Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Surabaya, November 2014 Slide - 1

2 Kerangka Pembahasan 1 Pendahuluan 2 Kesepakatan Rakernas BKPRN Tahun Rencana Pembangunan (RP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4 Peran BKPRD 2

3 1. Pendahuluan Arahan UU Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 4 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri Pasal 6 ayat 5 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Status penetapan perda 78.8% Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota sudah ditetapkan – 26 Provinsi, – 316 Kabupaten, – 80 Kota. RZWP-3-K sudah ditetapkan: – 5 Provinsi, – 7 Kabupaten, – 5 Kota. 3

4 2. Rakernas BKPRN 2013 Percepatan penetapan: Perda RTRWP/K/K; Perda RZWP-3-K. RTRWP/K/K: mengakomodir materi teknis RZWP-3-K. RZWP3K: akselerasi penyusunan; dan penetapan. 4

5 3. RP dan RTR 5 Lingkup Substansi RP Lingkup Substansi RTR VISI Pembangunan Wilayah (Nasional/Prov/Kab/Kota MISI Pembangunan Wilayah (Nasional/Prov/Kab/Kota ARAHAN Pembangunan Wilayah Bidang Sosbud dan Agama Bidang Ekonomi Bidang Iptek Bidang Hukum dan Aparatur Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Polhukam Bidang Wilayah dan TR Bidang SDA dan LH TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG (Nasional/Prov/Kab/Kota) RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG (Nasional/Prov/Kab/Kota) Kawasan Lindung Kawasan Budidaya ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (Nasional/Prov/Kab/Kota) ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (Nasional/Prov/Kab/Kota) Kementerian/Lembaga /Dinas Perencana Kementerian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian/Lembaga /Dinas Pengguna Ruang Kementerian Perindustrian Kementerian Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral acuan Input LOKUS yang sesuai pada Kementerian/Lembaga/Dinas Perencana Input FOKUS pada Kementerian/Lembaga/ Dinas Pengguna Ruang

6 3. RP dan RWP3K 6  RZWP3K (Perda) (9):  Arahan pemanfaatan sumberdaya WP3K  Diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan RTRWP/RTRWK  20 tahun (5 tahun ditinjau kembali)  Ditetapkan dengan perda.  Pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum (budidaya), kawasan konservasi (lindung), kawasan strategis nasional (KSN) tertentu dan alur laut  RSWP3K (Perkada) (8):  adalah bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah – arahan nasional (RPJPN atau RPJPD)  Jangka waktu 20 tahun, dapat ditinjau 5 tahun sekali.  RPWP3K (Perkada) (11):  Kebijakan pengaturan dan administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;  Skala prioritas;  Berlaku 5 tahun – integrasi dengan RPJMD  RAPWP3K (Perkada) (9):  Mengarahkan rencana pengelolaan (--RPJMD) dan rencana zonasi (--RTWP/RTRWK) untuk mewujudkan rencana strategis;  Berlaku 1 sampai dengan 3 tahun – RKPD didetailkan dilaksanakan

7 3. Penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan RZWP3K dan RTRW Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007: RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW Prov/Kab/Kota. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007 RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 7

8 3. Penyerasian.. (2) alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP- 3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW Menyerasikan pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K Menyelaraskan/mengadopsi rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K. Menyeimbangkan/memadukan 8

9 3. Penyerasian: kendala... (3) Pengumpulan data SDM Dana: – Untuk pengumpulan data – Untuk legalisasi rencana. Irisan/tumpang tindih pengaturan di kecamatan pesisir; Tumpang tindih kewenangan pengelolaan di WP3K. 9 PerencanaanPelaksanaan

10 3. Penyerasian: integrasi... (4) Penetapan RTRW (T) Kajian integrasi matra darat dan laut (T+3) Dokumen teknis peninjauan kembali RTRW (T+4) Penetapan hasil peninjauan kembali RTRW (T+5) 10 Proses integrasiKetentuan integrasi: Wilayah daratan kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RTRW Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RZWP-3-K Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan ekosistem dengan matra laut mengikuti ketentuan penyusunan RZWP-3-K Keputusan legalisasi RZWP-3-K dan RTRW dalam 1 Perda atau terpisah diserahkan kepada kebutuhan daerah masing-masing.

11 3. Penyerasian: tipologi rencana eksisting... (5) TipologiRTRWRZWP3KPeriodeKeterangan 1Perda Sama 2Perda Berbeda 3PerdaXBerbeda 4XX- 5PerdaSamaTerintegrasi 11

12 4. BKPRD: struktur Ketua: Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Pokja Perencanaan: SKPD Pemanfaatan dan pengendalian: SKPD Sekretaris: Kepala Bappeda Sekretariat: Sekretaris Bappeda 12 Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

13 4. BKPRD: tusi Perencanaan Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi/kabupaten/kota Memaduserasikan rencana pembangunan dengan RTR dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen KLHS Mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmoniasikan antarRTR Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, konsultasi, evaluasi hingga proses penetapan RTR Pemanfaatan Mengkoordinasikan dan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Memberikan rekomendasi pemecahan permasalahan tersebut Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang Menjaga akuntabilitas publik Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar Daerah Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Pengendalian Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Melakukan fasilitasi pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang 13 Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

14 4. BKPRD: akselerasi RZWP-3-K Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K dengan memperhatikan: Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan daerah yang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Arah kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K berdasarkan Permen KKP No. 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Memfasilitasi kajian berbasis matra laut Memfasilitasi pemenuhan data dan peta Memfasilitasi pemberian tanggapan dan/atau saran terhadap Dokumen Final RZWP-3-K Memfasilitasi proses legalisasi RZWP-3-K Memfasilitasi pengambilan keputusan atas opsi pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRW (1 Perda atau Perda terpisah) 14

15 4. BKPRD: optimalisasi peran e-BKPRD (sebagai bagian e-BKPRN)Agenda Kerja BKPRDSistem Informasi dan KehumasanPendanaan Penyediaan anggaran dalam APBD Penggunaan dana dekonsentrasi secara terpadu untuk operasionalisasi BKPRD Penguatan kapasitas BKPRD Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip perencanaan matra laut 15

16 TERIMA KASIH RUANG DAN PERTANAHAN TANAHAIR.INDONESIA.GO.ID (INA GEOPORTAL) Slide - 16


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google