Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

2 DASAR HUKUM PP No 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) : Pemerintah (Pemerintah Daerah) menerapkan SAP Berbasis Akrual Pasal 7 : ayat (1) :Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Lampiran PP 71 Tahun 2010, mengamanatkan : Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010.

3 PERMASALAHAN Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD SOTK SKPD/PPKD belum memadai untuk implementasi akuntansi akrual Lemahnya pemanfaatan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi Terdapat Peraturan Perundang-undangan yang belum sinkron :  Struktur penganggaran APBD (UU 32/2004 dan UU 33/2004) dengan struktur laporan keuangan (PP 71/2010 ).  Belanja modal dan belanja tidak terduga dalam UU 17/2003 merupakan Jenis Belanja, sedangkan dalam PP 71/2010 merupakan Kelompok Belanja. perbedaan diatas, memerlukan konversi dalam pelaporan keuangan.

4 KONDISI PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementara: Opini LKPD 2012 WTP 16 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota) Belum seragamnya penggunaan aplikasi sistem informasi akuntansi (SIPKD, SIMDA, dll)  hambatan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Nasional/Government Financial Statistic (GFS) Keterlambatan penyelesaian LKPD TA 2012 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama TA 2013

5 2013 Penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Permendagri dan Panduan penerapannya) Pengembangan kapasitas SDM bidang Akuntansi pada Pemda Fasilitasi Penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2014 Pemanfaatan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Teknologi Informasi Uji coba penerapan SAP berbasis akrual pada beberapa Pemda/SKPD Pengembangan kapasitas SDM Pemda (lanjutan) Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta aplikasinya 2015 Implementasi SAP berbasis akrual Pengembangan kapasitas SDM Pemda (lanjutan) STRATEGI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA

6 Organisasi SOTK SKPD yang dapat mengakomodasi tugas dan fungsi bidang akuntansi. Tersedianya SOP penerapan SAP berbasis akrual Regulasi Harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Penyiapan perda, perkada, dan Keputusan KDH dibidang pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual sesuai peraturan perundang- undangan KELEMBAGAAN KESIAPAN PEMDA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAP KESIAPAN PEMDA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAP

7 SUMBER DAYA MANUSIA PERSONILKOMPETENSIKOMITMEN SDM PNSD dibidang Akuntansi dan IT yang memadai Peningkatan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah Komitmen aparatur Pemda dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Lanjutan...

8 TEKNOLOGI INFORMASI  Pemanfaatan aplikasi teknologi sistem informasi dalam proses akuntansi;  Integrasi aplikasi sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah.Lanjutan...

9 PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Melakukan Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pemberian pedoman mencakup: penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup: pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemda terkait

10 PERAN KEMENDAGRI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEDOMAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PANDUAN DAN MANUAL PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL SOSIALISASI DAN BINTEK SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL UJI COBA PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA TERTENTU TAHUN 2014 KOORDINASI KEMENKEU BPKP KSAP IAI

11 RANCANGAN PERMENDAGRI Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Bagan Akun Standar Penyajian Kembali Laporan Keuangan SUBSTANSI PEDOMAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL

12 TERIMA KASIH......


Download ppt "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google