Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI 4 POKOK DALAM GBHN : -UU LAMA -UU PEMBAHARUAN -DINAMIKA MASYARAKAT -UU UNIFIKASI -UU UNIFIKASI PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI 4 POKOK DALAM GBHN : -UU LAMA -UU PEMBAHARUAN -DINAMIKA MASYARAKAT -UU UNIFIKASI -UU UNIFIKASI PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN."— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI 4 POKOK DALAM GBHN : -UU LAMA -UU PEMBAHARUAN -DINAMIKA MASYARAKAT -UU UNIFIKASI -UU UNIFIKASI PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG : 1.UNDANG-UNDANG KERETA API NO.13/1992 DIPERBAHARUI UU NO. 23 / UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN NO. 14/1992 DIPERBAHARUI UU NO. 22 / UNDANG-UNDANG ANGKUTAN LAUT NO. 21/ UNDANG-UNDANG NAGKUTAN UDARA NO.15/1992 DIPERBAHARUI UU NO. 1/2009

2 PENGANGKUTAN KEBUTUHAN VITAL BAGI MASYARAKAT. BEBERAPA FAKTOR-FAKTOR AL : -GEOGRAFIS INDONSEIA -MENUNJANG PEMB. SGL SEKTOR -MENDEKATKAN DESA DAN KOTA -PERKEMB. ILMU DAN TEKNOLOGI:

3 ANGKUTAN KERETA API -Mampu mengangkut muatan dalam jumlah yang besar. -Mampu menempuh jarak yang jauh. -Jadwal perjalanan dengan frekuensi tinggi dapat dilaksanakan. -Jarang sekali terjadi kongesti karena semua fasilitas dimiliki oleh satu perusahaan sehingga penyediaan jasa lebih terjamin kelanca rannya. -Dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan bus.

4 Perusahaan Kereta Api bersifat monopoli faktor- faktornya yaitu : -Bersifat public utility -Bersifat strategis -Membutuhkan modal/investasi Dengan demikian Pemerintah sampai sekarang yang mampu mengelolanya

5 -Kereta Api Barang dan Penumpang 1. Kereta Api Barang 2. Kereta Api Penumpang Pemanfaatan prasarana kereta api harus mempertimbangkan beberapa faktor : -Kenyamanan -Peningkatan Fasilitas / Alih Tekonologi -Perawatan.Jalan Rel.Aset Tanah.Prasarana.Pelayanan Prima.Keselamatan Perjalanan.Kecepatan/Ketepatan waktu.Kemudahan Layanan.Kenyamanan

6 -DASAR HUKUM. ANGKUTAN KERETA API UU N0.13 /1992 diperbaharui UU No. 23/ 2007 Kereta Api ASPEK HUKUM PUBLIK Pengangkutan diatur dengan UU APSEK HK. PERDATA Pengangkutan diatur dengan Perjanjian yg dibuat oleh para pihak Kereta Api – UU N0. 13/1992 tentang perkereta apian Lbr.Neg. No. 47 /1992 Ps 46 UUKA mulai berlaku 17 Sept 1992.diperbaharui -UU No. 23 / 2007.

7 PENGANGKUTAN KERETA API. PENGANGKUTAN KERETA API. Diadakan dengan perjanjian antar pihak. -Karcis terjadi perjanjian pengangkutan (Ps 35(2) UUKA. -Karcis penumpang diterbitkan atas tunjuk (to bararer) setiap pemegang karcis penumpang berhak diangkut. -Terjadinya Pengangkutan Kereta Api. -Stasiun -Kewajiban-Hak Pada Angkutan Kereta Api -Terjadi Pembatalan Pemberangkatan.

8 TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT - Ps 21 UUKA -PS 34 UUPA -Pengangkut tidak bertanggungjawab. -Wewenang Pengangkut Ps 29 UUKA wewenang itu: -KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG/PENGIRIM.Sesuai PS 26 UUKA.sesuai Ps 27 UUKA.

9 PERLAKUAN KHUSUS Sesuai Ps 35 UUKA -PENYELENGGARAAN ANGKUTAN K A -PELAKSANAAN ANGKUTAN KA Sesuai Ps 12 UUKA -TUGAS Perum KA dalam perjalanan Sesuai Ps 28 UUKA -KEGIATAN KA DISTASIUN TUJUAN Sesuai Ps 32 UUKA -HAMBATAN ANGKUTAN KERETA API -Hambatan Lain

10 PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UU No. 14 / 1992 dan UU N0. 22 / 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -TERJADINYA PENGANGKUTAN -TUJUAN SECARA KHUSUS. -HAKEKAT TERMINAL Sesuai Ps 9 (1) UUAJ -PENYELENGGARAAN TERMINAL Sesuai Ps 9 (2) dan (3) UUAJ

11 TERMINAL SEBAGAI USAHA PENUNJANG -KENDARAAN UMUM Sesuai Ps 1 Butir 6 UUAJ -ANGKUTAN KENDARAAN UMUM : Sesuai Ps 43 UUAJ 3 hal yang dikaji : -Perjanjian terjadi biaya angkutan dibayar lebih dahulu. -Perjanjian sudah terjadi biaya angkutan dibayar kemudian -Dokumen angkutan sebagai bukti perjanjian sudah terjadi dan bukti pelu nasan biaya angkutan. -PERUNTUKAN PERSYARATAN TEKNIS LAIK JALAN Ps 12 (1) UUAJ *SESUAI PERUNTUKAN. *MEMENUHI PERSARATAN TEKNIS *LAIK JALAN *PENDAFTARAN DAN BUKTI PENDAFTARAN Dalam Ps 14 (1) UUAJ.

12 PENGANGKUTAN DARAT MELALUI JALAN UMUM PENGANGKUTAN DARAT MELALUI JALAN UMUM -Angkutan Jalan Raya :-Jalan alteri -Jalan Kolektor -JalanLokal -Jalan Akses -Jalan Setapak -Angkutan Jalan Komersial atau Jalan Tol -Angkutan Barang : -Perencanaan Angkutan barang -Usaha Perngangkutan Penumpang dan Barang -Sistem Angkutan Jalan Umum -Asas dan Tujuan Pengangkutan Jalan Umum -PEMBINAAN PENYELENG GARAAN MELALUI JALAN UMUM

13 PENGANGKUTAN JALUR LAUT UU N0. 21/1992 UUP Berlaku 17 Sept SISTIM PANGANGKUTAN -TERJADINYA PENGANGKUTAN LAUT -KEWAJIBAN DAN HAK Ps 85 UUAP. Tanggungjawab lain: -PENGANGKUT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB -KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG Ps 85 UUAP.

14 -PENDAFTARAN KAPAL Ps 46 (1) dan (2) UUAP -KEBANGSAAN KAPAL.Ps 50 UUAP. Ps 51 UUAP. Ps 52 UUAP -PEMBEBANAN HIPOTEK ( Ps 49 UUAP) - TERJADINYA PENGANGKUTAN LAUT (Ps 85 UUAP) - KEWAJIBAN DAN HAK ( Ps 85 UUAP ) Tanggungjawab lain -Ps 522 (1) KUHD Menjaga penumpang saat naik sampai turun. -Ps 468 (1) KUHD Menjaga keselamatan barang saat menerima hingga saat penye rahan. -PENGANGKUT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB jika terbukti.Peristiwa tidak dapat dicegah/dihindari..Sifat,keadaan /cacat barang itu sendiri..Kesalahan/kelalaian pengirim Ps 468 (1) KUHD

15 KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG Ps 85 UUAP. PENDAFTARAN KAPAL Ps 46 (1) dan (2) UUAP KEBANGSAAN KAPAL Ps 50 UUAP PEMBEBANAN HIPOTEK Ps 49 UUAP

16 PENGANGKUTAN UDARA UU N0. 15/1992 dan UU N0. I/2009 UUPU = Penerbangan ASAS-ASAS HUKUM.Sifat Publik -Kemanusiaan -Rakyat banyak –Adil Merata.Sifat Perdata –Konsensuel –Bukti dokumen TERJADINYA PENGANGKUTAN Tujuan Pengangkutan Udara Ps 3 UUPU Bertanggungjawab atas : Ps 43 UUPU -Keselamatan Penerbangan. Sesuai Ps 19 UUPU -Pendaftaran Pesawat udara Sesuai Ps 9 UUPU. -Tanda Kebangsaan. PP Ps 10 UUPU. -Pembeban Hipotek Ps 12 UUPU. -Penyelenggaraan Bandaraan Ps 26 (1) UUPU -Dokumen Angkutan Pesawat Udara - Tiket penumpang Ps 41 UUPU - Surat muatan Ps 8 OPU

17 Ps 10 OPU surat muatan udara berfungsi : -Surat bukti persetujuan pengangkutan. -Surat bukti penerimaan barang,surat muatan segera ditandatangani pengangkut dan kembali pengirim. Kewajiban dan Hak Angkutan Sesuai Ps 41 UUPU. Kewajiban pokok pengangkut Ps 41 (2) UUPAU.

18 PRINSIP TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT TANGGUNGJAWAB PRADUGA BERSALAH (Presumtion Of Liabili ty) TIDAK BERSALAH TANGGUNGJAWAB ATAS DASAR KESALAHAN Based On Faultor Ne gligence) Ps 1365 KUH Per : Perbuatan melawan hukum (Onrech matige daad atau ellegal act) Pembatasan Tanggungjawab Pengangkut (LIMITATION OF LIABILITY) Tanggungjawab dibatasi sampai batas tertentu : Ps 28 ayat 2b Perkereta apian : Ps 45 ayat 2,3,4 UULAJ : Ps 43 ayat 2, Ps 44 ayat 1 UU Penerbangan:

19 PRESUMTION OF LIABILITY Pengangkut diangggap tidak ber tanggungjawab Ps 43 ayat 1b UU Pener. Tanggungjawab Pengangkut Udara yang lainnya: Wajib mengasuransikan tanggungjawabnya Hak pengangkut yg terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara : Pasal 7 ayat (1), a. Bahwa pengangkut berhak untuk meminta kepada pengirim barang atau untuk membuat surat muatan udara. b.P asal 9, Bahwa pengangkut berhak meminta kepada pengirim barang utk membuat surat muatan udara c. Berhak menolak jika identitas tidak jelas. d.Hak penyelenggaraan angkutan udara. e.Hak pembayaran dari penumpang dan barang.

20 Kewajiban pengangkutan udara dalam Ordonansi Hak dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa Fungsi dan Peranan Pengangkutan Udara Tanggung Jawab Pengangkutan Udara PU Staatblad dan UU N Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang. -Prinsip Presumption of Liability -Prinsip Limitation of Liability

21 Pembatasan-Pembebasan Tanggung Jawab Pengangkut Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumpti on of liability). Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability). Prinsip Limitation of Liability :

22 -Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability) -Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability) liability) - Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability) -Proses Ganti Rugi Yang Dilakukan Penumpang Terhadap Perusahaan Penerbangan. Terhadap Perusahaan Penerbangan. -Mengajukan segala alat bukti -Bila tidak ada kesepakatan antara pihak korban kecelakaan pesa wat udara dengan pihak PT.Garuda mengenai besarnya ganti ru wat udara dengan pihak PT.Garuda mengenai besarnya ganti ru gi sehingga harus melalui pengadilan, maka proses pemberian gi sehingga harus melalui pengadilan, maka proses pemberian ganti rugi adalah : ganti rugi adalah : Ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 496/KMK/017/1997, masalah ganti rugi yaitu 1.Rp O3- dalam hal penumpang meninggal dunia. 2.Rp – dalam hal penumpang mendapat cacat tetap 3. Rp ,- biaya perawatan dan pengobatan dokter. PERANAN ASURANSI DALAM TANGGUNGJAWAB PE NGANGKUTAN UDARA DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992

23 -Sanksi Administratif : Kep.4 Menhub No. KM. 11 Th Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal : Kepmen Hub No.KM. 20 Tahun Tarif Jasa Pelayanan : Jemaah Haji Kepmen hub No. KM. 53 Tahun 1996 SUMBER HUKUM PENGANGKUTAN UDARA Dl INDONESIA -Undang-undang No.15/1992 digantikan UU N0. 1/2009 -PP Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara yang diubah dengan PP No. 3 Tahun PP N0. 71 Tahun 1996 tentang Kebandar-udaraan. -Kepmenhub No. KM.7 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Kep men hub No. KM.90 Tahun Prosedur Standar Kelaikan

24 HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA -DIFINISI -ATURAN HUKUM : - AZAS HUKUM -TEORI HUKUM -TEORI HUKUM -PRAKTEK HUKUM -PRAKTEK HUKUM -PENGANGKUTAN 3 DEMENSI -USAHA (Business) -PERJANJIAN (Agreement) -PROSES -PENGANGKUTAN NIAGA : Niaga : Dagang

25 TUJUAN UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NOMOR 1 TAHUN Pasal 2 - Pasal 3 -Pasal 8 -Pasal 9 PEMBINAAN -Pasal 10


Download ppt "PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI 4 POKOK DALAM GBHN : -UU LAMA -UU PEMBAHARUAN -DINAMIKA MASYARAKAT -UU UNIFIKASI -UU UNIFIKASI PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google