Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. Riau Pada tanggal 13 Maret 2013 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. Riau Pada tanggal 13 Maret 2013 1."— Transcript presentasi:

1 STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. Riau Pada tanggal 13 Maret

2 VISI JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2020 Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Riau TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN DI ASIA TENGGARA TAHUN

3 MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian 2.Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing 3.Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera 4.Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah 5.Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah 6.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak 7.Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan 8.Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah 9.Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat 10.Mewujudkan masyarakat madani 11.Mewujudkan lingkungan yang lestari 12.Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal 3

4 VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN (Perda No. 10 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Riau 2009–2013) 4

5 a.Meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat. b.Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan. c.Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur. d.Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan. e.Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. f.Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan. g.Mewujudkan budaya Melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau. h.Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan. i.Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN

6 1.TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 3.TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 4.TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) 5.TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 6.TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD ) RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN

7 AGENDA TENTATIVE PENYUSUNAN RKPD, APBD dan USULAN APBN TAHUN ANGGARAN 2014 Januari 2013 Februari 2013 Maret 2013 Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Penyusunan Usulan Program/Kegiatan APBN P 2013 APBN 2013 APBD Provinsi (Renja Usulan disertakan Pra RKA) Januari S.d Minggu III Februari 2013 Usulan : APBN 2014 Musrenbang Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Raker SKPD Provinsi dengan Kab/Kota Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Pembahasan Usulan APBN Tahun 2014 Selambatnya Minggu III Maret, Musrenbang di Tingkat Kabupaten/Kota Pertemuan/Koordinasi lintas kementerian terkait & anggota DPR/DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau Februari 2013 Terintegrasinya Usulan SKPD dengan Kab/Kota Disampaikan ke: - Bappeda Prov. Riau - Kementerian/ Lembaga Terkait Usulan Program/ Kegiatan SKPD untuk Bahan Musrenbang Provinsi Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2013 Penyusunan KUA & PPAS Perubahan Tahun Usulan APBN untuk Musrenbangnas - Penyusunan RKPD Program/Kegiatan APBD (P) Usulan DAK 7

8 Mei 2013 September 2013 Oktober 2013 Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau TA Pembahasan RAPBD Provinsi Riau TA Lanjutan Pembahasan RAPBD Provinsi RIau TA Lanjutan … Agustus 2013 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2014 dan Penyampaian RAPBD Tahun 2014 ke DPRD Provinsi RIau TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Juni s.d. Juli Penyampaian dan Pembahasan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun Penyampaian dan Pembahasan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan RAPBD P TA April 2013 Minggu I, Musrenbang Provinsi Riau Minggu III-IV, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Perubahan Usulan APBN : -Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan - DAK Pemerintah Provinsi Riau (TAPD) DPRD (banggar DPRD) Pemerintah Provinsi Riau (TAPD) DPRD (Banggar DPRD) TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Banggar DPRD & Komisi – Komisi di DPRD TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Banggar DPRD & Komisi – Komisi di DPRD November 2013 Penetapan dan Verifikasi APBD Provinsi Riau TA DPRD Provinsi Riau - Departemen Dalam Negeri Penetapan RKPD TA KEPALA DAERAH 8

9 PRIORITAS RKP 2014 (NASIONAL) 9

10 PRIORITAS RKP 2014 SESUAI DENGAN RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 PRIORITAS NASIONAL RPJMN PRIORITAS NASIONAL RPJMN

11 PRIORITAS RKPD 2014 (PROVINSI RIAU) 11

12 PRIORITAS RKPD TAHUN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Fokus/Isu Strategis: Peningkatan mutu wajar dikdas 9 Tahun; Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; Rintisan wajar 12 Tahun (menengah / dikmen); Perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat; Pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi; Peningkatan kualitas tenaga kerja. 2. PERCEPATAN DAN PERLUASAN INFRASTRUKTUR Fokus/Isu Strategis : Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota; Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih; Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi; Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman; Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik. 3.PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH Fokus/Isu Strategis : Penguatan ketahanan pangan; Pengembangan industri hilir pertanian; Peningkatan daya saing UMKM; Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan; Perluasan kesempatan kerja /usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan; Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin. 12

13 4.PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Fokus/Isu Strategis: Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu; Pengembangan objek-objek wisata unggulan. 5.PEMANTAPAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN PRODUKTIF SERTA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Fokus/Isu Strategis: Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah; Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik; Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum. 6.PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERISOLIR Fokus/Isu Strategis: Percepatan pembangunan dan pengembangan daerah dan kawasan perbatasan; Percepatan pembukaan akses daerah terisolir. 7.PEMANTAPAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Fokus/Isu Strategis: Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial; Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana ; Pengendalian Kualitas Lingkungan. 13 LANJUTAN

14 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Rp ,95 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI E-GOVERNMENT 14

15 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Rp 16 Milyar PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI E-GOVERNMENT 15

16 16 PRINSIP E-GOVERNMENT PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DAPAT MENINGKATKAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PIHAK- PIHAK LAIN, BAIK TERHADAP MASYARAKAT, KALANGAN BISNIS MAUPUN SESAMA PEMERINTAH 1.G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi. 2.G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. 3.G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya. 1.G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi. 2.G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. 3.G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya.

17 17 PEMANFAATAN TIK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN MEMILIKI KEUNTUNGAN ANTARA LAIN : 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. 2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan. 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. 2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan.

18 18 KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)  PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PASAL 24 AYAT (3) KOMISI INFORMASI PROVINSI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROVINSI DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN/KOTA.  KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TELAH DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 72 TAHUN  PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PASAL 24 AYAT (3) KOMISI INFORMASI PROVINSI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROVINSI DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN/KOTA.  KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TELAH DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 72 TAHUN 2012.

19 1919  SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YANG TUGAS DAN WEWENANGNYA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI TINGKAT PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.  SAAT INI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU BELUM TERBENTUK.  SEMENTARA MENUNGGU TERBENTUKNYA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU, DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DILAKSANAKAN MELALUI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU.  DIHARAPKAN PADA KABUPATEN/KOTA JUGA MEMBENTUK KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA  SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YANG TUGAS DAN WEWENANGNYA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI TINGKAT PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.  SAAT INI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU BELUM TERBENTUK.  SEMENTARA MENUNGGU TERBENTUKNYA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU, DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DILAKSANAKAN MELALUI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU.  DIHARAPKAN PADA KABUPATEN/KOTA JUGA MEMBENTUK KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

20 1.SETIAP SKPD TELAH MEMILIKI DATA DAN INFORMASI POKOK SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DAN DI UPDATE SECARA BERKALA; 2.FOKUS PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PROVINSI; 3.TERUS MENGUPAYAKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH SECARA LEBIH TERFOKUS DAN BERKOORDINASI LINTAS SEKTOR; 4.SECARA SIMULTAN MEMPERSIAPKAN RENSTRA SKPD MASING-MASING SEJALAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD RIAU 2013–2018; 5.MENYIAPKAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 DI BULAN MARET SEBAGAI BAHAN UTAMA MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2013; 6.FUNGSIONALISASI SARANA PRASARANA OLAHRAGA PASCA PON DAN ISG; 7.BENAR-BENAR MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DI TAHUN 2014 SEJAK DINI, YANG DIAWALI MELALUI PELAKSANAAN FORUM SKPD DAN MUSRENBANG; 8.PROGRAM / KEGIATAN UTAMA PENYELENGGARAAN PRIORITAS DAERAH MENJADI TARGET UTAMA DAN DIKOORDINASIKAN SECARA INTENSIF ANTAR SKPD TERKAIT; 9.TETAP MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG YANB BERLAKU. 20

21 1.KEKUATAN PENDANAAN DAN PREDIKSI PEMBIAYAAN DI TAHUN 2014; 2.KEBUTUHAN PENDANAAN BAGI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DI SKPD MASING-MASING; 3.PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAERAH; 4.PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014; 5.PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 DI DAERAH SEPERTI MDGs, REFORMASI BIROKRASI, Dll; 6.KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUPOKSI DASAR SKPD. 2121

22 22


Download ppt "STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. Riau Pada tanggal 13 Maret 2013 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google