Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari 2012 11.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari 2012 11."— Transcript presentasi:

1 BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari

2 AGENDA 2 3 Ujian Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD-SMP 4 E-Pembelajaran (Jardiknas) 5 Evaluasi Kebijakan RSBI 7 Evaluasi DAK 8 Evaluasi Pelaksanaan BOS 9 Wajib Belajar 12 Tahun 10 Struktur Organisasi Kemdikbud 1 Indek Pembangunan Manusia Pelaksanaan DAPODIK 6

3 Indek Pembangunan Manusia Human Development Index (HDI) 1 3

4 Penjelasan UNDP mengenai Human Development Report 2011 “It is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” “The rank of Indonesia’s HDI for 2010 based on data available in 2011 and methods used in 2011 is 125 out of 187 countries. In the 2010 HDR, Indonesia was ranked 108 out of 169 countries. However, it is misleading to compare values and rankings with those of previously published reports, because the underlying data and methods have changed, as well as the number of countries included in the HDI.” Sumber: UNDP 2011: Explanatory Note on 2011 HDR Composite Indices. 4

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Harapan Lama Sekolah (EYS) Indeks Pendidikan Pendidikan Harapan Hidup Pada Saat Lahir GNI Perkapita (PPP $) Indeks Kesehatan Indeks Pendapatan Kesehatan Pendapatan Human Development Index (HDI) Perhitungan HDI atau IPM (usia 25 tahun keatas)(Mulai masuk sekolah) 13,2 Tahun (tertinngi=18) 5.8 Tahun (tertinggi=12,6) Wajib belajar bagi penduduk usia sekolah akan meningkatkan IPM 5

6 Perkembangan HDI Indonesia, Sumber: HDR 2011, UNDP 6 HDI Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode Rank 108 Jumlah Negara 169 Rank 124 Jumlah Negara 187

7 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia terus meningkat dari 7,24 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,92 tahun pada tahun 2010 Sumber: Susenas berbagai tahun, BPS Tahun

8 HDI Indonesia ,617 0,593 Indonesia (124) Vietnam (128) 0,286 Congo (187) 0,943 Norway (1) 0,929 Australia (2) 0,910 USA (4) 0,649 Moldova (111) 0,644 Phillipines (112) HDR 2011, UNDP 8 0,364 Zimbabwe (169) 0,941 Norway (1) 0,927 Australia (2) 0,908 USA (4) 0,611 Kyrgystan (109) 0,590 Vietnam (113) HDR 2010, UNDP 0,613 Indonesia (108) Moldova (99) Maldives (107) 0,661 Maldives (109) Indeks Pendidikan mempunyai peran penting dalam menentukan HDI Indonesia

9 Upaya peningkatan Index Pendidikan 9 1.Memperkecil angka putus sekolah 2.Meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan 3.Meningkatkan akses dan mutu PAUD 4.Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu 5.Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah 6.Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi 7.Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan pendidikan kesetaraan Expected years of schooling Mean years of schooling 25 tahun ke atas ada time lag Education Index Intervensi Perkembangan kinerja pendidikan negara2 lain

10 = % drop out = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Memperkecil Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Angka Melanjutkan antar Jenjang Pendidikan (2/2) Perubahan (dalam ribu siswa) = Jumlah siswa Tdk lanjut Jmlh siswa DO Expected years of schooling (EYS) naik 7,8%

11 IPM 2011 (Publikasi UNDP): IPM INDONESIA TURUN? Tahun 2010, UNDP menyempurnakan metodologi penghitungan IPM → publikasi HDR 2010: The Real Wealth of Nations. Tahun 2011 → HDR 2011: Sustainability and Equity (data series, jumlah negara, dan metode berbeda) Tahun Peringkat108 (169)124 (187 )125 (187) Nilai HDI GNI per cap2008 $ PPP2005 $ PPP SumberHDR_2010HDR_2011 : Bila HDI Indonesia 2011 dan 2010 dihitung dengan menggunakan standar yang sama, maka ranking Indonesia tahun 2011 (124) lebih baik satu tingkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 (125) 11

12 Rekapitulasi Perubahan Ranking HDI Periode No Perubahan Ranking HDI Jumlah Negara Daftar Negara (Contoh) ANaik 1 Peringkat29Indonesia, Filipina, Argentina, Brasil dan Peru 2 Peringkat4Saudi Arabia, Kamboja, dan Rep. Dominika 3 Peringkat3Ukraina, Turki BTetap120Norway, Belanda, Australia, Amerika, Singapore, Korsel, dan Perancis CTurun 1 Peringkat25Iceland, Portugal, Mesir, Kuwait, dan Kroasia 2 Peringkat4Macedonia, Vanuatu, dan Madagaskar 3 Peringkat1Fiji 10 Peringkat1Libya Jumlah187 Sumber: HDR 2011, UNDP

13 Perhitungan Indikator Pendidikan Tahun 2012 Expected Years of Schooling (EYS) dengan memasukkan PAUD (asumsi 25% anak usia 5-6 tahun mengikuti PAUD dengan rata-rata lama sekolah 2 tahun)  maka EYS naik 0,5 tahun atau menjadi 13,8 tahun Mean years of schooling (MYS) usia 25 tahun ke atas adalah 7,47 tahun Dengan demikian, indeks pendidikan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun Namun demikian, besarannya sangat tergantung perkembangan pendidikan 186 negara lainnya. 13 NoIndikatorUNDP 2011Perkiraan 2012 *) 1Life expectancy at birth (years)69,4... 2Mean years of schooling (years)5,87,4 3Expected years of schooling (years)13,213,8 4Gross national income per capita (constant 2005 US$ PPP) Perkiraan indikator MYS dan EYS pada Tahun 2012

14 Wajib Belajar 12 Tahun 2 14

15 Indonesia (dibawah rata-rata) 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2.PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report Indonesia (diatas rata-rata) Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Wajib Belajar vs PDB per KapitaWajib Belajar vs GCI Y = , ,5 x R² = 0,87 Y = 2,27 + 0,22 x R² = 0,93 15

16 Indonesia (dibawah rata-rata) 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011 Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Wajib Belajar vs IPM PendidikanWajib Belajar vs IPM Total Y = 0,23 + 0,052 x R² = 0,99 Indonesia (dibawah rata- rata) Y = 0,43 + 0,019 x R² = 0,95 16

17 Perimbangan Negeri - Swasta, dimana negeri harus lebih banyak dari Swasta untuk menegaskan peran dan yanggung jawab pemerintah Orientasi kepada mutu (mengacu kepada standar yang dijaga dan ditingkatkan agar tidak berkurang karena adanya penambahan kapasitas) Perimbangan SMA - SMK Pemerataan distribusi Penentuan tahapan pencapaian target APK di tingkat nasional maupun provinsi. Sasaran Strategis Wajib Belajar 12 Tahun 17

18 (BPS) 50,4% 19,1% SMTA Umum : SMTA Kejuruan : Diploma I/II/III/Akademi: Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia Pendidikan Tahun 2010Tahun 2011 (BPS) 49,5% 19,1% 14,7% 8,7 % 3%3% 3%3% 14,7% SMTP : ≤ SD : 5%5% 5%5% Universitas : 8,2 % 2,8% 4,8% Wajib Belajar 9 Tahun menekan balok ini supaya tidak melebar, sehingga akan meluber ke jenjang diatasnya

19 Perkiraan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia 40% 24% SMTA Umum : SMTA Kejuruan : Diploma I/II/III/Akademi: 16% SMTP : ≤ SD : Universitas : 8,2 % 10% 4%4% 4%4% 6%6% 6%6% % 22% 20% 8,2 % 18% 8%8% 8%8% 8%8% 8%8% 2025Pendidikan Perkiraan BOS Efektif Wajar Sukses Wajar Sukses Semua Siswa sampai SMA/K Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K Naker SMA/K Naik 19

20 20 Percepatan APK SMA/SMK/MA melalui Wajib Belajar 12 Tahun Peruntukan Ruang Kelas Baru 1.080, ,0 964,2 884,8 839,4 821,5 812,5 798,7 Unit Sekolah Baru 629,6 608,7 561,7 515,4 489,0 478,6 473,3 465,3 BOS-SM , , , , , , , ,5 Total , , , , , , , ,5 Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Mendukung Wajar 12 Tahun (s.d. 2020) milyar Rp z APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2038)

21 Target Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun per Provinsi 21

22 22 Pendidikan Vokasi sebagai Bagian Wajar 12 Tahun Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003 pasal 18) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi a.l. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (PP 17/2010 pasal 76) Spektrum Keahlian Pendidikan SMK: NO BIDANG STUDI JUMLAH PROGRAM STUDI JUMLAH KOMPETENSI KEAHLIAN 1TEKNOLOGI DAN REKAYASA1866 2TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI39 3KESEHATAN26 4SENI, KERAJINAN, DAN PARIWISATA722 5AGROBISNIS DAN TEKNOLOGI714 6BISNIS DAN MANAJEMEN34 JUMLAH40121

23 23 Profil Pendidikan SMK Jumlah Sekolah Siswa Anggaran Penjenjangan SMK Community College Politeknik D4 NegeriSwastaTotal% SMA ,6% SMK ,4% Jumlah % SMA : (53,6%) SMK : (46,4%) SMA : (53,6%) SMK : (46,4%) NegeriSwastaTotal% SMA ,6% SMK ,4% Jumlah % /2011 Milyar Tahun

24 24 Success Story Pendidikan SMK PROTOTYPE MOBIL ESEMKA SMKN 2 SOLO TATA KECANTIKAN SMKN 3 TANGERANG NOTEBOOK DAN PC SMKN 2 CIKARANG MULTIPURPOSE HAND TRACTOR SMKN 3 METRO LAMPUNG DESAIN BUSANA SMKN 8 MAKASSAR CATERING SMKN 3 DENPASAR

25 25 Kebijakan Pengembangan SMK Pengembangan kerjasama dengan industri untuk pabrikasi. Penguatan SMK sebagai rintisan pengembangan Community College. Pembangunan SMK baru yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengisi kebutukan tenaga kerja dalam rangka mendukung MP3EI. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah umum & relevansi Pendidikan vokasi (SMK, Community College, dan Politeknik)

26 Evaluasi Pelaksanaan BOS 3 26

27 27 Kinerja Penyaluran BOS 2011 Triwulan ke (tanggal) Jumlah Kab/Kot yang sudah menyalurkan I (31 Mar 2011) 88,1% (437 Kab/Kot) II (30 Juni 2011) 92,2% (458 Kab/Kot) III (31 Agustus 2011) 82,5% (410 Kab/Kot) IV (31 Desember 2011) 53,5% (266 Kab/Kot) Mekanisme penyaluran BOS tahun 2011 Realisasi Penyaluran BOS 2011 Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan)

28 Karakteristik BOS Tahun Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 Minggu ke Jumlah Prov yang sudah menyalurkan I 7,04% (3 Provinsi) II 87,32% (29 Provinsi) III 100% (33 Provinsi) 1.Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran 2.Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 3.Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa 4.Kegiatan Ulangan dan Ujian 5.Pembelian bahan-bahan habis pakai 6.Langganan daya dan jasa 7.Perawatan sekolah 8.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 9.Pengembangan profesi guru 10.Membantu siswa miskin 11.Pembiayaan pengelolaan BOS 12.Pembelian perangkat komputer 13.Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS PENGGUNAAN DANA BOS *) Nilai Rp – 99,81% Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Sekolah Kab/Kota Provinsi Pusat

29 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Persentase Kab./Kot. Yang SD-SMPnya telah menerima BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan Jan 2012 *) Nilai Rp – 99,81%

30 30 Jenjang Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun SD SMP Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). 2.Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: Tambahan bantuan biaya transportasi Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) 3.Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk. Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan

31 Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota. Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/ (%) SDSMP Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

32 Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011) Sekolah Pungutan Biaya Operasional Biaya Investasi A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS : Dilarang 32 C.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk D.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk

33 Ujian Nasional

34 “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi...semangat perbaikan UN tidak untuk meningkatkan persentase lulusan namun harus bisa menjawab persoalan yang lain (multy objectives)... UN 2011/2012 Semangat Perbaikan UN...semangat perbaikan UN juga untuk meningkatkan rata-rata, mempersempit standar deviasi dan memperbaiki nilai terendah.. Integrasi Kualifikasi Integrasi Kewilayahan Integrasi Sosial Integrasi Vertikal “continuity” bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) “continuity” bagi siswa dari sosial ekonomi kurang mampu masuk ke PT [PP 66/2010]

35 35 Perbandingan Hasil UN 2010 dengan UN 2011 Kriteria Kelulusan Jenjang% Kelulusan SMP94,42% SMA/MA99,04% SMK99,20% Jenjang% Kelulusan SMP99,45% SMA/MA99,22% SMK99,51% NILAI RAPOR – 40%NILAI UN – 60% + NILAI SEKOLAH + PENENTUAN KELULUSAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

36 36 Pelaksanaan UN 2012 Naskah Pencetakan UN dilakukan oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing. Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia. Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal. Telah disusun kisi-kisi UN berdasarkan KTSP yang akan berlaku selama 3 tahun. Nilai UN menjadi salah satu ‘paspor’ untuk penerimaan di jenjang perguruan tinggi melalui jalur undangan. Telah dilakukan sosialisasi dan segera akan dilakukan roadshow dalam rangka menggalang komitmen secara kolektif untuk menjamin semangat UN “Jujur dan Prestasi”. JenjangUtamaSusulanPengumuman SMA/MA16 April – 19 April23 April – 26 April26 Mei SMK/SMALB 16 April – 18 April 23 April – 25 April26 Mei (SMK) 2 Juni (SMALB) SMP/MTs23 April – 26 April30 April – 4 Mei2 Juni Upaya Persiapan Pelaksanaan UN 2012: Jadwal Pelaksanaan: Tema UN 2012: “JUJUR DAN PRESTASI”

37 Pelaksanaan DAPODIK 5 37

38 Wilayah Survey Tahap I (Tahun 2010) Tahap 2 (Tahun 2011) Tahap 1 = 17 Provinsi, 278 kab-kota Tahap 2 = 16 Provinsi, 219 kab-kota 1.Lokasi Sekolah (Koordinat) 2.Identitas Sekolah 3.Foto Sekolah 4.Attribut lain Kondisi Gedung Kondisi Ruang Kelas/Ruang Belajar Guru Siswa Kelas/Rombel Attribut Survey Lembaga/Satuan Pendidikan: SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK PLB 307 TOTAL Lembaga/Satuan Pendidikan: SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK PLB TOTAL Data Pokok Pendidikan

39 Sebelum Rehab Kondisi Rehab = 41% (per Tgl 16 Des. 2011) Tahap 1 dan Monitoring Rehab 2011 – Kab Banyumas Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 39

40 Peta Lokasi Jatilawang – Banyumas - JATENG Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 40

41 Kondisi Rehap Per 16 Des 2011 (24%) Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 1 41

42 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2 Kep Sangihe 42

43 Kondisi: Jumlah Siswa = 71 3 Ruang Kelas Rusak Ringan 3 Ruang Kelas Rusak Berat SDN Inpres Laka Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT Tahap 2 dan Perencanaan Rehab 2012 Contoh Hasil Pendataan Dapodik Tahap 2 43

44 PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIKAN TAHUN 2011 SDN Inpres Tabana Kab. Flores Timur, Prov. NTT Kab. Flores Timur, Prov. NTT NTT Kondisi: Jumlah Siswa = 46 4 Ruang Kelas Kondisi Baik 4 Ruang Kelas Rusak Berat Tahap 2 dan Perencanaan Rehab

45 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD-SMP 6 45

46 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal 46

47 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG ( Status: 24 Desember 2011) 47

48 48 SMP TAJUR HALANG BOGOR SMPN 2 KUPANG

49 49 SMP Muhammadiyah Cimanggu, Kab. Cilacap SMP Dian Nusantara, Serang

50 E-Pembelajaran (Jardiknas) 7 50

51 51 Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan (e-Pendidikan) E- Pendidikan E-admnistrasi E-learning Rumah Belajar, Televisi/ Suara Edukasi Data siswa, guru dan tenaga kependidikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan JARDIKNAS

52 Pemanfaatan Jardiknas untuk e-Pembelajaran Portal Rumah Belajar: belajar.Kemdikbud.go.id Buku Sekolah Elektronik: bse.Kemdikbud.go.id Televisi Edukasi: tve.Kemdikbud.go.id 52

53 Success Story Jardiknas 1.Menjangkau yang Tak Terjangkau, (99%) kabupaten/kota di 33 provinsi terkoneksi ke Jardiknas melalui media fiber optic, wireline, vsat 2.Memperkuat citra e-Government Kemdikbud melalui penerapan domain kemdikbud.go.id dan resmi, efektif menangkal aksi penipuan2 yang mengatasnamkan pejabat/satker Kemdikbud 3.Mendukung akuntabilitas proses pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pengendalian dan pelaporan dana BOS dan kegiatan Ujian Nasional, baik melalui layanan internet maupun web 4.Menumbuhkan kesadaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang pentingnya fasilitas untuk mendukung pembelajaran dan pekerjaan sehari- hari. 5.Memperkuat jalinan kerjasama dan riset antar perguruan tinggi negeri dan swasta yang terhubung ke INHERENT. 53

54 No. Satuan Pendidikan & Satuan Kerja Total Nasional Capaian Jardiknas % 1.SD ,8% 2.SMP ,8% 3.SMA ,0% 4.SMK ,4% 5.MI ,1% 6.MTs ,1% 7.MA ,6% 8.Perguruan Tinggi Negeri885461,4% 9.Satker Kemdikbud Pusat/Daerah ,4% 10.Dinas Pendidikan Provinsi33 100,0% 11.Dinas Pendidikan Kab/Kota ,0% Capaian Jardiknas Tahun

55 Aplikasi e-Pendidikan Kedepan e-Education Resource Sharing Platform 55

56 Evaluasi Kebijakan RSBI 8 56

57 Proses Menuju SBI 57 SPM SSN RSBI SBI   SPM    KRITERIA  : 1.LEGAL 2.PEDAGOGIK 3.SOSIAL (0%) (0,65%) 1.SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju 2.Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah 3.Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) 4.Nilai rata-rata UN 8,0 1.Sudah memenuhi SNP 2.Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah 3.Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) 4.Nilai rata-rata UN 7,0 1.Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2.Memiliki rata-rata UN 6,5 3.Tidak Double Shift 4.Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah

58 58 Intervensi yang diperlukan menuju status SBI Variabel Mutu (SNP) Upaya/Intervensi Isi Mempersiapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan metode pembelajaran negara maju dalam berbagai bidang. Proses Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan budaya belajar sepanjang hayat. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pedagogis. Kompetensi lulusan Meningkatkan Standar kompetensi lulusan menuju pengakuan internasional tenaga kependidikan Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang mampu menginspirasi peserta didik. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa untuk kepentingan komunikasi global. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan untuk Kepala Sekolah. sarana dan prasarana Melengkapi sarana prasarana pembelajaran di sekolah. Pengelolaan Menjalin sister school dengan sekolah dari negara maju agar terjadi proses pembelajaran baik dalam aspek akademik maupun kultur pembelajaran. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO). Pembiayaan Melakukan program afirmasi bagi siswa dari kelompok marginal yang memiliki potensi secara akademik. Penilaian Memperkuat penerapan Sistem Penilaian Berbasis Kelas (classroom assesment) 58

59 59 Hasil Penelitian tentang RSBI SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN SEKOLAH RSBI 2011 PENGGUNAAN ANGGARAN OLEH SEKOLAH RSBI 2011

60 60 Hasil Penelitian tentang RSBI Jenjang Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA* SDRSBI lebih tinggi 12% SMPRSBI lebih tinggi 15,5% SMARSBI lebih tinggi 19,5% SMKRSBI lebih tinggi 20,4% *) Kec. SMK Perbandingan Nilai Akademik Siswa RSBI dan Siswa Reguler Kebijakan RSBI Tidak ada penambahan RSBI baru. Sedang dilakukan pembinaan dan evaluasi RSBI yang ada secara intensif.

61 Evaluasi DAK 9 61

62 62 Ketentuan Umum Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sesuai PP No. 55/2005:  Alokasi DAK per daerah di tetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Berdasar PMK tersebut Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

63 Kebijakan DAK Bidang Pendidikan TAHUN 2011 PEMB. PRASARANA PENDIDIKAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RENTANG 35 % - 65% 63 TAHUN 2012 REHABILISASI RUANG KELAS RUSAK BERAT 80 % SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 20 %

64 64 No.Tahun 2011Tahun PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN a.Rehabilitasi ruang kelas rusak berat; b.Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang. c.Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan d.Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat beserta perobotnya (komplemen dengan DIPA Kemdikbud) 2SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 1.Buku 2.Alat Pendidikan 3.Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan, dan Multimedia Interaktif. PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU 1.Pembangunan ruang perpustaaan beserta perabotnya 2.Pengadaan peralatan pendidikan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan JenjangDIPA KemdikbudDAK Pendidikan SD SMP Juknis DAK telah disosialisasikan dan didistribusikan ke daerah (13-15 Desember 2011)

65 Struktur Organisasi Kemdikbud 10 65

66 Integrasi Fungsi Kebudayaan Integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan ‘merging’ fungsi kebudayaan dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat upaya untuk membangun insan Indonesia yang bepengetahuan dan berbudaya (beradab).

67 Pendekatan dalam Perancangan Organisasi 67 Fungsi Kebudayaan Produk/Bidang Sejarah Cagar Budaya Museum Seni Film Tradisi Kepercayaan Proses Proses Utama Warisan Nilai Pembudayaan Pengembangan Proses Penunjang Penelitian SDM

68 Hasil Pembahasan dan Kajian 68 Fungsi Kebudayaan Produk/Sektor Sejarah Cagar Budaya Museum Seni Film Tradisi Kepercayaan Proses Proses Utama Warisan Pengembangan Nilai Internalisasi dan Diplomasi Proses Penunjang Penelitian SDM Arkeologi Nas. Sesditjen Direktur 1 Direktur 2 Direktur 3 Direktur 4 Direktur 5 Pusat 1 Pusat 2 Pusat 3

69 MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN STAF AHLI SEKRETARIAT BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Biro Hukum dan Organisasi 2012 DITJEN KEBUDAYAAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI 12 KOPERTIS 12 PPPPTK, 2 P2-PAUDNI, 2 BP-PAUDNI, 1 LPPKS, 31 LPMP, 17 BALAI BAHASA, 13 KANTOR BAHASA, 1 BPMTP, 1 BPMRP, 1 BPMP, 11 BPSNT, 12 BP3, 1 BKPB, 1 BPSMPS, 10 BA, 1 MUS.NAS, 1 MUS.SP, 1 MUS.PNP, 1 MUS.KN, 1 1 MUS.BVY, 1 MUS.BA, 1 GNI. 94 PTN WAKIL MENTERI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PUSAT ARKEOLOGI NASIONAL PUSAT PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN DITJEN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM 20 JAN 2012

70 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA SETDITJEN 20 JAN 2012 Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang kebudayaan; b.pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan; c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan; d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Tugas : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Fungsi: a.koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; b.koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; c.pengelolaan data dan informasi kebudayaan; d.koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan; e.pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan; f.penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; g.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; h.pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; i.koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan; j.pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan k.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

71 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA SETDITJEN Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi; c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; d.fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang registrasi nasional, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi; e.pengelolaan register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air; f.pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; g.evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; h.pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan i.pelaksanaan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya. Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang internalisasi budaya, kekayaan budaya, warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia, dan diplomasi budaya; c.pelaksanaan internalisasi nilai budaya; d.penetapan kekayaan budaya dan pengusulan warisan budaya; e.pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; f.pelaksanaan diplomasi budaya; g.penyusunan bahan ratifikasi konvensi warisan budaya dunia; h.fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; i.pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang internalisasi nilai dan diplomasi budaya; j.evaluasi pelaksanaan internalisasi nilai dan diplomasi budaya; dan k.pelaksanaan administrasi Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

72 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA SETDITJEN Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian dan perfilman. Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi; c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; d.fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi dan apresiasi film, serta dokumentasi dan publikasi; e.pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; f.evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; g.pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang pembinaan kesenian dan perfilman; h.pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman. Tugas: perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya. Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang sejarah dan nilai budaya; b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaaan sejarah dan perumusan nilai budaya; c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sejarah; d.pemetaan, verifikasi, dan perumusan nilai budaya yang bersumber dari sejarah, tradisi, seni, film, kepercayaan, dan cagar budaya; e.fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaaan sejarah; f.pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah dan nilai budaya; g.evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan nilai budaya; h.pelaksanaan dokumentasi dan publikasi sejarah dan nilai budaya; dan i.pelaksanaan administrasi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

73 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA SETDITJEN Tugas: melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Fungsi: a.perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; d.fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; e.pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; f.evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; g.pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, folklor, lingkungan budaya dan pranata sosial; dan h.pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

74 TERIMA KASIH 74


Download ppt "BAHAN RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Januari 2012 11."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google