on Ecosoc Meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah kumuh Arah Pembangunan Perkim Jangka Panjang 1.Adequate shelter for all 2.Sustainable human settlements development in an urbanizing world 12 UU 1 TAHUN 2011 UU 1 TAHUN 2011 PASAL 50 ayat 1 PASAL 50 ayat 1 UU 1 TAHUN 2011 UU 1 TAHUN 2011 PASAL 50 ayat 1 PASAL 50 ayat 1 Hak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah

15 ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG (RPJPN 2005 – 2025) ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG (RPJPN 2005 – 2025) 1)PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN, MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN EFISIEN; 2)PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN 3)PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP.  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP BAB II. 2 Huruf D 5: “Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”.  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat … 13 II. LANDASAN KEBIJAKAN [6]

16 III. RENSTRA KEMENPERA TAHUN MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 4.MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL. 3.MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN. 2.MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI. 1.MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. V I S I: SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI M I S I: 14

17 PASAR PRIMER PASAR SEKUNDER LHB dan Kewajiban Pelayanan Umum Fasilitas Likuiditas Pemerintah Daerah PSU Kawasan  Jaringan air minum;  Air limbah; ( septic tank komunal);  Jaringan listrik;  PJU Pinjaman/ Hibah Penyaluran Pinjaman/ Penyaluran hibah Pasar Sekunder Pembiayaa n Menerbitka n Dikelola oleh Pusat Pengelolaan Aset (dibawah Permerintah Daerah) KAWASAN PERMUKIMAN Obligasi Daerah Tabungan Perumahan Nasional Underlyin g Asset Pembangunan PSU Kawasan Penugasan khusus Pemerintah kpd BUMN untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan spesifikasi dan harga sesuai standar Pemerintah Memperkuat Kapasitas Pemda dalam pengembangan kawasan perumahan melalui sistem land banking Kredit Konstruksi dg bunga rendah KPR dan Kredit Mikro Swadaya dengan bunga rendah Rusun Rumah Sejahtera Tapak Pengembang BUMN/D PERKIM Blended Financing Urban-Rural Lnkg, PSU, Bahan Bangunan dan Rekayasa Ranc. Bangun BLU Pusat Pembiayaan Perumahan PSU Kawasan  Jalan;  Drainase. Bahan Bangunan • Lokal Ranc Bangun: • Arsitektur lokal IV. ROADMAP : SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM TAHUN IV. ROADMAP : SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM TAHUN Bank / LKNB Pelaksana Masyarakat Perkuatan Perumahan Swadaya Rumah Swadaya PENGEMBANG AN KEBIJAKAN MilikSewa Pemberdayaan Masyarakat & Bantuan Stimulan • Dekon • DAK Perkim LINGKUNGAN HUNIAN Rumah Jadi A A Pembiayaan Sekunder Perumahan PNPM MANDIRI PERKIM 15

18 V. TABUNGAN PERUMAHAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN 16

19


Download ppt "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google