Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (Penjelasan atas Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang SIDa) Oleh: Kepala BPP dan Statistik Daerah Provinsi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (Penjelasan atas Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang SIDa) Oleh: Kepala BPP dan Statistik Daerah Provinsi."— Transcript presentasi:

1 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (Penjelasan atas Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang SIDa) Oleh: Kepala BPP dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu Peraturan Bersama : Menristek RI Nomor 3 Tahun 2012 & Mendagri RI Nomor 36 Tahun 2012

2 TUJUAN PERATURAN BERSAMA RUANG LINGKUP Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Sinergi sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Ruang lingkup penguatan SIDa meliputi 1.Kebijakan penguatan SIDa (kebijakan tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota); 2.Penataan unsur SIDa (Kelembagaan, Jaringan dan Sumber Daya) 3.Pengembangan SIDa kepada tema-tema tertentu, terutama untuk 22 Kegiatan Ekonomi Utama

3 Penguatan SIDa Sida adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah 1. Sinergi Kebijakan 2. Penataan Unsur SIDa 3. Pengembangan SIda

4 KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa Pasal 3 Ayat 1Pasal 5 Ayat 1 Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDa Kebijakanpenguatan SIDa tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian. Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam: - Roadmap penguatan SIDa, - RPJMD; dan - RKPD 1.Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayahnya 2. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten/kota Pasal 5 Ayat 2Pasal 3 Ayat (1) & (2)

5 Pasal 7 Ayat (2) & (3) Pasal 8 Ayat (2) & (3) Dalam hal peraturan kepala daerah tentang RKPD sudah ditetapkan, kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang RKPD Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD Perubahan peraturan harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDa Perubahan peraturan daerah harus mengintegrasikan Roadmap penguatan SIDa

6 PENATAAN UNSUR SIDa a.Membentuk BPPD; dan b.Meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa a.Institusi pemerintah b.Pemerintah daerah c.Lembaga kelitbangan d.Lembaga pendidikan e. Lembaga penunjang inovasi f. Dunia usaha g. Ormas di daerah Penataan terhadap pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: Pasal 14Pasal 16 Ayat (2) Penataan kelembagaan SIDa Kelembagaan SIDa terdiri Pasal 15 Ayat (1)

7 NoKemenristekKemendagriGubernurWalikota/Bupati 1.Menetapkan kebijakan teknis penguatan SIDa (road map, grand design dan action plan) berskala nasinal Menetapkan kebijakan umum penguatan SIDa (road map, grand design dan action plan) berskala nasinal Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design dan action plan) berskala provinsi Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design dan action plan) berskala kab/kota 2.Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional Menyusun program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa secara nasional Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD 3.Memfasilitasi pendampingan teknis pengembangan IPTEK Memfasilitasi pemda dalam pelaksanaan SIDa Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa provinsi Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa kab/kota 4.Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan Sumber Daya lainnya Melakukan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan Sumber Daya lainnya Melakukan kerjasama dgn pemda lainnya, menyiapkan SDM dan anggaran Melakukan kerjasama dengan pemda kab/kota lainnya 5.Memberikan dukungan anggaran Membina dan memfasilitasi pemda kab/kota dlm penguatan SIDa Menyiapkan SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya 6.Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penguatan SIDa Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di provinsi Monitoring, supervisi dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di kab/kota

8 Pengarah: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam negeri Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek Ketua II: Kepala BPP Kemendagri Sekretaris I: Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek Sekretaris II: Sekretaris BPP Kemendagri Anggota: Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri Pengarah: Kepala Daerah Ketua: Sekretaris Daerah Sekretaris: Kepala BPP Anggota: 1. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor yang terkait 2. Lembaga/ Organisasi lainnya yang terkait Pasal 31 Tim Koordinasi Nasional terdiri dari : Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Pasal 34 Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari : Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi

9 1.Sosialisasi Peraturan bersama di lingkungan stakeholder pemerintah dan perguruan tinggi 2.Penyusunan Tim Koordinasi Nasional 3.Penyusunan Tim Kerja Nasional untuk mendukung Tim Koordinasi Nasional 4.Tersusunnya dokumen strategi sosialisasi dan implementasi penguatan SIDa - Strategi implementasi Peraturan Bersama Penguatan SIDa - Penyusunan SOP Penyusunan Tim Koordinasi Daerah, dan Tim Kerja - Penyusunan pedoman Pembuatan Roadmap SIDa bagi Provinsi dan Daerah - Penyusunan pedoman Analisis SIDa - Pedoman Review RPJMD, RKPD (Permendagri 54 tahun 2010) dan manual pelaporan - Penyusunan Roadmap Nasional SIDa - pedoman Monitoring, evaluasi, dan supervise pelaksanaan peraturan Bersama Penguatan SIDa 5.Monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan peraturan bersama penguatan SIDa 6.Rapat koordinasi nasional Balitbang se Indonesia 7.Seminar Tahunan hasil dan kendala pengembangan SIDa masing-masing daerah 8.Rakor Program Kelitbangan Pusat dan Daerah untuk Sinergi pelaksanaan kebijakan penguatan SIDa

10 TIM KOORDINASI NASIONAL TIM KOORDINASI DAERAH Pengarah : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam Negeri Ketua I: Deputi Bidang Jaringan IPTEK Kemenristek Ketua II: Kepala BPP Kemendagri Sekretaris I: Asisten Deputi jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek Sekretaris II: Sekretaris BPP Kemendagri Anggota: Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan kemendagri Pengarah: Kepala Daerah Ketua: Sekretaris Daerah Sekretaris: Kepala BPP Anggota: 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

11 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Penguatan SIDa meliputi: - Koordinasi penguatan SIDa antar susunan pemerintah; - Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa - Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa - pendidikan dan pelatihan - kegiatan kelitbangan dalam pelaksanaan penguatan SIDa; dan - perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa Pengawasan penguatan SIDa meliputi: - Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDa antar susunan pemerintah; dan - Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDa antar susunan pemerintahan PELAPORAN 1.Gu bernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDa provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri dalam negeri; 2.Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDa kabupaten/kota kepada Menteri negara riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada menteri Dalam Negeri 3.Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun

12 1.Insentif Penguatan Kelembagaan terkait SIDa (Pusat Unggulan, Anugrah Iptek dll) 2.Insentif Penguatan Sumber daya Daerah (Beasiswa, Magang, Sentra HKI, dll) 3.Insentif Penguatan jaringan SIDa ( Forum Group Discusion) 4.Insentif peningkatan produktivitas dan Relevansi litbang terkait SIDa (Insentif SINas dll) 5.Insentif pendayagunaan hasil litbang terkait SIDa (Insentif SIDa, PKPP,speklok dll)

13 Bagaimana karya-karya inovasi prospektif dapat mendukung pengembangan di enam 6 Koridor Ekonomi Indonesia Koridor Ekonomi Sumatera: 1.Menaikkan nilai tambah CPO (Perlu teknologi dan diversifikasi produk) 2.Menaikkan nilai tambah karet Pasar Tradisional karet alam Indonesia : AS, Jepang, Singapura dan Eropa Namun pertumbuhan ekonomi China yang pesat memperluas pasar karet RENUNGAN “Alone we can do so little but together we can do somuch” Stephen Covey Dalam judul First Thing First “Hal yang utama adalah menjaga hal yang utama sebagai hal yang utama” Sederhana tetapi mudah dilakukan karena: 1.Ada begitu banyak hal yang utama sehingga kita tidak yakin mana hal yang utama 2.Orang lain cenderung menarik kita ke hal-hal yang utama bagi mereka tetapi bukan hal yang utama bagi kita. Orang cenderung untuk menyisihkan hal yang utama demi meraih kepuasan, kenikmatan atau imbalan jangka pendek yg lebih nyata, ketimbang harus berjuang untuk hal yg utama tadi, namun tanpa kepastian.

14 Terima Kasih


Download ppt "PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (Penjelasan atas Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang SIDa) Oleh: Kepala BPP dan Statistik Daerah Provinsi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google