Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Prof. Dr. H. Ali Mudllofir, M.Ag. Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN SUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Prof. Dr. H. Ali Mudllofir, M.Ag. Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN SUNAN."— Transcript presentasi:

1 oleh: Prof. Dr. H. Ali Mudllofir, M.Ag. Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2013

2 Nama: Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag. TTL: Ponorogo/16 Nopember 1963 Pekerjaan: -Dosen Tetap FITK IAIN SA Sby -Dekan FITK IAIN SA Sby Alamat: Jl. Jend. S.Parman Gang IIIA No.4 Waru Sidoarjo. Pendidikan: 1, MI Maarif di Ponorogo MTs Al-Islam Joresan Ponorogo MA Al-Ilam Joresan Ponorogo Sarjana Lengkap Fak. Tarbiyah IAIN SA Malang Tahun S2 IAIN SK Yogya S3 UIN SK. Yogya 2006 Istri: Dra. Hj.Siti Nurul Hidayah Anak: 4 orang HP:

3  Menurut catatan Human Development Report versi UNDP peringkat HDI ( Human Development Index ) atau kualitas SDM Indonesia berada diurutan 112 jauh di bawah Filipina (85), Thailand (74), Malaysia (58), Brunei Darussalam (31), Korea Selatan (30) dan Singapura (28).  Laporan International Educational Achievement (IEA) kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei.  Laporan Third Matemathics and Science Study (TMSS), lembaga yang mengukur hasil hasil pendidikan di dunia : kemampuan matematika siswa SMP kita berada di urutan ke-34 dari 38 negara. kemampuan IPA berada di urutan ke 32 dari 38 negara.

4  Banyaknya pelajar terlibat tawuran massal  Banyaknya pelajar terseret ke dunia miras, narkoba, dsb.  Banyaknya pelajar terseret pada penodongan penjambretan, dsb.  Banyaknya pelajar terjerumus pada dunia hitam (Dugem, prostitusi, dsb.)

5 DARI:  KURIKULUM PENDIDIKANKAH ?  SISWAKAH?  SARANA PRASARANAKAH?  LINGKUNGAN PENDIDIKANKAH ?  GURUKAH?

6  Tuntutan perkembangan masyarakat ( social demand )  Perkemangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( science and technology development ), dan  Kebutuhan perkembangan kualitas tenaga kerja ( man power resources ).

7  Kualitas/kinerja guru umumnya belum menampakkan hasil yang standar.  Distribusi guru tidak merata Jumlah guru di daerah tertentu dirasakan masih kurang, tetapi di daerah lain berlebih)  Kesejahteraan guru masih perlu perjuangan keras untuk kelayakannya

8

9

10 10 UNDANG-UNDANGPERATURAN PEMERINTAH SKB KEMENTERIANPERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS 1.UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2.UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1.PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2.PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru 3.PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjanga Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tanggal 8 Juni Perpres No. 52 tahun 2009 tentang Tambahan Pengahasilan Guru 1.Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal PMPTK Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/20 07 tanggal 7 Agustus Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendiknas dan Ka. BKN No 03/V/PB/2010 dan No.14/2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 1.Kep Mendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 2.Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. 3.Kep Mendiknas No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru, tanggal 13 Juli Permendiknas No. 36 tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru tanggal 13 November Permendiknas No 58 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan, tanggal 7 OKtober Permendiknas No 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru, tanggal 1 Desember Permenegpan No. 16 Th.2009 pengganti Permenegpan No. 84 Th. 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru, dan Angka Kreditnya 8.Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan tanggal 2 Maret Kep Mendiknas No. 018/P/2009 tentang Penetapan Lembaga Pendiidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama tanggal 17 Maret

11 11 UNDANG PERATURAN PEMERINTAH SKB KEMENTERIA N PERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS 10.Kep Mendiknas No. 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan tanggal 13 April Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan tanggal 30 Juni Penerbitan Permendiknas No.7 Th. 2010, tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah / Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar; 13.Permendiknas No.27 Th.2010 tentang Program Induksi 14.Permendiknas No.28 Th.2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah 15. Permendiknas No.35 Th 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 16. Permendiknas No. 22 Th tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya (Perbaikan Permendiknas No. 47 Th 2007) 17.Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru termasuk instrumennya 18.Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 19.Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 20.Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 21.Panduan Diklat Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru.

12 PENILAIAN KINERJA GURU (PK GURU)

13 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU GURU PROFESIONAL 1. Kesra 2. Harlindung 3. Tunjangan Profesi GURU PROFESIONAL 1. Kesra 2. Harlindung 3. Tunjangan Profesi PENGEMBANGAN KARIR GURU CPNS (80 %) GURU CPNS (80 %) GURU PNS (100 %) GURU PERTAMA (IIIA) GURU PNS (100 %) GURU PERTAMA (IIIA) PROGRAM INDUKSI (1 -2 TAHUN) PROGRAM INDUKSI (1 -2 TAHUN) PRA JABATAN PK Guru = Penilaian Kinerja Guru PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan S1/DIV KEPENDIDIKAN / NON KEPENDIDIKAN S1/DIV KEPENDIDIKAN / NON KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PKB PK Guru formatif PK Guru sumatif KECUKUPAN ANGKA KREDIT

14 Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (Permennegpan & RB No.16/2009 Dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau pengawas untuk menilai kepala sekolah (telah memahami proses PK GURU) Penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun (formatif dan sumatif) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada: * 14 kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelejaran * 17 kompetensi bagi guru BK/konselor * pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepsek, Wakasek, dsb) PENILAIAN KINERJA GURU

15 14 kompetensi Guru Kelas/Mata Pelajaran Pedagogi 7 kompetensi Kepribadian 3 kompetensi Sosial 2 kompetensi Profesional 2 kompetensi Pedagogi 3 kompetensi Kepribadian 4 kompetensi Sosial 3 kompetensi Profesional 7 kompetensi 17 kompetensi Guru BK/Konselor

16 Kepribadian dan Sosial Kepemimpinan Pengembangan Sekolah/Madrasah Pengelolaan Sumber Daya Kewirausahaan Supervisi Kepala Sekolah Kepribadian dan Sosial Kepemimpinan Pengembangan Sekolah/Madrasah Kewirausahaan Bidang Tugas Wakil Kepala Sekolah Kepribadian Pengelolaan Lingkungan dan P3 Sosial Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi Pengelolaan dan Administrasi Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan dan Inovasi Kepala laboratori- um/Bengkel KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN 1

17 Merencanakan program perpustakaan Melaksanakan program perpustakaan Mengevaluasi program perpustakaan Kembangkan koleksi perpustakaan Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Mempromosikan perpustakaan & literasi informasi Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan Memiliki integritas dan etos kerja Mengembangkan profesionalitas kepustakawanan Kepala Perpustakan Kepribadian Sosial Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sarama Prasarana Pengelolaan Keuangan Ealuasi dan Pelaporan Kepala Program Keahlian 2

18 NOK O M P E T E N S INILAI *) A. Pedagogik 1.Menguasai karakteristik peserta didik3 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 2 3.Pengembangan kurikulum2 4.Kegiatan pembelajaran yang mendidik4 5.Pengembangan potensi peserta didik3 6.Komunikasi dengan peserta didik2 7.Penilaian dan evaluasi3 B. Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional 3 9.Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan2 10.Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru1 C.Sosial 11.Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif4 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat 3 D.Profesional 13. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 4 14.Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif2 Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru)38

19 KompetensiCara menilai Pedagogik 1.Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik Dokumentasi Pengamatan 2. Mengembangkan potensi peserta didik Dokumentasi, pengamatan Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Pengamatan & Pemantauan 9. dsbAngket Sosial Profesional 1.dsbInterview Cara menilai menurut kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran

20 Kompetensi 4: Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik Pernyataan kompetensi : Guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai mata pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. INDIKATOR 1.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. 2.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. 3.dsb. Pernyataan Kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran PROSES PENILAIAN Sebelum pengamatan 1. Mengkaji RPP yang telah dibuat oleh guru ………… Selama pengamatan Dst.

21 Tanggal : Dokumen dan bahan lain yang diperiksa : Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan: Tindak lanjut yang diperlukan: Laporan dan Evaluasi untuk Kompetensi : (Jika ada, lampirkan dokumen/bukti tambahan) Nama Guru : Nama Penilai : (1) (2) dst

22 Penilaian Komptensi : Mengenal karakteristik peserta didik (Kompetensi 1) IndikatorSkor 1.Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.). 012 Total skor yang diperoleh = 7 Skor Maksimum Kompetensi =banyaknya indikator dikalikan dengan skor tertinggi 6 x 2 = 12 Prosentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan Skor Maksimum Kompetensi dikalikan dengan 100% 7/12 x 100% = 58.33% Konversi Nilai Kompetensi (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 %

23 © DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK PERMENNEG PAN & RB No. 16/2009 Peningkatan karir guru ditetapkan melalui penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Jumlah angka kredit yang diperoleh guru terkumpul dari angka kredit: Unsur utama (Pendidikan, PK GURU, dan PKB), ≥ 90% dan unsur penunjang, ≤10% Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun (Formatif dan Sumatif) Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai (125%, 100%, 75%, 50%, 25%) 2

24 Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe

25 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

26 PENGERTIAN PKB PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya.

27 PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut: 1.Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. 2.Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. 3.Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 4.Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut: 1.Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. 2.Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. 3.Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 4.Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. TUJUAN PKB

28 PKB Proses PKB

29 KOMPONEN PKB (Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009) PKB

30 Contoh: PPPP-TK, LPMP, LPTK, Asosiasi Profesi, dan PKB Provider lainnya. Contoh: Program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagi pengalaman, Pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD= whole school development) Contoh: Jaringan lintas sekolah (seperti KKG/MGMP, KKM, KKKS/MKKS, KKPS, MKPS, atau jaringan virtua l. DALAM SEKOLAH

31 Macam PKBJenis Kegiatan 1Pengembangan Diri a)Diklat fungsional b)Kegiatan kolektif guru 2Publikasi Ilmiaha)Presentasi pada forum ilmiah b)Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal c)Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru 3Karya Inovatifa)Menemukan teknologi tepat guna b)Menemukan/menciptakan karya seni c)Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum d)Mengikuti pengembangan penyusunan standar. pedoman., soal dan sejenisnya

32 Guru mengevaluasi diri menjelang akhir tahun ajaran, Format-1 Guru melalui proses Penilaian Kinerja Koordinator PKB dan Guru membuat perencanan PKB Guru menyetujui rencana kegiatan PKB, Format-2 Guru menerima rencana final kegiatan PKB, Format-2 Guru menjalankan program PKB sepanjang tahun Koordinator PKB melaksanakan monev. kegiatan PKB Guru menerima perkiraan angka kredit dari kegiatan PKB Guru melakukan refleksi kegiatan PKB Format-3 MEKANISME PELAKSANAAN PKB

33 Informalformal Bagi Guru dengan nilai PK Guru di bawah standar kompetensi profesi, maka pelaksanaan PKBnya diorientasi- kan untuk mencapai standar tersebut, dengan mekanisme khusus berbeda dengan PKB reguler yang mencakup tahapan

34 Informal Pada tahap ini, guru yang bersangkutan bersama koordinator PKB atau Kepala sekolah, menganalisis hasil penilaian kinerjanya dan menetapkan solusi untuk mengatasinya. Guru kemudian diberikan kesempatan selama 4 – 6 minggu sebelum pelaksanaan observasi ulang ke-satu untuk meningkatkan kompetensi- nya secara individu melalui belajar mandiri atau bersama kelompok. Semua hal yang dilakukan guru selama tahap ini harus sesuai dengan recana kegiatan guru yang telah diketahui oleh koordinator PKB. Formal Jika guru tidak/belum menunjukkan peningkatan kompetensi pada penilaian/pelaksanaan pengamatan kemajuan ke-satu setelah mengikuti tahap informal, koordinator PKB dapat menentukan proses peningkatan selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru yang dinilai.

35 Tahapan formal Guru melakukan peningkatan kompetensi di sekolah, artinya: guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping yang akan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan pengembangan dalam kompetensi pedagogik atau profesional termasuk melakukan pengamatan dan memberikan masukan dalam proses pembelajaran di kelas. Selama 4 – 6 minggu, guru pendamping akan melakukan pembimbingan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi yang masih belum dikuasai oleh guru sebelum dilakukan penilaian/observasi kemajuan ke-dua. Untuk peningkatan kompetensi yang spesifik yang tidak dapat diatasi oleh sekolah, guru dapat melakukan peningkatan kompetensi di luar sekolah, artinya guru mengikuti pelatihan melalui service provider yang ditetapkan bersama oleh koordinator PKB dan Kepala Sekolah, misalnya melalui diklat di PPPPTK atau LPMP atau LPTK sejenis dalam kurun waktu 4 – 6 minggu sebelum dilakukan penilaian/observasi kemajuan ke-dua. Koordinator PKB dan/atau kepala sekolah hendaknya dapat memonitor keikutsertaan guru dalam kegiatan ini.

36 Kemendiknas Menyusun Pedoman dan instrumen PKB, mensyeleksi dan melatih instruktur tim inti PKG tingkat pusat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Tingkat Pusat Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP Melaksanakan pemetaan data profil keinerja guru, pendampingan, pembimbingan, dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan untuk menjamin pelaksanaan PKB yg berkualitas Tingkat Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Mengelola PKB tingkat Kabupaten/Kota untuk menjamin PKG dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel, dsb, serta membantu & memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan Gugus Tingkat Kab/Kota KKG/MGMP kecamatan/gugus Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan memobimbing pelaksanaan PKB di sekolah. Tingkat Kecamatan Sekolah atau Madrasah Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah Tingkat Sekolah Koordinator PKB Menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota

37 S A N K S I (pelanggaran terhadap Permenneg PAN RB No.16/ Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau membimbing 150 – 250 konseli), dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. 2.Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut. 3.Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

38 PROFESI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. PROFESIONAL adalah orang yang melakukan sesuatu bidang atau pekerjaan dengan dilandasi keahlian, teori, norma dan kode etik yang jelas yang memerlukan imbalan tertentu dalam melakukannya.

39 PROFESIONALISASI Adalah proses membuat sesuatu (orang/badan) menjadi profesional. PROFESIONALITAS Adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap anggota suatu profesi/badan atas derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya

40 Suatu paham atau teori yang mengajarkan bahwa suatu pekerjaan harus dilandasi dengan keahlian tertentu. GURU YANG PROFESIONAL Adalah guru yang melakukan proses pembelajaran dengan dilandasi keahlian, teori, norma dan kode etik tertentu sebagai panggilan jiwanya dan merupakan pekerjaan utama serta sumber penghidupannya.

41 1. Merupakan kebutuhan masyarakat era modern. 2. Menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. 3. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. 4. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan profesi. 5. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. 6. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

42 Pasal 4 UUGD: “Kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Pasal 6 : “Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” ( UUGD Nomor 14 Tahun 2005)

43 UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 juga PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 2 mempersyaratkan bagi guru professional harus memenuhi 3 standar yaitu : 1. Standar kualifikasi, 2. Standar kompetensi dan 3. Memiliki sertifikat pendidik.

44  UU No. 14 Tahun 2005, Permendiknas No.16 Tahun 2007, PP No.74 /2008, dan Permenag No.16/2010: semua guru di Indonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S-1 program studi yang sesuai dengan bidang/jenis mata pelajaran yang dibinanya.  Guru PAI pada SD/MI SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi PAI yang terakreditasi.

45  Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP No. 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  Empat kompetensi guru tersebut bersifat holistik, artinya merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait.  Untuk guru PAI berdasar Permenag No. 16/2010 pasal 16 ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi kepemimpinan.

46  pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;  penguasaan teori dan prinsip belajar ;  pengembangan kurikulum pendidikan ;  penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan ;  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan ;  pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan ;  komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;  penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ;  pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran ; dan  tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

47 Menurut Permenag No. 16/2010 ayat (1) meliputi:  tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;  penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;  penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;  kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta  penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

48  sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;  sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan  sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

49  penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran  penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran  pengembangan materi pembelajaran secara kreatif;  pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

50  kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari prosespembelajaran agama;  kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;  kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta  kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

51 Menurut Pasal 11 UUGD No. 14/2005 bahwa salah satu syarat profesional guru harus sudah lulus proses sertifikasi. Teks pasal 11:  Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.  Sertifikasi bagi calon guru dilaksanakan melalui pendidikan profesi, yaitu pendidikan selama satu tahun setelah S1 (baik bagi alumni keguruan atau non keguruan ) yang diakhiri dengan uji kompetensi keguruan.

52 Model pengembangan profesionalitas dengan pola “ growth with character ” yaitu pengembangan profesionalitas yang berbasis karakter. Dengan menggunakan model tersebut, profesionalitas dapat dikembangkan dengan mendinamiskan tiga pilar utama karakter yaitu: 1. Keunggulan ( excellence ), 2. Kemauan kuat untuk menjadi profesional (passion for profesionalisme ) dan 3. Etika ( ethical ).

53 Excellence (keunggulan), mempunyai makna bahwa GPAI harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya, dengan cara : (1) commitment atau purpose, yaitu memiliki komitmen untuk senantiasa berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan kegiatannya demi mencapai keunggulan; (2) opening your gift atau ability, yaitu memiliki kecakapan dalam menemukan potensi dirinya; (3) being the first and the best you can be atau motivation ; yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam bidangnya; dan (4) continuous improvement ; yaitu senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus.

54 Passion for Professionalism, yaitu kemauan kuat GPAI yang secara intrinsik menjiwai keseluruhan pola-pola profesionalitas, yaitu: (1) passion for knowledge ; yaitu semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan baik melalui cara formal ataupun informal; (2) passion for business ; yaitu semangat untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas dan misinya; (3) passion for service ; yaitu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya; (4) passion for people ; yaitu semangat untuk mewujudkan pengabdian kepada orang lain atas dasar kemanusiaan.

55 Ethical atau etika terwujud dalam watak yang sekaligus sebagai fondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas GPAI paripurna. Dalam pilar ketiga ini, sekurang-kurangnya ada enam karakter yang esensial yaitu: (1) trustworthiness, yaitu kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan perilakunya; (2) responsibility yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, keluarga, lembaga, bangsa, dan Allah Swt; (3) respect ; yaitu sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung dalam profesi; (4) fairness ; yaitu melaksanakan tugas secara konsekuen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; (5) care ; yaitu penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi; dan (6) citizenship ; menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya.

56  In-house training (IHT ), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.  Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya.  Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.  Pelatihan berjenjang. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.

57  Kursus singkat ( di PT atau tempat lain). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.  Pembinaan internal oleh sekolah. Ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.  Pendidikan lanjut. Ini merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.  Diskusi masalah-masalah pendidikan. Ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah.  Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi strategi pembinaan berkelanjutan bagi peingkatan keprofesian guru.

58  Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.  Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.  Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.  Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.  Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

59 @ Etika kerja merupakan landasan batin untuk melahirkan perilaku kerja GPAI agar dapat menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itu disebut kode Etos kerja merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja yang Loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen pekerja terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaannya

60  Menjadi GPAI adalah amanah  Menjadi GPAI adalah meneruskan ilmu para Ulama’, (Ulama’ adalah waratsatul anbiya’)  Menjadi GPAI adalah Ibadah  Menjadi GPAI adalah pengabdian ilmu  Menjadi GPAI adalah berkah  Menjadi GPAI adalah anugerah  Menjadi GPAI adalah panggilan jiwa bukan keterpaksaan.  GPAI akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat.  Dst.

61 @ Kode etik keguruan merupakan rumusan perangkat standar berperilaku para guru yang dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi Perumus kode etik adalah organisasi yang mendapat pensetujuan dan kesepakatan dari para Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (lahun ), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII Nopember 1973). (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni 1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus dimasyarakatkan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

62 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.


Download ppt "Oleh: Prof. Dr. H. Ali Mudllofir, M.Ag. Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) IAIN SUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google