Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikan pada acara ForumKomunikasi Pejabat Fungsional Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikan pada acara ForumKomunikasi Pejabat Fungsional Kementerian."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikan pada acara ForumKomunikasi Pejabat Fungsional Kementerian keluatan dan Perikanan Tahun 2013 Mason Pine Hotel Bandung 22 Agustus 2013

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; 2 1.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3 kompetensi, prestasi kerja jenjang pangkat syarat objektif lainnya 3 PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu 1.Jabatan Struktural 2. Jabatan Fungsional JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM 1.Membentuk Jabatan Fungsional Baru 2.Revisi jabatan fungsional yang sudah ada 3.Mengatur dan Menata Jabatan Fungsional Umum (Non Angka Kredit) 1.Membentuk Jabatan Fungsional Baru 2.Revisi jabatan fungsional yang sudah ada 3.Mengatur dan Menata Jabatan Fungsional Umum (Non Angka Kredit)

4 Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Penyederhanaan Perizinan Usaha. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 4 Profesionalisasi PNS.

5 PROGRAM RENCANA AKSI Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu 5

6 Identifikasi jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Identifikasi output jabatan fungsional Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 6

7 Kegiatan masih berorientasi pada proses bukan pada produk atau output akhir JF untuk kategori Ahli dan Terampil digabung dalam satu pengaturan Beberapa kelemahan dalam pengaturan JF Instansi Pembina belum sepenuhnya melaksanakan Quality Assurance dalam pembinaan Kompetensi setiap jenjang jabatan belum tergradasi dengan baik Uji Kompetensi belum menjadi persyaratan dalam pengangkatan

8 Kegiatan berorientasi pada pada produk atau output akhir Pemisahan JF kategori Ahli dan Terampil Solusi Pengaturan JF ke Depan Instansi Pembina wajib melaksanakan Quality Assurance dalam pembinaan JF dan melaporkan hasilnya kpd MenpanRB Kompetensi setiap jenjang jabatan harus terdefinisi dengan jelas sehingga ada perbedaan kompetensi setiap jenjang jabatan Uji Kompetensi menjadi persyaratan dalam pengangkatan untuk menjamin kompetensi JF

9 INSTANSI PEMBINA : KKP Yang telah ditetapkan: 1.Pengawas Perikanan (Permenpan dan RB Namor 01 tahun 2011) 2.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Permenpan dan RB Namor 22 Tahun 2013) 3.Penyuluh Perikanan (Permenpan Nomor Per/19/M.PAN/10/2008) Nomr 4.Analis Pasar Hasil Perikanan (Permenpan dan RB Namor 25 Tahun 2013) Yang telah ditetapkan: 1.Pengawas Perikanan (Permenpan dan RB Namor 01 tahun 2011) 2.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Permenpan dan RB Namor 22 Tahun 2013) 3.Penyuluh Perikanan (Permenpan Nomor Per/19/M.PAN/10/2008) Nomr 4.Analis Pasar Hasil Perikanan (Permenpan dan RB Namor 25 Tahun 2013) Usulan baru :  Agar dilakukan identifikasi Jabatan Fungsional apa yang dapat dilembagakan  Dilakukan kajian dan uji beban kerja untuk menjamin terwujudnya profesionalisme dan pengembangan kariernya Usulan baru :  Agar dilakukan identifikasi Jabatan Fungsional apa yang dapat dilembagakan  Dilakukan kajian dan uji beban kerja untuk menjamin terwujudnya profesionalisme dan pengembangan kariernya

10 PNS PROFESIONAL  menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang  melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional  penyelenggaraan pembinaan.  memfasilitasi pelaksanaan tugas  melakukan penilaian prestasi kerja.  menyusun Manajemen Diklat  berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; b.menyusun pedoman formasi; c.menetapkan standar kompetensi; d.mengusulkan tunjangan jabatan; e.melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; g.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; h.mengembangkan sistem informasi jabatan; i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional; o.Melaporkan perkembangan pembinaan JF kepada Menteri PAN dan RB serta tembusannya kepada Kepala BKN. Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi pembina. Instansi Pengguna jabatan fungsional (Pemerintah Pusat/ Daerah Prov,Kab/Kota). Peran Kementerian KKP selaku Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JF 10

11  Meningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas guna mendukung kinerja organisasi  Meningkatan produktivitas kerja PNS dalam melaksanakan tugas;  Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu;  Profesionalisme PNS;  Kejelasan peran dan kinerja;  Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas;  Tingkat/jenjang : Terampil (Penyelia, III/d) Keahlian (Utama, IV/e)  Memperpendek rentang kedali.  Memperoleh tunjangan  BUP  Peluang naik pangkat/jabatan Prospek dan Manfaat Jabatan Fungsional

12 Created by aba subagja 12 SELAMAT DAN SUKSES


Download ppt "KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikan pada acara ForumKomunikasi Pejabat Fungsional Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google