Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KMDN 29/02 Omnibus Regulation UU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PERMENDAGRI 13/06,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KMDN 29/02 Omnibus Regulation UU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PERMENDAGRI 13/06,"— Transcript presentasi:

1

2 1

3 KMDN 29/02 Omnibus Regulation UU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PERMENDAGRI 13/06, 59/07,21/11 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 5/74 PP 105/00 UU 22/99 PP 71/10 PP 24/05 2 PERMENDAGRI 64/13

4 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual:SAP Berbasis Akrual:  Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) dan 4. Catatan Laporan Keuangan (CaLK).  Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan SAL 3. Laporan Operasional (LO) 4. Neraca 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) dan 7.Catatan Laporan Keuangan (CaLK) 3 Perbedaan Antara SAP Berbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual

5 SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement)

6 PP 71/2010 Kebijakan Akt & SAPD Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Kewajiban Koreksi Kesalahan Pembiayaan Dana Cadangan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan LRA SAL LO LPE Neraca LAK *) C A L K **) C A L K **) 1 1 LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. *) **) Transaksi Transitoris ***) Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll. ***) LAPORAN KEUANGAN PEMDA Transfer Permen dagri 64/2013 5

7 PP 71/2010 Permend agri 64/2013 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca C A L K **) C A L K **) LAPORAN KEUANGAN SKPD 6

8 STRATEGI DAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUNKEGIATAN 2013 Penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Permendagri) 64/13) 2014 Penyiapan Modul/panduan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah Pengembangan kapasitas SDM Pemda Fasilitasi Penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Penyesuaian Aplikasi Sistem Akuntansi yang telah ada (SIPKD, SIMDA, dll) pada Pemda/SKPD kepada Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di masing- masing Pemda Uji coba penerapan SAP berbasis akrual pada beberapa daerah Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2015 Implementasi SAP berbasis akrual Pengembangan kapasitas SDM Pemda (lanjutan)

9 POTENSI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA ◊ Perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban ◊ Belum adanya pengaturan tentang penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala ◊ Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi akrual ◊ Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementara Kemendagri: Opini LKPD 2013 WTP 15 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota) ; ◊ Lemahnya sistem pengendalian intern ◊ Masih belum optimalnya penatausahaan aset Barang Milik Daerah (BMD) ◊ Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD; ◊ Belum sepenuhnya SKPD/PPKD memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi; 8

10 MITIGASI DALAM PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 KONDISI: LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL PERKADA TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI & SAPD BASRESTATEMENT APLIKASI BERBASIS AKRUAL 1 Januari 2015 Pelaporan Akrual 31 Des 2015 Penyusunan LK berbasis CTA HAL –HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN: 1.Penyiapan data aset yang relevan 2.Memerlukan penguatan kompetensi dan/atau penambahan jumlah SDM 3.Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini diperlukan 4.Efektivitas Siistem Pengendalian Internal HAL –HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN: 1.Penyiapan data aset yang relevan 2.Memerlukan penguatan kompetensi dan/atau penambahan jumlah SDM 3.Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini diperlukan 4.Efektivitas Siistem Pengendalian Internal 9 LKPD audited 2014

11 Proses Perkembangan Penyelesaian Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Akrual & SAPD Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah 10

12 Perkembangan Penyelesaian Perbup/Perwal tentang Kebijakan Akuntansi Akrual & SAPD Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah 11

13 Sumber Data;LHP BPK-RI (Data Sementara) 12

14 Sumber Data: LHP BPK-RI (Data Sementara) 13

15 KEKUASAAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Kementerian/LPNK Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 222 UU 32/2004 Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04 Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 222 UU 32/2004 Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04 Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Koordinasi Sebagian Urusan Tanggungjawab PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah KEMENDAGRI 14

16 PEDOMAN Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah BIMBINGAN Penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah DIKLAT Pengembangan kapasitas SDM Pemda KOORDINASI BPK, Kementerian Keuangan, BPKP, KSAP dan IAI BPK, Kementerian Keuangan, BPKP, KSAP dan IAI Peran Kemendagri dalam Penerapan SAP Akrual Mendorong pemda untuk melakukan customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual Melakukan koordinasi dengan para vendor terkat penyiapan aplikasi akuntansi berbasis akrual Mendorong pemda untuk melakukan customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual Melakukan koordinasi dengan para vendor terkat penyiapan aplikasi akuntansi berbasis akrual PENYESUAIAN APLIKASI

17 Terima Kasih


Download ppt "1 KMDN 29/02 Omnibus Regulation UU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PERMENDAGRI 13/06,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google