Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas."— Transcript presentasi:

1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas Belanja Aparatur serta Optimalisasi Belanja Publik Prespektif Stakeholder Prespektif Stakeholder Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Internal Prespektif Internal Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Reward & Punishment 1.Pakta Integritas 2.Penyusunan instrumen pengukuran kinerja 3.Formulasi reward proporsional 4.Penegakan disiplin aparatur 5.Penyusunan pola karier (talent mapping) Regulasi 1.Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang kelembagaan 2.Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang ketatalaksanaan 3.Evaluasi dan penataan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan kewenangan Pelayanan Publik 1.Perbaikan administrasi 2.Sertifikasi ISO 9001: Pengembangan teknologi informasi 4.Penerapan pola satu pintu (OSS) 5.Penyusunan SOP 6.Pengukuran indeks kepuasan 7.Penanganan pengaduan masyarakat Goals Objectives Strategy and Policy Strategy and Policy Capacity Building Tangible Asset Intangible Asset Sumber Daya Manusia Kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Aparatur Kewenangan Kewenangan berbasis potensi daerah Keuangan Ketepatan Alokasi pembiayaan program pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung FOKUS STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN – MODEL BALANCE SCORE CARD

2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM KONDUSIF dalam berusaha  tenang dan lancar TRANSPARANSI & AKUNTABEL Prespektif Stakeholder Prespektif Stakeholder Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Internal Prespektif Internal Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan REGULASI PERIJINAN - adanya kejelasan definisi operasional perijinan. -Peraturan tidak tumpang tindih. -Jelas Obyek pengaturannya. -Adanya Juklak dan Juknik yang jelas. KEPATUHAN MASYARAKAT -Adanya pemahaman aturan di masyarakat. -Penegakkan sanksi yang konsisten. SISDUR TATALAKSANA -Tersedianya sisdur pelaksa- naan produk hukum yang jelas. -Tersedianya sisdur penegak- kan/ sanksi yang jelas. Goals Objectives Strategy and Policy Strategy and Policy Capacity Building Tangible Asset Intangible Asset Sumber Daya Manusia -Tersedianya SDM yang berkualitas, yang memenuhi teknis legal draft dari setiap SKPD; -Adanya role perseption yang optimal dari aparatur; -Tersedianya SDM penegakan hukum. Organisasi Jelasnya mekanisme penyusunan produk hukum pada setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan tupoksi. Sistem Informasi Tersedianya sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Sarana dan Prasarana Pendukung FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG REGULASI PERIZINAN – MODEL BSC PRODUK HUKUM : - Mengatur - Mengayomi - HAM

3 Kesadaran WP/WR Pelayanan PrimaKesadaran Masy OPTIMALISASI PAD Prespektif Stakeholder Prespektif Stakeholder Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Internal Prespektif Internal Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kebijakan PAD 1.Intensifikasi & Ekstensifikasi 2.Penyesuaian Tarif 3.Penyesuaian jenis pungutan 4.Koordinasi antar unit kerja 5.Transparansi tarif dan perhitungan pajak dan retribusi Peningkatan Kepatuhan 1.Penyuluhan 2.Pembukuan & pencatatan 3.Pemeriksaan kelayakan pembayaran pajak 4.Kelengkapan persyaratan 5.Pemberdayaan masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi 1.Perbaikan administrasi 2.Manajemen Pemeriksaan 3.Manajemen Penyidikan 4.Manajemen Pelayanan 5.Sistem informasi 6.Pelayanan secara online Goals Objectives Strategy and Policy Strategy and Policy Capacity Building Tangible Asset Intangible Asset Sumber Daya Manusia Kompetensi Sumber Daya Manusia Organisasi Organisasi dan Sistem Administrasi Modern Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Sarana dan Prasarana Pendukung FOKUS STRATEGI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – MODEL BSC

4 Citra Pelayanan Publik Optimalisasi Pelayanan G2B, G2C,G2G,G2E Prespektif Stakeholder Prespektif Stakeholder Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Internal Prespektif Internal Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kebijakan e-Gorvernment 1.Teknologi yang berbasis sumber daya (Resource Base) 2.Integrasi Tindakan Sistem 3.Menggunakan Pendekatan Riset Integrasi- Pengembangan 4.Menyesuaian dengan kondisi user Strategi e-Government 1.Infrastruktur informasi 2.Sistem Aplikasi 3.Kandungan Informasi 4.Pengembangan SDM dan Kelembagaan 5.Pengembangan Regulasi dan Standardisasi Goals Objectives Strategy and Policy Strategy and Policy Capacity Building Tangible Asset Intangible Asset Sumber Daya Manusia Kompetensi SDM dalam bidang Teknologi Informasi Teknologi Informasi •Infrastruktur •Aplikasi/Aplikasi Organisasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam bidant IT (e-Government) Sarana dan Prasarana Pendukung FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG E-GOVERNMENT – MODEL BSC Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Transparansi Akuntabilitas

5 GOOD GOVERNANCE KEMUDAHAN INVESTASI BERORIENTASI PENGEMBANGAN INVESTASI Prespektif Stakeholder Prespektif Stakeholder Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Keuangan Daerah Prespektif Internal Prespektif Internal Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan KEBIJAKAN PAD 1.Intensifikasi & Ekstensifikasi pendapatan Non Perijian 2.Kebijakan fiskal penghapusan dan/atau perubahan biaya perijinan tertentu 3.Tariff Bundling KEPATUHAN MASYARAKAT 1.Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perijinan 2.Tindakan tegas atas pelanggaran perijinan 3. Transparansi informasi RDTR KEBIJAKAN PROSEDUR 1.Pendelagasian wewenang 2.Penyusunan standar 3.Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) 4.Sustainable Goals Objectives Strategy and Policy Strategy and Policy Capacity Building Tangible Asset Intangible Asset Sumber Daya Manusia Profesional ditunjang pemberian reward dan punishment proporsional Organisasi Kewenagan,kedudukan tugas fungsidan dan struktur ideal Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Sarana dan Prasarana Pendukung FOKUS STRATEGI PELAYANAN SATU PINTU – MODEL BSC CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM

6


Download ppt "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google