Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014 KEBIJAKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014 KEBIJAKAN."— Transcript presentasi:

1 ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU ASN

2 OUTLINE LATAR BLK DAN KEBIJAKAN RB POKOK-POKOK SUBSTANSI JF KESJA 1 2 UU ASN DAN JF KEDEPAN 3 PENUTUP 4

3 LATAR BLK DAN KEBIJAKAN RB 1

4 PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN DIUNDANGKAN TGL 15 JANUARI 2014

5 5 1.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya 4.Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya 1.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya 4.Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya 4/6/2015 Sebelum diundangkannya RPP JF

6 POKOK-POKOK SUBSTANSI JF KESJA 2

7 URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAB XII MENGENAI KESEHATAN KERJA 1.pasal 164 (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukanutk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan 2.pasal 165 (2) menyatakan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan 3.pasal 166 (3) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja 1.pasal 164 (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukanutk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan 2.pasal 165 (2) menyatakan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan serta pengaruh buruk yg diakibatkan oleh pekerjaan 3.pasal 166 (3) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja PROFESINALISME DAN PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PRINSIP PROMOTIF-PREVENTIF  UPAYA KESEHATAN KERJA

8 Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja. Rumpun Jabatan  Kesehatan dan merupakan JF Binaan Kemkes yg ke-28 Pembimbingan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk memberikan bimbingan upaya kesehatan kerja pada pekerja di tempat kerja. Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

9 TUGAS POKOK melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja  Utama  Pendidikan  Upaya kesehatan kerja, meliputi: 1.Persiapan upaya kesehatan kerja; 2.Pelaksanaan upaya kesehatan kerja; dan 3.Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja.  Pengembangan Profesi  Penunjang

10 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA KEDUDUKAN UNIT 1.Kementerian Kesehatan 2.Kementerian/Lembaga selain Kementerian Kesehatan 3.Pemerintah Daerah Provinsi; 4.Pemerintah Daerah r 5.Rumah Sakit Umum Kelas A 6.Rumah Sakit Umum Kelas B 7.Rumah Sakit Umum Kelas C 8.Rumah Sakit Umum Kelas D 9.Loka 10.Kantor Kesehatan Pelabuhan 11.Puskemas 12.Politeknik Kesehatan 1.Pembimbing Kesehatan Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan kerja pada unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah. 2.Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan jabatan karier.

11 PNS PROFESIONAL Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; b.menyusun pedoman formasi; c.menetapkan standar kompetensi; d.mengusulkan tunjangan jabatan; e.melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; g.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; h.mengembangkan sistem informasi jabatan; i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi pembina. Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsionanal Pembimbing Kesehatan Kerja 11

12  Penata Muda, golongan ruang III/a;dan  Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.  Penata, golongan ruang III/c; dan  Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.  Pembina, golongan ruang IV/a;  Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan  Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.  Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama;  Pembimbing Kesehatan Kerja Muda; dan  Pembimbing Kesehatan Kerja Madya.

13 1.Pengangkatan pertama kali merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. 2.Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. 3.Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. 4.Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti dan lulus diklat dasar Pembimbing Kesehatan Kerja dapat diberhentikan dari jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja. 1.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; 2.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3.Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

14 1.Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 2.Jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 1.Memenuhi persyaratan sebagaimana pengangkatan pertama; 2.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 3.memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling kurang 2 (dua) tahun; dan

15  Diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/di- inpassing ke dalam jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja.  Batas waktu penyesuaian /inpassing terhitung mulai tanggal sejak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diundangkan dan selesai pada tanggal 31 Juli berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; 2.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3.mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 4.prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

16 Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. 1.Jumlah pekerja; 2.Luas wilayah kerja; dan 3.Jumlah unit organisasi lingkup kesehatan kerja pada instansi pemerintah.

17 Ketentuan uji kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

18 1.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan; 2.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3.mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 4.prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 1.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; 2.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3.mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 4.prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

19 1.Pengajar/pelatih/penyuluh di bidang upaya kesehatan kerja; 2.Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja; 3.Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 4.Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 1.Pengajar/pelatih/penyuluh/ pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah; 2.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatih an di bidang upaya kesehatan kerja; 3.Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 4.Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

20 FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu Aspek Analisis Kebutuhan Pegawai  jenis pekerjaan;  sifat pekerjaan;  analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu;  prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan  peralatan yang tersedia. PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54 Tahun 2003

21 PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA FORMASI JABATAN

22 untuk menghilangkan kesenjangan dalam jabatan dan kompetensi dapat dilakukan Diklat teknis atau fungsional mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan) Degree – Non Degree (Dalam Negeri – Luar Negeri) Penilaian Prestasi

23 Usia – Angka Kredit Prestasi kerja – hukuman disiplin Tidak memenuhi Ak – tugas belajar – diangkat dalam jabatan lain Pengelolaan Kualitas 4/6/

24 PERILAKU KINERJA PEGAWAI (PKP) BOBOT NILAI 40% ASPEK: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) BOBOT NILAI 60% ASPEK: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

25 Unsur2 & PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN struktural Eselon I Renstra dan rkt Eselon Ii Skp eselon i Eselon Iii Skp eselon ii Eselon Iv Skp eselopn iii Eselon v Skp eselon iv Fungsional umum Skp eselon iv dan v jabatan acuan BERDASARKAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT (PERKA BKN 1/2013 TTG PELAKSANAAN PP 46/2011) PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL ttt 12

26 1.Meningkatan efektivitas kegiatan upaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2.Meningkatan produktivitas kerja PNS dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan kerja; 3.Meningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas guna mendukung kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat; 4.Meningkatan produktivitas kerja PNS dalam melaksanakan tugas; 5.Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu; 6.Profesionalisme PNS; 7.Kejelasan peran dan kinerja; 8.Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; 9.Tingkat/jenjang : Keahlian (Madya, IV/c) 10.Memperpendek rentang kedali. 11.Memperoleh tunjangan 12.BUP 13.Peluang naik pangkat/jabatan Prospek dan Manfaat Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

27 1.kepastian 2.profesionalisme 3.transparan 1.kepastian 2.profesionalisme 3.transparan 1.VERTIKAL 2.HORIZONTAL 3.DIAGONAL 1.VERTIKAL 2.HORIZONTAL 3.DIAGONAL jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

28 UU ASN DAN JF KEDEPAN 3

29 Aparatur Sipil Negara (ASN) profesi bagi : 1.Pegawai Negeri Sipil 2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja profesi bagi : 1.Pegawai Negeri Sipil 2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1.Jabatan Pimpinan Tinggi 2.Jabatan Administrasi 3.Jabatan Fungsional 1.Jabatan Pimpinan Tinggi 2.Jabatan Administrasi 3.Jabatan Fungsional KEBERADAAN JF DALAM UU ASN

30 a.nilai dasar; b.kode etik dan kode perilaku; c.komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e.kualifikasi akademik; f.jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g.profesionalitas jabatan ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

31 Jabatan Administra si Jabatan Fungsion al Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN DIISI TNI DAN POLRI Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI

32 Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. Penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua; dan n. perlindungan. Manajemen PPPK meliputi: a.penetapan kebutuhan; b.pengadaan; c.penilaian kinerja; d.penggajian dan tunjangan; e.pengembangan kompetensi; f.pemberian penghargaan; g.disiplin; h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i.perlindungan. PRESIDEN PYB (pembinaan) PPK (menetapkan)

33 Gaji dan Tunjangan Gaji yang adil dan layak Secara bertahap sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. APBN/APBDAPBN/APBD R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain

34 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 4/6/2015 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. UU ASN BATAS USIA PENSIUN Batas Usia Pensiun 56 tahun Dapat diperpanjang tahun RPP BUP bagi Pejabat Fungsional.

35 PENUTUP 4

36 Dengan manajemen pembinaan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja secara profesional serta perencanaan pegawai yang tepat akan mendorong pada terwujudnya Pejabat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja yang profesional dan sesuai perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pembimbing Kesehatan Kerja.

37 HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013 PERTAMIN A KEMENKE U KEMENLU PEMDA KEMKOMIN FO KEMDIKBU D KEMENKEU 1.ASN ADALAH PROFESI 2.PRAKTEK MERIT SISTEM 3.KOMPETISI BERBASIS KOMPETENSI SECARA TERBUKA/DILARANG MENGHALANGI BERKOMPETISI 4.HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI 5.PERLINDUNGAN HUKUM DAN KARIER DARI PRAKTEK POLITIK 6.KESEJAHTERAAN YG ADIL DAN LAYAK

38 TERIMA KASIH


Download ppt "ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014 KEBIJAKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google