Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 JAKARTA, 3 JUNI 2015 TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN JOKOWI : REFLEKSI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 JAKARTA, 3 JUNI 2015 TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN JOKOWI : REFLEKSI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK."— Transcript presentasi:

1 11 JAKARTA, 3 JUNI 2015 TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN JOKOWI : REFLEKSI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

2 REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TERHADAP PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

3 3 Latar Belakang Reformasi Birokrasi Nasional Krisis ekonomi 1998 Reformasi Nasional TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Perpres No 7 tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

4 4 PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik RUU Adminsitrasi Pemerintahan RUU Aparatur Sipil Negara RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah SUDAH DIUNDANGKAN SEDANG DIBAHAS

5 5 TUJUAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan melayani dan partisipatif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Tujuan Akhir 1.Bebas KKN 2.Akuntabel dan berkinerja 3.Pelayanan publik yang berkualitas Tujuan Akhir 1.Bebas KKN 2.Akuntabel dan berkinerja 3.Pelayanan publik yang berkualitas

6 6 STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 6 1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional RUU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah RUU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1.Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2.Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3.Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4.Peningkatan Profesionalisasi PNS 5.Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6.Peningkatan Pelayanan Publik 7.Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8.Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9.Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan 3 Sasaran Reformasi Birokrasi 1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik

7 7 4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT Pemerintahan yang partisipatif SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

8 8 Ikhtisar 5 Agenda Besar Terkait Reformasi Birokrasi 1. Percepatan Reformasi Birokrasi − 9 Langkah Percepatan − Reformasi Birokrasi Secara online 2. Island of Integrity − Pakta Integritas − Zona Integritas − Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) − Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) − Perencanaan Kinerja − Pengukuran Kinerja − Laporan Kinerja − Evaluasi Kinerja − Hasil Kinerja 4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat − UU No. 25 Tahun 2009 − PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik − R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan − RUU ASN − RUU Administrasi Pemerintahan − RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah − Revisi UU 32 Tahun 2003 Tentang Otonomi Daerah

9 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi Bertujuan 1.MEMBANGUN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI : bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban; melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1.Penataan Struktur Birokrasi 2.Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS 3.Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka 4.Profesionalisasi PNS 5.Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah 6.Peningkatan Pelayanan Publik 7.Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur 8.Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9.Efisiensi Belanja Pegawai

10 SURVEI SENTIMEN BISNIS APINDO Dan REFORMASI BIROKRASI

11 1111 Survei Sentimen Bisnis APINDO Survey Sentimen Bisnis APINDO

12 1212 Temuan Utama Survei  Hampir setengah (48%) perusahaan menilai Pemerintahan baru belum menyadari kebutuhan dunia usaha.  2/3 dari perusahaan menilai Pemerintahan baru telah memberi ruang dan waktu yang cukup bagi konsultasi dan advokasi dengan dunia usaha.

13 1313 Survey Sentimen Bisnis APINDO Temuan Utama Survei  18% dari perusahaan menilai pemerintah telah bertindak secara efektif, cepat dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dunia usaha.  Namun sekitar 38% menyatakan pemerintah belum bertindak secara efektif, cepat dan terarah.  Dan selebihnya menyatakan keraguan dan sikap ambivalensi dalam hal penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung pengembangan dunia usaha.

14 1414 Survey Sentimen Bisnis APINDO Temuan Utama Survei  Lebih dari 70% perusahaan menilai kebijakan reformasi Pemerintahan baru telah memberikan dampak positif terhadap kegiatan pengembangan usaha mereka.  Dan dari 70% yang menilai adanya dampak positif dari reformasi tersebut, lebih dari 55% menyatakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Perizinan Usaha menjadi dua program reformasi terpenting yang harus dilakukan pemerintahan baru

15 1515 Survey Sentimen Bisnis APINDO Temuan Utama Survei  Untuk waktu mendatang hingga akhir 2015, 83% perusahaan menilai mereka akan memilik prospek yang sama dan atau bahkan lebih baik, dan 61% meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan terus tumbuh hingga  Melihat lebih jauh lagi, kendala yang paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah : Korupsi Korupsi Peraturan bisnis dan birokrasi yang kompleks Peraturan bisnis dan birokrasi yang kompleks Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur

16 1616 Survey Sentimen Bisnis APINDO  Area kritis dalam Pemerintah baru di bulan-bulan mendatang yang harus difokuskan adalah menekan alur birokrasi, penyederhanaan regulasi bisnis, dan percepatan pembangunan infrastruktur.  Mengenai alur penyederhanaan regulasi bisnis dan menekan alur birokrasi, Roadmap Ekonomi APINDO telah memberikan langkah koordinasi yang diperlukan, pemangkasan tahapan administratif bagi minimalisasi biaya, serta memperkenalkan lebih banyak layanan satu atap untuk mempermudah dan mempercepat izin usaha pengolahan. Temuan Utama Survei

17 1717 Survey Sentimen Bisnis APINDO  Mengenai pembangunan infrastruktur, Roadmap Ekonomi APINDO juga telah merekomendasikan penguatan kemitraan dan insentif untuk investasi publik-swasta yang relevan (ditengah kendala ruang fiskal pemerintah yang terbatas) serta meningkatkan akuntabilitas di tingkat pemerintah nasional dan daerah tentang pemberian perizinan yang diperlukan.  Terkait dengan isu lintas sektor, Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan penanganan isu-isu korupsi dan isu permasalahan lintas sektoral lainnya -- untuk membantu memenuhi kebutuhan sektor swasta yang paling mendesak dan mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Temuan Utama Survei

18 1818 Lampiran Temuan Hasil Survei Survey Sentimen Bisnis APINDO

19 1919 performansi pemerintahan baru Responden: 111 Menjawab: 83 Tidak menjawab: 28

20 2020 Survey Sentimen Bisnis APINDO performansi pemerintahan baru Responden: 111 Menjawab: 81 Tidak menjawab: 30 Responden: 111 Menjawab: 80 Tidak menjawab: 31

21 2121 Survey Sentimen Bisnis APINDO performansi pemerintahan baru Responden: 111 Menjawab: 80 Tidak menjawab: 31 Responden: 111 Menjawab: 79 Tidak menjawab: 32

22 2222 Survey Sentimen Bisnis APINDO performansi pemerintahan baru Responden: 111 Menjawab: 34 Tidak menjawab: 77

23 2323 Survey Sentimen Bisnis APINDO performansi pemerintahan baru Lainnya, sebutkan :  Uncertain government policy.  Sering terjadi Demo Buruh yang dilakukan di hari normal / jam kerja sehingga income perusahaan berkurang.  Peraturan Peraturan yang tidak berpihak ke dunia usaha tapi justru menciptakan peluang pungutan liar oleh sejumlah oknum penyelenggara pemerintaahan hampir di semua kementerian dan departemen serta satuan tugas yang ada dibawahnya.  Kondisi keamanan.

24 2424 Survey Sentimen Bisnis APINDO performansi pemerintahan baru Lainnya, sebutkan :  Pemerintahan Joko Widodo harus mampu keluar dari tekanan-tekanan kepentingan politik untuk dapat menjalankan roda pemerintahan menuju indonesia bangkit dari keterpurukan.

25 2525 Karakteristik Perusahaan Yang Disurvei Survey Sentimen Bisnis APINDO

26 2626 identitas responden / perusahaan Responden: 111 Menjawab: 102 Tidak menjawab: 9 Responden: 111 Menjawab: 89 Tidak menjawab: 22 Responden: 111 Menjawab: 85 Tidak menjawab: 26

27 Terima Kasih Anton J. Supit Permata Kuningan Building, 10 th Floor. Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi South Jakarta 12980


Download ppt "11 JAKARTA, 3 JUNI 2015 TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN JOKOWI : REFLEKSI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google