Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER."— Transcript presentasi:

1 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH PONTIANAK, 21 NOVEMBER 2011

2 B I O D A T A Nama:SLAMET SUDARSO Jabatan:Kasubdit Anggaran Daerah Wil II Tempat/Tgl.Lahir:Kebumen- Jateng, 31 Des 1960 Pendidikan :S.1 Adm Negara Pangkat/Golongan:IV/a Unit Org: Ditjen Keungan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Telp Ktr & HP:(021) &

3 TUGAS DAN FUNGSI P P NO.58/2005 (P ASAL 129 DAN P ASAL 130) P EMERINTAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMDA YG DIKOORDINASIKAN MENDAGRI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUDA KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH. P P NO.58/2005 (P ASAL 129 DAN P ASAL 130) P EMERINTAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMDA YG DIKOORDINASIKAN MENDAGRI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUDA KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

4 AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. PP 58/2005 Pasal 4

5 Pembahasan & Kesepakaan KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) SE KDH kepada SKPD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan/Pengesaha n DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

6 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

7 PERMENDAGRI 32/2011 PERMENDAGRI 32/2011

8 KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN ,64 % 4,96 % 15,01 % Juta Rupiah BELANJA HIBAH BELANJA PEGAWAI BELANJA BANSOS BELANJA BANKEU & LAINNYA 72,39% 42

9 BELANJA TIDAK LANGSUNG RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA TIDAK LANGSUNG RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN

10 BELANJA TIDAK LANGSUNG RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA TIDAK LANGSUNG RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN

11 BELANJA DAERAH RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA DAERAH RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN

12 BELANJA DAERAH RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA DAERAH RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN

13 HIBAHBANSOS pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan - organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara- an urusan pemerintah daerah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada: - individu, - keluarga, - kelompok dan/atau - Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi-nya resiko sosial

14 RESIKO SOSIAL Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar  UU No. 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial. MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

15 MELIPUTI

16 PEMBERIAN HIBAH PENERIMA HIBAH PEMERINTAH PEMDA LAINNYA PERUSAHAAN DAERAH MASYARAKAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN UANG, BARANG/ JASA BENTUK

17 BANTUAN SOSIAL PENERIMA BANSOS LEMBAGA NON PEMERINTAHAN BENTUK UANG/ BARANG MASYARAKAT KELUARGA INDIVIDU

18 KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Sekurang-kurangnya harus berdasar atas Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:  Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;  Tidak wajib dan tidak mengikat;  Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;  Memenuhi persyaratan penerima hibah.

19 HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL. MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN. TUJUAN PENGGUNAAN. SELEKTIF MEMENUHI PERSYARATAN BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS, KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN KRITERIA BANTUAN SOSIAL

20 HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN a.telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yg bersangkutan; dan c.memiliki sekretariat tetap. HIBAH KAPADA PEMERINTAH a. Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008; b. Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 c. Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010

21 PENGANGGARAN HIBAH USULAN TERTULIS CALON PENERIMA S K P D TERKAIT (1) KEPALA DAERAH TAPD EVALUASI PERTIM BANGA N KUA & PPAS PYSN RKA RKA-PPKD (UANG) RKA-SKPD (BRG/JASA ) R-APBD PERDA APBD (3) (4) (5) (6) (7) (9) (2) PYSN RKA (6) (8) REKOMEN (3) (3) MELALUI

22 PENGANGGARAN BANSOS USULAN TERTULIS CALON PENERIMA S K P D TERKAIT (1) KEPALA DAERAH TAPD EVALUASI PERTIM BANGAN KUA & PPAS PYSN RKA RKA-PPKD (UANG) RKA-SKPD (BRG/JASA) R-APBD PERDA APBD (3) (4) (5) (6) (7) (9) (2) PYSN RKA (6) (8) REKOMEN (3) (3) MELALUI

23 PENCANTUMAN DALAM APBD KELOMPOK BTL JENIS BELANJA HIBAH OBYEK BELANJA BERKENAAN. RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN HIBAH UANGBARANG/JASA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG JENIS BELANJA BARANG DAN JASA, OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA BERKENAAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERKENAAN. DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH. PPKDSKPD

24 PENCANTUMAN DALAM APBD KELOMPOK BTL JENIS BELANJA BANSOS OBYEK BELANJA BERKENAAN. RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN BANTUAN SOSIAL UANGBARANG KELOMPOK BELANJA LANGSUNG JENIS BELANJA BARANG & JASA, OBYEK BELANJA BANSOS BARANG BERKENAAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT RINCIAN OBYEK BELANJA BANSOS BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/ MASY BERKENAAN. DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PPKDSKPD

25 HIBAH BERUPA UANG = DPA-PPKD. HIBAH BERUPA BARANG/JASA = DPA-SKPD. KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN UANG ATAU JENIS BARANG ATAU JASA. PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH DIDASARKAN PADA DAFTAR PENERIMA HIBAH. PENYERAHAN HIBAH BARANG BUKTI SERAH TERIMA BARANG/JASA PELAKSANAAN HIBAH PENCAIRAN HIBAH UANG MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS).

26 BANSOS BERUPA UANG = DPA-PPKD. BANSOS BERUPA BARANG= DPA-SKPD. KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANSOS. PENYALURAN/PENYERAHAN BANSOS DIDASARKAN PADA DAFTAR PENERIMA BANSOS. PENYERAHAN HIBAH BARANG BUKTI SERAH TERIMA BARANG PELAKSANAAN BANSOS MEKANISME LS.

27 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH; TUJUAN PEMBERIAN HIBAH; BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH YG AKAN DITERIMA; HAK DAN KEWAJIBAN; TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN TATA CARA PELAPORAN; MEMUAT a.l.

28 PELAPO RAN DAN PERTAN GGUNGJ AWABA N PEMDA a. usulan calon b. daftar penerima hibah c. NPHD d. pakta integritas penerima hibah e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa PENERIMA a.Lap. penggunaan hibah b.Surat peryataan tang- gungjawab penggunaan hibah c.Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah /bukti serah terima barang/jasa  Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait  Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait. PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN

29 PELAPO RAN DAN PERTAN GGUNGJ AWABA N PEMDA a. usulan calon b. daftar penerima bansos c. pakta integritas penerima bansos d. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa PENERIMA a.Lap. penggunaan bansos b.Surat peryataan tanggungjawab penggunaan bansos c.Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah/bukti serah terima barang  Penerima bansos berupa uang menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait  Penerima bansos berupa barang/jasa menyampaikan laporan kepada KDH melalui SKPD terkait. PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN

30 1. SKPD terkait melakukan monev atas pemberian hibah dan bansos. 2. Hasil monev disampaikan kpd KDH dgn tembusan kpd SKPD yg mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 3. Dalam hal hasil monev terdapat penggunaan hibah atau bansos yg tdk sesuai dgn usulan yg telah disetujui, penerima hibah atau bansos yg bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

31  Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monev hibah dan bansos diatur lebih lanjut dengan PERKADA  Pemda yg telah menetapkan PERKADA yg mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bansos sebelum berlakunya Permendagri ini harus disesuaikan dengan Permendagri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2011  Pemda dapat menganggarkan hibah dan bansos apabila telah menetapkan PERKADA.

32


Download ppt "PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google