Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

2 LATAR BELAKANG Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal onsultasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 Pada rapat September 2008, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Dokumen Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN berbasis kas, tapi pemerintah bisa memberikan supplementary dokumen pendapatan, piutang, belanja dan utang sehingga pembahasan di panitia anggaran tetap yang berbasis kas, tapi keseluruhan dokumen supplementary mengenai potensial pendapatan/belanja.

3 LATAR BELAKANG  Pasal 26 UU 41/2008 tentang APBN TA 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU 26/2009, LRA pada LKPP Tahun 2009 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.  Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan anggaran yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

4 POS-POS YANG DIAKRUALKAN  Belanja Yang Masih Harus Dibayar  Belanja Yang Dibayar Dimuka  Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  Pendapatan Yang Diterima Dimuka  Penyusutan, Amortisasi, dan Deplesi??  Penyisihan Piutang Tak Tertagih??

5 Belanja Yang Masih Harus Dibayar Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga /Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan /realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Belanja yang masih harus dibayar antara lain terdiri dari:  Belanja barang atas Telepon, listrik, air, dan sebagainya (transaksi ini terdapat pada semua KL).  Belanja Modal atas serah terima aset tetapi belum dibayar (Transaksi ini terdapat pada semua KL).  Bunga atas pinjaman yang belum di bayar (Transaksi ini terdapat pada DJPU selaku kuasa BUN).

6 Contoh Belanja Yang Masih Harus Dibayar (1) Tanggal 1 Maret 20X1 pemerintah mencairkan pinjaman program dari lembaga international sebesar Rp20 juta. Bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret dengan tarif 12% per tahun. Apabila realisasi belanja bunga tahun 20X1 adalah sebesar Rp (termasuk bunga tahun 20X0 sebesar Rp ) dan bunga yang masih harus dibayar tahun 20X1 sebesar Rp (20 jt * 4/12 * 12/100), maka informasi tersebut pada informasi akrual adalah sebagai berikut:

7 Pengaruh Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada Laporan No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambahKurang Belanja Bunga Pinjaman Program ( ) Loan Agreement, Notice of Disbursem ent, Notice of Payment Neraca Utang Bunga Ekuitas Dana: Dana Yang disediakan untuk Bayar utang ( )

8 Contoh Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2) Satker A pada tanggal 31 Desember 20X1 belum membayar tagihan listrik untuk bulan desember 20X1 sebesar Rp Ketika menyusun Laporan Keuangan berikut tahunan 20X1, Satker harus melaporkan tagihan listrik dimaksud yang belum terbayarkan di tahun 20X1 sebagai Belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp

9 Pengaruh Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada Laporan No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambahKurang Belanja Langganan Daya dan Jasa Tagihan Listrik Des 20X1 Neraca Belanja yang masih hrs dibayar (Utang Bunga ) Ekuitas Dana: Dana Yang disediakan untuk Bayar utang ( )

10 Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Belanja dibayar dimuka antara lain terdiri dari: Uang muka kerja yang sudah diperlakukan sebagai belanja (tidak menggunakan akun non anggaran) Sewa yang dibayar dalam jangka waktu tertentu tetapi belum semuanya dinikmati jasanya.

11 Contoh Belanja Dibayar Dimuka Pada 1 Agustus 20X1, satuan kerja A menyewa gedung kantor selama 1 tahun sampai dengan 31 Juli 20X2. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan di muka sebesar Rp Pada tanggal 31 Desember 20X1 satuan kerja yang bersangkutan harus menyajikan adanya belanja dibayar di muka untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 20X2 sebesar Rp (Rp x 7/12). Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

12 Pengaruh Belanja Dibayar Dimuka pada Laporan Neraca Sewa Dibayar Dimuka Ekuitas Dana: Cadangan Piutang No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambahKurang Belanja Sewa SPK, SP2D/SPM

13 Pendapatan Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Masih Harus Diterima antara lai: Dividen yang diumumkan BUMN tetapi belum diterima. Bunga yang belum diterima pemerintah atas pinjaman. Iuran Hasil Hutan yang belum disetor wajib bayar. PNBP Lainnya yang belum dibayar oleh wajib bayar. Pajak yang diterbitkan SKPKB dan STP tetapi belum dibayar oleh Wajib Pajak

14 Contoh Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Realisasi penerimaan PPh Ps. 21 (MA ) secara kas tahun anggaran 20X1 sebesar Rp Jumlah tersebut termasuk realisasi penerimaan PPh Ps. 21 yang terutang pada tahun 20X0 sebesar Rp Jumlah piutang pajak berdasarkan SKPKB atas PPh Ps. 21 selama tahun 20X1 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

15 Pengaruh Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Laporan Neraca Piutang Pajak Ekuitas Dana: Cadangan Piutang No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambahKurang Pendapatan Pajak SKPKB

16 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain: Pemerintah menerima pendapatan atas penyewaan aset untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran

17 Contoh Pendapatan Diterima Dimuka Pada tanggal 1 Juli 20X1 Satker Departemen ESDM menerima uang hasil sewa penempatan menara BTS sebesar Rp untuk masa 1 Juli 20X1 sampai dengan 30 Juni 20X4. Realisasi pendapatan (akun ) Satker Departemen ESDM selama tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp Pada tanggal 31 Desember 20X1, bagian dari sewa yang menjadi pendapatan diterima di muka tahun 20X1 adalah 30 bulan (1 Januari 20X2- 30 Juni 20X4) sebesar Rp (30/36 x Rp ). Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

18 Pengaruh Pendapatan Diterima Dimuka pada Laporan Neraca Pendapatan Diterima Dimuka Ekuitas Dana: Ekuitas Dana Lancar ( ) No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambah Kurang Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang ( ) Dokumen Kontrak, SSBP

19 NoPos AkrualPengaruh Transaksi NeracaInformasi Akrual 1Pendapatan Masih Harus Diterima Aset- Piutang Menambah pendapatan (basis kas) 2Pendapatan diterima dimuka Kewajiban Mengurang pendapatan (basis kas) 3Belanja yang masih harus dibayar Kewajiban Menambah belanja (basis kas) 4Belanja Dibayar dimukaAset- Belanja dibayar dimuka Mengurang belanja (basis kas)

20 Penyampaian Informasi Akrual Penyampaian Informasi akrual mengacu pada Perdirjen 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal penyampaian informasi akrual sesuai perdirjen 65/PB/2010 belum dapat diterapkan, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilaksanakan mulai dari tingkat UAPPA-E1.

21 Format Laporan-Satker BA: Eselon I/UAPPA-E1: UAPPA-W: Satuan Kerja/UAKPA: No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode AkunUraianTambah Informasi Akrual 1xxxxxx

22 Format Laporan-UAPPAW BA: Eselon I/UAPPA-E1: UAPPA-W: N o. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode Akun UraianTambah Informasi Akrual 1xxxxxx

23 Format Laporan-UAPPA-E1 BA: Eselon I/UAPPA-E1: No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode Akun UraianTambah Informasi Akrual 1xxxxxx

24 Format Laporan-UAPA BA : No. Pendapatan/Belanja Realisasi Menurut Basis Kas Penyesuaian Akrual Informasi Akrual Dokumen Sumber Kode Akun UraianTambah Informasi Akrual 1xxxxxx

25 TERIMA KASIH


Download ppt "INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google