Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Laporan Pelaksanaan BKPRD Provinsi Jawa Barat TAHUN Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat 28 BANDUNG OKTOBER 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Laporan Pelaksanaan BKPRD Provinsi Jawa Barat TAHUN Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat 28 BANDUNG OKTOBER 2013."— Transcript presentasi:

1 Laporan Pelaksanaan BKPRD Provinsi Jawa Barat TAHUN Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat 28 BANDUNG OKTOBER 2013

2 TENTANG BKPRD PROVINSI JAWA BARAT -Kelembagaan BKPRD -Status Pembentukan BKPRD Dan Penetapan Perda RTRW Kab/Kota Di Jawa Barat (Per Tanggal 1 Oktober 2013) 22

3 Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Peran BKPRD Provinsi Jawa Barat  BKPRD Provinsi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Pergub No. 120/Kep.697-Bapp/2010 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai: badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Jawa Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi penataan ruang di Jawa Barat, meliputi: 1.Untuk memantapkan koordinasi penataan ruang di daerah 2.Untuk merumuskan kebijakan penataan ruang di daerah secara terpadu dan optimal 3.Untuk mempermudah upaya penyelesaian permasalahan/konflik penataan ruang di daerah Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar Kelembagaan BKPRD Provinsi Jawa Barat 1 B STRUKTUR ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB (Gubernur dan Wagub Jabar) KETUA (Sekda Prov. Jabar) KETUA (Sekda Prov. Jabar) SEKRETARIS (Ka Bappeda Jabar) SEKRETARIS (Ka Bappeda Jabar) SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ANGGOTA INTI 26 Pejabat Eselon 2 di Provinsi Jawa Barat ANGGOTA INTI 26 Pejabat Eselon 2 di Provinsi Jawa Barat ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL ANGGOTA ADHOC/ POKJA KHUSUS 6 6

4 ANGGOTA INTI: 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi ANGGOTA INTI: 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi TUGAS ANGGOTA INTI: 1.Menghadiri rapat koordinasi Pleno 2.Memberikan Alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan ruang 3.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris TUGAS ANGGOTA INTI: 1.Menghadiri rapat koordinasi Pleno 2.Memberikan Alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan ruang 3.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris

5 POKJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kabid Tata kelola Lingkungan, BPLHD Sekretaris : Kasub id Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan; 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi, Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan. POKJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kabid Tata kelola Lingkungan, BPLHD Sekretaris : Kasub id Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan; 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi, Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan. TUGAS POKJA PERENCANAAN TATA RUANG: 1.Memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang; 4.Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5.Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 6.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidan Pleno BKPRD. TUGAS POKJA PERENCANAAN TATA RUANG: 1.Memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang; 4.Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5.Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 6.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidan Pleno BKPRD.

6 POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kabid Tata Ruang Kawasan, Diskimrum Wakil Ketua : Kabag Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kasie Pengendalian dan Pengawasan, Diskimrum Anggota : 1.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Sub Bidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan umum; 5.Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 9.Kepala Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, Dinas Bina Marga; 10.Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah, Bappeda POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kabid Tata Ruang Kawasan, Diskimrum Wakil Ketua : Kabag Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kasie Pengendalian dan Pengawasan, Diskimrum Anggota : 1.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Sub Bidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan umum; 5.Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 9.Kepala Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, Dinas Bina Marga; 10.Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah, Bappeda TUGAS POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 1.Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi pemantauan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 3.Melakukan fasilitasi evaluasi penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa barat; 4.Melakukan fasilitasi pelaporan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 5.Melakukan fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 6.Melakukan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 7.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang Pelno BKPRD TUGAS POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 1.Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi pemantauan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 3.Melakukan fasilitasi evaluasi penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa barat; 4.Melakukan fasilitasi pelaporan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 5.Melakukan fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 6.Melakukan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 7.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang Pelno BKPRD

7 TUGAS ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL 1.Mengkaji pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang; 2.Menyusun laporan hasil koordinasi intensif dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Gubernur Jawa Barat dan BKPRN; 3.Mengkaji laporan hasil koordinasi intensif perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten/Kota; 4.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. TUGAS ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL 1.Mengkaji pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang; 2.Menyusun laporan hasil koordinasi intensif dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Gubernur Jawa Barat dan BKPRN; 3.Mengkaji laporan hasil koordinasi intensif perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten/Kota; 4.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. TUGAS ANGGOTA ADHOCK KHUSUS 1.Membahas permasalahan yang terjadi di bidang perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja); 2.Memberikan masukan dan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. TUGAS ANGGOTA ADHOCK KHUSUS 1.Membahas permasalahan yang terjadi di bidang perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja); 2.Memberikan masukan dan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8 PROGRES RTRW SUDAH DIPERDAKAN 1.Kab. Bogor (No. 19/2008) 2.Kab. Bandung (No. 3/2008) 3.Kota Bogor (No.8/2011) 4.Kota Bekasi (No. 13/2011) 5.Kota Bandung (No. 18/2011) 6.Kota Tasikmalaya (No. 4/2012) 7.Kota Cirebon (No. 8/2012) 8.Kota Sukabumi (No. 11/2012) 9.Kab. Cirebon (No. 17/2011) 10.Kab. Kuningan (No. 26/2011) 11.Kab. Majalengka (No. 11/2011) 12.Kab. Bekasi (No. 12/2011) 13.Kab. Garut (No. 29/2011) 14.Kab. Indramayu (No. 1/2012) 15.Kab. Bandung Barat (No. 2/2012) 16.Kab. Sumedang (No. 2/2012) 17.Kab. Tasikmalaya (No. 2/2012) 18.Kab. Sukabumi (No. 22/2012) 19.Kab. Purwakarta (No. 11/2012) 20.Kab. Cianjur (No. 17/2012) 21.Kab. Ciamis (No. 15/2012) 22.Kab. Karawang (No. 2/2013) 23.Kota Cimahi (No. 4/2013) PROSES PENETAPAN PERDA DI DAERAH PROSES PANSUS DPRD KAB/KOTA PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU SELURUH KAB/KOTA TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU PROSES REKOMENDASI GUBERNUR SELURUH KAB/KOTA TELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI GUBERNUR PROSES EVALUASI GUBERNUR Proses Perbaikan 1.Kota Depok 2.Kab. Subang Pembahasan Pokja Perenc.: Kota Banjar 2 PROGRES PEMBENTUKAN BKPRD Jumlah BKPRD Kab/kota yang sudah dibentuk: 24 Kab/kota 3 Kab/Kota yang belum membentuk BKPRD: 1.Kab.Bekasi 2.Kota Cimahi 3.Kab.Pangandaran (Kab baru) Yang sudah menyerahkan laporan: - Kabupaten Indramayu PROGRES RTRW

9 RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI MENDAGRI Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKTRN Dihasilkan Diselenggarakan Dilakukan Dapat Melibatkan Persetujuan Substansi Teknis Menteri PU Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota PENYUSUNAN -Permendagri; -Permen PU -Permen Kelautan dan Perikanan; -Dll. Substansi Teknis GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi Surat Rekomendasi Dihasilkan GUBERNUR Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG EVALUASI Raperda RTRWK/K POSISI RAPERDA RTRW KOTA DEPOK DAN KAB. SUBANG: EVALUASI RAPERDA OLEH GUBERNUR PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA SESUAI PERMENDAGRI NO. 28 TH 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Evaluasi Gubernur 3

10 PERAN BKPRD UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI GUBERNUR PADA ASPEK PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG FASILITASI PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG  Pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara  Rencana infrastruktur strategis pendukung kegiatan ekonomi di kabupaten/kota (misal : terminal khusus pasir besi) PENGENDALIAN – DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG  Rencana Zonasi kawasan lindung (misal : Taman wisata alam, Taman Nasional) ACUAN YANG TELAH ADA :  Perda No. 1 /2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara  Perpres 54 Telah Ditetapkan Perpres Nomor 54/2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur  Pergub No. 21 /2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jabar No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara sebagaimana diubah melalui Pergub 58 Tahun 2011  Peraturan Perundang-undangan Sektoral  Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KRITERIA: Diberikan untuk rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mempunyai dampak antar kab/kota 7 7

11 3 A. Penetapan Regulasi 3 B. Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 C. Upaya Penegakan Perda BAGIAN II: PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT 22

12 Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar & Perda 27/2010 ttg Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Perda 6/2011 ttg Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Perda 10/2011 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Perda No 1. Tahun 2013 tentang Kawasan Lindung Perda No. 7 Tahun 2010 tentang BPPT 23 PENETAPAN REGULASI 3A.

13 1.Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kesesuaian lokasi terhadap RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebelum diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat 2.Pembebasan Lahan Enclave Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H Djuanda di KBU di dalam Kawasan Tahura di lingkungan Kawasan Tahura 1.Koordinasi kegiatan pengendalian di kabupaten/kota di Jawa Barat : Rakor pengendalian pemanfaatan ruang BKPP (2013) 2.Koordinasi PPNS Penataan Ruang -Rapat koordinasi PPNS Penataan Ruang se-Jawa Barat (2013) - Bimbingan Teknis PPNS dan Calon PPNS Penataan Ruang (2012) Menyusun Perda Jasa Lingkungan untuk mengembangkan insentif dan disinsentif pada aspek lingkungan (oleh BPLHD Provinsi ) 5. Mengembangkan Taman Kehati di Cibodas Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG No Lokasi Luas (m 2 ) Luas Lahan yang Dibebaskan (m 2 ) Rencana Pembebasan Sisa (m 2 ) Blok Jumlah Panguyangan24,865-7,635 5,97711,253 2 Seke Landak11,0159,5331,48211, Bantar Awi18,77917,2391,54018, Curug Kidang34, Gn. Masigit30,3005, ,540 6 Cidingkul30, Seke Gede8, Areng19,230-15,057 4, Barukai4,3372,9201,4174, Seke Jolang79, ,10776,693 TOTAL261,27178,31257,216135,52813,257112,486 No Lokasi Luas (m 2 ) Luas Lahan yang sudah Dibebaskan (m 2 ) Rencana Pembebasan Sisa (m 2 ) Blok Jumlah Tonjong30,825 7,51623,309 2Tonjong26,314 12,13314,181 3Areng Percobaan103, Selamet39, Pakar (PDAM & Pintu 2)3,875 0 TOTAL203,283103,08039,189142,26923,52437, B.

14 3.Formulasi Pemberian Bantuan Keuangan Kab./Kota dengan memperhatikan Persentasi Kawasan Lindung 4.Menyusun Perda Jasa Lingkungan untuk mengembangkan insentif dan disinsentif pada aspek lingkungan (oleh BPLHD Provinsi ) 5.Mengembangkan Taman Kehati di Cibodas 6.Pemberian Rekomendasi Terkait Penataan Ruang oleh BPPT 7.Koordinasi kegiatan pengendalian di kabupaten/kota di Jawa Barat 8.Koordinasi PPNS Penataan Ruang Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (lanjutan) PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 26

15 Data Perizinan Berkaitan Dengan Tata Ruang yang ditangani BPPT Provinsi Jawa Barat Data Perizinan Berkaitan Dengan Tata Ruang yang ditangani BPPT Provinsi Jawa Barat No.Sektor Tahun 2012Tahun 2013 (Januari-Agustus) Permohonan Terbit Termasuk Permohonan Tahun 2011 Durasi (hari) Permohonan Terbit Termasuk Permohonan Tahun 2012 Durasi (hari) 1Penataan Ruang * , ,47 2Lingkungan Hidup * Bina Marga , ,51 4PSDA , ,60 5Kehutanan * Perkebunan * ESDM * , ,68 8Perhubungan ,50 * Merupakan perizinan Strategis (Pergub No. 49/2011) 28 Pembagian Sektor (Perda No. 7/2010)

16 Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar UPAYA PENEGAKAN PERDA TERKAIT PENATAAN RUANG 3 C SUMBER DAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI JAWA BARAT* Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS a)PPNS Penataan Ruang : 8 (delapan) orang telah mendapatkan SKEP, saat ini menunggu pelantikan oleh Kemenhukham 8 (delapan) orang telah mengikuti diklat, saat ini sedang proses mendapatkan SKEP b)PPNS Perda di Satpol PP : 7 (tujuh) orang di Satpol PP Provinsi Jawa Barat * dibantu dengan sistem informasi profil database kabupaten kota PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 2.Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara 5.Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 2.Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara 5.Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 29

17 Diberikan dalam hal: 1.pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; 2.pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi; 3.pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 4.pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 5.pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 6.pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang­- undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7.pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Diberikan Kepada: Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRWP diancam pidana Jenis Sanksi: Sanksi Administratif: – peringatan tertulis; – penghentian sementara kegiatan; – penghentian sementara pelayanan umum; – penutupan lokasi; – pencabutan izin; – pembatalan izin; – pembongkaran bangunan; – pemulihan fungsi ruang; dan/atau – denda administratif Sanksi Pidana: – pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) – Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah RTRW, maka diancam pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Diberikan dalam hal: 1.pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; 2.pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi; 3.pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 4.pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 5.pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; 6.pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang­- undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 7.pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Diberikan Kepada: Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRWP diancam pidana Jenis Sanksi: Sanksi Administratif: – peringatan tertulis; – penghentian sementara kegiatan; – penghentian sementara pelayanan umum; – penutupan lokasi; – pencabutan izin; – pembatalan izin; – pembongkaran bangunan; – pemulihan fungsi ruang; dan/atau – denda administratif Sanksi Pidana: – pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) – Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah RTRW, maka diancam pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Arahan Sanksi: untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Sumber: RTRWP Jawa Barat 30

18 Penegakan Perda Lokasi: Desa Ciburial Kec. Cimenyan kabupaten Bandung Cafe Cocorico Tipiring dengan Denda Rp ,-. Rumah Tinggal a.n. Aminudin Mantan Kades Ciburial Tipiring dengan Denda Rp ,- Lisung Resto Cafe Dilakukan Pembinaan karena bisa memperlihatkan segala Dokumen yang diperlukan Hotel Scarlet Cafe Dilakukan Pembinaan karena bisa memperlihatkan segala Dokumen yang diperlukan Sieera Cafe Cafe Dilakukan Pembinaan karena bisa memperlihatkan segala Dokumen yang diperlukan TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN BAP PENENTUAN TARGET OPERASI SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN 42

19 HASIL PENEGAKAN PERDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 (SK Gubernur Tentang Tim Gerakan Disiplin Daerah: Unsur Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kab/Kota, Kejaksaan, Kepolisian, Dishub dan Pengadilan Negeri) NOOPERASIONAL DAN TANGGAL PELAKSANAAN PELANGGRAN NON YUSTISI PELANGGRAN PRO YUSTISI BIAYA DENDA RP. BIAYA PERKARA RP. 1KAB. SUBANG TANGGAL 28 MARET PERUSAHAAN67 KENDARAAN KAB. INRAMAYU TANGGAL 18 APRIL PERUSAHAAN3 PERUSAHAAN 10 KENDARAAN KAB. MAJALENGKA TANGGAL 23 MEI PERUSAHAAN46 KENDARAAN KAB.CIANJUR TANGGAL 26 JUNI PERUSAHAAN1 PERUSAHAAN 36 KENDARAAN KAB. PURWAKARTA TANGGAL 25 JULI PERUSAHAAN23 KENDARAAN N/A 6.KAB. SUKABUMI TANGGAL 29 AGUSTUS PERUSAHAAN34 KENDARAAN N/A 7.KAB. BANDUNG TANGGAL 24 SEPTEMBER PERUSAHAAN4 PERUSAHAAN 20 KENDARAAN JUMLAH41 PERUSAHAAN8 PERUSAHAAN 200 KENDARAAN

20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Bagian III : Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 32

21 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU) 4 A.

22 Dasar Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kaw. Bandung Utara (KBU) Peraturan Pengenaan Sanksi Kondisi Lapangan di Lokasi yang Dihentikan Aktivitas Kegiatannya Laporan Hasil Tinjauan Lapangan Berita Acara Penghentian Aktivitas Kegiatan di KBU (Satpol PP) Rekomendasi Gubernur untuk Pemanfaatan Ruang KBU 34

23 Upaya Pengendalian pemanfaatan Ruang di KBU 1.Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang 2.Sosialisasi Perda KBU secara kontinyu ( tahun 2009 – kini): - pemasangan papan informasi - website informasi KBU (www.kbujabar.info ) dan hotline telpon pengaduan masyarakat - sosialisasi kepada aparat kecamatan, kelurahan, masyarakat di setiap kabupaten/kota yang berada di wilayah KBU 3. Pengawasan di lapangan oleh tim gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur OPD teknis dan satpol PP 4. Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra KBU 6. Melakukan pembelian lahan di KBU (26 Ha dari target 50 Ha) melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu : - Lahan enclave di dalam Tahura - Lahan yang terfragmentasi berbatasan dengan Tahura - Lahan untuk perluasan Tahura - Lahan untuk perluasan kawasan lindung 35

24 Diagram Alir Prosedur Permohonan Rekomendasi Gubernur Untuk Izin Pemanfaatan Ruang KBU 36

25 BPPT Maks 2 hari kerja Maks 9 hari kerja Maks 5 hari kerja Penerimaan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dan Berkas Pemohon Pengecekan Berkas Pemohon Input dan Update Data Base Kategori Rumah Tinggal Tunggal (RT) Pembuatan Kajian Teknis I NRT Kategori Non Rumah Tinggal Tunggal (NRT) Presentasi / Klarifikasi Data & Informasi NRT Pembuatan Kajian Teknis RT Penandatanganan Hasil Kajian Teknis Penyampaian Hasil Kajian Teknis a b.2 Pembuatan Kajian Teknis II NRT 9 9 Apabila berkas tidak lengkap, berkas diserahkan ke BPPT dan update data base Apabila lokasi termasuk Zona IA atau zona terlarang berkas diserahkan ke BPPT dan update data base Apabila data & Informasi tidak terpenuhi, berkas diserahkan ke BPPT dan update data base, Apabila ketentuan teknis tidak terpenuhi, berkas diserahkan ke BPPT dan update data base Review Proses Kajian Teknis 10 Tinjauan Lokasi / Lapangan bersama BPPT Pembuatan Kajian Teknis Awal b1 7.b.3 Diagram Alir SOP Kajian Teknis Permohonan Rekomendasi Gubernur Untuk Izin Pemanfaatan Ruang di Diskimrum Provinsi Jawa Barat 37

26 STATUS Berada di desa/Kel dengan KWT aktual < KWT maks. Berada di desa/Kel dengan KWT aktual > KWT maks. Ketentuan Teknis (KDB,KDH) Terpenuhi Terdapat Ketentuan (KDB/KDH) yang tidak terpenuhi Ketentuan Teknis (KDB,KDH) Terpenuhi Terdapat Ketentuan (KDB/KDH) yang tidak terpenuhi LAHAN KOSONG Sudah Berizin Dgn Aturan Lama KELOMPOK 1KELOMPOK 2KELOMPOK 3 KELOMPOK 4 Belum Berizin KELOMPOK 5 KELOMPOK 6 KELOMPOK 7 KELOMPOK 8 LAHAN TERBANGUN Sudah Berizin Dgn Aturan Lama KELOMPOK 9KELOMPOK 10KELOMPOK 11 KELOMPOK 12 Tidak Berizin Sebelum Perda KELOMPOK 13KELOMPOK 14KELOMPOK 15 KELOMPOK 16 Tidak Berizin Setelah Perda Namun SEBELUM Masa Transisi Berakhir (21 April 2012) KELOMPOK 17KELOMPOK 18KELOMPOK 19 KELOMPOK 20 Tidak Berizin Setelah Perda Namun SETELAH Masa Transisi (21 April 2012) KELOMPOK 21KELOMPOK 22KELOMPOK 23KELOMPOK 24 Penanganan Permohonan Rekomendasi Gubernur Menurut TIPOLOGI Contoh: Untuk Ijin IMB Untuk Rumah Tinggal Tunggal dan IPPT untuk Non Rumah Tinggal di KBU √ √ √ √ √ √ √√ √√ √* √* √* * Dengan persyaratan khusus √ √ √√ 21

27 KRITERIA PERHITUNGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN  RESAPAN AIR (Badan Geologi, 2012)  ZONA AIR TANAH (Lampiran Pergub 21/2009)  HIDROGEOLOGI (Lampiran Pergub 21/2009)  KETERSEDIAAN AIR TANAH (Puslibang SDA 2006)  KEMIRINGAN LERENG (Lampiran Pergub 21/2009)  AIR LARIAN (Amdal Regional 1998)  KWT (Lampiran Pergub 21/2009)  GERAKAN TANAH (Lampiran Pergub 21/2009)  IKP(Lampiran Pergub 21/2009) DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN KBU YANG TIDAK LAYAK UNTUK DIJADIKAN KAWASAN TERBANGUN  WILAYAH BUFFER PATAHAN LEMBANG (250 m) PP NO.26 TAHUN 2008 TENTANG RTRWN  WILAYAH DENGAN KEMIRINGAN LERENG >40% PERGUB 58/2011  WILAYAH PERTANIAN DENGAN IRIGASI TEKNIS PERGUB 58/2011  ZONA 1A PERGUB 58/ REKAPITULASI PEMBERIAN REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK PEMANFAATAN RUANG DI KBU Tahun 2012Tahun 2013 (Januari-Agustus) PermohonanTerbitTolak Durasi (hari) PermohonanTerbitTolak Durasi (hari) , ,47

28 Pemasangan 100 Titik Papan Informasi Kawasan Bandung Utara untuk Desa/Kelurahan 39

29 Pemasangan Papan Informasi Kawasan Bandung Utara di Tepi Jalan Raya 1. Jalan Raya Lembang 2. Jalan Sukajadi 4. Jalan Setia Budi depan terminal Ledeng 3. Jalan Kol.Masturi Kota Cimahi 5. Jalan Setia Budi Batas KBB dengan Kota Bandung 40

30 Implementasi Rekomendasi KBU Tahun 2013 Lawang Angin 40 Konstruksi Rumah Panggung Ramah Lingkungan Kolam Buatan Embung Resapan Air Penghijauan

31 Dago Village 41 Green Roof Garden Penataan Bangunan Berbasis Topografi Penghijauan Akses Jalan Implementasi Zero Run off

32


Download ppt "Laporan Pelaksanaan BKPRD Provinsi Jawa Barat TAHUN Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat 28 BANDUNG OKTOBER 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google