Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOMPARASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Thailand’sNational Coastal and Marine Policies Oleh Kepala Sekretariat Dewan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOMPARASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Thailand’sNational Coastal and Marine Policies Oleh Kepala Sekretariat Dewan."— Transcript presentasi:

1

2 KOMPARASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Thailand’sNational Coastal and Marine Policies Oleh Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM Thirteenth Congress of the Republic of the Philippines

3 DEWAN KELAUTAN INDONESIA

4 a)LUAS LAUT : ± 5,8 JUTA KM 2, b)PULAU : ± c)GARIS PANTAI: ± KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA); d)POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI : Perikanan: US$ /th (PKSPL IPB,1977) Wilayah pesisir : US$ (ADB 1997) Bioteknologi: US$ (PKSPL-IPB, 1997) Wisata Bahari: US$ / th(DEPBUDPAR, 2000) Minyak bumi: US$ /th (PIT-IAGI 1999) Transportasi laut : US$ /th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003) JUMLAH KESELURUHAN : ± US$ / THN Atau Triliun rupiah/tahun POTENSI BIDANG KELAUTAN

5 Indonesia menjadi Negara Maritim yang Kuat, Maju dan Mandiri Mengintegrasikan Kebijakan di Bidang Kelautan VISI DAN MISI DEWAN KELAUTAN INDONESIA VISI MISI

6 DEWAN KELAUTAN INDONESIA (KEPPRES NO. 21 THN 2007)  DLM RANGKA IMPLEMENTASI HUKUM LAUT 1982 DIPERLUKAN LANGKAH2 PENANGANAN YG MENYELURUH & TERPADU UTK MENINGKATKAN PEMANFAATAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN LAUT & PENGELOLAAN WILAYAH LAUT NASIONAL SCR TERPADU,SERASI,EFEKTIF & EFISIEN  MEMBANGUN KELAUTAN PERLU LINTAS SEKTOR SCR TERPADU MAKA PERLU DIBENTUK DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN) a.PENGKAJIAN & PEMBERIAN PERTIMBANGAN SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BID KELAUTAN KPD PRESIDEN; b.KONSULTASI DGN LEMBAGA PEMERINTAH & NONPEMERINTAH SERTA WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA KETERPADUAN KEBIJAKAN & PENYELESAIAN MASALAH ; c.PEMANTAUAN & EVALUASI THDP KEBIJAKAN, STRATEGI, & PEMBANGUNAN KELAUTAN; d.HAL-HAL LAIN ATAS PERMINTAAN PRESIDEN; MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM DI BID KELAUTAN LATAR BELAKANG TUGAS FUNGSI

7 KETUA : PRESIDEN RI KETUA HARIAN : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA : - MENDAGRI - MENLU RI - MENHAN RI - MENHUB RI - MEN.ESDM RI - MENKEU RI - MENDIKBUDRI - MENPAREKRAF RI - MENEG PPN /BAPPENAS RI - MENEG LH RI - MENEGRISTEK RI, dan - KAPOLRI - KSAL, dan - TIM PAKAR, - WAKIL PERGURUAN TINGGI SEKRETARIS : STAF AHLI MENTERI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER DAYA LAUT M.K.P KEANGGOTAAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia -WAKIL ASOSIASI, DAN LSM : INSA MPN PELRA GAHAWISRI GAPPINDO IPERINDO GPASDP IMS HNSI KPI MAPPEL PNTI FMMI FMPPPI

8 A. RAPAT-RAPAT DAN SIDANG, SEBAGAI PROBLEM SOLVER/CLEARING HOUSE 1.RAPAT KELOMPOK KERJA. 2.RAPAT INSIDENTIL. 3.FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD). 4.SIDANG ANGGOTA DEKIN. B. PERUMUSAN KEBIJAKAN: 1.KAJIAN DAN REKOMENDASI. 2.KONSULTASI. 3.MONEV. C.SOSIALISASI 1.WORLD OCEAN DAY. 2.HARI NUSANTARA. 3.PEMBENTUKAN DEKIN DI PROPINSI DAN KAB/KOTA. 4.SOSIALISASI KEPADA AKADEMISI, BIROKRASI, BISNIS DAN MASYARAKAT LAINNYA. 5.SAIL INDONESIA KEGIATAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA

9 Permasalahan yang Dihadapi Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia Belum ada Undang-undang tentang Kelautan Mindset yang cenderung ke darat (land based)

10 Upaya yang Perlu Dilakukan Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia Menghasilkan Undang-undang tentang Kelautan Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan Kelautan (untuk mengubah mindset ke laut) Perlu dibentuk DEKIN di daerah

11 DEKIN KOTAKABPROVINSI

12 Komparasi Malaysia Thailand Filipina Indonesia -Belum Ada Ocean Policy -Sdh meratifikasi UNCLOS 1982 Fokus sbg negara penghubung utama jalur perdagangan di Selat Malaka Pembentukan Maritime & Ocean Affair Center dibawah Kemenlu Integrasi kebijakan dgn menyusun Promotion of Marine & Coastal Resources Management Act Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Ocean Culture Policy, Ocean Governance Policy, Ocean Economic Policy, Maritime Security Policy & Marine Environment Policy

13 PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, 2001)

14 PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, 2008)

15 PANCASILA UUD 1945 ALUR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA UNCLOS 1982 (UU17/1985) UU 17/ 2007 RPJPN ( ) RPJP BIDANG KELAUTAN

16 Undang-Undang Terkait Kelautan di Indonesia 1.UUD Tahun Deklarasi Djuanda Tahun UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 4.UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 5.UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 6.UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 7.UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 8.UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan 9.UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 10.UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 11.UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi 12.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 13.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional 14.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 15.UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1.UUD Tahun Deklarasi Djuanda Tahun UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 4.UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 5.UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 6.UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 7.UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 8.UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan 9.UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 10.UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 11.UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi 12.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 13.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional 14.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 15.UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 16.UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 17.UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 19.UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 20.UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 21.UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 22.UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 23.UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 24.UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) 25.UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 26.UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan 16.UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 17.UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 19.UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 20.UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 21.UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 22.UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 23.UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 24.UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) 25.UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 26.UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan

17 KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA SAAT INI PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM MENGELOLA, MEMANFAAT KAN, MENJAGA SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUT AN ISU-ISU 1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL 2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN 3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH BELUM SEPENUHNYA MENDASAR PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA KITA YANG BERBENTUK KEPULAUAN DAN BERADA DI TENGAH PERSIMPANGAN JALUR PENTING PERDAGANGAN DUNIA 4.PELUANG DAN POTENSI BIDANG KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG HARUS SEGERA DITUNTASKAN 6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA SEBAGAI “ORANG PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN DILUPAKAN 7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN, OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA, DSB. 8. BELUM ADANYA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA ISU-ISU 1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL 2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN 3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH BELUM SEPENUHNYA MENDASAR PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA KITA YANG BERBENTUK KEPULAUAN DAN BERADA DI TENGAH PERSIMPANGAN JALUR PENTING PERDAGANGAN DUNIA 4.PELUANG DAN POTENSI BIDANG KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG HARUS SEGERA DITUNTASKAN 6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA SEBAGAI “ORANG PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN DILUPAKAN 7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN, OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA, DSB. 8. BELUM ADANYA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA INSTRUMENTAL INPUT ENVIRONMENTAL INPUT TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL GEOGRAFI IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSBUD HANKAM SKA DEMOGRAFI KONSEPSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

18 SUBYEKOBYEKMETODE SUPRA STRUKTUR INFRA STRUKTUR SUB STRUKTUR PEMERINTAH LSM ASOSIASI SAR PRAS PER UU-AN REGULASI LEGISLASI FASILITASI SINERGI KOORDINASI SOSIALISASI EDUKASI EVALUASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA SAAT INI TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUTAN TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT  PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS)  PERATURAN PER UU-AN  LANDASAN TEORI ENVIRONMENTAL INPUT BANGLISTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) PELUANG DAN KENDALA FEEDBACK POLA PIKIR PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL

19 Melalui: 1. PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI 2. PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAUT 3.PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN 4. PENGUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT 5. PENGUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT

20 “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional” TUJUAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berwawasan kelautan serta menumbuhkan, mengembangkan budaya dan pengetahuan kebaharian dalam rangka pembangunan kelautan di Indonesia. Mengelola laut secara lestari dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nasional. Menjaga, mengamankan, mempertahankan, mengawasi serta melindungi kesatuan wilayah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan laut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Memanfaatkan hak dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Mewujudkan peran Indonesia di tingkat internasional melalui forum-forum serta kerjasama regional dan internasional di bidang kelautan, serta mempromosikan kepatuhan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam hubungan antar negara. MELALUI

21 KEBIJAKANSTRATEGIUPAYA Institusi yang Bertanggungjawab Periode Waktu Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy) 1.Memperbaiki iklim investasi usaha di bidang kelautan agar menjadi lebih kondusif dan efisien (Sebagai Contoh) a) Menyederhanakan/ menyempurnakan peraturan yang menyangkut perizinan usaha bidang kelautan Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda Jangka Pendek b) Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal usaha bidang kelautan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda Jangka Pendek c) Memberikan insentif perpajakan KemenkeuJangka Pendek d) Memberikan jaminan keamanan dan aset usaha, serta perlindungan HAM. POLRI, TNI AL, Kemenkumham, Pemda Jangka Pendek e) Memperbaiki sistem distribusi logistik yang efisien dan terpadu Kemendag, Kemenhub, dan Pemda Jangka Menengah

22 KEBIJAKANSTRATEGIUPAYA Institusi yang Bertanggungjawab Periode Waktu Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy) 1.Mempercepat terbentuknya Undang- undang yang mengatur bidang kelautan secara komprehensif dan terpadu (Sebagai Contoh) a) Mempercepat finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan DEKINJangka Pendek b) Mempercepat penyampaian dan pembahasan RUU Kelautan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemerintah Pusat dan DPR Jangka Pendek 2. Membentuk sistem kelembagaan pemerintahan di laut yang komprehensif, terintegrasi dan berwenang untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi implementasi program- program pembangunan kelautan nasional secara keseluruhan a) Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi DEKIN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Kelautan (National Ocean Office dan Steering Committee) Presiden dan DEKIN Jangka Pendek b) Menata Tata Pemerintahan Kelautan antar strata (Pusat dan Daerah) Kemendagri dan DEKIN Jangka Menengah 3. Membangun sistem tata kelola kelautan Indonesia yang adil, transparan, dan bertanggungjawab, serta berbasiskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekosistem a) Membangun sistem tata pemerintahan di bidang kelautan yang efisien, komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemendagri, Kemenegpan, DEKIN, dan Pemda Jangka Menengah b) Menyusun rencana induk pengelolaan darat, pesisir, dan laut dalam kesatuan Tata Ruang Nasional BAPPENAS dan BAPPEDA Jangka Menengah

23 KEBIJAKANSTRATEGIUPAYA Institusi yang Bertanggungjawa b Periode Waktu Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy) 1)Membentuk Indonesian Coast Guard yang kuat (Sebagai Contoh) a) Mempercepat terbentuknya Indonesian Coast Guard yang memiliki kewenangan multi- fungsi dalam maritime law enforcement, search and rescue at sea, environment protection, shipping safety, fishery protection, dan custom and immigration. TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Basarnas, dan Kemenegpan Jangka Pendek b) Menyusun sistem manajemen operasi Indonesian Coast Guard yang efektif dan efisien TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, dan Basarnas Jangka Pendek 2) Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan (hankam) di laut a) Memperkuat dan memodernisasi sistem ALUTSISTA di laut Kemenhan, TNI AL, dan POLRI Jangka Panjang b) Membangun Pangkalan Utama dan Pangkalan Aju untuk skuadron pesawat intai maritim jarak sedang Kemenhan dan TNI AL Jangka Panjang

24 KEBIJAKANSTRATEGIUPAYA Institusi yang Bertanggungjawa b Periode Waktu Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy) 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan melalui pendidikan dan pelatihan (Sebagai Contoh) a) Meningkatkan fasilitas dan kapabilitas sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di bidang kelautan Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin. Jangka Panjang b) Menyusun dan menyempurna- kan kurikulum baku di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi bidang kelautan sesuai standar kompetensi internasional Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin. Jangka Pendek c) Mengembangkan program beasiswa khusus di bidang kelautan KemendikbudJangka Panjang d) Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas SDM kelautan melalui program training profesional berstandar dan bersertifikat Kemenakertrans, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin. Jangka Menengah 2) Mengembangkan riset kelautan nasional a) Menyusun rencana induk riset kelautan nasional dan mengintegrasikannya dengan kegiatan industri kelautan nasional Kemenegristek, Kemendikbud, LIPI, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Pengusaha Kelautan Nasional Jangka Pendek

25 KEBIJAKANSTRATEGIUPAYA Institusi yang Bertanggungjawa b Periode Waktu Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy) 1)Mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan prinsip "coastal zone integrated" dan ramah lingkungan (Sebagai Contoh) a) Menyusun konsep pengelolaan yang terintegrasi dan sinergis antara usaha pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan kelestarian lingkungannya BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin Jangka Menengah b) Menyusun panduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terpadu dan harmoni dengan lingkungan laut BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin Jangka Pendek 2) Meningkatkan dan memperkuat kawasan lindung laut sebagai daerah pengendali populasi hayati dan berperan pula sebagai sumber pangan a) Mengembangkan dan mempertahankan kawasan lindung/konservasi laut nasional hingga mencapai luasan yang optimal. KLH dan KKPJangka Panjang b) Mengoptimalkan peran kawasan lindung laut sebagai penyedia sumber pangan tidak langsung KKP, LIPI, dan Perguruan Tinggi Jangka Panjang 3) Menjadikan laut bersih dan menjadi sumber kehidupan bangsa masa kini dan masa depan a) Mengintegrasikan kegiatan di laut secara vertikal (dari hulu ke hilir) dan horisontal (antar wilayah) BAPPENAS dan BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin Jangka Pendek

26 TERIMA KASIH


Download ppt "KOMPARASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Thailand’sNational Coastal and Marine Policies Oleh Kepala Sekretariat Dewan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google