Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan."— Transcript presentasi:

1 BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013

2 Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Penyusunan DPA SKPD (Desember) (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

3

4 ALUR PROSES PENGUSULAN DAN EVALUASI PERMOHONAN SKPD Pemohon Surat Permohonan Tertulis Proposal Usulan Permohonan (2014) Evaluasi Gubernur Melaui SKPD sesuai bidang urusannya untuk Dicatat, diadministrasikan dan di evaluasi TAPD TAPD menyampaikan Pertimbangan kepada Gubernur Pemohon Berita Acara Hasil Evaluasi Persyaratan Kriteria Gubernur - Disposisi Persetujuan KUA PPAS Proses usulan permohonan belanja hibah/barang/jasa dimulai dan dilakukan dari/oleh SKPD Evaluasi usulan permohonan dilakukan SKPD dan disampaikan kepada Ketua TAPD Ketua TAPD menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur Persetujuan Gubernur menjadi dasar penuangan dalam KUA/PPAS Kepala SKPD Menyampaikan Hasil Evaluasi berupa Rekomendasi kepada TAPD Surat Rekomendasi Ketua TAPD Daftar Calon Penerima Memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kemampuan dan Prioritas Surat Pertimbangan Daftar Calon Penerima terdiri dari: 1.Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Uang 2.Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Barang/Jasa Berisi Informasi: Nama/Alamat/Besaran Belanja Hibah/bansos Daftar Calon Penerima terdiri dari: 1.Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Uang 2.Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Barang/Jasa Berisi Informasi: Nama/Alamat/Besaran Belanja Hibah/bansos SKPD Menyampaikan kepada TAPD 4 Permen 32 Psl 8 Pergub 31 Psl 12 Max. April 2013 Permen 32 Psl 8 Pergub 31 Psl 13 Permen 32 Psl 8 Pergub 13 Psl 13

5 ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN 5 Persetujuan Gubernur Daftar Calon Penerima - Uang Daftar Calon Penerima- Barang/Jasa Penganggaran Pelaksanaan dan Pencairan TAPD RKA-PPKD TAPD - BANGAR PERDA APBD Belanja Hibah/Bansos berupa uang dituangkan dalam DPA-PPKD Belanaj Hibah/Bansos berupa barang/jasa dituangkan dalam DPA-SKPD Pencairan - Uang Pengadaan Barang dan Jasa RKA-SKPD PERGUB PENJABARAN APBD DPA-PPKD (Uang) DPA-PPKD (Uang) DPA-SKPD (Barang/Jasa) SKPD PPKD/Biro Keuangan DPA-PPKD (Uang) DPA-PPKD (Uang) DPA-SKPD (Barang/Jasa) DPA-SKPD (Barang/Jasa) Bansos Hibah Bansos Hibah NPHD Penyaluran – Barang/Jasa  Disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai ketentuan PerUUan (Pasal 27 PPRI No 2 thn 2012)  Langsung dari RKUD ke RKUN (Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/pmk.07/2008)  Melengkapi syarat administrasi.  Diserahkan oleh Kepala SKPD dengan Berita Acara Serah Terima  Melengkapi syarat administrasi. Penerima Hibah/Bantuan Mengajukan Permohonan Pencairan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN HIBAH DAN BANSOS 5 Permen 32 Psl 12 Pergub 31 Psl 14 Permen 32 Psl 14 Pergub 31 Psl 15 Permen 32 Psl 13 Pergub 63 Psl 20&22

6

7 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2012 *** TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA

8

9 ALUR PENGANGGARAN dan Pencairan 9 UMUM TAPD RKA-PPKD TAPD - BANGAR PERDA APBD KHUSUS RKA-SKPD PERGUB PENJABARAN APBD DPA-PPKD GUBERNUR (Tembusan Kepala Biro Keuangan) Bupati/Walikota Mengajukan Permohonan Pencairan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KE DESA RKA-PPKD Berdasarkan Tembusan Dimaksud, Biro Keuangan membuat nota kepada Gubernur untuk persetujuan pencairan

10

11 ALUR PENGANGGARAN dan Pencairan 11 UMUM TAPD RKA-PPKD TAPD - BANGAR PERDA APBD OPD terkait memverifikasi kelengkapan dokumen OPD terkait memverifikasi kelengkapan dokumen KHUSUS RKA-SKPD PERGUB PENJABARAN APBD DPA-PPKD GUBERNUR Melalui OPD terkait dan Tembusan disampaikan Kepada Biro Keuangan Hasil verifikasi disampaikan kepada gubernur melalui Biro Keuangan Kepala Desa Mengajukan Permohonan Pencairan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KE DESA RKA-PPKD Biro Keuangan membuat nota kepada Gubernur untuk persetujuan pencairan


Download ppt "BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google