Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Syukriy Abdullah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Syukriy Abdullah."— Transcript presentasi:

1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Syukriy Abdullah

2 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertggjawabanPemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Dana Cadangan, Aset Tetap, Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda Pertanggung- jawaban APBD APBD Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai SAP

3 Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

4 Regulasi Pengelolaan Pembangunan UU No.25/ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No.32/ Pemerintahan daerah; PP No Rencana Kerja Pemerintah PP No.58/ Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No.8/ Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No.6/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No.8/ Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; PP No.19/ Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; Permendagri No.13/ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No.54/ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8/2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagaimana pengaturan di daerah?

5 RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Keppres Rincian APBN APBD Kep KDH tentang Rincian APBD Diacu Pedoma n Dijabarkan Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman Diacu Diselaraskan melalui Musrenbang UU NO. 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU NO. 17/2003 RKP Daerah Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Musren- bangda Musren- bangnas

6 6 Proses Perencanaan Daerah

7 Jenis-jenis Rencana Pembangunan Rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah (RPJPN/D)  20 tahun Rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D)  5 tahun; Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D)  1 tahun

8 Dokumen Pokok Penganggaran Daerah RPJMD/R KPD KUA PPAS RKA-SKPD RAPBD PERDA APBD Penjabaran APBD DPA- SKPD ANGGARAN KAS Pelaksanaan Anggaran EVALUASI

9 Time Frame Penyusunan APBD DPRD Kepala Daerah SKPD Mendagri/ Gubernur 31 DesAkhir Nov Minggu I Oktober Mgu II Juli Juni Akhir Mei RPJMD RKPD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Raperda APBD Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemda Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD Perkada ttg Penjabaran APBD Ranc KUA & PPAS Renstra Renja RKA-SKPD Nota Kesepakatan Kepda-DPRD Persetujuan bersama Perda APBD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Raperda APBD Evaluasi

10 NOURAIANWAKTUKET A.KUA, PPA dan RAPBD 1.Penyusunan RKPDAkhir bulan Mei 2.Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDHMinggu I bulan Juni 3.Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD Pertengahan bulan Juni 4.KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir bulan Juli 5.SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPDAwal bulan Agustus1 minggu 6.Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKDMg I Agustus s/d Mg I Oktober2 1/2 bulan 7.Penyampaian RAPBD kpd DPRDMinggu pertama bulan Oktober2 bulan 8.Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember) 9.Hasil evaluasi RAPBD15 hari kerja ( bulan Desember) 10.Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi Akhir Desember (31 Desember) Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD

11 KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target PPAS Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). KUA DAN PPAS

12 Penyusunan KUA Rancangan Kebijakan Umum APBD Kepala Daerah DPRD menyusun selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD menyampaikan kepada Pedoman Penyusunan APBD Mendagri ditetapkan Setiap tahun berpedoman pada R K P D berdasarkan Kebijakan Umum APBD disepakati menjadi Memuat target pencapaian kinerja yang disertai dengan : Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan sesuai asumsi ( perkemb ekonomi makro & perubahan pokok2 kebijakan fiskal )

13 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kebijakan Umum APBD Pemerintah Daerah DPRD Rancangan PPAS Sementara berdasarkan membahas paling lambat minggu ke-2 Juni tahun anggaran sebelumnya 1.menentukan skala prioritas dalam urusan wajib & urusan pilihan 2.menentukan urutan program dalam masing-masing urusan 3.menyusun plafon anggaran sementara utk masing- masing program Langkah-langkah pembahasan PPAS PPAS disepakati menjadi program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

14 Penyampaian Rancangan KUA & PPAS DPRDDPRD Rancangan KUA& PPAS Disampaikan ke DPRD Paling lambat pada Pertengahanbulan Juni (Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBD thn berikutnya ) TAPD KOORDINATOR TAPD Rancangan KUA&PPAS KDHKDH Rancangan KUA & PPAS Disampaikan kepada KDH paling lambat Minggu I Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD Panitia Anggaran DPRD PEMERINTAH DAERAH Nota Kesepakatan Paling lambat Akhir Bulan Juli Paling lambat Akhir Bulan Juli RKPD Rancangan KUA&PPAS

15 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA- SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya 1.Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2.Penganggaran terpadu 3.Penganggaran berdasarkan prestasi kerja Pendekatan penyusunan

16 RKA-SKPD SKPD + SKPKD SKPD PENDAPATAN - Belanja Pegawai - Fungsi - Urusan - Program - Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - Subsidi - Bunga - Hibah - Transfer - Bantuan Sosial - Belanja Tidak Terduga P A D Dana Perimbangan (SKPKD) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD) Pengeluara n Penerimaa n PEMBIAYAAN (SKPKD) Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung - Pajak (SKPKD) - Retribusi (SKPD) - Laba BUMD (SKPKD) - Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD) SKPKD BELANJA A P B DDPA-SKPD Belanja Tidak Langsung STRUKTUR APBD


Download ppt "Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Syukriy Abdullah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google