Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI 1."— Transcript presentasi:

1 Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI 1

2 KONDISI SDM APARATUR SAAT INI 1.Total PNS sebanyak ( Maret 2012 Sumber BKN). 2.Jml, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil organisasi. 3.Animo masyarakat untuk menjadi CPNS sangat besar (kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil) 4.Penempatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi) 5.Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. 6.Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR: 1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4.Penyusunan Pola Karier Pegawai 5.Pengelolaan kinerja pegawai 6.Pengembangan kualitas pegawai 7.Penegakan Disiplin Pegawai 8.Remunerasi 9.Pemberhentian dan/ pemensiunan KONDISI YANG DIHARAPKAN PNS: 1.BERSIH 2. PROFESIONAL (KOMPETEN/MU MPUNI) 3.MELAYANI 4.SEJAHTERA DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. MANAJEMEN SDM APARATUR PELAYANAN MASYARAKAT LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL 2

3 3 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR Sistem Seleksi CPNS. Profesionalisasi PNS. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri. Promosi PNS secara Terbuka. Penyempurnaan Sistem Pensiun

4 PROGRAMRENCANA AKSI 1. Penataan jumlah dan distribusi PNS a.Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun) c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai d. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR

5 b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional PROGRAMRENCANA AKSI 2. Sistem seleksi CPNS a.Kebijakan seleksi CPNS melalui :  Kerjasama dengan konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS  Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS a. Kebijakan promosi PNS  Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional PROGRAM PERCEPATAN....(2) 3. Promosi PNS secara terbuka

6 PROGRAMRENCANA AKSI 4. Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi(Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Sertifikasi kompetensi profesi PROGRAM PERCEPATAN....(3)

7 g.Penguatan jabatan fungsional :  Penambahan jumlah jabatan fungsional  Penetapan pola karier jabatan fungsional  Peningkatan kemampuan jabatan fungsional  Peningkatan tunjangan jabatan fungsional f. Pengukuran kinerja individu e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik PROGRAM PERCEPATAN....(4)

8 PROGRAMRENCANA AKSI 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri a. Perbaikan struktur penggajian b.Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap a. Penyempurnaan sistem pensiun b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan PROGRAM PERCEPATAN....(5) 5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun

9 SEKIAN


Download ppt "Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google