Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SIKLUS PKN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SIKLUS PKN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban."— Transcript presentasi:

1

2 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

3 SIKLUS PKN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban

4 POKOK BAHASAN Perencanaan Perencanaan Penganggaran Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Aset dan Utang Pengelolaan Aset dan Utang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5 PERENCANAAN (SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)

6 TUJUAN SPPN menjamin adanya koordinasi diantara pelaku pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah maupun antar daerah; menjamin adanya koordinasi diantara pelaku pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah maupun antar daerah; menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah; menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

7 TAHAP PERENCANAAN penyusunan rencana; penyusunan rencana; penetapan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. evaluasi pelaksanaan rencana.

8 JENISPERIODE Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 5 tahun Rencana Kerja Pemerintah tahunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga tahunan

9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi; Visi; Misi; Misi; Arah Pembangunan Nasional; Arah Pembangunan Nasional;

10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) RPJMN Muatan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Pedoman RPJP Nasional Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala negara dilantik Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

11 Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Rancangan kerangka ekonomi Prioritas pembangunan dan kewajiban Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Memuat : Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

12 PENGANGGARAN

13 ANGGARAN rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja; rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja; gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan; gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan; alat pengendalian; alat pengendalian; instrumen politik; dan instrumen politik; dan disusun dalam periode tertentu disusun dalam periode tertentu

14 PRINSIP PENGANGGARAN Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Disiplin Anggaran Disiplin Anggaran Keadilan Anggaran Keadilan Anggaran Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Disusun dengan pendekatan kinerja Disusun dengan pendekatan kinerja

15 Anggaran Berbasis Kinerja mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai kinerja tahunan dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai kinerja tahunan integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja)/operasional Renstra dan anggaran tahunan integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja)/operasional Renstra dan anggaran tahunan

16 Faktor Keberhasilan ABK Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Keinginan yang kuat untuk berhasil Keinginan yang kuat untuk berhasil

17 Perencanaan Kinerja aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang membantu pemerintah mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk pembuatan target dan ukuran kinerja membantu pemerintah mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk pembuatan target dan ukuran kinerja indikator kinerja: masukan, keluaran, hasil indikator kinerja: masukan, keluaran, hasil

18 Target Kinerja tingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan tingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai (attainable), realistis, kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas, menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai (attainable), realistis, kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas, menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai

19 Faktor Penetapan Target Kinerja Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu. Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan

20 Standar Analisis Belanja dasar pengukuran kinerja keuangan dasar pengukuran kinerja keuangan menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan manfaat antara lain: manfaat antara lain: mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi. mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

21 Standar Biaya harga satuan unit biaya yang berlaku harga satuan unit biaya yang berlaku diperbaharui setiap tahun anggaran baru diperbaharui setiap tahun anggaran baru

22 RKA-KL pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu dan berdasar prestasi kerja pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu dan berdasar prestasi kerja memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

23 APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan anggaran pendapatan merupakan estimasi anggaran pendapatan merupakan estimasi anggaran belanja merupakan batas tertinggi yang diperkenankan anggaran belanja merupakan batas tertinggi yang diperkenankan anggaran pembiayaan merupakan sumber/penggunaan defisit/surplus anggaran pembiayaan merupakan sumber/penggunaan defisit/surplus diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi dan jenis belanja diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi dan jenis belanja

24 PELAKSANAAN ANGGARAN

25 Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

26 SISTEM PENERIMAAN Azas Bruto Azas Bruto basis kas basis kas disetor ke Rekening Kas Umum selambat- lambatnya pada hari berikutnya disetor ke Rekening Kas Umum selambat- lambatnya pada hari berikutnya

27 PELAKSANAAN ANGGARAN APBN PERPRES RINCIAN APBN DIPA KOMITMEN VENDOR VERIFIKASI PEMBAYARAN PESANAN BARANG/JASA

28 Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Pengguna Anggaran/Barang Menteri Keuangan Selaku BUN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN/BELANJA PEMBUATAN KOMITMEN

29

30 PENGELOLAAN ASET DAN UTANG

31 ASET PEMERINTAH Aset Keuangan & Utang Aset Non keuangan Kas & Setara kas Piutang & Utang Investasi Dapat Diidentifikasi Tidak dapat diidentifikasi Berwujud Tidak Berwujud SDM dll Persediaan Aset Tetap SDA

32 CAKUPAN Pengelolaan kas Pengelolaan kas Pengelolaan piutang Pengelolaan piutang Pengelolaan investasi Pengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negara Pengelolaan barang milik negara Pengelolaan utang Pengelolaan utang Pengelolaan keuangan BLU Pengelolaan keuangan BLU

33 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

34 LEMBAGAPERWAKILANLEMBAGAPERWAKILAN HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL– AGEN: SOLUSI AkuntansiPelaporan Auditing PRINSIPALPRINSIPAL RAKYATRAKYAT AGENAGEN PEMERINTAHPEMERINTAH Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja AKUNTABILITAS

35

36 PEMERIKSAAN

37 Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan KN : Pemeriksaan KN : 1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN 2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN Pelaksana : BPK Pelaksana : BPK Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan) Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan)

38 Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan b. pemeriksaan investigatif c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah Jenis Pemeriksaan


Download ppt "OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SIKLUS PKN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google