Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 1 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris Badan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 1 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris Badan."— Transcript presentasi:

1 LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 1 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Jakarta, 7 November 2013

2 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional KERANGKA LAPORAN 1 •PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN •PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH 3 •PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG 4 •AGENDA KERJA BKPRN YANG BELUM TERSELESAIKAN 5 •ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG 6 •PENUTUP 2

3 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 1. PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2013 A. STATUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2013 B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG 3

4 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 4 A. STATUS PENYELESAIAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang No.68 Tahun 2010 tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang RPP dalam tahap pembahasan: • RPP Penataan Wilayah Pertahanan Negara • Rencana penetapan: Tahun 2013 Dari 5 PP, 4 yang telah ditetapkan:

5 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 5 B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN Status per 1 November 2013

6 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 6

7 7 C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW UPAYA PERCEPATANKETERANGAN • Penyelesaian permasalahan kehutanan melalui mekanisme Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone). • Untuk pengaturan penerapan mekanisme Holding Zone: 1.Telah terbit Inpres No.8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Perda tentang RTRWP dan RTRWK; 2.Telah disiapkan Rancangan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone) Rancangan SEB telah disampaikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN melalui Surat No.S.219/M.EKON/10/201 3 tertanggal 25 Oktober 2013 kepada Menteri terkait untuk segera ditandatangani.

8 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG •Telah dilakukan penjaringan aspirasi stakeholders yang terkait dari tingkat pusat sampai dengan daerah. •Hasil dari kegiatan peninjauan kembali ditargetkan selesai pada tahun A. PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) •Sedang dilakukan audit pemanfaatan ruang dalam periode 5 tahun pelaksanaan perpres tersebut. B. PERPRES NO. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR 8

9 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 2. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013 B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN 9

10 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 10 A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013 Rakornas BKPRD Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal April 2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan tema: “Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang Berkualitas” Isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagai masukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah, di antaranya: - Perlunya mekanisme dan tata kerja BKPRD; - Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penataan ruang; dan - Perlunya penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

11 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 11 B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN merupakan operasionalisasi lebih lanjut dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor PER-02/M.EKON/10/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja BKPRN dalam rangka menuju organisasi yang modern dan profesional. Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN yang ditetapkan melalui Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.46/M.PPN/HK/03/2013, meliputi: i) Struktur organisasi dan hubungan antar organ; ii) Sidang, rapat dan kegiatan lainnya; iii) Naskah dinas, tata cara persuratan, serta dokumentasi, sistem informasi (e-BKPRN) dan kehumasan.

12 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 12 NoLokasiKonflik TAHUN Tiga Raksa dan Balaraja, Kab.Tangerang Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan Industri 2 Kec.Kosambi, Kab.tangerangRencana Pembangunan Kawasan Perumahan Terpadu dan Pariwisata 3 Desa Kohod, Pakuhaji, Kab.Tangerang Pembangunan kawasan perumahan dan Komersil 4 Tiga Raksa dan Balaraja, Kab.Tangerang Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan Industri 5 Kabupaten Batang, Jawa TengahRencana Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam Laut Daerah Ujungnegoro- Roban 6Kab. Kebumen, Jawa Tengah Konflik pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen 7 Kel. Jimbaran, Kab. Badung, BaliRencana pembangunan Bali International Park (BIP) KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN 3. PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG

13 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 13 NoLokasiKonflik TAHUN Desa Tajur, Kec.Citereup, Kab.Bogor Rencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit TNI AD 2 Desa Hambalang, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Pembangunan Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik (STKKP) Indonesia Cerdas Unggul 3 Desa Tobat,Kec. Balaraja. Kab. Tangerang, Banten Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Zona B2 (Zona Budi Daya 2) 4 Desa Sukawali, Kec. Paku Haji, Kab.Tangerang, Banten Rencana Pembangunan Perumahan Terpadu di Zona B2 (Zona Budi Daya 2) 5 Desa Benda, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang, Banten Rencana Pembangunan Penggemukan Ternak Sapi dan Rumah Potong Hewan di Zona B5 (Zona Budi Daya 5) 6 Kabupaten DemakRencana Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN (2)

14 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 4. AGENDA KERJA BKPRN YANG BELUM TERSELESAIKAN 1 •PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG 2 •PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3 •MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG 14

15 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG 15 Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkanKompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadaiKurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral Tingginya variasi kualitas Rencana Tata RuangMasih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang Belum lengkap dan belum operasionalnya perangkat pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi

16 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 6. PENUTUP Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun menjadi pokok bahasan dalam Sidang Komisi Rakernas BKPRN 2013 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun dan Hasil Rakernas BKPRN 2013 akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN mendatang 16

17 Terima Kasih 17


Download ppt "LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 1 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris Badan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google