Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan."— Transcript presentasi:

1 1

2 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah  PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga  PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3 3 UU 17/2003  Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9)  LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L (Penjelasan Pasal 30 (2))

4 4 UU 1/2004 & PP 8/2006 UU 1/2004 Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah PP 8/2006  Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja  Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan dengan Peraturan Presiden

5 5 PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA =KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur

6 6 PENGERTIAN KINERJA  Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

7 7 PENGERTIAN KINERJA  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan  Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

8 8 OUTPUTOUTPUTOUTPUT OUTPUT OUTPUT GABUNGANOUTPUT OUTCOME KEY PERFORMANCE SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM SATUANKERJA/PENANGGUNGJAWABKEGIATAN/ UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KL

9 9 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LAPORANKINERJA Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

10 10 PENGEMBANGAN SAKIP SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan.

11 11 KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN RPJPRPJM RENSTRA KL RENJA KL RKA KL DIPA PERJANJIANKINERJA CAPAIANKINERJA RKP LAPORANKINERJA RAPBN APBN RINCIAN APBN LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA EVALUASI SAKIP REVIU LKJ REALISASIANGGARAN

12 12 PENGERTIAN SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.

13 13 HIERARKHI AKUNTABILITAS Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L Koordinator Entitas Akuntabilitas Kinerja wilayah  mencatat  mencatat data kinerja,  mengolah data kinerja,  melaporkan data kinerja

14 14 RUANG LINGKUP SAKIP Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja

15 15 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

16 16 DIPADIPA PERJANJIAN KINERJA Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja KL Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan/indikator utama satker Menggunakan indikator kinerja program/ indikator utama unit organisasi Menggunakan indikator kinerja utama K/L PIMPINAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN KL

17 17 INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah ditetapkan Specific Measurable Attainable Relevan Time Bound Trackable KRITERIA

18 18 PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA TARGET > < REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN UNIT ORGANISASI TARGET > < REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET > < REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra- KL Realisasi kinerja program/ kegiatan s.d. tahun berjalan VS

19 19 PENGELOLAAN DATA KINERJA  Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.  Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah

20 20 LAPORAN KINERJA  Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.  Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program

21 21 JENIS LAPORAN KINERJA  LAPORAN KINERJA INTERIM (TRIWULANAN)  LAPORAN KINERJA TAHUNAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA BERSAMAAN DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

22 22 LAPORAN KINERJA TAHUNAN Mencakup:  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi  penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja  pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL

23 23 LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER

24 24 LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI

25 25 LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L

26 26 REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL REVIU OLEH APIP KL EVALUASIIMPLEMENTASISAKIP MENTERI NEGARA PAN & RB EVALUASI OLEH APIP SAKIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL EVALUASIKINERJA LAPORAN KINERJA KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL

27 27 TERIMA KASIH


Download ppt "1. 2 DASAR HUKUM  UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google