Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN KEDUDUKAN PNS Pasal 3 1.Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN KEDUDUKAN PNS Pasal 3 1.Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan."— Transcript presentasi:

1 BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2 BKN KEDUDUKAN PNS Pasal 3 1.Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan 2.Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3.Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

3 BKN PERANAN PNS BIROKRAT: Menjalankan Roda Pemerintahan MANAGER LEADER: Memimpin Satuan Kerja ADMINISTRATOR: Mengelola Administrasi, asset, keuangan INVESTOR: Mengelola DIPA PELAYANAN: Memberi pelayanan pada masyarakat

4 BKN Rencana Strategis Manajemen Kepegawaian Nasional Kondisi Objektif 1.Mismatch 2.Underemployed 3.Alokasi dan distribusi PNS yang tidak merata dalam kualitas dan kuantitas 4.Rendahnya tingkat produktivitas 5.Database PNS belum Online 6.Belum adanya sistem Reward and Punishment 7.Rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS 8.Usulan formasi belum didasarkan pada kebutuhan riil 9.Wasdal belum effektif Misi STRATEGI LANGKAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN PNS VISI TEROBOSAN 1.NIP NASIONAL 2.SAPK 3.Penilaian Kinerja dengan SKP 4.Rekruitmen dengan CAT 5.KPE 6.Accessment Center TEROBOSAN 1.NIP NASIONAL 2.SAPK 3.Penilaian Kinerja dengan SKP 4.Rekruitmen dengan CAT 5.KPE 6.Accessment Center

5 BKN KONDISI OBJEKTIF 1.Mismatch, antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan tuntutan kompetensi bidang tugasnya 2.Underemployed, belum adanya target atau kontrak kinerja yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya 3.Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/merata mengenai kuantitas, kualitas dan distribusi PNS PNS menurut teritorial (daerah) 4.Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS yang belum optimalnya pelayanan PNS terhadap masyarakat 5.Database PNS yang ada di masing-masing instansi belum terhubungkan secara online dengan sistem pengolahan data yang ada di BKN 6.Belum diterapkannya sistem reward dan punishment secara tegas dan jelas dikalangan PNS 7.Masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS 8.Usulan formasi belum didasarka pada kebutuhan riil 9.Wasdal belum effektif

6 BKN Arah Kebijakan Manajemen PNS Menciptakan Aparatur Negara  Profesional  Netral  Hidup layak (sejahtera)  Akuntabel  Perekat NKRI

7 BKN MISI 1.Mengembangkan manajemen PNS secara tepat dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 2.Regulasi dan Debirokratisasi kepegawaian 3.Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian 4.Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara Online 5.Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian

8 BKN STRATEGI 1.Pembenahan sistem berbasis merit 2.Mind Setting dan budaya kerja 3.Proses Tata Kelola - Lengkap, akurat dan terkini - Cepat - Transparan - Terukur 4. Produktif, baik dalam output ataupun proses 5. Efektif dan efisien 6. Menciptakan PNS yang profesional dan pengukuran kinerja dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 7. Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi 8. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian

9 BKN LANGKAH KEBIJAKAN 1.Perencanaan formasi PNS sesuai kebutuhan riil 2.Pembenahan sistem dan proses rekruitmen PNS sampai dengan pensiun 3.Pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 4.Penilaian kinerja PNS dengan SKP 5.Kesejahteraan PNS 6.Modernisasi pelayanan kepegawaian 7.Integrated Sistem Informasi Kepegawaian 8.Paradigma baru pengawasan dan pengendalian

10 BKN TEROBOSAN 1.NIP Nasional 2.SAPK 3.CAT 4.Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 5.KPE 6.Accessment Center 7.Sistem Informasi Wasdal

11 BKN Kegiatan 1.Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2.Standarisasi dan kompetensi PNS yang didukung Accessment Center 3.Penelitian pengembangan dan pengkajian bidang kepegawaian 4.Implementasi teknologi informasi dan modernisasi manajemen kepegawaian 5.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian yang mendukung kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan struktural 6.Penilaian kompetensi PNS 7.Pembangunan, pengembangan sistem informasi, dan pengolahan database 8.Pengembangan operasional jaringan komunikasi dan informasi kepegawaian yang terintegrasi 9.Penguatan sistem informasi Wasdal

12 BKN Pengawasan dan Pengendalian Presiden Dibantu Kepala BKN Melakukan tindakan administrasi peringatan, teguran dan pembatalan

13 BKN Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Audit terhadap pelaksanaan kepegawaian dengan objek produk-produk kepegawaian dibandingkan dengan norma standar prosedur

14 BKN Rencana Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Alur Pikir Kondisi dan masalah Birokrasi Distorsi Implementasi Peraturan Kepegawaian Belum fokus wasdal kinerja Belum effektif pengawasan preventif dan detektif Belum diterapkannya reward dan punishment Politisasi Birokrasi Integritas aparat wasdal Sistem wasdal yang terintegrated belum ada Paradigma pengawasan sebagai watchdog Issue Utama Renstra Indikator Kinerja Utama Program Kegiatan Lingstra Peluang Kendala Lingstra Peluang Kendala Good governance R.B/Pemacu RB E-Government Inpres No 1/2013 RUU ASN Good governance R.B/Pemacu RB E-Government Inpres No 1/2013 RUU ASN Sistem Wasdal yang effektif dan akuntabel PNS profesional, Netral & Sejahtera Focal Concern

15 BKN Kebijakan 1.Membangun dan mengimplementasikan paradigma baru wasdalpeg 2.Melaksanakan gerakan penegakan kode etik dan penegakan disiplin 3.Membangun profesionalisme dan integritas aparat wasdalpeg 4.Membangun dan menerapkan SOP wasdalpeg 5.Membangun dan memelihara sistem wasdalpeg 6.Melaksanakan audit manajemen kepegawaian 7.Melaksanakan bimtek bidang kepegawaian

16 BKN PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN

17 BKN PERGESERAN PARADIGMA PENGAWASAN (Lanjutan)

18 BKN


Download ppt "BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN KEDUDUKAN PNS Pasal 3 1.Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google