Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004."— Transcript presentasi:

1

2 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004

3 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN DAN PERSYARATAN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SECARA UMUM DAN INDIVIDUAL MELALUI PENGAWASAN DAN PENERAPAN (ATAU ANCAMAN) SARANA ADMINISTRATIF, KEPIDANAAN DAN KEPERDATAAN (Rangkuti, 1996: 190)

4 LH LH LH. ALAM Udara Air Tanah Pesisir & Laut Keanekaragaman Hayati LH. BUATAN Perkotaan Perdesaan Kawasan Tertentu LH. SOSIAL/BUDAYA Adat Istiadat Pranata Sosial KERUSAKAN LH PENCEMARAN LH UU 23/97 PLH 1. PP 18/99 PP 85/99 2. PP 19/99 3. PP 27/99 4. PP 41/99 9 Kep.Ka. BAPEDAL P.PLB3 P.P.L AMDAL P.P.U 2 KEPMEN LH 16 KEPMEN LH 6 Kep.Ka. BAPEDAL 7 KEPMEN LH 2 Kep.Ka. BAPEDAL 5. PP 54/2000LPJPPSLH 1 Kepmen 1 KepKa Bapedal 6. PP 150/2000PKTUPB 7. PP 4/2001K H & L 8. PP 74/ PP 82/2001 B3 PPA KEBIJAKAN KEGIATAN USAHA PERORANGAN

5 Setiap usaha dan/atau Kegiatan Dilarang Melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LH. Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Besar Dan Penting Terhadap LH WAJIB memiliki AMDAL. Setiap Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan WAJIB melakukan Pengelolaan LIMBAH yang dihasilkan. Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB Melakukan Pengelolaan LIMBAH B3 yang dihasilkan PELESTARIAN FUNGSI LH

6 Larangan melakukan pembuangan limbah ke Media LH tanpa Ijin Larangan Melakukan Pembuangan Limbah Dari Luar Wilayah RI ke Media LH RI Pembuangan Limbah ke Media LH dapat dilakukan di Lokasi Pembuangan yang ditetapkan Menteri Larangan Melakukan IMPOR LIMBAH B PENGAWASAN Pejabat Pengawas Pusat (BAPEDAL) MEN LH Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) PROPINSI - GUBERNUR Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) KAB/KOTA- BUPATI/WALIKOTA Sanksi Administrasi --> Paksaan Pemerintahan Audit LH AMDAL ---> Merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan 8 PERSYARATAN PENAATAN LH MEN LH

7 PENGAWASAN Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas PUU yg berlaku Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas PUU yg berlaku Dapat diserahkan kepada PEMDA Dapat diserahkan kepada PEMDA Untuk melakukan pengawasan MENTERI menetapkan PEJABAT yang berwenang melaksanakan PENGAWASAN Untuk melakukan pengawasan MENTERI menetapkan PEJABAT yang berwenang melaksanakan PENGAWASAN Ka. DAERAH berwenang menetapkan PEJABAT PENGAWAS Ka. DAERAH berwenang menetapkan PEJABAT PENGAWAS ALAT PENGAWASAN ALAT PENGAWASAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  Pemantauan  Meminta Keterangan  Membuat Catatan  Membuat Salinan Dokumen  Memasuki tempat tertentu  Mengambil Contoh  Memeriksa Peralatan  Memeriksa Instalasi  Memeriksa Alat Transportasi  Meminta Keterangan  Pemantauan  Meminta Keterangan  Membuat Catatan  Membuat Salinan Dokumen  Memasuki tempat tertentu  Mengambil Contoh  Memeriksa Peralatan  Memeriksa Instalasi  Memeriksa Alat Transportasi  Meminta Keterangan KEWAJIBAN Membawa Tanda Pengenal Memperlihatkan Surat Tugas Memperhatikan Situasi dan Kondisi Tempat Pengawasan Membawa Tanda Pengenal Memperlihatkan Surat Tugas Memperhatikan Situasi dan Kondisi Tempat Pengawasan KELEMBAGAAN PASAL 23 KELEMBAGAAN PASAL 23 PEL. PENGAWASAN PASAL 22 PEL. PENGAWASAN PASAL 22 KEWENANGAN PASAL 24 KEWENANGAN PASAL 24

8 KONSEPSI PENEGAKAN HUKUM UU NO. 23 TAHUN 1997 PLH PELESTARIAN FUNGSI PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN U NO. 23 / 1997 PLH SANKSI PIDANA SANKSI ADMINISTRASI

9 SANKSI ADMINISTRASI SANKSI ADMINISTRASI PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN PAKSAAN PEMERINTAH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PIHAK KETIGA DAPAT MENGAJUKAN PAKSAAN PEM. 1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN 2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN 3. Melakukan Tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas Beban Biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan. (Dapat Diganti Sejumlah Uang Tertentu) AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 1. Pem. Mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan AUDIT LH 2. Menteri LH berwenang memerintahkan AUDIT LH kepada penangggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh pada KET. UU 23/97 3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan WAJIB melaksanakan Perintah MENLH tersebut 4. MENLH dapat menugaskan kepada PIHAK KETIGA untuk melaksanakan AUDIT LH APABILA penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan Perintah MENLH atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Pelanggaran Tertentu Seperti Masyarakat Terganggu Kesehatan Dapat diusulkan oleh KEPALA DAERAH dan PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

10 SANKSIADMINISTRASISANKSIADMINISTRASI 1.Sanksi Administrasi Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggarannya 2.Sanksi Administrasi Dimaksudkan Agar Perbuatan Pelangaran Dihentikan 3.Sanksi Administrasi Bersifat “REPARATOIR” Atau Pemulihan Keadaan Semula 4.Sanksi Administrasi Dapat Langsung Menangani Masalah Pada Sumbernya 5.Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara (T.U.N) Mengakhiri Perbuatan Yang Dilarang Kaidah Hukum Administrasi Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)

11 PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN DISELENGGARAKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN MENGENAI : 1. BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN/ATAU 2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MENJAMIN TIDAK AKAN TERJADI/TERULANGNYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LH. PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LH YANG BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAK DIPAKAI JASA PIHAK KETIGA  Memiliki Kew. Mengambil KEP  Tidak memiliki Kew. Mengambil KEP Diatur Dalam PP No. 54 Tahun 2000 dan Peraturan PEL di PUSAT, di DAERAH PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEW. MENGAMBIL KEP. 1. NEGOSIASI - Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan langsung antara masyarakat dengan Perusahaan melalui wakil mereka. 2. MEDIASI - Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan lewat Jasa MEDIATOR. Pihak yang mempunyai KEW. Mengambil KEP. ARBITRASI - Penyelesaian Sengketa LH Melalui Jasa ABITRATOR

12 PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN (PERDATA) PERBUATAN MELANGAR HUKUM (PMH) SETIAP PMH BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN/LH MEWAJIBKAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK : 1. MEMBAYAR GANTI RUGI 2. TINDAKAN TERTENTU 3. PEMBAYARAN UANG PAKSA SETIAP HARI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN TINDAKAN TERTENTU. TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) 1. Memasang/Memperbaiki IPL 2. Memulihkan fungsi LH 3. Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LH Unsur Kesalahan Tidak perlu dibuktikan oleh Pihak Penggugat sebagai dasar Pembayaran GANTI RUGI (Lex Specialis Gugatan PMH) Tergugat Bebas dari KEW. Membayar Ganti Rugi apabila dapat MEMBUKTIKAN bahwa Pencemaran dan/atau Perusakan LH disebabkan : 1. Adanya Bencana Alam/ Peperangan 2. Keadaan Terpaksa. 3. Adanya Tindakan Pihak KETIGA REALISASI ASAS PENCEMAR MEMBAYAR 1. Keg. Usaha yang menimbulkan Dampak Besar dan Penting. 2. Menggunakan B3 3. Menghasilkan Limbah B3 1. Masy. Dlm jumlah Banyak 2. Kesamaan Permasalahan 3. Kesamaan Fakta Hukum 4. Kesamaan Tuntutan 1. Untuk Pelestarian Fungsi LH 2. Melakukan Tindakan Tertentu. 3. Tanpa adanya Tuntutan GANTI RUGI 4. Biaya/Pengeluaran Riil INSTANSI PEM. Yg. Bertanggungjawab di Bidang LH bertindak untuk kepentingan MASYARAKAT. 1. Masy. Menderita akibat Pencemaran/Perusakan LH 2. Mempengaruhi perikehidupan pola MASYARAKAT Hak Kelompok Kecil Masy. Untuk Bertindak Mewakili Masy. Tuntutan ke Pengadilan HAK MASY. MENGAJUKAN GUGATAN (CLASS ACTION) Hak ORG. LH Mengajukan GUGATAN (LEGAL STANDING) Persyaratan : 1. Berbadan Hukum 2. AD/ART Melestarikan Fungsi LH 3. Telah Melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART

13 SANKSI PIDANA 1. Berdasarkan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM) Hukum (sanksi)Pidana Sebagai Penunjang Hukum Administrasi 2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif/Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di Masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia 3. Ada Bukti Permulaan Cukup 4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas

14 PERSYARATAN PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 PENCEMARAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PUU BAKU MUTU DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH PPNS POLISI PPNS POLISI ALAT BUKTI (DATA FAKTA) SAKSI AHLI LABORATORIUM LINGKUNGAN

15 Pasal 41 (1) _______________ KETENTUAN PIDANA (MATERIIL) Yang Mengakibatkan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Barang Siapa Pencemaran dan/atau Perusakan LH KEALPAAN (Pasal 42 (1)) Mengakibatkan 1. Orang Mati atau 2. Luka Berat (Pasal 41 (2) (Pasal 42 (2)) KEALPAAN 1. Pidana Penjara Paling lama 3 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah 1. Pidana Penjara Paling lama 10 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah 1. Pidana Penjara Paling 15 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 750 Juta Rupiah 1. Pidana Penjara Paling 5 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 150 Juta Rupiah

16 PASAL 43 (1) P I D A N A FORMIL PASAL 43 (1) P I D A N A FORMIL 1 BARANG SIAPA 2 Yang Dengan Melanggar Ketentuan PUU Yg Berlaku 3 Sengaja Melepas Atau Membuang PASAL 43 AYAT (2) 1. Zat 2. Energi, dan / atau 3. Komponen Lain Yang B3 Di atas / ke Dalam 1. Tanah 2. Udara 3. Air permukaan 4. Melakukan IMPOR / EKSPOR 5. Memperdagangkan, Mengangkut Menyimpan Bahan tersebut 6. Menjalankan Instalasi Berbahaya 4 Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Untuk Menduga Bahwa Perbuatan Tersebut Dapat Menimbulkan 5 1. Pencemaran dan/atau Perusakan LH 2. Membahayakan Kesehatan Umum, Atau 3. Membahayakan Nyawa Orang Lain 1. Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun, dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 300 juta rupiah Pasal 43 ayat (3) Mengakibatkan : 1. Org Mati, Atau 2. Org Luka Berat 1. Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun 2. Pidana Denda Paling Banyak 450 juta rupiah KEALPAAN PASAL 44 Menyebabkan Angka 5 1. Pidana Penjara paling lama 3 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 100 juta rupiah Menyebabkan org mati / luka berat 1. Pidana Penjara paling lama 5 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 150 juta rupiah Dengan Sengaja Mem- berikan Informasi Palsu atau Menghilang -kan atau Menyembunyi -kan atau Merusak Informasi Yg Diperlukan Dalam Kaitannya Dgn Perbuatan Pasal 41(1) Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Utk Menduga Bahwa Perbuatan Tsb Dapat Mengakibatkan (angka 5). Pidana (angka 5)

17 Pasal 46 (1) TINDAK PIDANA KORPORASI ATASNAMAATASNAMA Tindak Pidana Atas Nama BH dll. Pidana Ditambah 1/3 Pasal 45 Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan Di Tujukan Kepada Pengurus Pasal 46 (3) Jika Tuntutan Dilakukan Terhadap Badan Hukum dll. Pengurus Harus Datang Sendiri ke Pengadilan Pasal 46 (3) 1. Tempat Tinggal 2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap a. Badan Hukum b. Perseroan c. Perserikatan d. Yayasan, atau e. Organisasi Lain 1. Tuntutan Pidana 2. Sanksi Pidana 3. Tindakan Tata Tertib Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan 1. Hubungan Kerja 2. Hubungan Lain Pasal 46 (2) Bertindak Dalam Lingkungan BH, dll. Dijatuhkan 1. Yang Memberi Perintah Perintah 2. Bertindak Sebagai Pimpinan Pimpinan 1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain 2. Memberi Perintah 3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3

18 TINDAKAN TATA TERTIB PENUTUPAN PERUSAHAAN 5 a.Apabila Mediasi Tidak Jalan (Tidak Ada Upaya Sungguh-sungguh) b.Meresahkan Masyarakat (Sakit) c.Lh Rusak Dan Tercemar Berat Sehingga Sulit Dipulihkan Kembali PENUTUPAN SEBAGIAN PERUSAHAAN, Dalam KONTEKS PRODUKSI TERTENTU Yang Menimbulkan Pencemaran / Perusakan MEMPERBAIKI AKIBAT TINDAK PIDANA, Untuk Pemulihan KUALITAS LH Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Ke Media LH Tanpa Diolah (IPAL)) – Kewajiban Membangun IPAL Yang Difungsikan Secara OPTIMAL. 6 Meniadakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Melalui Saluran Siluman (By Pass) – Kewajiban Menghilangkan Saluran Siluman 7 Dibawah PENGAMPUAN – Pembangunan IPAL Yang Memerlukan Waktu (3 Tahun) Maka Selama Itu PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN KEJAKSAAN NEGERI / BAPEDAL PERAMPASAN KEUNTUNGAN Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Lh Dengan Mengurangi Masukan Biaya (Menghemat Biaya) Produksi Melalui Tindakan Illegal

19 PENGEMBANGAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 PENGAWASAN 1.Pejabat Pengawas KEMENTERIAN LH 2.Pejabat Pengawas BAPEDAL PROP 3.Pejabat Pengawas BAPEDALDA/ KAB/KOTA Peringatan Lisan dan Tertulis PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30 1.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup (Pasal 40) 2.Penyidik POLRI 3.Berdasarkan Asas Subsidiaritas (ULTIMUM REMIDIUM) 4.Tindak Pidana LH adalah KEJAHATAN 1.Paksaan Pemerintahan -Gubernur -Bupati/Walikota 2.Pencabutan Izin Usaha dan atau kegiatan -Pejabat Pemberi Izin -Diajukan Ka. Daerah -Diajukan Pihak yang Berkepentingan 3.Audit Lingkungan -Menteri Negara LH Pihak Ketiga Netral 1.NEGOSIASI 2.MEDIASI 3.KONSILIASI 4.PENCARI FAKTA Pihak Ketiga Memiliki Kewenangan Mengambil Keputusan ARBITRASI -UU 30 Tahun PP 54 Tahun Perbuatan Melawan Hukum Didasarkan Pada Pasal 1365 KUH Perdata 2.Tanggungjawab Mutlak 3.Gugatan Masyarakat (Class Action) 4.Gugatan Organisasi LH (Legal Standing) Berdasarkan KUH Perdata 1.Pidana Materiil 2.Pidana Formil 3.Tindak Pidana KORPORASI 4.Tindakan Tata Tertib I SANKSI ADM Pasal II Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pasal III Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Pasal IV SANKSI PIDANA Pasal Pengembangan Insfrastruktur 1.Institusi 2.SDM 3.Pedoman 4.Sistem 5.Jaringan Komunikasi 6.Target Operasi Kab/Kota Prop PUSATPUSAT

20 TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAH Dunia Usaha Individu Keluarga Masyarakat

21 Masa Kini Generasi Saat ini Masa Datang Generasi Mendatang Solidaritas Transgenerasi

22 Wariskanlah Mata Air – Mata Air Demi Kehidupan Mereka Tapi……. JANGAN WARISKAN AIR MATA KEPADA ANAK CUCU KITA

23 T E R I M A K A S I H S E L E S A I


Download ppt "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google