Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN R ENCANA P ROGRAM & K EGIATAN P ENGEMBANGAN K AWASAN T ahun 2015-2019.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN R ENCANA P ROGRAM & K EGIATAN P ENGEMBANGAN K AWASAN T ahun 2015-2019."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN R ENCANA P ROGRAM & K EGIATAN P ENGEMBANGAN K AWASAN T ahun Disampaikan pada: RAKONREG KEMENPERA Tahun 2014 Denpasar, 9 September 2014

2 2 SKEMA LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROGRAM BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN Perencanaan Penyelenggaraan PKP Kebijakan Pengembangan Perumahan Kebijakan Pengembangan Permukiman di Kawasan Skala Besar/Kota Baru *) Penanganan Kumuh Fasilitasi Bantuan Penyusunan RP3KP Fasilitasi Bantuan PSU Perumahan Baru (dalam rangka mengurangi backlog) Fasilitasi Peningkatan Kualitas PSU Perumahan dan Permukiman (melalui DAK) Pencadangan Tanah Fasilitasi Penyediaan Tanah (pilot project) Fasilitasi Stimulan PSU Permukiman (PSU Primer) Cat : *) dilaksanakan pada kws strategis, mendukung program strategis nasional, dll Penanganan Bencana A B C D F G Hunian Berimbang Fasilitasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Fasilitasi Penyediaan PSU pasca bencana E

3 1)Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2)Fasilitasi Penyediaan Tanah (dalam rangka pencadangan tanah) 3)Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman (PSU PRIMER) 4)Fasilitasi Penyediaan (Bantuan Stimulan) PSU Perumahan 5)Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 6)Fasilitasi Peningkatan Kualitas PSU Perumahan dan Permukiman (melalui DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 7)Fasilitasi Penyediaan PSU pasca bencana 8)Hunian Berimbang PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN

4 4 DUKUNGAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RP3KP RP3KP DIPERLUKAN UNTUK  1.PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PKP 2.KETERPADUAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PKP 3.PENGENDALIAN PERTUMBUHAN KOTA-KOTA INTI/UTAMA (Arus Urbanisasi) 4.PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PKP 5.KETERPADUAN PROGRAM ANTAR SEKTOR DAN ANTAR LOKASI PKP 6.DASAR KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DASAR HUKUM  1.UU 1/2011 tentang PKP: Ps 14 huruf f : Pemerintah provinsi mempunyai tugas menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota Ps 15 huruf c : Pemerintah kab/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP di tingkat kab/kota 2.PP 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah 3.PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang DASAR HUKUM  1.UU 1/2011 tentang PKP: Ps 14 huruf f : Pemerintah provinsi mempunyai tugas menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota Ps 15 huruf c : Pemerintah kab/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP di tingkat kab/kota 2.PP 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah 3.PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang TUJUAN FASILITASI : MENDUKUNG PEMDA DALAM MENYUSUN RP3KP SEBAGAI DASAR BAGI PENYELENGGARAAN PKP DI DAERAH (JANGKA WAKTU RENCANA : 20 TAHUN, SESUAI RTRW) TUJUAN FASILITASI : MENDUKUNG PEMDA DALAM MENYUSUN RP3KP SEBAGAI DASAR BAGI PENYELENGGARAAN PKP DI DAERAH (JANGKA WAKTU RENCANA : 20 TAHUN, SESUAI RTRW) LATAR BELAKANG

5 5 JENIS KEGIATAN PENYUSUNAN RP3KP 1)Sosialisasi dan Bimbingan Teknis RP3KP 2)Narasumber 3)Pendampingan (penyusunan RP3KP dengan dana Pemda, didampingi tenaga ahli dari Kemenpera) 4)Bantuan Teknis (penyusunan RP3KP dengan dana Kemenpera, sedangkan Pemda menyiapkan anggaran untuk tim Pokja PKP)  SESUAI KETERSEDIAAN ANGGARAN

6 6 STRATEGI PENANGANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KASIBA/LISIBA DAN MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUNIAN BERIMBANG (1:2:3) MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI YG DILENGKAPI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), TERINTEGRASI SECARA TERPADU SEHINGGA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL. FASILITASI PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PKP KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MBR DASAR HUKUM UU 1/2011 Psl. 106 UU 2/2012, Psl 10 UU 20/2012, Psl 22 Permenpera 10/2012 dan 7/2013 DASAR HUKUM UU 1/2011 Psl. 106 UU 2/2012, Psl 10 UU 20/2012, Psl 22 Permenpera 10/2012 dan 7/2013 KEGIATAN 2015: PILOT PROJECT PENCADANGAN TANAH KEGIATAN 2015: PILOT PROJECT PENCADANGAN TANAH

7 7 PENYEDIAAN PSU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BARU PRIORITAS PENANGANAN PADA PERMUKIMAN YANG BERADA PADA KSN (KAWASAN STRATEGIS NASIONAL) KOMPONEN PSU PRIMER  JALAN, DRAINASE SKALA PELAYANAN : PSU PERMUKIMAN DALAM PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN (DAYA TAMPUNG SKALA PELAYANAN : PSU PERMUKIMAN DALAM PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN (DAYA TAMPUNG >1.000 unit rumah) TUJUAN UTAMA : 1.PENYEDIAAN LOKASI PERMUKIMAN 2.MENGARAHKAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN 3.MENDUKUNG KETERPADUAN PSU ANTAR KAWASAN 4.MENCEGAH TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH TUJUAN UTAMA : 1.PENYEDIAAN LOKASI PERMUKIMAN 2.MENGARAHKAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN 3.MENDUKUNG KETERPADUAN PSU ANTAR KAWASAN 4.MENCEGAH TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DASAR HUKUM UU 1/2011 Psl. 54&56 Permenpera 10/2012 dan 7/2013 DASAR HUKUM UU 1/2011 Psl. 54&56 Permenpera 10/2012 dan 7/2013 FASILITASI PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN (mendukung Kawasan Skala Besar/Kota Baru) (1) FASILITASI PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN (mendukung Kawasan Skala Besar/Kota Baru) (1) KARAKTERISTIK PROGRAM

8 PRINSIP PENANGANAN Diperuntukkan bagi perumahan MBR Dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni Mendukung kewajiban Pemda dalam penyediaan perumahan Penyediaan PSU dalam rangka pembangunan perumahan baru 8 FASILITAS PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (dalam rangka mendukung perumahan baru) FASILITAS PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (dalam rangka mendukung perumahan baru) Komponen PSU : a.Jalan *) b.Drainase *) c.Jaringan Air Limbah d.Air Minum e.Jaringan Listrik f.PJU g.TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Karakteristik Kegiatan *) Prioritas komponen PSU 2015

9 BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS (BSPK) PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Luas permukiman kumuh semakin meningkat, dari Ha di Tahun 2004 menjadi seluas Ha di Tahun 2009; Salah satu indikator MDG’s dan pemenuhan tujuan UU Nomor 17 Tahun 2007 yang mengisyaratkan perkotaan bebas kumuh pada tahun 2025 PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PERLU DILAKUKAN SECARA TERPADU (MULTI SEKTOR) DAN BERKELANJUTAN DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH : 1.Permasalahan legalitas pertanahan dan bangunan 2.Peningkatan frekuensi bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, dll 3.Tingginya kerawanan sosial dan konflik sosial 4.Kendala penyediaan PSU lingkungan 5.Dll KAWASAN PERMUKIMAN TERINTEGRASI DENGAN TATA RUANG DAN SISTEM KOTA MENGINTEGRASIKAN PENDEKATAN SEKTOR DAN PELAKULAINNYA TRIDAYA (MANUSIA, LINGKUNGAN DAN EKONOMI), DILENGKAPI DENGAN PSU KAWASAN YANG MEMADAI PENDEKATAN PENANGANAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERMENPERA NO 5 TAHUN 2013 TTG PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 9 LATAR BELAKANG :

10 10 KOMPONEN KEGIATAN Sesuai Permenpera No. 5 Tahun 2013, Komponen kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meliputi:  jalan lingkungan;  jalan setapak;  saluran drainase;  instalasi pengolahan air limbah (IPAL);  prasarana dan sarana air bersih;  persampahan;  MCK komunal;  bangunan serbaguna;  ruang terbuka hijau (RTH);  penerangan jalan umum (PJU);  dermaga atau tambatan perahu;dan  sarana umum lainnya.

11 KEBIJAKAN DAK BIDANG PKP Tahun DAK BIDANG PKP LINGKUP KEGIATAN : 1)JALAN LINGKUNGAN; 2)DRAINASE; 3)PENERANGAN JALAN UMUM (PJU); 4)RUANG TERBUKA HIJAU; 5)RESAPAN AIR; DAN/ATAU, 6)KOLAM RETENSI SKALA PERUMAHAN TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MBR YANG DIBANGUN OLEH BADAN USAHA, PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PSU. TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MBR YANG DIBANGUN OLEH BADAN USAHA, PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PSU.

12 12 KRITERIA TEKNIS DAK Indeks peningkatan kualitas, yaitu jumlah unit rumah yang berada pada perumahan yang PSU-nya tidak memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan 2.Indeks APBD sektor perumahan, yaitu pertumbuhan APBD sektor perumahan tahun anggaran berjalan terhadap APBD sektor perumahan tahun sebelumnya pada kabupaten/kota; 3.Indeks kesiapan lokasi, berdasarkan legalitas RTRW kabupaten/kota; 4.Indeks kinerja DAK tahun sebelumnya, yaitu proporsi realisasi outcome tahun sebelumnya pada kabupaten/kota; 5.Indeks pelaporan DAK, berdasarkan kepatuhan dan ketertiban penyampaian laporan, baik triwulan maupun akhir, pada sebelumnya

13 13 PRINSIP PENANGANAN SASARAN LOKASI  PERMUKIMAN YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM, KHUSUSNYA PADA TAHAP PASCA BENCANA PRIORITAS PENANGANAN  PADA LOKASI BENCANA YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN CUKUP SIGNIFIKAN PADA INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN MENDUKUNG KEBIJAKAN RELOKASI MAUPUN PEMBANGUNAN KEMBALI, YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMDA BANTUAN YANG DIBERIKAN BERUPA PSU PERMUKIMAN, SEPERTI JALAN, DRAINASE, MCK KOMUNAL (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DI LAPANGAN) FASILITASI PENYEDIAAN PSU PASCA BENCANA

14  PERMENPERA NO. 10 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang  PERMENPERA NO. 07 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang HUNIAN BERIMBANG DASAR HUKUM 14

15 Rumah Mewah Rumah Mewah (Butir 7) Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana PENGERTIAN/BATASAN Rumah Sederhana, Rumah Menengah dan Rumah Mewah (Pasal 1, Permenpera No.7 Tahun 2013) Rumah Sederhana Rumah Sederhana (Butir 5) Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah Rumah Menengah Rumah Menengah (Butir 6) Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana. 15

16 RUMAH MEWAH RUMAH MENENGAH RUMAH SEDERHANA 11 : :22 : :33 JUMLAH RUMAH (Pasal 9) PERSYARATAN KOMPOSISI 25 25% LUAS TANAH (Pasal 10) Dari luas lahan di dalam satu hamparan disediakan untuk rumah sederhana dalam satu hamparan (Pasal 8) 20 % dari Luas Lantai RUMAH SUSUN KOMERSIAL adalah RUMAH SUSUN UMUM 16

17 PERSYARATAN KOMPOSISI dalam hal hanya membangun rumah mewah atau menengah saja (Pasal 9A Permenpera 7/2013) 12 Wajib membangun Rumah Sederhana Sekurang- Kurangnya 1,5 (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang dibangun Membangun Rumah Menengah Saja 17 RUMAH MEWAH RUMAH MENENGAH RUMAH SEDERHANA 11 : :22 : :33 Dapat membangun rumah susun umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana dalam satu hamparan

18 HB RUSUN (min 20% dari luas lantai Rusun Komersial) HB RUSUN (min 20% dari luas lantai Rusun Komersial) SATU HAMPARAN (Psl 11 ayat 4) SATU HAMPARAN (Psl 11 ayat 4) TIDAK SATU HAMPARAN (Ps 11 ayat 5) TIDAK SATU HAMPARAN (Ps 11 ayat 5) PERSYARATAN LOKASI PERSYARATAN LOKASI Hunian Berimbang RUSUN (Pasal 11) 18 Rusun Umum dibangun pada bangunan terpisah dari bangunan Rusun Komersial Rusun Umum dibangun dalam satu wilayah kabupaten/kota Penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja

19 Contact Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No.1 Lantai 6, Wing 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax :


Download ppt "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN R ENCANA P ROGRAM & K EGIATAN P ENGEMBANGAN K AWASAN T ahun 2015-2019."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google