Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Inspektur Kementerian PP - PA Disampaikan dalam Rapat Tim Kecil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian PP - PA Jakarta,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Inspektur Kementerian PP - PA Disampaikan dalam Rapat Tim Kecil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian PP - PA Jakarta,"— Transcript presentasi:

1 Inspektur Kementerian PP - PA Disampaikan dalam Rapat Tim Kecil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian PP - PA Jakarta, 24 Oktober 2014 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1

2 2 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi

3 3 Jalan Menuju Good Governance

4 4 Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

5 5 4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s.d Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT Pemerintahan yang partisipatif SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

6 6 Business Process Reformasi Birokrasi

7 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 7 MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI:  bersih dari KKN dan politisasi  kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban  melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.  9 Program percepatan Reformasi Birokrasi berisi langkah-langkah perbaikan birokrasi untuk pencegahan korupsi  Birokrasi bersih akan menyelamatkan keuangan negara  Anggaran infrastruktur akan bertambah

8 Program Penataan Struktur Birokrasi RENCANA AKSI a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; b.Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang (pelaksanaan secara selektif dan bertahap); c.Evaluasi LPNK; d.Evaluasi LNS Lanjutan; e.Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Penataan Jumlah, dan distribusi PNS RENCANA AKSI a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; b.Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun); c.Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai; d.Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e.Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 2

10 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka; RENCANA AKSI a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:  Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS;  Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS. b. Kebijakan Promosi PNS:  Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan dan diklat (penjenjangan dan/atau fungsional). c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional. 3

11 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Profesionalisasi PNS RENCANA AKSI a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan; b. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi dengan membangun Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi; d. Sertifikasi Kompetensi Profesi; e. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; g. Pengukuran Kinerja individu; h. Penguatan Jabatan Fungsional :  Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional;  Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional;  Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan  Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional. 4

12 12 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); RENCANA AKSI a. e-Office; b. e-Planning; c. e-Budgetting; d. e-Procurement; e. e-Performance. 5

13 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik ; RENCANA AKSI a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan:  Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  Pembatasan waktu pengurusan izin. b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:  Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);  Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;  Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);  Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 6

14 14 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur RENCANA AKSI a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:  Perluasan Wajib lapor;  Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan; b. Kebijakan pengelolaan keuangan negara:  Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi;  Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account);  Whistle blower system;  Penguatan PPATK;  Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; f. Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan); g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP). 7

15 15 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; RENCANA AKSI a. Perbaikan Struktur Penggajian; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap:  Remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara substansial (ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan);  Remunerasi berdasarkan kinerja individu. c. Penyempurnaan Sistem Pensiun; d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan. 8 Program Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS RENCANA AKSI a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; c. Pendayagunaan fasilitas pemerintah yang ada; d. Efisiensi perjalanan dinas. 9

16 16 Gambaran Umum Evaluasi RB

17 17 Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi RB Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah

18 18 1 meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2 mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3 meningkatkan kualitas pelayanan publik Tujuan Pelaksanaan Evaluasi RB

19 19 Interpretasi Nilai Hasil Evaluasi RB

20 Nilai Indeks RB Kementerian PP-PA (1/2) 20 No.Komponen PenilaianNilai MaksimalNilai Capaian% Capaian APengungkit 1Manajemen Perubahan5,003,4769,40% 2Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,002,7154,20% 3Penataan dan Penguatan Organisasi 6,002,1736,17% 4Penataan Tatalaksana5,003,1763,40% 5Penataan Sistem Manajemen SDM 15,006,6144,07% 6Penguatan Akuntabilitas6,002,6544,17% 7Penguatan Pengawasan12,004,1834,83% 8Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,003,6460,67% Sub Total Komponen Pengungkit60,0028,6047,67%

21 Nilai Indeks RB Kementerian PP-PA (2/2) No.Komponen PenilaianNilai MaksimalNilai Capaian% Capaian BHasil 1Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,0013,0665,30% 2Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,006,9669,60% 3Kualitas Pelayanan Publik10,007,3873,80% Sub Total Komponen Hasil40,0027,4068,50% Indeks Reformasi Birokrasi100,0056,0056,00% Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PP – PA adalah sebesar 56,00 dengan kategori “CC”

22 Nilai AKIP dengan predikat ”B” Survei Internal Kapasitas Organisasi 3,10 skala 0 – 5 Penataan Manajemen SDM, melalui: 1.menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan beban kerja 2.menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai 2.proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (1/2) 2. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN  Program Penguatan Pengawasan;  Nilai Survei Persepsi Korupsi Kementerian PP-PA sebesar 3,04

23 23 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan angka 2,95 skala 0 -4;  Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Serangkaian Program Reformasi Birokrasi Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (2/2)

24 24 1 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi: Area for Improvements Kementerian PP-PA Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan pada saat perencanaan kinerja dan dlm melakukan pemantauan pencapaian kinerja instansi secara berkala; Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam menangani akuntabilitas kinerja, antara lain SDM yang memahami penerapan sistem AKIP; Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja menjadi berbasis elektronik; Menerapkan Penetapan Kinerja Individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi dan disesuaikan dengan indikator kinerja individu level diatasnya, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk pengembangan karier individu dan pemberian tunjangan kinerja;

25 25 1 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi: Area for Improvements Kementerian PP-PA Menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi terhadap pemetaan peraturan per- UU-ngan, dengan melakukan revisi terhadap peraturan per-UU-ngan yang belum harmonis; Melakukan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka secara nasional; Melanjutkan pelaksanaan assesment kepada seluruh pegawai berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan; Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan membentuk agent of change ataupun role model; Menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh pimpinan dan unit organisasi.

26 26 2 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN:  Memperkuat kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan WBS;  Penilaian risiko organisasi dan kegiatan pengendalian agar dilakukan di seluruh unit kerja;  Segara mencanangkan Zona Integritas dan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK dan WBBM. Area for Improvements Kementerian PP-PA

27 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:  Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi;  Meningkatkan minat masyarakat dalam penggu- naan layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui berbagai inovasi pelayanan, terutama untuk meminimalisir pelanggaran hak anak;  Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pem- berian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan. Area for Improvements Kementerian PP-PA

28 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014 REKOMENDASIRTLPOKJA Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan pada saat perencanaan kinerja dan dlm melakukan pemantauan pencapaian kinerja instansi secara berkala. 1. Mengintegrasikan seluruh aplikasi untuk membangun sistem pengambilan keputusan 2. Membangun mekanisme perencanaan kinerja melalui SIPPA (Sistem Informasi Perencanaan Program dan Anggaran); 3. Pimpinan Unit Kerja melakukan monitoring kinerja melalui aplikasi SIMONA; 4. Menyusun SOP perencanaan dan anggaran di Unit Kedeputian; 5. Membangun mekanisme rapat rutin dengan memanfaatkan informasi dari SIPPA dan SIMONA

29 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014 REKOMENDASIRTLPOKJA Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam menangani akuntabilitas kinerja, antara lain SDM yang memahami penerapan sistem AKIP 1. Sosilalisasi perpres 29/2014 tentang Sistem Akip; 2. Penyusunan pedoman laporan kinerja; 3. Capacity building Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja menjadi berbasis elektronik Membangun aplikasi pengukuran kinerja Menerapkan Penetapan Kinerja Individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi dan disesuaikan dengan indikator kinerja individu level diatasnya, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk pengembangan karier individu dan pemberian tunjangan kinerja Sosialisasi PP tentang penetapan kinerja individu

30 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014 REKOMENDASIRTLPOKJA Menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi terhadap pemetaan peraturan per-UU-ngan, dengan melakukan revisi terhadap peraturan per-UU-ngan yang belum harmonis Melanjutkan analisis/telaah peraturan per-uu-ngan yang belum harmonis, belum responsif gender dan anak; Melanjutkan advokasi untuk masuk kedalam prolegnas Melakukan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka secara nasional. Mempersiapkan pelaksaan open bidding bagi pimpinan tinggi Melanjutkan pelaksanaan assesment kepada seluruh pegawai berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 1. Melakukan assesment kepada seluruh pegawai; 2. Sosialisasi strategi pengembangan SDM

31 ..lanjut.. REKOMENDASIRTLPOKJA Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan membentuk agent of change ataupun role model Membentuk dan melaksanakan agent of change ataupun role model Menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh pimpinan dan unit organisasi 1. Evaluasi pelaksanaan road map Penyusunan road map (melihat perpres 81/2010 dan komponen rinci penilaian RB)

32 ..lanjut.. REKOMENDASIRTLPOKJA Memperkuat kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan WBS 1. Sosialisasi Permenpppa 1/2014 tentang gratifikasi, permenpppa 2/2014 tentang penanganan benturan kepentingan dan WBS; 2. Penyusunan kebijakan WBS; Penilaian risiko organisasi dan kegiatan pengendalian agar dilakukan di seluruh unit kerja. 1. Sosialisasi 5 unsur SPIP; 2. Capacity building penilain risiko dan kegiatan pengendalian

33 ..lanjut.. REKOMENDASIRTLPOKJA Segara mencanangkan Zona Integritas dan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). 1. Menyusun rencana pencangan zona integritas; 2. Menyusun rencana usulan WBK Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi 1. Pengaduan masyarakat 2. Seputar Perempuan dan Anak (Serempak); Meningkatkan minat masyarakat dalam penggu-naan layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui berbagai inovasi pelayanan, terutama untuk meminimalisir pelanggaran hak anak Reviu SOP pengaduan masyarakat Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pem-berian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan 1. Membangun nilai-nilai luhur (values) : Adil, setara, ramah/peduli,

34 34


Download ppt "Inspektur Kementerian PP - PA Disampaikan dalam Rapat Tim Kecil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian PP - PA Jakarta,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google