Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

R encana P embangunan & P engembangan P erumahan & K awasan P ermukiman (RP3KP) 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "R encana P embangunan & P engembangan P erumahan & K awasan P ermukiman (RP3KP) 1."— Transcript presentasi:

1

2 R encana P embangunan & P engembangan P erumahan & K awasan P ermukiman (RP3KP) 1

3 DASAR HUKUM  Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (R P 4 D) 1.Skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. 2.Jabaran pengisian rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW. 1.RP4D Provinsi; 2.RP4D Kota; 3.RP4D Kabupaten LINGKUP WILAYAH RP4D 1.PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lamp. D  bahwa Pemprov dan PemKab/Kota bertugas menyusun RP4D Provinsi, Kabupaten, Kota) 2.PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 97 Ayat (1) Huruf f  tentang Rencana Sektor. UU No 1 Th 2011 tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.Pasal 14 Tugas pemerintah provinsi, huruf e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) lintas kabupaten/kota. 2.Pasal 15 Tugas pemerintah kabupaten/kota, huruf e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota. 3

4 RP3KP PROGRAM DAN KEGIATAN TERKOORDINASI DAN TERPADU SKENARIO PENYELENGGARAAN PKP** DI DAERAH LINTAS SEKTORAL DAN WILAYAH *RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah ** PKP : Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengertian RP3KP SESUAI RTRW

5 Skenario TUJUAN RP3KP MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP* MEWUJUDKAN SPM** BIDANG PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI- SOSIAL-BUDAYA *PKP: Perumahan dan Kawasan Pemukiman ** SPM : Standar Pelayanan Minimal

6 6 UU PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN UU RUSUN UU PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN UU RUSUN UU 1/2011 & UU 20/2011 PERENCANAAN SPASIAL 1.RTRWN (PP 26/2008) 2.RTRW Provinsi 3.RTRW Kabupaten 4.RTRW Kota 1.RTRWN (PP 26/2008) 2.RTRW Provinsi 3.RTRW Kabupaten 4.RTRW Kota UU 26/2007 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.RPJPN (UU 17/2007) 2.RPJP Provinsi 3.RPJP Kabupaten 4.RPJP Kota 1.RPJPN (UU 17/2007) 2.RPJP Provinsi 3.RPJP Kabupaten 4.RPJP Kota UU 25/2004 RP3KP 1.Provinsi 2.Kabupaten 3.Kota Rencana Sektoral Lainnya RPJMD RPKPP RPIJM Renstra SKPD R K P UU Sektor UU Sektoral lainnya 1.1. Pasal Pasal 152. Permen PU 15/2009 : Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Permen PU 16/2009 : Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Permen PU 17/2009 : Pedoman Penyusunan RTRW Kota Kepmen Perkim 09/1999 : Pedoman Penyusunan RP4D (Dalam proses Revisi) 1.RP3KP Provinsi 2.RP3KP Kabupaten 3.RP3KP Kota LINGKUP WILAYAH RP3KP

7 KENAPA PERLU RP3KP RTRW hanya mengatur : 1.Penetapan pusat perkotaan dan pusat pelayanan 2.Penetapan sistem jaringan prasarana 3.Penetapan kawasan lindung 4.Penetapan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan (skala provinsi) 5.Penetapan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan (skala kabupaten) 6.Penetapan kawasan perumahan kepadatan rendah, sedang, dan/atau tinggi (skala kota) 7.Penetapan indikasi program RTRW menjadi pedoman untuk : a.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; d.mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; e.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman a.Backlog b.Rumah tidak layak huni c.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh d.Rumah liar, perumahan liar 1.Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ? 2.Bagaimana mengalokasikan ruang untuk tipologi perumahan dan kawasan permukiman? 3.Bagaimana menangani/mengatur kualitas perumahan?

8 KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN RP3KP LAND BANKING Perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP  Mengidentifikasi dan menganalisis a.l.  Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman,  jumlah kebutuhan perumahan dalam 20 tahun ke depan (sesuai dengan umur RTRW),  kebutuhan PSU pendukung PKP,  sebaran/intensitas pertumbuhan perumahan, dll. 1.Implementasi RP3KP, tidak lepas dari upaya penyediaan tanah. 2.Tanah sebagai aset dan modal bagi pembangunan daerah, termasuk bagi pembangunan perumahan dan permukiman 8

9 TAHAPAN PENYUSUNAN RP3KP 9 Diagram Alur Proses Penyusunan RP3KP dan siklus Pembaharuan Rencana

10 F asilitasi P enyediaan T anah u ntuk P embangunan PKP 2

11 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan PKP 11 LINGKUP PENYEDIAAN TANAH TAHAPAN PENYEDIAAN TANAH PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PELAKU PEMBANGUNAN MASYARAKAT PENYEDIAAN TANAH PEMATANGAN LAHAN PENDISTRIBUSIAN / PEMANFAATAN TANAH WASDAL PEMANFAATAN TANAH PERENCANAAN PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PEMUGARAN PEREMAJAAN PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH TAPAK RUMAH SUSUN Peralihan atau pelepasan hak Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Langsung Dikuasai Negara Konsolidasi Tanah Pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Pendayagunaan tanah wakaf (untuk Rusun)

12 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan PKP 12 TAHAPAN PENYEDIAAN TANAH PEN YEDIAAN TANAH PERENCANAAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH PEMATANGAN LAHAN PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN TANAH Pemeriksaan thdp RTRW RP3KP RDTR Peraturan Zonasi RTBL RTR Kawasan STATUS LAHAN AMDAL/UKL/UPL Pemeriksaan thdp RTRW RP3KP RDTR Peraturan Zonasi RTBL RTR Kawasan STATUS LAHAN AMDAL/UKL/UPL Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan lahan, pencabutan hak, jual – beli, tukar – menukar, atau perolehan dari tanah – tanah terlantar Penyiapan tanah matang dan melengkapi dengan sarana - prasarana, dan utilitas pendukung, a.l. pembangunan jalan, saluran drainase, dll. Pendistribusian tanah sesuai keperluannya yaitu untuk kepentingan umum/sosial (Pemerintah) atau kepentingan komersial (Swasta) WASDAL PEMANFAATAN TANAH Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya  Indikasi Kebutuhan Tanah  Indikasi Potensi Tanah  Perencanaan Pencadangan Tanah  Indikasi Kebutuhan Tanah  Indikasi Potensi Tanah  Perencanaan Pencadangan Tanah Penguasaan Tanah Pemanfaatan Tanah Tersedia Kaveling Tanah Matang Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan

13 F asilitasi P enyediaan P SU P ermukiman ( PSU P rimer 3

14 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 14 Kawasan perkotaan berkembang pesat dan kapasitas DAYA DUKUNG PERMUKIMAN MENURUN  lahan semakin langka dan mahal  pembangunan perumahan, menjadi terbatas  perlu upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru MP3EI (PERPRES NO.32/2011) memerlukan dukungan pengembangan permukiman : a)ketersediaan tenaga kerja b)ketersediaan tempat untuk pengembangan kegiatan usaha/ekonomi c)dukungan infrastruktur permukiman d)kepastian bermukim bagi para stakeholders MP3EI Lahan pengembangan permukiman baru di daerah pinggiran kota yang cepat berkembang, masih relatif murah dan tersedia untuk pembangunan dalam skala besar  permukiman baru. UU NO. 1 TAHUN 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman DIBUTUHKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU (TEMPAT TINGGAL DAN SEKALIGUS TEMPAT BEKERJA)  MANDIRI Perlu Segera Menyusun Konsep Kebijakan Pengembangan Permukiman Jumlah Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) 7,6 JUTA Rumah + Jumlah Kekurangan Hunian Jumlah Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) 7,6 JUTA Rumah + Jumlah Kekurangan Hunian

15 1.Mendukung penyediaan perumahan layak huni 15 TUJUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 2.Mengendalikan pemanfaatan ruang. Bantuan PSU kawasan permukiman diharapkan akan menjadi “frame” pada kawasan yang akan dikembangkan 3.Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyediaan PSU kawasan permukiman sejak awal sebelum perumahan dan permukiman dibangun maupun peningkatan kualitas PSU 4.Mendukung keterpaduan PSU antar kawasan. Hal ini dikarenakan antar satuan perumahan, antar satuan perumahan dengan permukiman, bahkan antar satuan permukiman, diharapkan akan terhubung satu sama lain DUKUNGAN PROGRAM  Penyediaan Tanah Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Rinci Permukiman Baru Stimulan PSU Permukiman (Primer)

16 PENGERTIAN DAN BATASAN KAWASAN PERMUKIMAN 16 UU 1 /2011  kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN Diatas RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN RUMAH PERMUKIMAN Diatas RUMAHPERMUKIMAN Diatas RUMAH PERUMAHAN RUMAHPERUMAHAN RUMAH BATASAN/Skala (Pasal 6 ayat 3 Permenpera 7/2013)

17 BANTUAN PENYUSUNAN RENCANA RINCI DAN PEMBANGUNAN PSU PRIMER (4) Rencana Rinci Pengembangan Kawasan Bantuan Stimulan PSU Primer (Jalan dan Drainase) Rencana Rinci Pengembangan Kawasan Bantuan Stimulan PSU Primer (Jalan dan Drainase) BANTUAN KEMENPERA 17

18 BANTUAN PENYUSUNAN RENCANA RINCI DAN PEMBANGUNAN PSU PRIMER (5) 1.Jalan Akses Permukiman Lebar badan jalan : 20 meter 2.Jalan Poros Lebar badan jalan : 12 meter 3.Drainase  Drainase Jalan Akses  Drainase Jalan Poros 1.Jalan Akses Permukiman Lebar badan jalan : 20 meter 2.Jalan Poros Lebar badan jalan : 12 meter 3.Drainase  Drainase Jalan Akses  Drainase Jalan Poros TIPIKAL RANCANG BANGUN BANTUAN KEMENPERA 18

19 PERSYARATAN ADMINISTRASI Sudah ada SK Penetapan Lokasi Permukiman 1 Lokasi telah memiliki dokumen rencana rinci tata ruang kawasan 3 Surat usulan permohonan bantuan PSU permukiman (dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi) 4 19 FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR/KOTA BARU (1) FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR/KOTA BARU (1)

20 Terdapatnya SK Bupati/Walikota sebagai Lingkungan Hunian Skala Besar atau Kasiba atau Kota Baru 1 Daya tampung > unit rumah 2 Lokasi berada pada Kawasan Strategis Nasional atau Lokasi Koridor MP3EI 3 Lokasi mempunyai Rencana Rinci Tata Ruang atau Site Plan yang telah disahkan Pemerintah Kab/Kota 4 Lokasi menerapkan ketentuan hunian berimbang atau seluruhnya diperuntukkan untuk rumah sederhana bagi MBR 5 Lahan sudah dibebaskan minimal 20% dari luas lokasi keseluruhan 6 Telah mempunyai tahapan dan waktu pengembangan 7 Pemerintah Daerah bersedia menerima dan memelihara Jaringan Prasarana Primer/Sekunder 8 KRITERIA LOKASI PENANGANAN 20 FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR/KOTA BARU (1)

21 F asilitasi P enyediaan ( B antuan S timulan) PSU P ERUMAHAN 4

22 PERSYARATAN ADMINISTRASI SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERIMA ASET BANTUAN PSU SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KEMENPERA SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG UNTUK MEMBANGUN UNIT RUMAH, DENGAN HARGA DAN KETENTUAN LUAS BANGUNAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH (KPR FLPP) PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN PSU PERUMAHAN 22

23 23 PERSYARATAN TEKNIS STATUS TANAH TIDAK DALAM SENGKETA ATAU BERPOTENSI SENGKETA SERTA HAK MILIK PEMDA LOKASI SUDAH MEMILIKI RENCANA TAPAK YANG TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LUAS LOKASI SEKURANG-KURANGNYA 6 (ENAM) HEKTAR ATAU MEMILIKI DAYA TAMPUNG SEKURANG- KURANGNYA 300 (TIGA RATUS) UNIT RUMAH TERSEDIA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPONEN PSU TERSEDIA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPONEN PSU (TERDAPAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG UNTUK MENYERAHKAN ASET TANAH PSU KEPADA PEMDA) LOKASI SESUAI DENGAN PERUNTUKAN PERUMAHAN PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PSU PERUMAHAN SUDAH ADA DED PSU

24 Jalan -Spesifikasi : beton, aspal, paving -L : 400 cm -Bantuan merupakan LPA (Lapisan Pondasi Atas), sedangkan LPB (Lapisan Pondasi Bawah) dibangun oleh pengembang Drainase ₋Spesifikasi : pasangan batu kali ₋L : 40 cm, T : 60 cm Jaringan Air Minum ₋Spesifikasi : PVC atau PE (untuk kondisi tanah yang memungkinkan untuk digali), atau GIP (untuk tanah berbatu) ₋Dimensi pipa ditentukan 1) kebutuhan debit yang akan dialirkan, 2) koefisien beban puncak, 3) tekanan dalam pipa Jalan -Spesifikasi : beton, aspal, paving -L : 400 cm -Bantuan merupakan LPA (Lapisan Pondasi Atas), sedangkan LPB (Lapisan Pondasi Bawah) dibangun oleh pengembang Drainase ₋Spesifikasi : pasangan batu kali ₋L : 40 cm, T : 60 cm Jaringan Air Minum ₋Spesifikasi : PVC atau PE (untuk kondisi tanah yang memungkinkan untuk digali), atau GIP (untuk tanah berbatu) ₋Dimensi pipa ditentukan 1) kebutuhan debit yang akan dialirkan, 2) koefisien beban puncak, 3) tekanan dalam pipa BANTUAN PSU PERUMAHAN (1) 24

25 TPST ₋Komponen bangunan TPST : 1) hanggar, 2) tempat memilah, 3) alat pencacah, 4) tempat kompos ₋Sarana pengumpul berupa gerobak sampah atau becak sampah atau motor sampah Jaringan Listrik ₋Daya listrik terpasang setiap rumah sebesar 450 – 1300 VA ₋Komponen jaringan listrik : 1) trafo, 2) tiang listrik, 3) kabel distribusi dari PLN Penerangan Jalan Umum (PJU) ₋Komponen PJU : 1) trafo, 2) tiang lampu, 3) kabel distribusi listrik dari PLN ₋Kuat penerangan 500 lux, tinggi > 5 meter dari muka tanah ₋Dalam hal telah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka PJU bisa ditempatkan pada jaringan distribusi listrik TPST ₋Komponen bangunan TPST : 1) hanggar, 2) tempat memilah, 3) alat pencacah, 4) tempat kompos ₋Sarana pengumpul berupa gerobak sampah atau becak sampah atau motor sampah Jaringan Listrik ₋Daya listrik terpasang setiap rumah sebesar 450 – 1300 VA ₋Komponen jaringan listrik : 1) trafo, 2) tiang listrik, 3) kabel distribusi dari PLN Penerangan Jalan Umum (PJU) ₋Komponen PJU : 1) trafo, 2) tiang lampu, 3) kabel distribusi listrik dari PLN ₋Kuat penerangan 500 lux, tinggi > 5 meter dari muka tanah ₋Dalam hal telah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka PJU bisa ditempatkan pada jaringan distribusi listrik BANTUAN PSU PERUMAHAN (2) 25

26 Sistem Pengolahan Limbah Terpadu (SPLT) ₋Material unit pengolah air limbah : beton bertulang atau plastik (fiber glass) ₋Material pipa pengaliran dari rumah : PVC, polyethelene, atau pipa beton (kemiringan minimal 2%) Sistem Pengolahan Limbah Terpadu (SPLT) ₋Material unit pengolah air limbah : beton bertulang atau plastik (fiber glass) ₋Material pipa pengaliran dari rumah : PVC, polyethelene, atau pipa beton (kemiringan minimal 2%) BANTUAN PSU PERUMAHAN (3) 26

27 F asilitasi B antuan S timulan P eningkatan K ualitas (BSPK) P erumahan K umuh & P ermukiman K umuh 5

28 Kepadatan bangunan cukup tinggi Kualitas bangunan sangat rendah Prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan/membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni Merupakan upaya pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh Upaya peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat 28 A.PENGERTIAN Penghuni untuk sementara waktu dimukimkan di tempat lain, untuk selanjutnya dimukimkan kembali di lokasi yang telah diremajakan Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya B.LOKASI PENANGANAN Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting) Pemda berperan penting dalam sosialisasi, relokasi sementara, dan administrasi pertanahan C.PRINSIP PENANGANAN KONSEP KEBIJAKAN PEREMAJAAN

29 Merupakan upaya penanganan melalui perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang telah menurun kualitasnya, agar menjadi layak huni Kegiatan dilakukan tanpa perombakan yang mendasar Fokus penanganan : peningkatan kualitas fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman 29 KONSEP KEBIJAKAN PEMUGARAN A.PENGERTIAN Dilaksanakan pada perumahan dan/atau permukiman kumuh dengan kategori kumuh ringan atau sedang, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan Pemerintah Pusat melaksanakan stimulan dalam rangka pemugaran (pada th. 1-2)  penyusunan rencana penanganan, bantuan stimulan, fasilitasi lainnya (bimtek, kerjasama antar lembaga, dll) Pemkab/kota sebagai leader (sosialisasi, delineasi kawasan, penetapan lokasi, tindak lanjut program penanganan, koordinasi lintas sektoral) B.KONSEP PENANGANAN

30 Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting)  perencanaan kawasan, bantuan stimulan PSU, pembangunan rumah Pemda berperan penting dalam sosialisasi, penyiapan lokasi pemukiman kembali, administrasi pertanahan, tindak lanjut upaya pemukiman kembali Merupakan upaya memindahkan lokasi perumahan dan permukiman dari lokasi yang rawan bencana, kumuh, dan/atau lokasi yang alih fungsi, menurut rencana tata ruang, ke lokasi yang sesuai dengan peruntukan sebagai perumahan dan permukiman Bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemukiman kembali, hanya dapat dilakukan dengan alasan: 1.lokasi terkena dampak bencana; 2.lokasi rawan bencana; dan/atau 3.alih fungsi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 30 KONSEP KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI A.PENGERTIAN B.KONSEP PENANGANAN

31 Merupakan upaya untuk menjaga kelayakan dan fungsi perumahan dan permukiman sehingga tidak terjadi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat, melalui berbagai upaya agar tidak tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 31 KONSEP KEBIJAKAN PENCEGAHAN (1) A.PENGERTIAN

32 32 PERSYARATAN ADMINISTRASI SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DIPRIORITASKAN PADA LOKASI YANG TELAH MEMILIKI DOKUMEN RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KEMENPERA LOKASI TELAH DITETAPKAN SEBAGAI LOKASI PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH DENGAN SK BUPATI/WALIKOTA PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS

33 33 PERSYARATAN TEKNIS BERADA PADA PERUNTUKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RTRW KABUPATEN/KOTA PRIORITAS LOKASI PENANGANAN PADA PERMUKIMAN KUMUH KOTA Kepadatan penduduk : > 400 jiwa/ha  kota kecil > 500 jiwa/ha  kota besar dan sedang > 750 jiwa/ha  kota metropolitan PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS (1) LETAK PERUMAHAN CENDERUNG MENGELOMPOK (CLUSTER) > 60% RUMAH TIDAK/KURANG LAYAK HUNI LUAS WILAYAH PENANGANAN SEKURANG- KURANGNYA 3 (TIGA) HEKTAR

34 34 PERSYARATAN TEKNIS ANGKA PENYAKIT (DEMAM BERDARAH, DIARE, ISPA, DLL) AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN CUKUP TINGGI KUALITAS PSU PERUMAHAN DI BAWAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (ANGKA KRIMINALITAS, DLL) YANG CUKUP TINGGI DAERAH TERBANGUN > 80% DARI LUAS LOKASI PERMUKIMAN SECARA KESELURUHAN PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS (2) RAWAN BENCANA (KEBAKARAN, BANJIR, LONGSOR, DLL) PENGHASILAN RATA-RATA PENGHUNI DI BAWAH UMR

35 F asilitasi P eningkatan K ualitas PSU P erumahan & P ermukiman M elalui DAK B idang PKP 6

36 KRITERIA UMUM LOKASI DAK BIDANG PKP Lokasi perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 1 Status tanah tidak dalam sengketa 2 PSU PKP telah diserahterimakan pengelolaannya kepada pemerintah daerah 3 Terjadi penurunan kualitas PSU PKP pada perumahan 4 Pada perumahan yang belum memiliki RTH, pada lokasi perumahan harus tersedia lahan seluas 30% dari total luas perumahan yang diperuntukkan bagi RTH 5 PSU PKP yang akan ditingkatkan kualitasnya belum pernah mendapatkan bantuan sejenis, baik melalui DAK maupun APBN/APBD Murni 6 36

37 KRITERIA KHUSUS LOKASI DAK BIDANG PKP Pada lokasi perumahan yang telah dihuni minimal 3 (tiga) tahun dihitung sejak terbitnya KPR 1 Daya tampung perumahan minimal 100 unit atau luas 2 hektar 2 Tingkat hunian perumahan paling sedikit 75% 3 37 A. PERUMAHAN YANG DIBANGUN BADAN USAHA / PEMDA Berada pada kab/kota yang telah mendapatkan BSPS, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas 1 Kondisi perumahan mengelompok dengan jumlah rumah minimal 50 unit (termasuk unit rumah penerima BSPS) 2 B. PERUMAHAN YANG DIBANGUN MASYARAKAT

38 F asilitasi P enyediaan PSU P asca B ENCANA 7

39 H UNIAN B ERIMBANG 8

40 Aspek Keadilan Ekonomi Aspek Keadilan Sosial 1.Mewujudkan Sila ke 5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia di bidang perumahan. 2.Pemenuhan kebutuhan rumah bagi seluruh Rakyat Indonesia (Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H) Aspek Sosial Budaya 1.Dihuni oleh masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial 2.Dilandasi rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial 3.Menghindari pengelompokan hunian yang dapat mendorong kerawanan sosial 1.Perumahan atau kawasan permukiman yang dibangun secara serasi dan seimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah 2.Meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah LANDASAN FILOSOFIS 40

41 1.UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34, 35, 36, dan 37 2.UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 16 3.Permenpera No. 10 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang 4.Permenpera No. 07 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN HUNIAN BERIMBANG B. PENGERTIAN Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara seimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial 41

42 TUJUAN HUNIAN BERIMBANG Menjamin tersedianya rumah mewah, menengah dan sederhana (satu hamparan atau tidak satu hamparan) Mewujudkan subsidi silang (PSU,Pembiayaan, Pengelolaan) Mewujudkan kerukunan antar golongan masyarakat (Profesi, ekonomi dan status sosial) Menciptakan keserasian tempat bermukim (secara sosial dan ekonomi) Efisiensi Pendayagunaan Lahan E. TUJUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 42

43 LOKASI HUNIAN BERIMBANG Dalam Satu Kabupaten/Kota LINGKUNGAN HUNIAN PERMUKIMAN PERUMAHAN SATU HAMPARAN (ayat 3) SATU HAMPARAN (ayat 3) TIDAK SATU HAMPARAN (ayat 4) TIDAK SATU HAMPARAN (ayat 4) KAWASAN PERMUKIMAN PERSYARATAN LOKASI PERSYARATAN LOKASI (Pasal 7) 43

44 PerencanaanPengendalianPembangunan Perencanaan, Pembangunan dan Pengendalian PENYELENGGARAAN HUNIAN BERIMBANG PENYELENGGARAAN HUNIAN BERIMBANG (Pasal 12, 13, 14 dan 15) PERENCANAAN PKP DENGAN HUNIAN BERIMBANG (Pasal 12) BADAN HUKUM Berdiri Sendiri atau Kumpulan Badan Hukum (Ps 13 Ayat 3) DOKUMEN PERENCANAAN Rencana tapak; Desain rumah; Spesifikasi Teknis rumah; Rencana Kerja; dan Rencana Kerjasama. (Ps 12 ayat 6) Konsorsium KSO Kerjasama Lainnya (Ps 13 Ayat 4) PEMBANGUNAN PKP DENGAN HUNIAN BERIMBANG (Pasal 13) Perijinan Penertiban Penataan (Ps 14 Ayat 3) PENGENDALIAN DILAKUKAN UNIT TEKNIS PEMDA KAB/KOTA (Ps 15 ayat 1) 44

45 KERJASAMA BADAN USAHA Pengembang Rumah Mewah Pengembang Rumah Menengah Pengembang Rumah Sederhana KERJASAMA KERJASAMA Badan Usaha (Pasal 13 ayat 4) WIN-2 SOLUTION PEMBINAAN Konsorsium Kerjasama Operasional Kerjasama Lainnya 45

46 TANGGUNG JAWAB Pemerintah Pemerintah (Ps 16 Ayat 1) 1.Penyusunan kebijakan 2.Pembinaan dan koordinasi 3.Pemantauan. 4.Evaluasi. Provinsi Provinsi (Ps 17) 1.Penyusunan kebijakan; 2.Pembinaan dan koordinasi 3.Pemantauan. 4.Evaluasi. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Ps 18 Ayat 1 dan 2) 1.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 2.Pembinaan dan koordinasi 3.Pengendalian pelaksanaan 4.Izin lokasi sesuai dgn hunian berimbang (Pasal 16, 17, dan 18) 46

47 PROVINSI KABUPATEN/KOTA BADAN HUKUM Bantuan Program Pemberian Penghargaan Bantuan Program Bantuan PSU Pemberian Penghargaan Keringanan Pajak untuk rumah sederhana Bantuan Kredit Konstruksi melalui program FLPP Bantuan PSU Pemberian PenghargaanINSENTIF (Pasal 20) Pemerintah kepada Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Badan Hukum 47

48 KABUPATEN/KOTA BADAN HUKUM Bantuan Program Pemberian Penghargaan Bantuan PSU Pemberian Penghargaan INSENTIF (Pasal 21) Pemda Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Badan Hukum 48

49 BADAN HUKUM Bantuan Program Dukungan Aksesibilitas ke Lokasi Pemberian kemudahan perolehan lahan Pemberian kemudahan perizinan Bantuan PSU Pemberian Penghargaan Keringanan Biaya RetribusiINSENTIF (Pasal 22 ayat 1) Pemda Kabupaten/Kota kepada Badan Hukum 49

50 Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan tugas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hunian Berimbang PEMANTAUAN PENGAWASAN (Pasal 15 Permenpera 7/2013) 50 EVALUASI KOREKSI Menteri dapat membentuk Tim Pelaksana Pengawasan, yang tdd : Konsultan Profesional Pemerintah Daerah Pihak Kejaksaan dan/atau Pihak Kepolisian

51 SANKSI ADMINISTRATIF PENGAWASAN (Pasal 15 A dan 15 B Permenpera 7/2013) 51 1.Peringatan tertulis 2.Pencabutan insentif 3.Pembatasan kegiatan pembangunan 4.Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan 5.Pembekuan izin usaha; dan/atau 6.Pencabutan izin usaha KETENTUAN PIDANA 1.Hunian Berimbang Rumah Tapak  Rp 5 Miliar 2.Hunian Berimbang Rumah Susun  Rp 20 Miliar

52 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Contact Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No.1 Lantai 6, Wing 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax :


Download ppt "R encana P embangunan & P engembangan P erumahan & K awasan P ermukiman (RP3KP) 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google