Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LH Jogjakarta 28 Agustus 2013 Asdep Kelembagaan Lingkungan Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LH Jogjakarta 28 Agustus 2013 Asdep Kelembagaan Lingkungan Kementerian."— Transcript presentasi:

1 Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LH Jogjakarta 28 Agustus 2013 Asdep Kelembagaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

2 Dasar Hukum : 1.Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2.Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil; 3.Kepmenpan nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya; 4.Permenpan nomor 39 tahun 2011, tentang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

3 Skema Pola Karir PNS PENGEMBANGAN POLA KARIER PNS STRUKTURAL FUNGSIONAL

4 Definisi 1.Jabatan Struktural : adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin suatu satuan organisasi negara. 2.Jabatan Fungsional : Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan dan bersifat mandiri

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam RUU Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Jabatan Eksekutif Jabatan Administra tif RUU ASN

6 JABATAN FUNGSIONAL BIDANG LH PEDAL : Meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan. PENGAWAS : Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7 Penilaian prestasi kerja jabatan fungsional (Berdasarkan PP No. 46/2011) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir –butir kegiatan

8 Keterkaitan jabatan fungsional bidang LH dengan UU 32 tahun 2009

9 Jabatan fungsional PEDAL Pasal 13 UU 32 Tahun 2009 Pasal 13 UU 32 Tahun 2009 (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: - Pencegahan; - Penanggulangan; - Pemulihan. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: - Pencegahan; - Penanggulangan; - Pemulihan. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing - masing. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing - masing.

10 Jabatan fungsional Pengawas Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dst Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangnnya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

11 PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL Pelaksanaan program RB Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan mandiri Sebagai salah satu wadah dalam pengembangan karier PNS Meringankan tugas dan fungsi organisasi Tujuan Penerapan Jabatan Fungsional

12 Arah Kebijakan KLH dalam Jabatan Fungsional Bidang LH KEBIJAKAN JAFUNG PENING- KATAN KAPASITAS JAFUNG PENATAAN JAFUNG

13 Kebijakan Jafung Bidang LH Sinkronisasi, sinergi, harmonisasi perangkat kebijakan Target Prioritas  Revitalisasi Kebijakan Jafung bidang LH : -Amandemen Jafung PEDAL -Pengembangan jafung Pengawas -BUP dan tunjangan jabatan fungsional; -JUKLAK dan JUKNIS Dasar Hukum Jafung Bidang LH

14 Peningkatan Kapasitas Jafung Bidang LH Pembinaan Teknis Jafung bidang LH Target Prioritas  Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas

15 Penataan Jafung Bidang LH Sikronisasi kebijakan, mekanisme pembinaan dan pengembangan karier Target Prioritas  Pembinaan Tim Penilai daerah;  Pengangkatan dan penataan kepangkatan pejabat fungsional;  PeniIaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional;  Pemenuhan butir kegiatan;  Insentif dan disinsentif. Penataan jabatan fungsional

16 Pengangkatan melalui inpassing / penyesuaian; (khusus jabatan fungsional Pengawas LH inpassing dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2013) Pengangkatan melalui inpassing / penyesuaian; (khusus jabatan fungsional Pengawas LH inpassing dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2013) Pengangkatan perpindahan dalam jabatan Pengangkatan Pertama Mekanisme Pengangkatan Pejabat Fungsional

17 Unsur-Unsur Penilaian Jabatan Fungsional UNSUR UTAMA (Minimal 80%) UNSUR UTAMA (Minimal 80%) UNSUR PENUNJANG (Minimal 20%) UNSUR PENUNJANG (Minimal 20%) Unsur-unsur yang dinilai dalam jabatan fungsional

18 KEGIATAN Pengumpulan dokumen PENILAIAN 1.Surat Penugasan. 2.Berita Acara. 3.SPJ (Perjalanan Dinas). 4.Laporan. 5.Dokumen lainnya yang terkait 1.Surat Penugasan. 2.Berita Acara. 3.SPJ (Perjalanan Dinas). 4.Laporan. 5.Dokumen lainnya yang terkait Penilaian Angka Kredit

19 PENILAI PROVINSI PENILAI INSTANSI PENILAI UNIT KERJA PENILAI PUSAT PENILAI KAB/KOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT TIM PENILAI ANGKA KREDIT TIM-TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

20 PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM DI DAERAH TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

21 Unsur Utama dalam Jabatan Fungsional PEDAL Pendidika n Pencegaha n dan penanggula ngan pencemara n dan/atau perusakan lingkungan Pemulihan kualitas lingkungan Pengemba ngan perangkat PEDAL Pengawasa n dan pengendali an dampak lingkungan Pengemba ngan profesi Unsur Utama jabatan fungsional PEDAL

22 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan meliputi : 1.Menyiapkan bahan perumusan/kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ; 2.Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ; 3.Pemanfaatan teknologi PEDAL ; 4.Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkuingan ; 5.Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran ; 6.Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran.

23 Pemulihan kualitas lingkungan 1.Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan ; 2.Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ; 3.Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.

24 Pengembangan perangkat PEDAL

25 Pengembangan profesi Jabatan Fungsional PEDAL

26 PENGANGKATAN JF PEDAL • JF PEDAL TERAMPIL 1.Berijazah D-2/D-3. 2.Pangkat minimal II/b • JF PEDAL AHLI 1.Berijazah S-1 2.Pangkat minimal III/a 3.Terdapat formasi jabatan fungsional PEDAL 4. Memiliki sertifikat / STTPL diklat jafung PEDAL. 5. Pengalaman kerja di bidang PEDAL minimal 2 tahun. 6.DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 7.Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan.

27 Mengumpulkan Data Sampling Memverifikasi data sampling Mengevaluasi data sampling Menganalisis data sampling Menyusun laporan sampling Contoh kegiatan jabatan fungsional PEDAL Kegiatan Jabatan Fungsional PEDAL

28 Jumlah pejabat fungsional PEDAL KLH : 14 orang Lembaga LH Daerah: 106 orang Sektor/instansi terkait : 14 orang Total : 183 orang Bila dilihat dari formasi jabatan fungsional PEDAL, jumlah tersebut masih sangat minim. Artinya jabatan fungsional PEDAL sebagai salah satu pola pembinaan karier PNS bidang LH, masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

29 Mengapa jabatan fungsional belum dimaanfaatkan secara optimal ? 1.Minimnya informasi mengenai jabatan fungsional ; 2.Kurangnya komitmen dari pimpinan terhadap jabatan fungsional ; 3.Kebijakan pemerintah terhadap jabatan fungsional masih sangat kurang ; 4.Minimnya tunjangan dalam jabatan fungsional ; 5.Sebagian besar PNS masih mendambakan jabatan struktural, mengingat fasilitas yang diterima dalam jabatan struktural.

30 Revisi Jabatan Fungsional PEDAL Jabatan Fungsional Pengawas LH Jabatan Fungsional PPNS LH Jabatan Fungsional Penyuluh LH Jabatan Fungsional Analis Lab. LH (khusus tk. terampil) Rencana Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang LH

31 KODE ETIK PROFESI PEDAL 1.Memiliki komitmen. 2.Berlaku jujur dan mempunyai integritas di atas kepentingan pribadi. 3.Terukur dan terbuka dalam pengambilan keputusan dan seluruh tindakan dalam menjalankan tugas. 4.Bersikap netral tanpa kepentingan politik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 5.Tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan tidak bertindak berat sebelah dalam menjalankan tugasnya. 6.Memiliki dedikasi yang tinggi.

32 Jabatan Rangkap ?? PNS dilarang menduduki jabatan rangkap ; 2.Kecuali bagi Jaksa, Peneliti dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Ditetapkan melalui Kepres) PP Nomor 47 Tahun 2005

33 Contact Person Pudjihastuti : (Asdep Kelembagaan) Saptanti Rahayu: ( Kabid Pengembangan Jabatan Fungsional )


Download ppt "Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LH Jogjakarta 28 Agustus 2013 Asdep Kelembagaan Lingkungan Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google