BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Presentasi berjudul: "BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN"— Transcript presentasi:

1 BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari 2012 1

2 AGENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indek Pembangunan Manusia
Wajib Belajar 12 Tahun 3 Evaluasi Pelaksanaan BOS 4 Ujian Nasional 2012 5 Pelaksanaan DAPODIK 6 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD-SMP 7 E-Pembelajaran (Jardiknas) 8 Evaluasi Kebijakan RSBI 9 Evaluasi DAK 10 Struktur Organisasi Kemdikbud

3 Indek Pembangunan Manusia Human Development Index (HDI)
1 Indek Pembangunan Manusia Human Development Index (HDI)

4 Penjelasan UNDP mengenai Human Development Report 2011
“It is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” “The rank of Indonesia’s HDI for 2010 based on data available in 2011 and methods used in 2011 is 125 out of 187 countries. In the 2010 HDR, Indonesia was ranked 108 out of 169 countries. However, it is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” Sumber: UNDP 2011: Explanatory Note on 2011 HDR Composite Indices.

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Human Development Index (HDI) Perhitungan HDI atau IPM Pendidikan Kesehatan Pendapatan (usia 25 tahun keatas) (Mulai masuk sekolah) Harapan Hidup Pada Saat Lahir Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Harapan Lama Sekolah (EYS) GNI Perkapita (PPP $) 5.8 Tahun (tertinggi=12,6) 13,2 Tahun (tertinngi=18) Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pendapatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wajib belajar bagi penduduk usia sekolah akan meningkatkan IPM

6 Perkembangan HDI Indonesia, 2005-2011
Rank 108 Jumlah Negara 169 Rank 124 Jumlah Negara 187 HDI Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode Sumber: HDR 2011, UNDP

7 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas, 1994-2010
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia terus meningkat dari 7,24 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,92 tahun pada tahun 2010 Sumber: Susenas berbagai tahun, BPS 2011

8 HDI Indonesia HDR 2010, UNDP HDR 2011, UNDP 0,941 Norway (1) 0,943 Norway (1) Indeks Pendidikan mempunyai peran penting dalam menentukan HDI Indonesia 0,927 Australia (2) 0,929 Australia (2) 0,908 USA (4) 0,910 USA (4) Moldova (99) Maldives (107) 0,613 Indonesia (108) 0,661 Maldives (109) 0,611 Kyrgystan (109) 0,649 Moldova (111) 0,644 Phillipines (112) 0,590 Vietnam (113) 0,617 Indonesia (124) 0,593 Vietnam (128) 0,364 Zimbabwe (169) 0,286 Congo (187)

9 Upaya peningkatan Index Pendidikan
Intervensi Perkembangan kinerja pendidikan negara2 lain Memperkecil angka putus sekolah Meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan Meningkatkan akses dan mutu PAUD Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Expected years of schooling Education Index Mean years of schooling 25 tahun ke atas ada time lag Peningkatan pendidikan kesetaraan

10 Expected years of schooling (EYS) naik 7,8%
Memperkecil Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Angka Melanjutkan antar Jenjang Pendidikan (2/2) Perubahan (dalam ribu siswa) DO Tdk lanjut Jmlh siswa 2011 2012 100 -262 -300 1.060 -152 -283 610 -395 -251 850 = % drop out = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Expected years of schooling (EYS) naik 7,8% = Jumlah siswa

11 IPM 2011 (Publikasi UNDP): IPM INDONESIA TURUN?
Tahun 2010, UNDP menyempurnakan metodologi penghitungan IPM → publikasi HDR 2010: The Real Wealth of Nations. Tahun 2011 → HDR 2011: Sustainability and Equity (data series, jumlah negara, dan metode berbeda) Tahun 2010 2011 Peringkat 108 (169) 124 (187 ) 125 (187) Nilai HDI 0.600 0.617 0.613 GNI per cap 2008 $ PPP 2005 $ PPP Sumber HDR_2010 HDR_2011 : Bila HDI Indonesia 2011 dan 2010 dihitung dengan menggunakan standar yang sama, maka ranking Indonesia tahun 2011 (124) lebih baik satu tingkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 (125)

12 Rekapitulasi Perubahan Ranking HDI Periode 2010-2011
No Perubahan Ranking HDI Jumlah Negara Daftar Negara (Contoh) A Naik 1 Peringkat 29 Indonesia, Filipina, Argentina, Brasil dan Peru 2 Peringkat 4 Saudi Arabia, Kamboja, dan Rep. Dominika 3 Peringkat 3 Ukraina, Turki B Tetap 120 Norway, Belanda, Australia, Amerika, Singapore, Korsel, dan Perancis C Turun 25 Iceland, Portugal, Mesir, Kuwait, dan Kroasia Macedonia, Vanuatu, dan Madagaskar 1 Fiji 10 Peringkat Libya Jumlah 187 Sumber: HDR 2011, UNDP

13 Perhitungan Indikator Pendidikan Tahun 2012
Expected Years of Schooling (EYS) dengan memasukkan PAUD (asumsi 25% anak usia 5-6 tahun mengikuti PAUD dengan rata-rata lama sekolah 2 tahun)  maka EYS naik 0,5 tahun atau menjadi 13,8 tahun Mean years of schooling (MYS) usia 25 tahun ke atas adalah 7,47 tahun Dengan demikian, indeks pendidikan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun Namun demikian, besarannya sangat tergantung perkembangan pendidikan 186 negara lainnya. Perkiraan indikator MYS dan EYS pada Tahun 2012 No Indikator UNDP 2011 Perkiraan 2012 *) 1 Life expectancy at birth (years) 69,4 ... 2 Mean years of schooling (years) 5,8 7,4 3 Expected years of schooling (years) 13,2 13,8 4 Gross national income per capita (constant 2005 US$ PPP) 3.716 ....

14 2 Wajib Belajar 12 Tahun

15 Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs PDB per Kapita Wajib Belajar vs GCI Indonesia (diatas rata-rata) Y = , ,5 x R² = 0,87 Y = 2,27 + 0,22 x Indonesia (dibawah rata-rata) R² = 0,93 Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report

16 Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun
Wajib Belajar vs IPM Pendidikan Wajib Belajar vs IPM Total Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (dibawah rata-rata) Y = 0,43 + 0,019 x Y = 0,23 + 0,052 x R² = 0,95 R² = 0,99 Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011

17 Sasaran Strategis Wajib Belajar 12 Tahun
Perimbangan Negeri - Swasta, dimana negeri harus lebih banyak dari Swasta untuk menegaskan peran dan yanggung jawab pemerintah Orientasi kepada mutu (mengacu kepada standar yang dijaga dan ditingkatkan agar tidak berkurang karena adanya penambahan kapasitas) Perimbangan SMA - SMK Pemerataan distribusi Penentuan tahapan pencapaian target APK di tingkat nasional maupun provinsi.

18 Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2010 Tahun 2011 (BPS) (BPS) Pendidikan 5% Universitas : 4,8% Diploma I/II/III/Akademi: 3% 2,8% 8,2% SMTA Kejuruan : 8,2% 8,7% SMTA Umum : 14,7% 14,7% 19,1% SMTP : 19,1% 50,4% ≤ SD : 49,5% Wajib Belajar 9 Tahun menekan balok ini supaya tidak melebar, sehingga akan meluber ke jenjang diatasnya

19 Perkiraan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia
BOS Efektif Wajar Sukses Semua Siswa sampai SMA/K Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K Naker SMA/K Naik Perkiraan Pendidikan 2015 2025 Universitas : 6% 8% Diploma I/II/III/Akademi: 4% 8% SMTA Kejuruan : 8,2% 10% 18% 8,2% SMTA Umum : 20% 16% 24% 22% SMTP : 40% 20% ≤ SD :

20 Percepatan APK SMA/SMK/MA melalui
Wajib Belajar 12 Tahun APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2038) z Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Mendukung Wajar 12 Tahun (s.d. 2020) milyar Rp Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ruang Kelas Baru 1.080,7 1.045,0 964,2 884,8 839,4 821,5 812,5 798,7 Unit Sekolah Baru 629,6 608,7 561,7 515,4 489,0 478,6 473,3 465,3 BOS-SM 15.598,6 16.309,4 16.965,4 17.567,4 18.138,4 18.697,3 19.250,1 19.793,5 Total 17.308,9 17.963,1 18.491,3 18.967,6 19.466,8 19.997,4 20.535,9 21.057,5

21 Target Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun per Provinsi

22 Pendidikan Vokasi sebagai Bagian Wajar 12 Tahun
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003 pasal 18) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi a.l. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (PP 17/2010 pasal 76) Spektrum Keahlian Pendidikan SMK: NO BIDANG STUDI JUMLAH PROGRAM STUDI KOMPETENSI KEAHLIAN 1 TEKNOLOGI DAN REKAYASA 18 66 2 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 9 KESEHATAN 6 4 SENI, KERAJINAN, DAN PARIWISATA 7 22 5 AGROBISNIS DAN TEKNOLOGI 14 BISNIS DAN MANAJEMEN 40 121

23 Profil Pendidikan SMK Siswa Jumlah Sekolah 8.314.642 21.478 Anggaran
SMA : (53,6%) SMA : (53,6%) 21.478 SMK : 9.975 (46,4%) SMK : 9.975 (46,4%) 2010/2011 2010/2011 Negeri Swasta Total % SMA 5.515 5.988 11.503 53,6% SMK 2.667 7.308 9.975 46,4% Jumlah 8.182 13.296 21.478 100% Negeri Swasta Total % SMA 51,6% SMK 48,4% Jumlah 100% Anggaran Penjenjangan Milyar SMK Community College Politeknik D4 Tahun

24 Success Story Pendidikan SMK
PROTOTYPE MOBIL ESEMKA SMKN 2 SOLO NOTEBOOK DAN PC SMKN 2 CIKARANG MULTIPURPOSE HAND TRACTOR SMKN 3 METRO LAMPUNG TATA KECANTIKAN SMKN 3 TANGERANG DESAIN BUSANA SMKN 8 MAKASSAR CATERING SMKN 3 DENPASAR

25 Kebijakan Pengembangan SMK
Pengembangan kerjasama dengan industri untuk pabrikasi. Penguatan SMK sebagai rintisan pengembangan Community College. Pembangunan SMK baru yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengisi kebutukan tenaga kerja dalam rangka mendukung MP3EI. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah umum & relevansi Pendidikan vokasi (SMK, Community College, dan Politeknik)

26 Evaluasi Pelaksanaan BOS
3 Evaluasi Pelaksanaan BOS

27 Kinerja Penyaluran BOS 2011 Jumlah Kab/Kot yang sudah menyalurkan
Mekanisme penyaluran BOS tahun 2011 Realisasi Penyaluran BOS 2011 Triwulan ke (tanggal) Jumlah Kab/Kot yang sudah menyalurkan I (31 Mar 2011) 88,1% (437 Kab/Kot) II (30 Juni 2011) 92,2% (458 Kab/Kot) III (31 Agustus 2011) 82,5% (410 Kab/Kot) IV (31 Desember 2011) 53,5% (266 Kab/Kot) Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan)

28 Karakteristik BOS Tahun 2012 Jumlah Prov yang sudah menyalurkan
Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 Minggu ke Jumlah Prov yang sudah menyalurkan I 7,04% (3 Provinsi) II 87,32% (29 Provinsi) III 100% (33 Provinsi) PENGGUNAAN DANA BOS Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian bahan-bahan habis pakai Langganan daya dan jasa Perawatan sekolah Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Pengembangan profesi guru Membantu siswa miskin Pembiayaan pengelolaan BOS Pembelian perangkat komputer Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS Pertanggungjawaban dan Pelaporan Sekolah Kab/Kota Provinsi Pusat Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. *) Nilai Rp – 99,81%

29 Persentase Kab./Kot. Yang SD-SMPnya telah menerima BOS 2010, 2011, dan 2012
Triwulan 1 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 19 Jan 2012 2012 2010 2011 *) Nilai Rp – 99,81%

30 Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun 2012
Jenjang Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun 2011 2012 SD SMP Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: Tambahan bantuan biaya transportasi Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk.

31 Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012
SD SMP (%) Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota. Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

32 Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011)
Sekolah Pungutan Biaya Operasional Biaya Investasi A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk : Dilarang

33 4 Ujian Nasional 2012

34 Integrasi Kualifikasi Integrasi Kewilayahan
Semangat Perbaikan UN ...semangat perbaikan UN tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus bisa menjawab persoalan yang lain (multy objectives)... “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Integrasi Vertikal “continuity” bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) “continuity” bagi siswa dari sosial ekonomi kurang mampu masuk ke PT [PP 66/2010] UN 2011/2012 Integrasi Kualifikasi Integrasi Sosial Integrasi Kewilayahan “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] ...semangat perbaikan UN juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar deviasi dan memperbaiki nilai terendah..

35 Perbandingan Hasil UN 2010 dengan UN 2011
Kriteria Kelulusan Kriteria Kelulusan + NILAI RAPOR – 40% NILAI UN – 60% Jenjang % Kelulusan SMP 99,45% SMA/MA 99,22% SMK 99,51% Jenjang % Kelulusan SMP 94,42% SMA/MA 99,04% SMK 99,20% NILAI SEKOLAH + PENENTUAN KELULUSAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

36 Pelaksanaan UN 2012 Tema UN 2012: “JUJUR DAN PRESTASI”
Jadwal Pelaksanaan: Jenjang Utama Susulan Pengumuman SMA/MA 16 April – 19 April 23 April – 26 April 26 Mei SMK/SMALB 16 April – 18 April 23 April – 25 April 26 Mei (SMK) 2 Juni (SMALB) SMP/MTs 30 April – 4 Mei 2 Juni Upaya Persiapan Pelaksanaan UN 2012: Naskah Pencetakan UN dilakukan oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing. Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia. Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal. Telah disusun kisi-kisi UN berdasarkan KTSP yang akan berlaku selama 3 tahun. Nilai UN menjadi salah satu ‘paspor’ untuk penerimaan di jenjang perguruan tinggi melalui jalur undangan. Telah dilakukan sosialisasi dan segera akan dilakukan roadshow dalam rangka menggalang komitmen secara kolektif untuk menjamin semangat UN “Jujur dan Prestasi”.

37 5 Pelaksanaan DAPODIK

38 Data Pokok Pendidikan Wilayah Survey Attribut Survey
Lokasi Sekolah (Koordinat) Identitas Sekolah Foto Sekolah Attribut lain Kondisi Gedung Kondisi Ruang Kelas/Ruang Belajar Guru Siswa Kelas/Rombel Tahap I (Tahun 2010) Tahap 2 (Tahun 2011) Tahap 1 = 17 Provinsi, 278 kab-kota Tahap 2 = 16 Provinsi, 219 kab-kota Lembaga/Satuan Pendidikan: SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK PLB TOTAL Lembaga/Satuan Pendidikan: SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK PLB TOTAL

39 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Tahap 1 dan Monitoring Rehab 2011 – Kab Banyumas Sebelum Rehab Kondisi Rehab = 41% (per Tgl 16 Des. 2011)

40 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Peta Lokasi Jatilawang – Banyumas - JATENG

41 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1
Kondisi Rehap Per 16 Des 2011 (24%)

42 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2
Kep Sangihe

43 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2
Tahap 2 dan Perencanaan Rehab 2012 Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT SDN Inpres Laka Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kondisi: Jumlah Siswa = 71 3 Ruang Kelas Rusak Ringan 3 Ruang Kelas Rusak Berat

44 PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIKAN TAHUN 2011
Tahap 2 dan Perencanaan Rehab 2012 Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT SDN Inpres Tabana Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kondisi: Jumlah Siswa = 46 4 Ruang Kelas Kondisi Baik 4 Ruang Kelas Rusak Berat

45 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP
6 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP

46 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal

47 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG ( Status: 24 Desember 2011)

48 SMP TAJUR HALANG BOGOR SMPN 2 KUPANG

49 SMP Muhammadiyah Cimanggu, Kab. Cilacap
SMP Dian Nusantara, Serang

50 E-Pembelajaran (Jardiknas)
7 E-Pembelajaran (Jardiknas)

51 Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan (e-Pendidikan)
E-learning E-admnistrasi Rumah Belajar, Televisi/ Suara Edukasi Data siswa, guru dan tenaga kependidikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan JARDIKNAS

52 Pemanfaatan Jardiknas untuk e-Pembelajaran
Portal Rumah Belajar: belajar.Kemdikbud.go.id Buku Sekolah Elektronik: bse.Kemdikbud.go.id Televisi Edukasi: tve.Kemdikbud.go.id

53 Success Story Jardiknas
Menjangkau yang Tak Terjangkau, (99%) kabupaten/kota di 33 provinsi terkoneksi ke Jardiknas melalui media fiber optic, wireline, vsat Memperkuat citra e-Government Kemdikbud melalui penerapan domain kemdikbud.go.id dan resmi, efektif menangkal aksi penipuan2 yang mengatasnamkan pejabat/satker Kemdikbud Mendukung akuntabilitas proses pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pengendalian dan pelaporan dana BOS dan kegiatan Ujian Nasional, baik melalui layanan internet maupun web Menumbuhkan kesadaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang pentingnya fasilitas untuk mendukung pembelajaran dan pekerjaan sehari-hari. Memperkuat jalinan kerjasama dan riset antar perguruan tinggi negeri dan swasta yang terhubung ke INHERENT.

54 Capaian Jardiknas Tahun 2011
No. Satuan Pendidikan & Satuan Kerja Total Nasional Capaian Jardiknas % 1. SD 4.069 2,8% 2. SMP 29.866 7.405 24,8% 3. SMA 11.136 4.682 42,0% 4. SMK 8.421 3.404 40,4% 5. MI 22.239 469 2,1% 6. MTs 14.022 1.978 14,1% 7. MA 5.897 1.216 20,6% 8. Perguruan Tinggi Negeri 88 54 61,4% 9. Satker Kemdikbud Pusat/Daerah 128 117 91,4% 10. Dinas Pendidikan Provinsi 33 100,0% 11. Dinas Pendidikan Kab/Kota 502 497 99,0%

55 Aplikasi e-Pendidikan Kedepan
e-Education Resource Sharing Platform

56 Evaluasi Kebijakan RSBI
8 Evaluasi Kebijakan RSBI

57 Proses Menuju SBI     SBI RSBI SSN SPM  SPM KRITERIA  : LEGAL
PEDAGOGIK SOSIAL SBI  (0%)  RSBI SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 8,0 (0,65%) SSN  SPM Sudah memenuhi SNP Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 7,0   SPM Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Memiliki rata-rata UN 6,5 Tidak Double Shift Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah

58 Intervensi yang diperlukan menuju status SBI
Variabel Mutu (SNP) Upaya/Intervensi Isi Mempersiapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan metode pembelajaran negara maju dalam berbagai bidang. Proses Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan budaya belajar sepanjang hayat. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pedagogis. Kompetensi lulusan Meningkatkan Standar kompetensi lulusan menuju pengakuan internasional tenaga kependidikan Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang mampu menginspirasi peserta didik. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa untuk kepentingan komunikasi global. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk Kepala Sekolah. sarana dan prasarana Melengkapi sarana prasarana pembelajaran di sekolah. Pengelolaan Menjalin sister school dengan sekolah dari negara maju agar terjadi proses pembelajaran baik dalam aspek akademik maupun kultur pembelajaran. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO). Pembiayaan Melakukan program afirmasi bagi siswa dari kelompok marginal yang memiliki potensi secara akademik. Penilaian Memperkuat penerapan Sistem Penilaian Berbasis Kelas (classroom assesment) 58 58

59 Hasil Penelitian tentang RSBI
PENGGUNAAN ANGGARAN OLEH SEKOLAH RSBI 2011 SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN SEKOLAH RSBI 2011

60 Hasil Penelitian tentang RSBI
Perbandingan Nilai Akademik Siswa RSBI dan Siswa Reguler Jenjang Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA* SD RSBI lebih tinggi 12% SMP RSBI lebih tinggi 15,5% SMA RSBI lebih tinggi 19,5% SMK RSBI lebih tinggi 20,4% *) Kec. SMK Kebijakan RSBI Tidak ada penambahan RSBI baru. Sedang dilakukan pembinaan dan evaluasi RSBI yang ada secara intensif.

61 9 Evaluasi DAK

62 Ketentuan Umum Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Sesuai PP No. 55/2005: Alokasi DAK per daerah di tetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasar PMK tersebut Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

63 Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
TAHUN 2011 TAHUN 2012 PEMB. PRASARANA PENDIDIKAN REHABILISASI RUANG KELAS RUSAK BERAT 80 % RENTANG 35 % - 65% SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 20 % SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

64 Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
No. Tahun 2011 Tahun 2012 1 PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN Rehabilitasi ruang kelas rusak berat; Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat beserta perobotnya (komplemen dengan DIPA Kemdikbud) 2 SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Buku Alat Pendidikan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan, dan Multimedia Interaktif. PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU Pembangunan ruang perpustaaan beserta perabotnya Pengadaan peralatan pendidikan Jenjang DIPA Kemdikbud DAK Pendidikan SD 61.697 40.189 SMP 24.390 16.637 Juknis DAK telah disosialisasikan dan didistribusikan ke daerah (13-15 Desember 2011)

65 Struktur Organisasi Kemdikbud
10 Struktur Organisasi Kemdikbud

66 Integrasi Fungsi Kebudayaan
Integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan ‘merging’ fungsi kebudayaan dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat upaya untuk membangun insan Indonesia yang bepengetahuan dan berbudaya (beradab).

67 Pendekatan dalam Perancangan Organisasi
Fungsi Kebudayaan Produk/Bidang Sejarah Cagar Budaya Museum Seni Film Tradisi Kepercayaan Proses Proses Utama Warisan Nilai Pembudayaan Pengembangan Proses Penunjang Penelitian SDM

68 Hasil Pembahasan dan Kajian
Fungsi Kebudayaan Produk/Sektor Sejarah Cagar Budaya Museum Seni Film Tradisi Kepercayaan Proses Proses Utama Warisan Pengembangan Nilai Internalisasi dan Diplomasi Proses Penunjang Penelitian SDM Arkeologi Nas. Sesditjen Direktur 1 Direktur 2 Direktur 3 Direktur 4 Direktur 5 Pusat 1 Pusat 2 Pusat 3

69 DITJEN DITJEN KEBUDAYAAN 20 JAN 2012 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN STAF AHLI WAKIL MENTERI WAKIL MENTERI LEMBAGA SENSOR FILM INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN KEBUDAYAAN DITJEN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN PUSAT ARKEOLOGI NASIONAL PUSAT LEMBAGA SENSOR FILM SEKRETARIAT PUSAT PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 20 JAN 2012 94 PTN 12 PPPPTK, 2 P2-PAUDNI, 2 BP-PAUDNI, 1 LPPKS, 31 LPMP, 17 BALAI BAHASA, KANTOR BAHASA , 1 BPMTP, 1 BPMRP, 1 BPMP, 11 BPSNT, 12 BP3, 1 BKPB, BPSMPS, 10 BA, 1 MUS.NAS, 1 MUS.SP, 1 MUS.PNP, 1 MUS.KN, 1 1 MUS.BVY, MUS.BA, 1 GNI. 12 KOPERTIS Biro Hukum dan Organisasi 2012

70 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan Fungsi: perumusan kebijakan di bidang kebudayaan; pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN Tugas : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Fungsi: koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; pengelolaan data dan informasi kebudayaan; koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan; pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan; penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan; pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan SETDITJEN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 20 JAN 2012

71 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SETDITJEN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi; pengelolaan register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air; pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang internalisasi budaya, kekayaan budaya, warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia, dan diplomasi budaya; pelaksanaan internalisasi nilai budaya; penetapan kekayaan budaya dan pengusulan warisan budaya; pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; pelaksanaan diplomasi budaya; penyusunan bahan ratifikasi konvensi warisan budaya dunia; fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; evaluasi pelaksanaan internalisasi nilai dan diplomasi budaya; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

72 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SETDITJEN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian dan perfilman. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi; pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman. Tugas: perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang sejarah dan nilai budaya; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaaan sejarah dan perumusan nilai budaya; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sejarah; pemetaan, verifikasi, dan perumusan nilai budaya yang bersumber dari sejarah, tradisi, seni, film, kepercayaan, dan cagar budaya; fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaaan sejarah; pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah dan nilai budaya; evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan nilai budaya; pelaksanaan dokumentasi dan publikasi sejarah dan nilai budaya; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

73 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SETDITJEN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

74 TERIMA KASIH