Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOP BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOP BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat."— Transcript presentasi:

1 SOP BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat

2 RUTIN RTRW/RDTR KBU KASUISTIS Permohonan Khusus Disposisi Gub Inisiatif Pokja RUTIN RTRW/RDTR KBU KASUISTIS Permohonan Khusus Disposisi Gub Inisiatif Pokja RAPAT TEKNIS BKPRD 1.Masuk kesidang Pleno BKPRD 2.Jawaban/ Respon Institusional 2.Jawaban/ Respon Institusional Berita acara ttd Sekda Ketua BKPRD Surat Jawaban Sekretaris BKPRD INPUT PROSES OUTPUT Peninjauan Lapangan Berita Acara Kelengkapan Adminstratif

3 AGENDA RAPAT 1)Review tupoksi BKPRD secara umum dan peran BKPRD dalam penerbitan rekomendasi KBU 2)Prosedur dan peran: BPPT, Diskimrum dan OPD/Biro terkait dalam tahapan pendapat teknis proses pemberian Rekomendasi Gubernur di KBU 3)Penyesuaian Naskah Rekomendasi Gubernur (sehubungan prosedur baru: pengusul langsung memohon ke BPPT) 4)Penjelasan BPLHD dan ESDM terhadap usulan Rekomendasi KBU untuk usulan pembangunan perumahan baru di zona II dengan peruntukan perkebunan.

4 STRUKTUR ORGANISASI BKPRD PENANGGUNG JAWAB : 1.Gubernur 2.Wakil Gubernur KETUA : Sekre taris Daerah KETUA : Sekre taris Daerah SEKRETARIS : Kepala Bappeda SEKRETARIS : Kepala Bappeda SEKRETARIAT ANGGOTA INTI 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi ANGGOTA INTI 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi ANGGOTA ADHOC/ POKJA KHUSUS ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL 1)Review tupoksi BKPRD secara umum dan peran BKPRD dalam penerbitan rekomendasi KBU KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata kelola, BPLHD Sekretaris : Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Subbagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi Otonomi Daerah, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Subbagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata kelola, BPLHD Sekretaris : Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Subbagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi Otonomi Daerah, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Subbagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan, Dinas Permukiman dan Perumahan Wakil Ketua : Kepala Bagian Fasilitasi Produk Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Permukiman dan Perumahan Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Subbidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 5.Kepala Seksi Penyidik PerDa, Satpol PP; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Diasn PSDA; 9.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 10.Kepala Subbagian Monitor & Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbdiang Infrastruktur Wilayah, Bappeda KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Kawasan, Dinas Permukiman dan Perumahan Wakil Ketua : Kepala Bagian Fasilitasi Produk Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Permukiman dan Perumahan Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Subbidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 5.Kepala Seksi Penyidik PerDa, Satpol PP; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Diasn PSDA; 9.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 10.Kepala Subbagian Monitor & Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbdiang Infrastruktur Wilayah, Bappeda

5 ANGGOTA INTI: 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi ANGGOTA INTI: 1.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3.Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan 4.Kepala Dinas Kehutanan 5.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 6.Kepala Dinas Perhubungan 7.Kepala Dinas Bina Marga 8.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.Kepala Dinas Perkebunan 10.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 13.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14.Kepala BKPPMD 15.Kepala Kantor Wilayah BPN 16.Kepala BKPP Wilayah I 17.Kepala BKPP Wilayah II 18.Kepala BKPP Wilayah III 19.Kepala BKPP Wilayah IV 20.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 21.Kepala Biro Pemerintahan Umum 22.Kepala Biro Administrasi Perekonomian 23.Kepala Biro Administrasi Pembangunan 24.Kepala Biro Hukum dan HAM 25.Kepala Biro Bina Produksi TUGAS ANGGOTA INTI: 1.Menghadiri rapat koordinasi Pleno 2.Memberikan Alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan ruang 3.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris TUGAS ANGGOTA INTI: 1.Menghadiri rapat koordinasi Pleno 2.Memberikan Alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan ruang 3.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris

6 POKJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kabid Tata kelola Lingkungan, BPLHD Sekretaris : Kasub id Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan; 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi, Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan. POKJA PERENCANAAN TATA RUANG Ketua : Kepala Bidang Fisik, Bappeda Wakil Ketua : Kabid Tata kelola Lingkungan, BPLHD Sekretaris : Kasub id Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Anggota : 1.Kepala Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan, Dinas Permukiman dan Perumahan; 2.Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi, Dinas Perhubungan; 3.Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan, Dinas Kehutanan; 4.Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dinas Bina Marga; 5.Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan, Dinas Perkebunan; 6.Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi, Otonomi Daerah dan Kerjasama; 7.Kepala Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai, Dinas PSDA 8.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Fisik, Biro Administrasi Pembangunan. TUGAS POKJA PERENCANAAN TATA RUANG: 1.Memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang; 4.Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5.Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 6.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidan Pleno BKPRD. TUGAS POKJA PERENCANAAN TATA RUANG: 1.Memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang; 4.Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5.Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 6.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidan Pleno BKPRD.

7 POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kabid Tata Ruang Kawasan, Diskimrum Wakil Ketua : Kabag Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kasie Pengendalian dan Pengawasan, Diskimrum Anggota : 1.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Sub Bidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan umum; 5.Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 9.Kepala Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, Dinas Bina Marga; 10.Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah, Bappeda POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ketua : Kabid Tata Ruang Kawasan, Diskimrum Wakil Ketua : Kabag Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota, Biro Hukum dan HAM Sekretaris : Kasie Pengendalian dan Pengawasan, Diskimrum Anggota : 1.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan Umum; 2.Kepala Seksi Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan; 3.Kepala Sub Bidang Hukum, BPLHD; 4.Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan umum; 5.Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja; 6.Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi, Dinas ESDM; 7.Kepala Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Wilayah I, Biro Hukum dan HAM; 8.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas PSDA; 9.Kepala Seksi Data Informasi dan Leger Jalan, Dinas Bina Marga; 10.Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan; 11.Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah, Bappeda TUGAS POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 1.Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi pemantauan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 3.Melakukan fasilitasi evaluasi penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa barat; 4.Melakukan fasilitasi pelaporan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 5.Melakukan fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 6.Melakukan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 7.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang Pelno BKPRD TUGAS POKJA PEMANFAATAN dan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 1.Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi; 2.Melakukan fasilitasi pemantauan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 3.Melakukan fasilitasi evaluasi penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa barat; 4.Melakukan fasilitasi pelaporan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 5.Melakukan fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 6.Melakukan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat; 7.Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang Pelno BKPRD

8 TUGAS ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL 1.Mengkaji pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang; 2.Menyusun laporan hasil koordinasi intensif dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Gubernur Jawa Barat dan BKPRN; 3.Mengkaji laporan hasil koordinasi intensif perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten/Kota; 4.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. TUGAS ANGGOTA TETAP FUNGSIONAL 1.Mengkaji pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang; 2.Menyusun laporan hasil koordinasi intensif dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Gubernur Jawa Barat dan BKPRN; 3.Mengkaji laporan hasil koordinasi intensif perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten/Kota; 4.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. TUGAS ANGGOTA ADHOCK KHUSUS 1.Membahas permasalahan yang terjadi di bidang perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja); 2.Memberikan masukan dan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. TUGAS ANGGOTA ADHOCK KHUSUS 1.Membahas permasalahan yang terjadi di bidang perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja); 2.Memberikan masukan dan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9 Prosedur dan Peran BKPRD Dalam Evaluasi RAPERDA RTRW Kabupaten/Kota

10 PERMENDAGRI NO. 28 TH 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI MENDAGRI Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKTRN Dihasilkan Diselenggarakan Dilakukan Dapat Melibatkan Persetujuan Substansi Teknis Menteri PU Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota PENYUSUNAN -Permendagri; -Permen PU -Permen Kelautan dan Perikanan; -Dll. Substansi Teknis GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi Surat Rekomendasi Dihasilkan GUBERNUR Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG EVALUASI Raperda RTRWK/K POSISI RAPERDA RTRW KOTA DEPOK dan KABUPATEN SUBANG: EVALUASI RAPERDA OLEH GUBERNUR Evaluasi Gubernur

11 EVALUASI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA (Pasal 20 s/d 22) PELAKSANAAN EVALUASI (Gubernur berkoordinasi dengan BKPRD Provinsi) RAPERDA RTR KABUPATEN/KOTA DILENGKAPI DENGAN LAMPIRANNYA (Dokumen RTR dan Album Peta) 1.Ada persetujuan Bupati/Walikota bersama DPRD Kab/Kota 2.Ada surat rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan surat persetujuan substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang Dilakukan setelah : Disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja HASIL EVALUASI Bupati/Walikota melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Pasal 20 ayat 1 Pasal 20 ayat 3 Pasal 20 ayat 4 Ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota Gubernur melaporkan hasil evaluasi kepada MDN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Pasal 22 Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Pasal 21 ayat 1 PEMBATALAN PERDA (oleh Gubernur) Dilakukan Bupati/Walikota dan DPRD tetap menetapkan Raperda menjadi Perda Pasal 21 ayat 2 Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan perubahan Perda RTR Kab./Kota sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat 3 Paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan Perda

12 Prosedur dan Peran BKPRD Dalam Pemberian Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota

13 untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala SKPD Dekonsentrasi Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Kepala SKPD Dekonsentrasi (bimbingan penyempurnaan substansi RDTR) Sekretaris BKPRD Provinsi Jawa Barat Rapat Pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat Kepala SKPD Dekonsentrasi (bimbingan penyempurnaan substansi RDTR) SKPD Dekonsentrasi Persetujuan Substansi Gubernur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menyertakan kelengkapan dokumen STTKAS ditandatangani oleh Kepala SKPD Dekonsentrasi dan Wakil dari Kab/Kota Diserahkan paling lambat 7 hari kerja Dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penyampaian STTKAS Perbaikan substansi dilakukan paling lambat 14 hari kerja Pengajuan hasil perbaikan dilakukan paling lambat 7 hari kerja Biro Hukum Legalisasi dan pemarafan Dilakukan paling lambat 7 hari kerja

14 Prosedur dan Peran BKPRD Dalam Pemberian Penerbitan Rekomendasi Gubernur Untuk Pemanfaatan Ruang di KBU

15 Bagan Alir Penerbitan Rekomendasi Gubernur untuk Pemanfaatan Ruang di KBU

16 ALUR PERMOHONAN REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KBU Usulan PEMOHON BPPT: Validasi dan verifikasi Tim TEKNIS DISKIMRUM (koodinator) & OPD Terkait: Penyetujuan dan penolakan BPPT 1.Mengembalikan ke pemohon atau 2.Melanjutkan permohonan untuk dilegitimasi ke Rapat Pleno BKPRD BKPRD Penyelenggaraan Rapat Pleno: 1.Clearance permohonan untuk yang direkomendasikan (harmonisasi kebijakan) 2.Pembahasan fenomena/kasus sebagai bahan kebijakan ke depan BPPT: Penandatanganan Rekomendasi PEMOHON

17


Download ppt "SOP BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google