Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Oleh : Dra. Nadimah, MBA. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Oleh : Dra. Nadimah, MBA. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Oleh : Dra. Nadimah, MBA. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PASAL 13 UU ASN

3 JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 STATUS 1.Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2.Menduduki jabatan pemerintahan. 1.Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2.Melaksanakan tugas pemerintahan. KEDUDUKAN Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

4 Fungsi: 1.pelaksana kebijakan publik; 2.pelayan publik; dan 3.perekat dan pemersatu bangsa FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme PASAL 10 UU ASN

5 DEFINISI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL ADALAH SEKELOMPOK JABATAN YANG BERISI FUNGSI DAN TUGAS BERKAITAN DENGAN PELAYANAN FUNGSIONAL YANG BERDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN TERTENTU.

6 JABATAN FUNGSIONAL DI MASA DEPAN MERUPAKAN JABATAN UNGGULAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KARENA MERUPAKAN PELAKSANA TUGAS POKOK ORGANISASI

7 KELOMPOK JABATAN DALAM ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PIMPINAN INSTANSI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI PERTAMA SAMPAI DENGAN AHLI MADYA JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI UTAMA

8 Jabatan fungsional/administrasi +/- Jabatan fungsional/administrasi +/- Jabatan fungsional/administrasi JABATAN FUNGSIONAL HARUS TERLIHAT SECARA JELAS DALAM STRUKTUR ORGANISASI Jabatan fungsional/ administrasi Jabatan fungsional/ administrasi Jabatan fungsional/ administrasi

9 JABATAN FUNGSIONAL KE DEPAN BUKAN HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL TETAPI DAPAT JUGA DIDUDUKI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PENGATURAN DALAM KONSEP MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

10 MASING-MASING JABATAN FUNGSIONAL MEMILIKI KELAS JABATAN  Semua jabatan ASN termasuk jabatan fungsional memiliki kelas jabatan  Kelas jabatan ditentukan berdasarkan pengukuran dari faktor-faktor seperti resiko, tanggungjawab, kompetensi, dan beban kerja

11 MANAJEMEN ASN MENERAPKAN PRINSIP MERIT PASAL 51 “MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DISELENGGARAKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT” Makna sistem merit dalam UU No. 5/2014  Penempatan pegawai dalam jabatan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi  Pengembangan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja  Penggajian, reward, punishment didasarkan pada kinerja

12 PENILAIAN PRESTASI KERJA Tidak ada lagi dualisme metode penilaian prestasi kerja Penilaian prestasi kerja semua pemangku jabatan termasuk pemangku jabatan fungsional menggunakan metode penilaian sebagaimana PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Setiap pemangku jabatan fungsional harus memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang disusun dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan pejabat fungsional yang bersangkutan

13 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI Pasal 76 uu nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap pencapaian target yang ada dalam SKP baik yang menyangkut kuantitas, kualitas, dan manfaat Prilaku juga menjadi bagian penilaian prestasi kerja

14 SIAPA YANG MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI? ATASAN LANGSUNG UNTUK PENCAPAIAN TARGET DALAM SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ATASAN LANGSUNG, KOLEGA SELEVEL, DAN BAWAHAN UNTUK PENILAIAN PRILAKU KERJA DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN TIM PENILAI KINERJA INSTANSI UNTUK MENGKLARIFIKASI APAKAH PENILAIAN ATASAN LANGSUNG DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF

15 KONSEP POLA KARIER PIMPINAN TINGGI 1.Utama 2.Madya 3.Pratama ADMINISTRASI 1.Administrator 2.Pengawas 3.Pelaksana FUNGSIONAL AHLI 1.Utama 2.Madya 3.Muda 4.Pertama TERAMPIL 1.Penyelia 2.Mahir 3.Terampil 4.Pemula BY POSITION (BAB IX) BY CAREER PANGKAT (KELAS JABATAN)JABATAN ? ? BY CAREER

16 KENAIKAN LEVEL JABATAN  TIDAK ADA LAGI KENAIKAN PANGKAT/LEVEL JABATAN SECARA REGULER  KENAIKAN PANGKAT/LEVEL JABATAN DIDASARKAN PADA: TINGKAT PRESTASI KERJA KOMPETENSI, YANG DIBUKTIKAN DENGAN UJI KOMPETENSI

17 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SETIAP JABATAN TERMASUK JABATAN FUNGSIONAL HARUS MEMILIKI STANDAR KOMPETENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIDASARKAN PADA HASIL PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT IDENTIFIKASI CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI  DILAKUKAN MELALUI PENDIDIKAN,  DILAKUKAN MELALUI PELATIHAN,  DILAKUKAN MELALUI MAGANG, ATAU  DILATIH LANGSUNG OLEH PEJABAT YANG LEBIH SENIOR, DLL

18 PENGATURAN PENGHASILAN PEJABATAN FUNGSIONAL KE DEPAN PENGHASILAN TERDIRI DARI GAJI, TUNJANGAN KINERJA, DAN TUNJANGAN KEMAHALAN  BESARAN GAJI DI DASARKAN PADA KELAS JABATAN  BESARAN TUNJANGAN KINERJA DIDASARKAN PADA TINGKAT KINERJA PEMANGKU JABATAN  TUNJANGAN KEMAHALAN DITENTUKAN OLEH INDEKS KEMAHALAN SETEMPAT

19 BAGAIMANA MENYELARASKAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL DENGAN KINERJA UNIT ATAU ORGANISASI? PERLU ADA PENYESUAIAN DALAM PENYUSUNAN URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL

20 PENYUSUNAN URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL Harus memiliki output yang langsung berkontribusi dalam perwujudan output unit atau organisasi Untuk mewujudkan output dilakukan kegiatan-kegiatan bukan proses Kegiatan-kegiatan ini harus dapat dibobot berdasarkan tingkat kesulitan, resiko, kompetensi, dan beban kerja

21 KEGIATAN HASIL KERJA/OUTPUT JABATAN HASIL KERJA/OUTPUT UNIT KERJA ATAU ORGANISASI YANG AKAN MENJADI SKP PEJABAT FUNGSIONAL HUBUNGAN KINERJA UNIT ATAU ORGANISASI DENGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

22 Integritas, profesional, akuntabel created by aba subagja


Download ppt "KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Oleh : Dra. Nadimah, MBA. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google