Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan Oleh : REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 13 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan Oleh : REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 13 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN."— Transcript presentasi:

1

2 Disampaikan Oleh : REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 13 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG e-PEMERINTAHAN

3 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENYERAHKAN SEBAGIAN MEMILIKI PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 2

4 Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 APBN Pembagian Urusan UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi K/L K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan 3

5 URUSAN Pemerintahan Daerah HAK KEWAJIBAN Pendapatan Belanja Pembiayaan ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Urusan (Pasal 10) Wajib Pilihan Concurrent KELOLA & IMPLEMENTASI RKPD PP 58/2005 PP 38/2007 PP 41/2007 PMDN 13/2006 PMDN 59/ Memungut Pajak & Retribusi 2.Memperoleh Dana Perimbangan 3.Melakukan Pinjaman 1.Sinkronisasi program pusat & daerah 2.Mengelola anggaran secara efisien dan efektif 3.Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial Esensi Tujuan OTDA Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pelibatan Mayarakan dlm pengambilan keputusan (Demokratisasi) Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteran masyarakat 4

6 PERAN KDH & DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD Rakyat Kepala Daerah Visi / Misi RKPD (KUA+PPAS RPJMD DPRD RAPBD Fungsi Budget Program/Kegiatan RPJMD Visi / Misi APBD Kontrol : 5

7 RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD PEDUM APBD o/ MDN SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Raperda PJ Pel APBD Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD setelah 3 hari PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaan 6

8 Proporsi Pendapatan APBD Provinsi TA

9 Proporsi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota TA

10 Proporsi Belanja APBD Provinsi TA

11 Proporsi Belanja APBDKabupaten/Kota TA

12 Sumber Data;LHP RI

13

14 NON CORE MODULES Pinjaman Piutang Akuntansi Aset Gaji PORTAL KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT Modul Kolaborasi SIESIKD CORE MODULES Perencanaan Kas Akuntansi Anggaran DPRD &BPK PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DatabaseTerstrukturDatabaseTerstruktur DatabaseWarehouseDatabaseWarehouse Ruang Lingkup SIPKD

15 SIPKD Fitur Perencanaan RPJM Renstra RKPD Renja KUA/PPAS Penganggaran KUA/PPAS RKA APBD DPA Anggaran Kas SPD Penatausahaan Bend Penerimaan Bend Pengeluaran BUD Pelaporan Saldo Awal Neraca Jurnal Perhiutngan Pelaporan (LRA, LAK, Neraca) Aset Saldo Awall Buku Inventaris KIB KIR Mutasi Jurnal Aset Gaji Pegawai Tarif Kewajiban Pegawai Perhitungan Pembayaran Karpeg Piutang Wajib Pajak Perjanjian Piutang Penerimaan Penghapusan Hutang Perjanjian Pinjaman Penarikan Pembayaran

16 SIPKD CORE SYSTEM

17 RELASI SIPKD dan SISTEM INTERNAL PEMDA PENDAPATAN (SIMPATDA) PENDAPATAN (SIMPATDA) B L U D L P S E (ULP Daerah) L P S E (ULP Daerah) S P I (INSPEKTORAT) S P I (INSPEKTORAT) MONEV ( S I E P ) MONEV ( S I E P ) KEPEGAWAIAN (SIMPEG) KEPEGAWAIAN (SIMPEG) S I P K D S I E

18 Server Database Web Aplikasi Internet/ Intranet SKPKD SKPD A SKPD B Web Browser Komunikasi Sistem

19 Komunikasi Data Nasional Work Unit Regional Financial Department/ Consolidator SIPKD SIPKD Reg - SIKD DJKD IS/MOF National SIKD MOHA / MOF DJKD IS/MOF National SIKD SIPKD – Reg SIKD

20 Manfaat Aplikasi TransaksiMonevPelaporanAkuntabilitasTransparansi dan publikasi 19

21 Kendala Implementasi Keterbatasan SDM dan infrastruktur Bervariasinya aplikasi yang digunakan oleh setiap daerah. Regulasi yang belum sejalan. Pemahaman regulasi. 20

22 Posisi Menu Pada Beranda Website klik

23 link

24

25

26 TERIMA KASIH


Download ppt "Disampaikan Oleh : REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 13 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google