Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN. SPPN (System Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN. SPPN (System Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan."— Transcript presentasi:

1 1 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

2 SPPN (System Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004). 2 PENGERTIAN SPPN

3  Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.  Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan  SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas 3 ASAS SPPN

4  Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan 4 TUJUAN SPPN

5 5 NASIONALDAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) RUANG LINGKUP PERENCANAAN

6 RPJP NASIONAL RPJP KL RPJM NASIONAL RENSTRA KL RKPRK KL 20 Thn 5 Thn 1 Thn Nasional Kementerian Daerah RPJPD RENSTRA SKPD RKPD & RKSKPD APBN KL APBD 6 HIRARKI PERENCANAAN

7  Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan  Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  Pengendalian Pelaksanaan Rencana  Evaluasi Kinerja 7 TAHAP PERENCANAAN

8 RPJP NASIONALRPJP DAERAH Penjabaran tujuan nasional ke dalam: Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional Visi Misi Arah Pembangunan Daerah 8RPJP

9 9 VISI: 1.Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai; 2.Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kese- taraan, dan hak asasi manusia; serta 3.Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta mem- berikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan RPJP

10 10 MISI 1.Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2.Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3.Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera RPJP

11 11 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat  Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan  Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor  Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan  Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan  Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias Didukung oleh prioritas: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai  Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik Didukung oleh prioritas: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis  Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi Didukung oleh prioritas: ISI RPJP – AGENDA PEMBANGUNAN

12 12 RPJM Nasional Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM Daerah Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1.Strategi Pemb. Nasional 2.Kebijakan Umum 3.Kerangka Ekonomi Makro 4.Program – program  Kementerian,  Lintas kementerian,  Kewilayahan, dan  Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran 1.Strategi Pemb. Daerah 2.Kebijakan Umum 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program –program  SKPD,  Lintas SKPD,  Kewilayahan,  Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka AnggaranRPJM

13 13 Sinkronisasi RPJM dan RPJMD   Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan daerah- daerah   Perencanaan pembangunan daerah merupa- kan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun   Maka, sinkronisasi sangat penting untuk men- sinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatasRPJM

14 Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1.Visi-Misi 2.Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3.Program-program 4.Kegiatan Indikatif Isi: 1.Visi-Misi 2.Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3.Program-program 4.Kegiatan Indikatif 14RENSTRA

15 RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: 1.Prioritas Pembangunan Nasional 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3.Arah Kebijakan Fiskal 4.Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran Isi: 1.Prioritas Pembangunan Daerah 2.Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran 15RKP

16 Renja-KL Penjabaran Renstra KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra RKPD Isi: 1.Kebijakan KL 2.Program dan Kegiatan Pembangunan – Dilaksanakan Pemerintah – Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: 1.Kebijakan SKPD 2.Program dan Kegiatan Pembangunan – Dilaksanakan Pemerintah – Mendorong Partisipasi Masyarakat 16RENJA

17 17 RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja KL Renja SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN PemerintahPusat PemerintahDaerah UU KN Pedoman RPJM Daerah RPJP Daerah Renstra SKPD Pedoman ALUR PERENCANAAN

18 18  Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1).  Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1).  Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n).  Perubahan APBN (Nopember tahun n).  Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1). SIKLUS APBN

19 19 PENYUSUNAN APBN & PERSIAPAN PELAKSANAANNYA No.WaktuSubstansi PEMERINTAHDPR Kem. KeuanganKem. Neg./Lemb. DJAPKDJPBNROCANROKEU 1Juni Pagu Indikatif 2Juni Penyusunan RAPBN 3JuliRUU 4Agustus Ampres (RUU) 5September Bahas (RUU) 6Oktober UU (Pagu Definitif) 7Nopember Rincian Pagu APBN 8Desember Penyusunan DIPA Pengesahan DIPA SE Pagu Indikatif RUUAPBN RKA K/L Penyusunan NotaKeu. RUUAPBN Nota Keu. RAPBN APBNUUAPBN Keppres Rinc. APBN Keppres Keppres PenyusunanDIPA DIPA DIPA DIPADIPA RUUAPBN Nota Keu.

20 Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas DULUSEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., SDM, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes 20 REFORMASI ANGGARAN

21 21 1. Unifikasi Anggaran (Unified Budget). Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan 2. Prakiraan Maju (Forward Estimates). Peningkatan Keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran 3. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget). Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintah REFORMASI ANGGARAN

22 ANGGARAN TERPADU KPJM ANGGARAN KINERJA MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERPADU PILOT PROYEK KPJM TAHAP I PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA MENYEMPURNAKAN:  KRITERIA JENIS BELANJA  KRITERIA SATUAN KERJA NON STRUKTURAL K/L DI DAERAH  ALOKASI DANA DARI SUMBER PHLN & PNBP  PILOT PROYEK KPJM PADA BEBERAPA K/L  MENYEMPURNAKAN FORMAT RKA-KL UNTUK PELAKSANAAN KPJM  PENETAPAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI  PENETAPAN OUTPUT & OUTCOME  PEMAKAIAN STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS FORMAT RKA-KL : TERDIRI DARI 13 FORMULIR MEMUAT ANGGARAN SATKER MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I MEMUAT ANGGARAN K/L PENDEKATANKEBIJAKANPENYUSUNAN RKA-KL Back Next 22 SISTEM PENGANGGARAN KL

23 FORMAT RKA-KL KEGIATAN KELUARAN VOLUME KELUARAN KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU KEGIATAN JENIS BELANJA MEMUAT BIAYA OUTPUT KEGIATAN PENDAPATAN KEGIATAN JENIS BELANJA RINCIAN PER MATA ANGGARAN MEMUAT BIAYA INPUT ANGGARAN TERPADU -KPJM - ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA KPJM ANGARAN TERPADU ANGGARAN KINERJA Back 23 SISTEM PENGANGGARAN KL

24 24 1. Penelahaan 2. Costing 3. Satuan Anggaran K/L 4. Himpunan RKA-KL 5. Keppres Rincian APBN Menguji/membandingkan apakah kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tupoksi satker, dan benar-benar mendukung program Mengukur biaya kegiatan/sub kegiatan dengan standar biaya atau RAB Menetapkan rincian anggaran K/Lmenurut Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Lokasi Ringkasan RKA-KL per satker untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan DIPA oleh K/L dan Pengesahan DIPA oleh DJPBN Bahan penyusunan RAPBN 2006 PROSES RKA-KL

25 25 NO.FORMULIRPENYUSUN KODENAMA 1.Form 1.1Rincian Kegiatan dan KeluaranSatuan Kerja 2.Form 1.2Rincian Anggaran BelanjaSatuan Kerja 3.Form 1.3Rincian Anggaran Belanja per Jenis BelanjaSatuan Kerja 4.Form 1.4Rincian Anggaran Pendapatan per MAPSatuan Kerja 5.Form 1.5Rincian Perhitungan Biaya per KegiatanSatuan Kerja 6.Form 2.1Rincian Kegiatan dan KeluaranUnit Organisasi 7.Form 2.2Rincian Anggaran BelanjaUnit Organisasi 8.Form 2.3Rincian Anggaran Belanja per Jenis BelanjaUnit Organisasi 9.Form 2.4Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanjaUnit Organisasi 10.Form 3.1Rincian Kegiatan dan KeluaranK/L 11.Form 3.2Rincian Anggaran BelanjaK/L 12.Form 3.3Rincian Anggaran Belanja per Jenis BelanjaK/L 13.Form 3.4Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanjaK/L FORMULIR PENYUSUNAN RKA-KL

26 Kegiatan A Indikator Keluaran A1 Indikator Keluaran A2 Indikator Keluaran A3 Kegiatan B Indikator Keluaran B1 Indikator Keluaran B2 Indikator Keluaran B3 26 FORM 1.1

27 27 FORM 1.2

28 28 NAMA KEGIATAN A NAMA SUBKEGIATAN A1 BELANJA PEGAWAI Gaji & Tunjangan Rincian: Honor/Lembur BELANJA BARANG Barang & Jasa Pengadaan Bahan/ATK Rincian: Langganan listrik, telepon, gas, air BELANJA MODAL Tanah Rincian: Pembuatan sertifikat tanah FORM 1.5

29 NATIONAL GOALS FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Keterangan: SATKER UNIT ORG K/L JENIS BELANJA (INPUT) OUTPUT 29 KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL

30 30 Back KRITERIA SATUAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENJADI SATUAN KERJA LEGALITAS INSTANSI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH JELAS KOORDINASI ANTARA K/L DAN GUB/BUP/WALIKOTA DLM PENETAPAN SATUAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENJADI LEBIH JELAS UNIT ESELON II PUSAT DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA SEJAUH DIPERLUKAN DAN DIUSULKAN ESELON I TERKAIT TANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN LEBIH JELAS MEMPERMUDAH PROSES PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM SATUAN KERJA

31 31 KEMENTERIAN /LEMBAGA UNIT ESELON I INSTANSI VERTIKAL / UPT SATKER KHUSUS SATKER PERANGKAT DAERAH SATKER NON VERTIKAL TERTENTU SATKER SEMENTARA UNIT ESELON II PUSAT SATUAN KERJA

32 32 1.UNIT ESELON I SATKER DI LINGKUNGAN K/L, YAITU UNIT ORGANISASI ESELON I YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN 2. UNIT ESELON II PUSAT SATKER DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI ESELON I, YAITU UNIT ESLON II PUSAT YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SATU ATAU LEBIH KEGIATAN 3.SATUAN KERJA VERTIKAL / UPT DI DAERAH INSTANSI VERTIKAL K/L, YAITU UNIT ESELON II DAN ESELON III DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L SESUAI DENGAN TUPOKSINYA SATUAN KERJA

33 33 1.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). K/L SETELAH BERKONSULTASI DENGAN GUB/BUP/WALIKOTA MENUNJUK SKPD YANG TUPOKSINYA TERKAIT DENGAN PROGRAM/KEGIATAN K/L DI DAERAH 2.SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU. DLM HAL PROGRAM/KEGIATAN TIDAK DPT DILIMPAHKAN KEPADA SKPD KARENA TIDAK ADA KETERKAITAN TUPOKSI MAKA K/L DPT MENUNJUK INSTANSI LAIN YG BUKAN SKPD. MISALNYA KEGIATAN KELISTRIKAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) 3.SATUAN KERJA SEMENTARA. DLM HAL SATKER TSB PADA 1 DAN 2 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, MAKA K/L DAPAT MENETAPKAN SATUAN KERJA SEMENTARA SATUAN KERJA DI DAERAH

34 34 SATKER YANG DITETAPKAN KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI: BA 61 Cicilan bunga BA 62 Subsidi & transfer BA 69 Belanja lain-lain BA 96 Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri BA 97 Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri BA 98 Penerusan pinjaman BA 99 Penyertaan modal negara SATUAN KERJA KHUSUS

35 MaretAprilMeiJuniJuliAgustus SEB MenKeu & Ketua Bappenas ttg Prioritas Program & Indikasi Pagu Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga SE MenKeu ttg Pagu Sementara Kementerian Lembaga Penyu- sunan RKAKL Penela- ahan RKAKL 2006 Penyu- sunan RAPBN Nota Keuangan RAPBN Waktu Persiapan Penyusunan RKA-KL 1.Menyempurnakan Unified Budget 2.Melaksanakan Pilot Proyek KPJM (Perkiraan Maju) 3.Mewujudkan Anggaran Kinerja 35 JADWAL PENYUSUNAN RKA-KL DAN RAPBN

36 Diagram Proses Penyusunan RKA-KL Januari – April Renstra KL SE Pagu Sementara Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanan Anggaran September - Desember Keppres tentang Rincian APBN Mei – Agustus Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran Lampiran RAPBN (Himpunan RKA- KL) Rancangan Keppres ttg Rincian APBN Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP Pembahasan RKA-KL Pembahasan RAPBN UU APBN RKA-KL Pengesahan DPR Kabinet/ Presiden Kementrian Perencanaan Kementrian Keuangan Kement. Negara/ Lembaga (4) (7) (8)(9) (5) (2) (6) (11) (12) Rancangan Renja KL SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (1) (14) (13)(10) (3) Daerah Penelaahan Konsistensi dengan RKP 36

37 MingguKegiatanDasar Hukum II-III Januari Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan: – Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah – Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL) Pasal 20 ayat (1) UU SPPN I FebruariRancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet II Februari SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang – Prioritas pembangunan nasional – Pagu Indikatif PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1) III-IV Februari  KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas  Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD  Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (2) Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN 37 PENYUSUNAN RKP (1)

38 MingguKegiatanDasar Hukum I Maret Penelaahan Renja-KL dalam hal: Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP; Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3) II MaretBappenas menyusun Draft II Rancangan RKP III Maret Musrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2) IV Maret-II April Musrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan - Idem - III AprilMenyusun Draft III Rancangan RKP - Idem - IV April Musrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan - Idem - 38 PENYUSUNAN RKP (2)

39 MingguKegiatanDasar Hukum I MeiMenyusun Rancangan Akhir RKPUU SPPN Pasal 24 Ayat (1) II Mei Sidang Kabinet membahas RKP untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1) Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden UU SPPN Pasal 24 Ayat (1) Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2) 39 PENYUSUNAN RKP (3)

40 NoJadwalKegiatan 01Awal Februari SEB MenKeu & Men PPN tentang Prioritas Nasional dan Pagu Indikatif 02Februari - Maret KL Menyusun Renja KL dengan mengacu pada SEB tersebut 03Maret-April Kementerian PPN menyusun RKP dengan masukan dari Renja KL 04Awal Mei Sidang Kabinet membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Pemerintah 05Tengah Mei Pemerintah dan DPR membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran 40 PENYUSUNAN RKA-KL (1)

41 NoJadwalKegiatan 06JuniSE MenKeu tentang pagu sementara 07JuliKL menyusun RKA-KL dan membahasnya di DPR 08Agustus Hasil Pembahasan RKA-KL menjadi bahan penyusunan RAPBN 09 Agustus - Oktober RAPBN dibahas di DPR menjadi UU APBN 10NopemberPresiden menetapkan Rincian APBN 41 PENYUSUNAN RKA-KL (2)

42 Back KPJM (Kerangna Pengeluaran Jangka Menengah) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju. PP No. 21 Tahun 2004 pada Pasal 15 mengamanatkan bahwa penerapan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran Pengenalan Anggaran Terpadu Penyempurnaan Anggaran Terpadu Anggaran Terpadu Pengenalan KPJM Penyempurnaan KPJM KPJM Tahap I Anggaran Kinerja Tahap II Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja 42KPJM

43 43 Dasar hukum:  UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Tentang Keuangan Negara  PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tentang Rencana Kerja Pemerintah  PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKA-KL Tentang Penyusunan RKA-KL KPJM

44 Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran yg sedang disusun PrakiraanMaju Yo 2007 Y Y Y KPJM

45 45 Alokasi Anggaran 2006 Konsekwensi Anggaran 2009 Konsekwensi Anggaran 2008 Konsekwensi Anggaran 2007 CONTOH: JIKA BIAYA MURID BERTAMBAH 100% MAKA UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN YANG SAMA PADA TAHUN DEPAN PERLU BIAYA PENAMBAHAN GURU 100%, SEBALIKNYA PENYEDIAAN DANA UNTUK TUNJANGAN VETERAN DARI TAHUN KE TAHUN SECARA ALAMIAH MENURUNKPJM

46 46 Back Menetapkan kegiatan K/L yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran program / sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil (outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan Perhitungan biaya masukan (input) dan biaya keluaran (out put) menggunakan standar biaya yang ditetapkan ANGGARAN KINERJA

47 PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA INDIKATOR KINERJASTANDAR BIAYAEVALUASI KINERJA UMUMKHUSUS DITETAPKAN MENKEU (SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT) DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN 47 ANGGARAN KINERJA

48 KEMENTERIAN / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan INDEK STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN PADA SUATU DAERAH MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN 48 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA


Download ppt "1 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN. SPPN (System Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google