Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH SESDITJEN KESBANGPOL ESENSI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 DAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 330/3757/SJ TAHUN 2013 DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH SESDITJEN KESBANGPOL ESENSI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 DAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 330/3757/SJ TAHUN 2013 DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN."— Transcript presentasi:

1 OLEH SESDITJEN KESBANGPOL ESENSI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 DAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 330/3757/SJ TAHUN 2013 DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMDAGRI 1 Jakarta, 9 September 2013

2 SASARAN UTAMA PEMB. NAS 2014 KEBIJAKAN PEMDA (PROV/KAB/KOTA) Incl. Bid. Polhukam AMANAT PSL 2 HURUF a PMDN NO. 27 TAHUN KEBIJAKAN APBD 2014 KEBIJAKAN PEMERINTAH Incl. Bidang Polhukam PRIORITAS PEMB. NAS Incl. Bid. Polhukam

3 Memantapkan Perekonomian Nas. Untuk Peningkatan Kesra Yang Berkeadilan RKP SASARAN UTAMA PEMB. NAS TAHUN 2014 DAN PRIORITAS PEMB. NAS TAHUN Target Pertumb. Ek Nas 6,8-7,2% Penurunan Angka Penganguran 5- 6% Penurunan Angka Kemiskinan 8-10% Laju Inflasi 4,5% Bertambah Atau Berkurang 1,0% PRIORITAS PEMB. NAS (14 Prog. Aksi Nas) AL: PRIORITAS BIDANG POLHUKAM STABILITAS KESBANGPOL KONDUSIF OPTIMALNYA SASARAN UTAMA PEMB. NASIONAL

4 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KONFLIK SOSIAL 4 1.IPOLEKSOSBUD 2.SARA 3.SENGKETA BATAS WILAYAH 4.SENGKETA DISTRIBUSI SDA

5 5 PERISTIWA KONFLIK PERIODE PERISTIWA KONFLIK TAHUN PERISTIWA KONFLIK TAHUN PERISTIWA KONFLIK TAHUN PERISTIWA KONFLIK ( JANUARI – MEI 2013) TAHUN 2013 TOTAL : 333 PERISTIWA KONFLIK

6 6

7 Pencegahan Konflik Sosial Penyelesaian/ Penghentian Konflik Sosial Pemulihan Pasca Konflik Sosial 1)Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat 2)Pengembangan sistem Pengendalian secara damai 3)Meredam Potensi Konflik 4)Membangun Sistem Peringatan Dini 1)Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat 2)Pengembangan sistem Pengendalian secara damai 3)Meredam Potensi Konflik 4)Membangun Sistem Peringatan Dini 1)Penghentian Konflik Sosial 2)Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun )Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah hukum, sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun )Penghentian Konflik Sosial 2)Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun )Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah hukum, sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun )Rekonsiliasi 2)Rehabilitasi 3)Rekonstruksi 1)Rekonsiliasi 2)Rehabilitasi 3)Rekonstruksi A B C 7

8 PENGANGGARAN DALAM APBD-P TA DAN APBD TA RENAKSI TERPADU PROV/KA B/KOTA 8  PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat  Pengembangan sistem Pengendalian secara damai  Meredam Potensi Konflik  Membangun Sistem Peringatan Dini  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Penyelesaian Konflik Sosial Sebelum Tahun 2013 Dan Sesudah Tahun 2013  PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat  Pengembangan sistem Pengendalian secara damai  Meredam Potensi Konflik  Membangun Sistem Peringatan Dini  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Penyelesaian Konflik Sosial Sebelum Tahun 2013 Dan Sesudah Tahun 2013 RENJA SKPD KESBANG POL PROG/KEG SKPD KESBANGPOL

9 PENGANGGARAN DALAM APBD-P TA DAN APBD TA RENAKSI TERPADU PROV/KAB /KOTA 9  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Percepatan Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum Sebelum th 2013 dan Sesudah th 2013  PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL  Rekonsiliasi  Rehabilitasi  Rekonstruksi  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Percepatan Penegakan dan Penyelesaian Masalah Hukum Sebelum th 2013 dan Sesudah th 2013  PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL  Rekonsiliasi  Rehabilitasi  Rekonstruksi RENJA SKPD KESBANGPOL DAN/ ATAU SKPD TEKNIS LAINNYA PROG/KEG SKPD KESBANGPOL DAN/ATAU SKPD TEKNIS LAINNYA

10 PENGANGGARAN DALAM APBD-P TA DAN APBD TA RENAKSI TERPADU PROV/KAB /KOTA 10  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Penghentian Konflik Sosial  PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL  Rekonsiliasi  PENYELESAIAN/PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL  Penghentian Konflik Sosial  PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL  Rekonsiliasi BELANJA TIDAK TERDUGA USULAN DISAMPAIKAN OLEH SKPD KESBANGPOL

11 PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMDAGRI PROSEDUR 1.KDH MENETAPKAN STATUS KEADAAN KONFLIK 2.SKPD KESBANGPOL PALING LAMBAT 1 (SATU) HARI KERJA MENGAJUKAN RKB PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DAN REKONSILIASI PASCA KONFLIK KPD PPKD SELAKU BUD 3.PPKD SELAKU BUD MENCAIRKAN DANA PALING LAMBAT 1 (SATU) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA RKB 4.PENCAIRKAN DANA BTT DILAKUKAN MELALUI MEKANISME TAMBAHAN UANG (TU) DAN DISAMPAIKAN KPD BENDAHARA PENGELUARAN SKPD KESBANGPOL 5.KEPALA SKPD KESBANGPOL BERTANGGUNG JAWAB SECARA FISIK DAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN BTT 6.PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BTT TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PPKD DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI –BUKTI PENGELUARAN YANG SAH 7.DALAM HAL ALOKASI BTT TIDAK MENCUKUPI DPT MENGGUNAKAN SALDO ANGGARAN SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA DAN ATAU MELAKUKAN PENJADWALAN ULANG ATAS PROGRAM KEGIATAN YANG KURANG MENDESAK DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN 8.KEGIATAN ANGKA 7 TERSEBUT DILAKUKAN MENDAHULUI PERUBAHAN ABPD TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN CARA MERUBAH PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2013 DAN DIBERITAHUKAN KEPADA PIMPINAN DPRD SELANJUTNYA DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN APABILA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013 TELAH DITETAPKAN ATAU PEMDA TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAJ 2013, PERUBAHAN TERSEBUT DISAMPAIKAN PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 11

12 TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 2013 NOURAIANWAKTULAMA 1 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepada kepala daerah Paling lambat minggu 1 bulan agustus 2Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS Paling lambat minggu ke II bulan agustus1 minggu 3 Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan perda tantang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD Paling lambat minggu I bulan september3 minggu 4Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD Minggu ke II bulan September3 minggu 5Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerahPaling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir 6Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perkada ttg penjabaran perubahan APBD kepada MDN/Gub utk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama 7Hasil evaluasi ranc. perda tentang perubahan APBD & ranc. perkada ttg penjabaran perubahan APBD Paling lama 15 hr kerja stlh ranc. perda ttg perubahan APBD dan Rancangan Perkada ttg Penjabaran perubahan APBD diterima oleh MDN dan Gubernur 8Penyemp. Ranc. Perda ttg perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yg ditetapkan dgn keputusan Pimp. DPRD ttg penyemp. Ranc. Perda ttg perubahan APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 Hari kerja 9Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada MDN/Gub 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan 10Penetapan perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi 11Penyempurnaan rancangan perda tentang perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang peyempurnaan rancangan perda tentang perubahan APBD Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi 1212

13 TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD 2014 NOURAIANWAKTULAMA 1Penyusunan RKPDAkhir bulan Mei 2Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepada kepala daerah Minggu 1 Bulan JuniLama 1 Minggu 3Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD Pertengahan Bulan Juni 6 minggu 4Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS Akhir bulan Juli 5Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Awal Bulan Agustus 8 Minggu 6Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan perda tantang APBD Awal Bulan Agustus sampai dengan akhir bulan september 7Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRDMinggu 1 bulan Oktober 2 Bulan 8Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerahPaling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal november) 9Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada ttg penjabaran APBD kepada MDN/Gub utk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama 10Hasil evaluasi ranc. perda tentang APBD & ranc. perkada ttg penjabaran APBD Paling lama 15 hr kerja stlh ranc. perda ttg APBD dan Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD diterima oleh MDN dan Gubernur 11Penyemp. Ranc. Perda ttg APBD sesuai hasil evaluasi yg ditetapkan dgn keputusan Pimp. DPRD ttg penyemp. Ranc. Perda ttg APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 12Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan 13Penetapan perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling lambat akhir Desember (31 Desember) 14Penyampaian perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD MDN/Gub Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan CATATAN: INCL PROGRAM KEGIATAN TINDAK LANJUT PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2011 DAN PERMENDAGRI NO. 71 TAHUN TAHUN

14 1414 LANGKAH ANTISIPATIF PERCEPATAN PENEPATAN RENC. AKSI PROV/KAB/KOTA SEJALAN DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 2013 DAN PENYUSUNAN APBD APBD TA 2014 RENC. AKSI PROV/KAB/KOTA, PERIODE JUNI-SEPTEMBER (MINGGU PERTAMA) SUDAH HARUS DITETAPKAN, SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RKA-SKPD KESBANGPOL DAN SKPD TEKNIS TERKAIT PROV/KAB/KOTA UNTUK PERUBAHAN APBD TA 2013 RENC. AKSI PROV/KAB/KOTA, PERIODE JUNI-AGUSTUS SUDAH HARUS DITETAPKAN, SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RKA-SKPD KESBANGPOL DAN SKPD TEKNIS TERKAIT PROV/KAB/KOTA UNTUK APBD TA 2014 INTENSITAS PERTEMUAN FORMAL (RAKER, RAKOR) MAUPUN NON FORMAL (Mis: SARASEHAN) SECARA PERIODIK DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK (Mis: FORKOMPIMDA, KOMINDA, FKDM, FKUB, FPK) TERKAIT PERKEMBAGAN KESBANGPOL DI DAERAH.

15 1515


Download ppt "OLEH SESDITJEN KESBANGPOL ESENSI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 DAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 330/3757/SJ TAHUN 2013 DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google