Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Universitas Surabaya Surabaya, 13 Juni 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Universitas Surabaya Surabaya, 13 Juni 2014."— Transcript presentasi:

1 Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Universitas Surabaya Surabaya, 13 Juni 2014

2 Orde Lama Orde Baru Era Reformasi Otonomi Daerah Reformasi Politik Reformasi Keuangan

3 Era Orde Baru Era Reformasi  Anggaran Berimbang  Pembukuan Tunggal (tata buku)  Pengelolaan Keuangan Sentralistik  Anggaran Berimbang  Pembukuan Tunggal (tata buku)  Pengelolaan Keuangan Sentralistik  Anggaran Kinerja  Pembukuan Ganda (Akuntansi)  Pengelolaan Keuangan Desentralistik (Otonomi)  Anggaran Kinerja  Pembukuan Ganda (Akuntansi)  Pengelolaan Keuangan Desentralistik (Otonomi)

4 Pasal 1 PP 58/2005. Pasal 1 PP 58/2005  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan keuangan daerah.

5 PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPengawasan RPJMD RKPD KUAPPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPBD APBD Dasar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pembiayaan Pelaksanaan APBD Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja Bendahara Pengeluaran Penatausahaan Pendapatan Bendahara Penerimaan Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Akuntansi Keuangan Daerah Pemberian Pedoman Bimbingan Supervisi Konsultasi Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Pembinaan: Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD Pengendalian Intern Pemeriksaan Ekstern

6 UU No. 32/2004 (22/1999) ttg Pemerintahan Daerah UU No. 33/2004 (25/1999) ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13/2006 (Kepmendagri 2009) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59/2007 ttg Perubahan Permendagri No.13/2006 PP. 71 Tahun 2010 (PP.24 tahun 2005) Standar Akuntansi Pemerintah

7 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP.71/10 PPPP Permendagri 13/2006 (59/2007) PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) UU 32/2004 PP.24/05

8 MENGAPA PP 24/2005 diganti menjadi PP.71/2010?  Pengakuan (recognition) dan pengukuran (measurement) pendapatan dan belanja masih berbasis kas.  Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.  Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya TA

9 LAPORAN KEUANGAN PEMDA  LK Pemda merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (SKPD & Pemda).  Dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi yang mengacu pada PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (sebelumnya PP 24/2005).  Menerapkan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.  Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

10 KRITERIA PEMBERIAN OPINI BPK 1.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010, sebelumnya PP 24/2005). 2.Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure). 3.Kepatuhan terhadap Peraturan PerUndang- Undangan. 4.Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (PP 60/2008).

11 Dokumen/Bukti Catatan/Buku/Register Laporan SP2D & SPJ Kertas Kerja Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum LRA Lap. Perubahan SAL Lap. Operasional Lap. Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas CaLK Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Buku Pembantu Kebijakan Akuntansi

12  Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Unit Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)  Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)-SKPD  PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Pelaksana Akuntansi Keuangan Daerah

13 Prosedur Akuntansi Selain Kas Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) Sistem Akuntansi Pemda Pemerintah Daerah menyusun mengacu Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem Akuntansi Pemda, meliputi: Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu Ditetapkan dengan disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 60/2008) Kebijakan Akuntansi Pemda Pasal 98 PP 58/2005

14 Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71/2010) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.LRA 2.Neraca 3.LAK 4.CaLK 5.Lap. Operasional (LO). 6.Lap. Perubahan SAL 7.Lap. Perubahan Ekuitas

15 No.URAIANPSAP BASIS AKRUAL PSAP BASIS KMA 1.Penyusutan Aset Tetap Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 16) Tidak diuraikan dalam kerangka konseptual 2.Entitas Akuntansi & Entitas Pelaporan Terdapat uraian mengenai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (Par 21) Belum ada uraian mengenai Entitas Akuntansi 3.Entitas Pelaporan Selain sebagaimana disebutkan pada KMA, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat (Par 22) Entitas Pelaporan meliputi: a)Pemerintah Pusat; b)Pemerintah Daerah; dan c)satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan Per-UU-an (Par 19)

16 Penyajian Pengukuran Pengakuan Definisi

17 MENGAPA BERBASIS AKRUAL? a.penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait. b.memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. c.menyajikan nilai barang dan jasa yang digunakan, dihibahkan, dan diperoleh sesuai dengan konsep capital maintenance. d.mengikuti International Best Practices dan memenuhi amanat paket UU di bidang Keuangan Negara

18 PENDAPATAN-LRA & BELANJA BERBASIS KAS SERTA PENDAPATAN OPERASIONAL & BEBAN BERBASIS AKRUAL BASIS KAS (LRA)BASIS AKRUAL (LO & NERACA) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran penga-kuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban (manfaat telah diterima), atau terjadi-nya konsumsi aset (sumber daya), atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

19 STRUKTUR PSAP BERBASIS AKRUAL DAN PSAP BERBASIS KMA PSAP BASIS AKRUAL PSAP BASIS AKRUAL PSAP BASIS KMA Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01Penyajian Laporan Keuangan 02Laporan Realisasi Anggaran 03Laporan Arus Kas 04Catatan atas Laporan Keuangan 05Akuntansi Persediaan 06Akuntansi Investasi 07Akuntansi Aset Tetap 08Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 09Akuntansi Kewajiban 10Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11Laporan Keuangan Konsolidasian 12Laporan OperasionalTidak ada Berlaku Efektif untuk Laporan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran mulai TA Dapat diberlakukan untuk Laporan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran sd TA 2014

20 PERBEDAAN PSAP BERBASIS AKRUAL DENGAN PSAP BERBASIS KMA No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 1.JENIS LAPORAN1.LRA 2.Lap. Perubahan SAL 3.Lap.Operasional (LO) 4.Lap. Perubahan Ekuitas 5.Neraca 6.LAK 7.CaLK 1.LRA 2.Neraca 3.LAK 4.CaLK 2.PENGAKUAN PENDAPATAN-LRA Pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 3.PENGAKUAN PENDAPATAN-LO Pada saat: Timbulnya hak atas pendapatan; Pendapatan direalisasi. xxxx

21 PERBEDAAN PSAP BERBASIS AKRUAL DENGAN PSAP BERBASIS KMA No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 4.PENGAKUAN BELANJA Pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, di- akui pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tsb. disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, di- akui pada saat pertanggung- jawaban atas pengeluaran tsb. disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 5.PENGAKUAN BEBAN Pada saat: a.Timbulnya kewajiban; b.Terjadinya konsumsi aset; c.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. xxxx

22 PERBEDAAN PSAP BERBASIS AKRUAL DENGAN PSAP BERBASIS KMA No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 6.LRARealisasi Anggaran Non Kas seperti Hibah dalam bentuk barang atau jasa tidak disajikan dalam Realisasi LRA Realisasi Anggaran Non Kas seperti Hibah dalam bentuk barang atau jasa disajikan dalam Realisasi LRA 7.NERACAHanya satu akun Ekuitas yakni EKUITAS EKUITAS DANA terdiri atas: Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan 8.LAPORAN ARUS KAS Mengacu pada akun FinansialMengacu pada akun Pelaksanaan Anggaran

23 STRUKTUR LAP. KEUANGAN No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.PAD 2.PENDAPATAN TRANSFER 3.LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.BELANJA OPERASI 5.BELANJA MODAL 6.BELANJA TAK TERDUGA 7.TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA 8.SURPLUS/DEFISIT 9.PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.SiLPA 1.PAD 2.PENDAPATAN TRANSFER 3.LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.BELANJA OPERASI 5.BELANJA MODAL 6.BELANJA TAK TERDUGA 7.TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPAT- AN KE KAB/KOTA/DESA 8.SURPLUS/DEFISIT 9.PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.SiLPA 2.LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 1.SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL 2.PENGGUNAAN SAL SBG PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN BERJALAN 3.SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA) 4.KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA 5.LAIN-LAIN 6.SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR Tidak Ada

24 STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 3.NERACA1.ASET LANCAR 2.INVESTASI JANGKA PANJANG 3.ASET TETAP 4.DANA CADANGAN 5.ASET LAINNYA 6.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 8.EKUITAS 1.ASET LANCAR 2.INVESTASI JANGKA PANJANG 3.ASET TETAP 4.DANA CADANGAN 5.ASET LAINNYA 6.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 8.EKUITAS DANA LANCAR 9.EKUITAS DANA INVESTASI 10.EKUITAS DANA CADANGAN 4.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1.EKUITAS AWAL 2.SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL 3.DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-Lain 4.EKUITAS AKHIR Tidak Ada

25 STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 5.LAPORAN OPERASIONAL 1.PAD 2.PENDAPATAN TRANSFER 3.LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.BEBAN 5.SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 6.POS LUAR BIASA 7.SURPLUS/DEFISIT Tidak Ada 6.LAPORAN ARUS KAS 1.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2.ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 3.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 4.ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 1.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2.ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN 3.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 4.ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

26 STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN No.URAIAN PSAP BASIS AKRUALPSAP BASIS KMA 7.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1.Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2.Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3.Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4.Informasi tentang dasar penyajian LK dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 5.Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka LK; 6.Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka LK; dan 7.Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka LK. 1.informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang- undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 2.ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 3.informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 4.pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 5.pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; 6.informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

27 27 Sekian dan Terima Kasih


Download ppt "Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Universitas Surabaya Surabaya, 13 Juni 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google