Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)"— Transcript presentasi:

1 1 UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)

2 2 Latar Belakang Amandemen Keempat UUD NRI 1945  Tidak ada GBHN  Pemilihan Presiden secara langsung  Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden  Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi, program Revisi UU 22/1999  Desentralisasi dan otonomi daerah  Pemilihan Kepala Daerah secara langsung  Pemantapan kedudukan provinsi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD  UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN

3 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

4 4 SPPN – Asas Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas

5 5 SPPN – Tujuan Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

6 6 Ruang Lingkup Perencanaan NASIONALDAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

7 7 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) RPJP NASIONALRPJP DAERAH Penjabaran tujuan nasional ke dalam: Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional Visi Misi Arah Pembangunan Daerah

8 8 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONALRPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Presiden Berpedoman pada RPJP Nasional Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: 1. Strategi Pemb. Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: 1. Strategi Pemb. Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

9 9 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KLRenstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi – Misi 2. Tujuan, strategi, dan kebijakan 3. Program – program 4. Kegiatan indikatif Isi: 1. Visi – Misi 2. Tujuan, strategi, dan kebijakan 3. Program – program 4. Kegiatan indikatif

10 10 Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKPRKP DAERAH Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP Isi: 1. Prioritas Pemb. Nasional 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Fiskal 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: 1. Prioritas Pemb. Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

11 11 Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KLRenja-SKPD Penjabaran Renstra-KLPenjabaran Renstra-SKPD Isi: 1. Kebijakan KL 2. Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat Isi: 1. Kebijakan SKPD 2. Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah daerah Mendorong partisipasi masyarakat

12 12 Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN

13 13 Tahapan Perencanaan Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja

14 14 Penyusunan dan Penetapan PJP 1.Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2.Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko 3.Penyusunan Rancangan Akhir 4.Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda)

15 15 Penyusunan dan Penetapan RPJM Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun Rancangan Awal RPJM/D Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Penetapan RPJM / RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a)Visi, Misi Presiden/KD b)Strategi Bangnas/da c)Kebijakan Umum d)Kerangka ekonomi makro/da e)Program Kement/Lembaga / SKPD a)Visi,Misi Presiden/KD b)Strategi Bangnas/da c)Kebijakan Umum d)Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD e) Program Kement/Lembaga / SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 16 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP/D a)Prioritas Pembangunan b)Kebijakan Umum c)Kerangka ekonomi makro/da d)Program Kement/Lembaga / SKPD a)Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b)Kebijakan Umum c)Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + MenKeu MUSRENBANGPUS/DA a.Sinkronisasi Program KL/SKPD b.Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a.Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a.Sinkronisasi Program KL/SKPD b.Harmonisasi Dekon dan TP

17 17 Perencanaan – Apa yang baru? Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas DULUSEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003

18 18 Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing- masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya


Download ppt "1 UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google