Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH Jamzani Sodik 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH Jamzani Sodik 1."— Transcript presentasi:

1

2 OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH Jamzani Sodik 1

3 2 Era Otonomi Daerah REGIONALAUTONOMY UU NO.22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004 UU NO.25 Tahun 1999 UU No. 33 Tahun 2004 Local Government Authority Fiscal Decentralization Pelayanan Publik & governance • Efisiensi? • Perubahan perilaku birokrat? Pembangunan Ekonomi Daerah • Kemiskinan, Pengangguran, ketimpangan • Industri, UKM, Ekspor? Siapa mendapat buah otda? • Elit politik daerah: bupati/walikota/gubernur, DPRD? • Masyarakat lokal?

4 3 LATAR BELAKANG s SETTING POLITIK –Merebaknya protes dan ketidakpuasan daerah (tuntutan otonomi lebih luas, negara federasi, merdeka), terutama dari daerah penghasil SDA utama –Semangat demokratisasi dan keterbukaan s MISI POLITIK UU NO. 22/99 & NO.25/99 –Memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi: demokrasi lokal –Memuaskan daerah kaya SDA: menikmati hasil SDA lebih besar s PERUBAHAN MENDASAR –Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota –Pemerintah daerah (KDH+DPRD) menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. –Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: u Gubernur tetap wakil pusat & KDH u Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat (Kandep tak ada lagi)

5 4 OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT DESA KOTA KABUPATEN S,C,A S,A A A A AUTONOMOUS REGION S : Desentralisasi=penyerahan wewenang C : Dekonsentrasi=pelimpahan wewenang A : Tugas perbantuan=penugasan APBD - “ SENTRALISASI” - Dari APBN PROVINSI

6 5 Pembagian Pendapatan Pembagian Urusan Pelayanan Masyarakat? Standar Minimum Fanatisme Daerah •Putra Daerah (PAD) •Aset Daerah Disintegrasi? Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Eksternalitas antar daerah

7 6

8 7 Pembagian Kewenangan versi UU No. 22/1999 Pusat (pasal 7 ayat 1 & 2): u Politik luar negeri; u Pertahanan keamanan; u Peradilan; u Moneter dan fiskal; u Agama u Plus: Perencanaan nasional secara makro;.Dana perimbangan keuangan; Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; Pembinaan & pemberdayaan sumberdaya manusia; Pendayagunaan sumberdaya alam & Teknologi tinggi yg strategis; Konservasi; Standardisasi nasional. s Kabupaten/Kota –kewenangan daerah adalah kewenangan sisa: Mencakup semua kewenangan selain yang diatur pada Pasal 7 dan Pasal 9. –Bidang pemerintahan yang wajib meliputi: K esehatan; Pendidikan; Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri; Perdagangan; Penanaman modal; Lingkungan hidup; Pertanahan; Koperasi;Tenaga kerja. Provinsi (penjelasan Pasal 9): • Bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, termasuk bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan • Bidang tertentu, termasuk Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

9 8 Pembagian Kewenangan versi UU No. 32/2004 Pusat (pasal 10 ayat 3 & 5): u politik luar negeri u pertahanan u keamanan u yustisi u moneter dan fiskal nasional u agama. s Kabupaten/Kota (Pasal 11) –perencanaan dan pengendalian pembangunan –perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat –penyediaan sarana dan prasarana umum –penanganan bidang kesehatan –penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial –pelayanan bidang ketenagakerjaan –fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah –pengendalian lingkungan hidup –Pelayanan pertanahan –pelayanan kependudukan, dan catatan sipil –pelayanan administrasi umum pemerintahan –pelayanan administrasi penanaman modal –penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Provinsi (Pasal 13 ayat 1&2): • Perencanaan & pengendalian pembangunaan •perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang •penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat •penyediaan sarana & prasarana umum •penanganan bidang kesehatan •penyelenggaraan pendidikan & alokasi sumber daya manusia potensial •penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota •pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota •fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kabupaten/kota •pengendalian lingkungan hidup •pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; •pelayanan kependudukan, dan catatan sipil •pelayanan administrasi umum pemerintahan •pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota •penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

10 9 I. TUJUAN OTONOMI DAERAH s menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan s mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society

11 10 II. ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH 1.Urusan Pemerintahan (Function) 2.Kelembagaan (Institution) 3.Personil (Personnel) 4.Keuangan Daerah (Local Finance) 5.Perwakilan (Representation) 6.Pelayanan Publik (Public Service) 7.Pengawasan (Control/Supervision) Catatan: Penataan harus bersifat sistemik dan bukan parsial

12 11 III. Argumen Dasar Penyusunan Grand Design Penataan Otda s bagaimana menata elemen dasar Pemda tersebut agar kondusif untuk meningkatkan kapasitas Pemda untuk mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan dan demokrasi. s bagaimana menata elemen dasar tersebut dan mengoperasionalkannya dalam koridor UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. s Menata setiap elemen dasar berarti memahami secara filosofis : 1. Mau kemana kita (target) 2. Di mana kita sekarang (Existing Condition) 3. Bagaimana strategi mencapai target (Action Plans)

13 12 KEWENANGAN YG TUMPANG TINDIH KAB/KOT VS PROV N=277 Tumpang tindih - Statistik - Naker/Kepeg - Pertambangan - Pendidikan - Perikanan - Kelautan - Metrologi - AMDAL - SIUP/IMB - Parawisata - Kebudayaan - Perdagangan Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri

14 13 KEWENANGAN YANG MASIH DILAKSANAKAN PUSAT ? (N=278) LIHAT HAL BERIKUT : Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri

15 14 PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONDISI SAAT INI (EXISTING CONDITIONS): 1. Terdapat 29 urusan yang di desentralisasikan ke daerah 2. Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan tersebut, karena belum sinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektor 3. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue) 4. Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal 5. Tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Departemen/LPND terhadap Daerah karena ketidak jelasan mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis

16 15 KEWENANGAN BIDANG PERENCANAAN 1. PUSAT BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN MAKRO- STRATEGIS DAN BIDANG-BIDANG PRIORITAS NASIONAL, BAIK YANG BERSIFAT LINTAS PROPINSI MAUPUN MASALAH KHUSUS SETIAP LOKALITAS; 2. PROPINSI BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA MAUPUN MENGATASI KESENJANGAN ANTAR KABUPATEN/ KOTA DAN MASALAH KHUSUS LOKALITAS DI WILAYAHNYA; 3. KABUPATEN/KOTA MENYUSUN PERENCANAAN ATAS KEWENANGANNYA DAN MENJABARKAN ISYARAT PERENCANAAN YANG DIRUMUSKAN PUSAT MAUPUN PROPINSI. SETIAP TINGKAT PEMERINTAHAN MEMILIKI PORSI KEWENANGAN DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN:

17 16 I. KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Mengapa Perlu Berencana? Ada 3 alasan utama bagi negara sedang berkembang perlu berencana: 1. Adanya Kegagalan Mekanisme Pasar (Market Failures) 2. Ketidakpastian (uncertainty) masa datang; 3. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas. 4. Dunia terus berubah, jangan sampai perubahan tidak dikelola sehingga dapat merugikan. Mengelola perubahan dengan perencanaan

18 17 B. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah; 3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalksan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan; 5. Menjamin penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, efektif dan adil.

19 18 Definisi Perencanaan s Menurut UU 25/2004: –Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. s Menurut Thomas L Saaty (1992): –Planning is a thinking and social process of aligning what is deduced to be the likely outcome of situation, given current actions, policies, and environment forces, with what is perceived as desirable outcome which requires new actions and policies. s Conyers & Hills (1994): –perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan- keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

20 19 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni : a. Merencanakan berarti memilih b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. d. Perencanaan untuk masa depan.  Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni : a. Merencanakan berarti memilih b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. d. Perencanaan untuk masa depan.

21 20 PERENCANAAN DAERAH 1. Perencanaan ekonomi daerah disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan ekonomi nasional 2. Berdasarkan dimensi waktu terdiri atas perenc. Jangka panjang, perenc. Jangka menengah dan perencanaan jangka pendek (tahunan) 3. Dimaksudkan untuk menjami keterkaitan antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian

22 21 RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) = 20 tahun 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) = 5 tahun 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) = 5 tahun 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) = 1 tahun 5. Rencana Kerja (RK-SKPD) = 1 tahun

23 22 NASIONALDAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) Ditetapkan dengan UU Ditetapkan dengan PerPres Ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan KL Ditetapkan Dengan Perda Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD Ditetapkan dengan PerPres Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan KL Ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD Penetapan & Ruang Lingkup Perencanaan

24 23 Perencanaan Pembangunan Nasional versus Daerah Ada 3 alasan perlunya dibedakan dari perencanaan pembangunan nasional; Ada 3 alasan perlunya dibedakan dari perencanaan pembangunan nasional; 1. Struktur dan orientasi pembangunan daerah berbeda dengan nasional; 2. Pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang sangat erat antar daerah baik dalam perdagangan mobilitas penduduk; 3. Struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan nasional; 4. Kewenangan daerah berbeda dengan nasional;

25 24 AREA PERENCANAAN s BERDASAR SISTEM –Sistem wilayah –Sistem internal perkotaan s BERDASAR FUNGSI UTAMA KAWASAN –Kawasan lindung –Kawasan budidaya s BERDASAR WILAYAH ADMINISTRATIF –Penataan ruang wilayah nasional –Penataan ruang wilayah propinsi –Penataan ruang wilayah kabupaten/kota s BERDASAR KEGIATAN KAWASAN –Penataan ruang kawasan perkotaan –Penataan ruang kawasan perdesaan s BERDASAR NILAI STRATEGIS KAWASAN –Penataan ruang kawasan strategis nasional –Penataan ruang kawasan strategis propinsi –Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

26 25 KETERKAITAN RENCANA RPJP NASIONAL RPJP PROPINSI RPJP KABUPATEN RTRW NASIONAL RTRW PROPINSI RTRW KABUPATEN RPJM NASIONAL RPJM/RKP PROPINSI RPJM/RKP KABUPATEN NON SPATIAL SPATIAL

27 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional DOKUMENKETERANGANWAKTU RPJP Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun RKP Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun Renstra-KL Rencana Strategis Kementrian/Lembaga 5 tahun Renja-KL Rencana Kerja Kementrian/Lembaga 1 tahun

28 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah DOKUMENKETERANGANWAKTU RPJP Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun RPJM Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 tahun Renstra-SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 tahun Renja-SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun

29 Dokumen Perencanaan s RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional. s RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. s RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

30 Dokumen Perencanaan s RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional s RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. s RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

31 Dokumen Perencanaan s Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. s Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. s Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. s Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

32 Penyusunan RPJP: s Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan s Musyawarah perencanaan pembangunan s Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

33 Penyusunan RPJM N/D & RKP/RKPD s Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; s Penyiapan rancangan rencana kerja s Musyawarah perencanaan pembangunan s Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

34 PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMENPENGANGGUNG JAWABPENGESAHAN RPJP Nasional Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS) UU RPJM Nasional Menteri PP RKP PP RPJP Daerah Kepala Bappeda Perda RPJM Daerah Kepala Bappeda Perkada RKPD Perkada Renstra-KL Pimpinan Kementrian/Lembaga Permen Renja-KL Renstra-SKPD Kepala SKPD Peraturan Kepala SKPD Renja-SKPD

35 RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP RAPBN APBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBDAPBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KLRINCIAN APBN Pedoman dijabarkan Pedoman dijabarkan diacu Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah RENCANA KERJA ANGGARAN diacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman KUA Pedoman

36 KELEMBAGAAN s Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu Menteri, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga sesuai tugas & Kewenangannya. s Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dibantu Kepala Bappeda dan Pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya s Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas- tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota

37 JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN DOKUMENWAKTUKETERANGAN RPJP Nasional Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir RPJM Nasional Paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik RKP Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan April RPJP Daerah Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir RPJM Daerah Paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik RKPD Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan Maret Renstra-KL Disesuaikan dengan RPJM Nasional Renja-KL Renstra-SKPD Disesuaikan dengan RPJM Daerah Renja-SKPD


Download ppt "OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH Jamzani Sodik 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google