Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UKURAN KEBERHASILAN 9 PROGRAM a)Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD b)Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UKURAN KEBERHASILAN 9 PROGRAM a)Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD b)Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah."— Transcript presentasi:

1

2

3 UKURAN KEBERHASILAN

4 9 PROGRAM

5 a)Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD b)Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di Lingkungan Ditjen HUBUD c)Setelah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Ditjen HUBUD akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan

6 (Program 2) Penataan dan Penguatan Organisasi Telah tersusun Roadmap Kelembagaan DJU Telah terbentuk unit organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Sedang dalam proses pembentukan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara

7 O P E R A T O R Balai : -Balai Elektronika -Balai Kalibrasi -Balai Hatpen UPT BANDAR UDARA BANDARA NAVIGASI ROADMAP KELEMBAGAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA & PESAWAT UDARA BLU UNIT NAVIGASI PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN PELAYANAN PENYIMPANGAN NSPK PENGAWASAN & PENGENDALIAN Pembinaan: - Pengaturan -Pengawasan -Pengendalian -Penegakan Hukum 1.Pengujian 2.Perawatan 3.Kalibrasi 4.Peneraan 5.Uji Mutu 6.Uji Pelaksanaan Kegiatan DITJEN HUBUD OTORITAS BANDARA REKOMENDASI Proses Sertifikasi/Ijin Pelayanan R E G U L A T O R

8 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DIT. KEAMANAN PENERBANGAN DIT. NAVIGASI PENERBANGAN DIT. KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DIT. BANDAR UDARA DIT. ANGKUTAN UDARA SETDITJEN FUNGSI REGULATOR KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA FUNGSI OPERATOR BALAI - BALAI UPT BU/ UPBU KANTOR PUSAT UPT STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD

9 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA UPT BU/UPBU, BUBU, BANDARA KHUSUS PESAWAT UDARA PELIMPAHAN KEWENANGAN NAVIGASI PENERBANGAN BUAU SEBAGIAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN Mekanisme Tata Kerja MEKANISME PENGAWASAN & PENGENDALIAN

10 (Program 4) Penataan Tata Laksana KelembagaanSumber Daya Manusia Ketatalaksanaan Bussiness Process Standard Operating Procedures (SOP)

11 1. Pengertian SOP Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapa serta bagaimana hasilnya. Standard Operating Procedure (Prosedur Tetap) Standarisasi cara yang dilakukan pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya

12 2. Pentingnya SOP Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Membantu pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai menjadi lebih mandiri (tidak tergantung pada disposisi) Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Membantu pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai menjadi lebih mandiri (tidak tergantung pada disposisi) Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur

13 Lanjutan Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan

14 3. Proses Penyusunan Persiapan Penilaian Kebutuhan SOP Pengembangan SOP Integrasi SOP Dalam Manajemen Monitoring Dan Evaluasi

15 3. Proses Penyusunan

16 Prinsip-prinsip penyusunan:  Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang yang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya.  Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.  Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur- prosedur standar lain yang terkait.  Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.  Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.  Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

17 3. Proses Penyusunan Prinsip-prinsip penerapan: Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan- penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.

18 Proses Pengambilan keputusan Anak panah Konektor untuk pergantian halaman Konektor Simbol-simbol Flowchart Start/Akhir proses

19 Nomor Tanggal Standar Operating Prosedure Pengajuan Cuti Tahunan Dasar hukum: 1.Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan harus mengisi formulir cuti tahunan, dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti 2.Pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk ditandatangani 3.Atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan 4.Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti Disahkan oleh: Kepala CONTOH SOP TIPE SIMPLE STEPS CONTOH SOP

20 Pembangunan/pengembangan e-government Pengertian e-government: Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to- Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government- to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

21 Implementasi E-government pada Ditjen Perhubungan Udara Website Ditjen Perhubungan Udara E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik) E-monitoring SMS Pengaduan SMS Gateway/SMS Pelaporan Aplikasi GIS dan Rolling Plan (akan diimplementasikan tahun 2012) Perijinan berbasis web/online (akan diimplementasikan tahun 2014) Website Ditjen Perhubungan Udara E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik) E-monitoring SMS Pengaduan SMS Gateway/SMS Pelaporan Aplikasi GIS dan Rolling Plan (akan diimplementasikan tahun 2012) Perijinan berbasis web/online (akan diimplementasikan tahun 2014)

22 TUNJANGAN KINERJA & REMUNERASI

23 TUNJANGAN KINERJA

24

25 Tunjangan Kinerja Reformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untuk memperoleh tunjangan kinerja tetapi merupakan upaya yang lebih keras untuk merubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjangan kinerja merupakan faktor pendorong bagi aparatur negara agar lebih termotivasi mendukung perubahan birokrasi

26 REMUNERASI

27

28 PROGRAM DAN KEGIATAN RB DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS Penyusunan Informasi Jabatan sebagai bahan penyusunan Analisis jabatan Penyusunan SOP masing-masing tupoksi Implementasi e-government

29


Download ppt "UKURAN KEBERHASILAN 9 PROGRAM a)Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD b)Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google