Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2014."— Transcript presentasi:

1 BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2014

2  1.UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 (APARATUR SIPIL NEGARA) 2.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 ( KP. PNS ) 3.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 ( KEWENANGAN ) 4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994, JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 ( JABFUNG PNS ) 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 ( TENAGA KES ) 6. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 ( RUMPUN JABFUNG ) 7.PERATURAN MENPAN NOMOR 47 TAHUN 2013 JO PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2013 (PEMBIMBING KESEHATAN KERJA) 8.PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN NOMOR (JUKLAK) DASAR HUKUM

3  Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorangPegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL PP 16 TAHUN 1994

4  Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

5  1.Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2.Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3.Peningkatan Karier PNS 4.Peningkatan Profesionalisme PNS Tujuan Penetapan Jabatan Fungsional

6  28 JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN NOJABATAN FUNGSIONAL 1DOKTER PENDIDIK KLINIS 2DOKTER 3DOKTER GIGI 4PERAWAT 5PERAWAT GIGI 6BIDAN 7RADIOGRAFER 8PRANATA LABKES 9PEREKAM MEDIS 10FISIOTERAPIS 11TEKNISI ELEKTROMEDIK 12ORTOTIS PROSTETIS 13OKUPASI TERAPIS 14TERAPIS WICARA NOJABATAN FUNGSIONAL 15REFRAKSIONIS OPTISIEN 16TEKNISI GIGI 17TEKNISI TRANSFUSI DARAH 18FISIKAWAN MEDIK 19PSIKOLOG KLINIS 20SANITARIAN 21EPIDEMIOLOG KESEHATAN 22ENTOMOLOG KESEHATAN 23NUTRISIONIS 24APOTEKER 25ASISTEN APOTEKER 26ADMINISTRATOR KESEHATAN 27PENYULUH KESMAS 28PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

7  (Pasal 13 UU ASN No. 5 Tahun 2014)  PNS diangkat dalam jabatan  Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Profesionalisme, sesuai :  Kompetensi  Prestasi Kerja  Jenjang Pangkat  Syarat Obyektif lainnya PENGANGKATAN DALAM JABATAN PNS Pimpinan Tinggi AdministrasiFungsionalUmumKhusus/TertentuKesehatanNon Kesehatan

8 PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT/PROP/KAB/KOTA (PP No. 9 tahun 2003) Proses Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui : 1.Inpassing/ Penyesuaian 2.Pengangkatan Pertama 3.Perpindahan Jabatan / Alih Jabatan Formasi / Kebutuhan : Untuk mencapai angka kredit yang ditentukan agar jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan dengan beban kerja yang ada di unit kerja. Apabila komposisi beban kerja dengan jumlah pejabat fungsional seimbang, akan memperlancar Pejabat Fungsional dalam mengumpulkan angka kredit. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

9  Inpassing Alih Jabatan Pengangkatan Pertama SK Jabfung MEKANISME PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SK Kenaikan Pangkat SK Kenaikan Pangkat PAK Bertugas sebelum terbit Permenpan Bertugas setelah terbit Permenpan Sebelumnya Struktural/Jabfung lain Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun dalam Jabatan Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir

10 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai formasi jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a.Kementerian Kesehatan, paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; b.Kementerian selain Kementerian Kesehatan, paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang; c.Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; d.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang; e.Rumah Sakit Umum Kelas A, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang; f.Rumah Sakit Umum Kelas B, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; FORMASI (1)

11 g.Rumah Sakit Umum Kelas C, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang; h.Rumah Sakit Umum Kelas D, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; i.Balai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; j.Loka paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang; k.Kantor Kesehatan Pelabuhan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; l.Puskemas, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; dan m.Politeknik Kesehatan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. FORMASI (2)

12 PENGANGKATAN MELALUI INPASSING Persyaratan: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

13 PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA Permenpan RB Nomor 13 tahun 2013 Persyaratan: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir  Paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja  Paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

14  JFU PAK Struktural/JFT SK Pemberhentian dari Struktural/JFT Biro Kepegawaian Penerbitan SK Perpindahan Jabatan Usul dari UPT/ Unit Utama Usul dari UPT/ Unit Utama PAK Menyusun

15 (Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain) PERPINDAHAN JABATAN KE PEMBIMBING KESEHATAN KERJA Persyaratan: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pengangkatan Pertama; b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling kurang 2 (dua) tahun;

16 PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1.Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir 2.Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi 3.Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1.Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir 2.Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 3.Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

17 PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan. Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.

18  GolonganAngka Kredit Jenjang Jabatan Ahli Pejabat Yang Menetapkan AK Pejabat Yang Menetapkan SK III/a100 Pertama Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja di Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota Kabag Pengembangan Pegawai/ Gubernur/Walikota/Bupati III/b150 III/c200 Muda Kepala Biro Kepegawaian/ Gubernur/Walikota/Bupati III/d300 IV/a400 Madya Menteri Kesehatan/ Gubernur/Walikota/Bupati IV/b550 Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA IV/c700 PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2003) (Pasal Permenkes No. 510/MENKES/PER/VII/2009)

19 1. Belum mencapai pangkat maksimal : Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Sudah mencapai pangkat maksimal : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan AK dari unsur Utama : Tk. Ahli Jenjang Madya - IV/c - 20 AK PEMBEBASAN SEMENTARA

20 3.Karena Alasan lain : a.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b.ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; c.menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan PEMBEBASAN SEMENTARA (2)

21 .. Karena angka kredit Setelah mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat (dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara) .. Karena alasan lain, selesai melaksanakan :  ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja (usia paling tinggi 54 tahun)  Cuti diluar Tanggungan Negara.  Pembebasan Sementara sebagai PNS (PP No. 4 Th. 1966) berdasarkan pemeriksaan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah.  Tubel lebih dari 6 ( enam ) bulan. PENGANGKATAN KEMBALI

22 PEMBERHENTIAN A. Apabila tidak dapat memenuhi AK  Belum mencapai pangkat maksimal Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.  Sudah mencapai pangkat maksimal Dalam jangka watu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari Unsur Utama. B. Karena alasan lain Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan (PP 53 tahun 2010, pasal 7 ayat (4))

23  Menteri Kesehatan (Madya) Menteri Kesehatan (Madya) Biro Kepegawaian (Pertama dan Muda) Biro Kepegawaian (Pertama dan Muda) Usul dari UPT/ Unit Utama Usul dari UPT/ Unit Utama MEKANISME PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL Presiden (Utama) Presiden (Utama) SK JABATAN FUNGSIONAL

24

25

26  PROSES SK JF DI BIRO KEPEGAWAIAN SETELAH PAK DITETAPKAN DI UNIT/INSTANSI PEMBINA UPT Entry PAK Usul Online (SILK Usul) Agenda TU (SILK Usul) Agenda Bagian Validasi Cetak SK Cetak Verbal Cetak Pengantar TTD Validasi TTD Kirim SK ROPEG

27


Download ppt "BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google