Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,"— Transcript presentasi:

1  TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan  KEBIJAKAN, menerapkan pendekatan:  Penganggaran Terpadu;  Penganggaran Berbasis Kinerja; dan  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

2  STRATEGI penerapan kebijakan: C. Fase III : tahap penyempurnaan (dijadwalkan mulai tahun 2015). A. Fase I : tahap pengenalan (dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009), B. Fase II : tahap pemantapan (dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014), dan PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

3  CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009): 2005:  Integrasikan belanja negara,  penyatuan dokumen anggaran (yang semula berupa DIK, DIP, SKO) menjadi DIPA dan  penerapan klasifikasi anggaran (menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja) serta  pembentukan Satuan Kerja sebagai unit pelaksana dan penanggung jawab kegiatan.  Pertama kalinya Perpres ABPP TA 2006 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (30 November 2005) dan DIPA TA 2006 diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga langsung dapat digunakan pada awal tahun anggaran. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

4  CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009): 2006:  Diperkenalkan Standar Biaya dalam pengalokasian anggaran baik Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus, dan  pengenalan konsep KPJM – 2008:  sinkronisasi penerapan fungsi/ subfungsi/ program/ kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran,  peningkatan dukungan IT dalam proses penganggaran,  studi perbandingan ke beberapa Negara,  memperkenalkan konsep KPJM kepada DPR, dan  menyempurnakan Standar Biaya. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

5  CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009): 2009 :  review atas penerapan selama 5 tahun reformasi penganggaran, meliputi:  hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program- program pembangunan pada fase yang pertama;  mempertimbangkan hasil studi yang telah dilaksanakan,  disimpulkan, penerapan reformasi penganggaran perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan menyempurnakan sistem melalui penataan Program dan Kegiatan K/L.  terbit buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

6  CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009): 2009 :  Roadmap berdasarkan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: pilot project untuk penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) pada 6 K/L, restrukturisasi Program dan Kegiatan termasuk perumusan Outcome, Output maupun indikator kinerjanya, dan penyusunan format baru RKA-KL dan sistem aplikasi RKA-KL yang akan digunakan mulai tahun anggaran 2011 untuk memfasilitasi penerapan PBK dan KPJM secara penuh untuk seluruh K/L. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

7  RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014): 2010 :  pemantapan penerapan reformasi penganggaran sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun  Penuntasan restrukturisasi program dan kegiatan K/L, trmsk rumusan Outcome, Output, indikator kinerja dengan pendekatan struktur organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik.  Pagu APBN dan pagu K/L jangka menengah.  Penerapan reward and punishment system (dimulai dengan kegiatan stimulus fiskal pada tahun  Pengembangan IT melalui SPAN  Penyempurnaan format RKA-KL (integrasi info kinerja dan Keuangan, digunakan mulai TA  Revisi PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL. PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

8  RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014): 2011 :  pemantapan penerapan reformasi penganggaran sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun  penyusunan dan penelaahan RKA-K/L secara on-line system, mulai diperkenalkan untuk RKA-KL TA  Reward and Punishment dalam alokasi anggaran, mengacu hasil evaluasi atas pencapaian kinerja seluruh K/L untuk Tahun Anggaran  integrasian database perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan melalui pembangunan SPAN, diharapkan mulai efektif pada tahun  penyempurnaan costing methodology dan penerapan efficiency dividend, dalam rangka peningkatan efisiensi belanja negara, diterapkan mulai TA PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN & PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003

9


Download ppt " TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google