Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI

2 No.No peraturanTentang 1UU 17/2003Keuangan Negara 2UU 1 /2004Perbendaharaan Negara 3PP 7/2008Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 4PP 24/2005Standar Akuntansi Pemerintahan 5PP 8/2006Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6PMK 156/2008Pedoman pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan 7PMK 91/2007Bagan Akun Standar 8PMK 171/2007Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 9Perdirjen 51/ 2008 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

3 WEWENANG PEMERINTAH PUSAT Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN

4 Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. DANA DEKONSENTRASI

5 Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatam masukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatam masukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik DANA DEKONSENTRASI

6 ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI 1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3.Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA- K/L). 4.Pendanaan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang kepada Gubernur. 5.Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD. 6.Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik

7 Pertanggungjawaban dan pelaporan DK/TP Aspek Manajerial Realisasi Penyerapan Dana Pencapaian Target Keluaran Kendala yang dihadapi Saran tindak lanjut Aspek Akuntabilitas Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Barang Milik Negara Sejalan dengan : PP 39/2006 ttg tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Sejalan dengan : PP 8/2006 ttg pelaporan keuangan dan kinerja insatnsi pemerintah PP 6 /2006 ttg pengelolaan BMN/D

8 ARAH PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN PRESIDEN (melalui Menkeu) Menteri K/L Gubernur Wkl Pemerintah/kepwil SKPD Prov LPJ Gubernur Kepala Daerah SKPD Prov Bupati SKPD Prov Walikota SKPD Prov Menteri K/L LPJ

9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan narasi berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ddalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan narasi berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ddalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Jenis Laporan Keuangan Jenis Laporan Keuangan

10 MANFAAT LAPORAN KEUANGAN AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik MANAJEMEN Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana TRANSPARANSI Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

11 11 UAPA/B UAPPA/B-E1 UAPPA/B-W Koord Dekonsentrasi UAPPA/B-W Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi Dinas ADinas B SKS1 Dinas ASKS2 Dinas ASKS1 Dinas BSKS2 Dinas BSKS1 Dinas CSKS2 Dinas C Tingkat Gubernur ADK dan Laporan ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD ADK dan Laporan Laporan UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur. UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing. Dinas C

12 12 UAPA/B UAPPA/B-E1 UAPPA/B-W Koord. Tugas Pembantuan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan Dinas ADinas BDinas C SKS1 Dinas ASKS2 Dinas ASKS1 Dinas BSKS2 Dinas BSKS1 Dinas CSKS2 Dinas C Tingkat Kepala Daerah ADK dan Laporan ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD ADK dan Laporan Laporan UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah. UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

13 LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI  SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)  Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)  Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)  SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)  Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)  Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)

14  SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi  Penanggung Jawab Kepala SKPD  Gubernur membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi  Penanggung Jawab Kepala Dinas Pemerintah Provinsi  Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi  Penanggung Jawab Koordinator adalah Gubernur  UAKPA Dekonsentrasi menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN dan UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi.  UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi.  UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan UAPPA-E1 dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi  Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari UAPPA-W Dana Dekonsentrasi  Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester

15 15 UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda. (PMK 171/PMK.05/2007) REKONSILIASI Pengertian Pelaksanaan

16  Aset yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada Daerah.  Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.  Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

17 ASET TETAP DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIHIBAHKAN Berita Acara Hibah yang disetujui Pengelola Barang Dibukukan dalam Neraca PEMDA TIDAK DIHIBAHKAN Dibukukan dalam Neraca K/L

18 18  Menteri / Pimpinan lembaga /Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Angggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) atas Laporan Keuangan yang disampaikan.  Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan  Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan

19 19 Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran …. Sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ………………………… Kepala Satker (……………………….)

20 PENERAPAN PUNISHMENT SKPD PENERIMA DANA DEKON/TP Penerapan saksi bagi SKPD yang tidak tertib dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan Penundaan Pencairan SP2D (perdirjen 19/PB/2008) Pengurangan Alokasi dana dekon/TP yang diberikan kepada SKPD yg terlambat menyampaikan laporan keuangan Pergeseran skala prioritas daerah penerima dan Dekon/TP apabila SKPD yg menerima dana Dekon/TP tidak meyampaikan pertanggungjawaban Penerapan Sanksi bagi daerah yang belum memiliki unit pengelola akuntansi. Penundaan Pencairan SP2D (perdirjen 19/PB/2008) Pengurangan Alokasi dana dekon/TP yang diberikan kepada SKPD yg terlambat menyampaikan laporan keuangan Pergeseran skala prioritas daerah penerima dan Dekon/TP apabila SKPD yg menerima dana Dekon/TP tidak meyampaikan pertanggungjawaban Penerapan Sanksi bagi daerah yang belum memiliki unit pengelola akuntansi.

21  Pemberian reward berupa dana insentif terhadap daerah yang berprestasi dalam mengelola keuangan.  Untuk Tahun 2010 terdapat 9 Daerah Provinsi dan 45 Daerah kabupaten/Kota yang menerima alokasi Dana Insentif Daerah dengan kisaran per daerah antara 18 Miliar s.d. 35 Miliar

22 Pemberian reward berupa dana insentif terhadap K/L yang berprestasi dalam mengelola keuangan, termasuk dana Dekonsentrasi.

23 TERIMA KASIH


Download ppt "PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google