Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL Disampaikan pada: Pendampingan Entry.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL Disampaikan pada: Pendampingan Entry."— Transcript presentasi:

1 M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi ASN di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2015

2 REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif, berbasis kompetensi, dan bebas dari KKN serta tidak dipungut biaya untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan

3 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. Pemetaan pegawai, redistribusi pegawai dan kebutuhan pegawai dalam proses manajerial formasi CPNS dengan menggunakan aplikasi e-Formasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi; 2. Implementasi ISO 9001: 2008 dalam rekruitmen CPNS di lingkungan Kementerian Agama;

4 PROFIL CPNS KEMENTERIAN AGAMA KE DEPAN PROFIL CPNS KEMENTERIAN AGAMA KE DEPAN Amanah, Jujur, dan Profesional Memiliki karakteristik sebagai Pelayan Publik Kompeten sesuai tuntutan jabatan memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja

5 BAGAN PROSES PENETAPAN FORMASI PNS KEMENTERIAN PAN & RB KEMENTERIAN KEUANGAN BKN DAERAH KAB/KOTA DAERAH PROVINSI KEMENTERIAN /LEMBAGA Usulan` formasi Persetujuan Prinsip Formasi Pertimbangan teknis formasi nasional & instansi Pendapat Menteri Keuangan Persetujuan Formas i KEMENTERIAN LUAR NEGERI Pertimbangan teknis (Perwakilan LN) Penetapan Formasi Keterangan : 1.Instansi pusat dan daerah mengusulkan formasi 2.BKN, Kem. LN memberikan pertimbangan teknis 3.Menpan meminta pendapat Menteri Keuangan 4.Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai 5.Menpan dan RB memberikan persetujuan prinsip formasi 6.Instansi pusat dan daerah menyampaikan rincian tambahan alokasi formasi 7.Menpan & RB menetapkan formasi PNS Pusat dan persetujuan formasi PNS daerah 7 5 Rincian nama jab, kualifikasi pendidikan, jumlah gol,/ruang, unit kerja penempatan Usul Formasi dgn e-Formasi

6 Formasi Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat) 1. Menggunakan Aplikasi e-Formasi 2. Usulan formasi wajib berdasarkan hasil : 1.Analisis jabatan 2.Analisis beban kerja 3.Redistribusi PNS 4.Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun Kondisi sebelumnyaKondisi perubahan ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN

7 Penyusunan soal 1.Pemerintah menetapkan kisi kisi 2.Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN 3.Kualitas dan relevansi soal dengan kisi kisi kurang terjamin, 4.Kerahasiaan soal kurang terjamin (shg kualitas PNS tidak sama) 1.Soal disusun oleh Tim Ahli dari konsorsium 10 PTN 2.Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah 3.Dilakukan Uji validitas Soal 4.Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama 5.Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin shg PNS kualitasnya sama Kondisi sebelumnya kondisi perubahan

8 1.Tes Kompetensi  Tes Pengetahuan Umum  Tes Bakat Skolastik  Tes Skala Kematangan 2. Tes Psikologi 1.Tes Kompetensi Dasar  Tes Wawasan Kebangsaan  Tes Intelegensia Umum  Tes Karakteristik Pribadi 2. Tes Kompetensi Bidang  Tes Tertulis  Wawancara  Tes Psikologi Lanjutan  Praktek (performance tes) 3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar (Passing Grade) Kondisi sebelumnyaKondisi perubahan Pelaksanaan/Materi Ujian Seleksi

9 Lembar Jawaban Komputer (LJK) Computer Assisted Test (CAT) Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan Sistem Pelaksanaan Ujian Seleksi

10 1.Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN 2.Bersifat tertutup 3.Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta 4.Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK 5.Kelulusan berdasar Rangking 6.Penatapan kelulusan oleH PPK (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK) 1.Dilakukan oleh Konsorsium PTN 2.Bersifat terbuka 3.Nilai dapat diketahui oleh peserta 4.Menggunakan passing grade tertentu 5.Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK 6.Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium PTN Kondisi sebelumnya Pengolahan Hasil Ujian Kondisi perubahan

11 1.Pengawasan internal instansi (inspektorat) 2.BKN Deputi Dalpeg 1.Pengawasan Internal 1)Pengawas internal instansi 2)BPKP 3)BIN 4)KPK (Deputi Pencegahan) 5)POLRI (Bareskrim 6)Men.PAN-RB Deputi Waskun, Inspektorat) 7)BKN (Deputi Dalpeg) 2.Pengawasan Ekternal Konsorsium LSM- ICW Kondisi sebelumnya Pengawasan dan Pengendalian Kondisi perubahan

12 T E R I M A K A S I H


Download ppt "M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL Disampaikan pada: Pendampingan Entry."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google